Tuesday, January 15, 2013

Undian Partai, Judi Demokrasi dan Politik Sengkuni






     Pemilu 2014 sudah di ambang pintu. Sepuluh partai lolos verifikasi telah mengundi nomor urut. Sembilan “wajah lama” plus satu “wajah baru”; NasDem, PKS, PDI-P, Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, PPP dan Hanura. Parpol-parpol mengundi nasib, memperebutkan “tiket terhormat” wakil rakyat. Atas nama demokrasi demi sebuah kursi, legislasi dan kekuasaan.

      Parpol mengundi, demokrasi pun berjudi. Pemilu 2014 adalah pemilu bersejarah dalam demokrasi. Pemilu ke-11 kali sejak Indonesia merdeka, ke-4 sejak orde reformasi, menjelang 70 tahun proklamasi, sekaligus alat seleksi presiden ke-7 RI. Akankah pertarungan bersejarah demokrasi ini akan memutar sejarah bangsa ke arah yang seharusnya, sesuai amanat kontitusi? Ataukah justru menjadi titik pembalikan sejarah pengkhianatan konstitusi.

     Tak mudah dijawab, tapi tak sulit ditebak. “Diet politik” 2014 dengan perampingan 75% dari jumlah kontestan pemilu 2009, di satu sisi menjawab tuntutan pentingnya politik “sederhana dan hemat.” Harapan besarnya, kemajuan demokrsi dengan terbangunnya metabolisme negara sehat lewat “demokrasi rendah kalori.” Berkaca dari pengalaman 3 kali pemilu era reformasi dan sekali di era orde lama pada Pemilu 1955, “obesitas parpol” sepertinya memang telah menguras energi bangsa ini dengan “demokrasi biaya tinggi.”

     Di sisi lain, “diet politik” tak pelak memunculkan syakwasangka (khususnya bagi parpol gagal verifikasi) sebagai upaya pemberangusan kebebasan berpolitik dan pembatasan aspirasi, yang notabene kemunduran demokrasi. Terlepas dari sisi mana yang benar, pro-kontra adalah hal lumrah. Ia bisa dibaca sebagai keberhasilan belajar dari pengalaman buruk dalam sejarah silam. Ia bisa juga dibaca sebagai blunder kegagalan belajar sejarah dengan melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang.

     Untuk membaca arah mana motif “diet politik” sebagai kemajuan atau kemunduran demokrasi, coba kita flash back sejenak ke masa silam. Ditetapkannya 10 kontestan pemilu 2014,  kita seolah mengulang kembali Pemilu awal orde baru tahun 1971. Namun itu belum seberapa. Pemilu 1955 lebih gila, 172 parpol ikut “berpesta suara.” Hal wajar, ratusan tahun terkungkung dalam tiran kolonial, kita sebagai bangsa ingin mencecap nikmatnya berpolitik sebagai negara merdeka.

     Sayangnya, 75% dari total suara hanya terbagi pada 4 besar parpol; PNI, Masyumi, NU dan PKI. “Seleksi alam” tak terelakkan. “Diet politik” pertama dimulai oleh orde baru. Pemilu 1971 yang hanya merestui 10 kontestan, 9 parpol plus ormas Golkar. Ternyata, 10 partai masih terlalu gendut. Oleh penguasa saat itu, obesitas ini dinilai mengancam stabilitas politik. “Ramping itu indah dan sehat.” Lalu terbukti dengan “diet politik” jilid 2 pada Pemilu 1977 dengan dicukupkan 3 kontestan pemilu. 9 parpol yang berfusi dalam 2 parpol, PPP dan PDI,  plus 1 ormas Golkar. 3 kontestan ini stabil dalam 4 gelaran pemilu selanjutnya hingga Pemilu 1997.

     Slogan “ramping itu indah dan sehat” pun akhirnya digugat. Puncaknya, reformasi 1998 yang ditandai tumbangnya rezim Soeharto pasca berkuasa 3 dasawarsa. Di satu sisi, “diet politik” kongruen dengan stabilitas politik, meski berimbas kepada demokrasi bias-imitatik. Golkar  “seumur-umur” menjadi single majority, PPP dan PDI menjadi pelengkap penderita. Di sisi lain, penyumbatan aspirasi dan kebebasan menjadi efek samping tak kalah berbahayanya dari “obesitas.” Tubuh kurus kering karena kurang gizi, nyaris tak berbeda dengan tubuh gendut karena hipernutrisi. Keduanya mengancam kesehatan, dan bisa berakhir dengan kematian!

      Reformasi 1998 menjadi “proklamasi jilid 2” bagi Indonesia. Sejarah 1955 terulang, parpol-parpol baru tumbuh subur menjamur, kebebasan berpolitik dan bersuara kembali membuat “obesitas politik” jilid. Pemilu 1999 diserbu 48 partai politik, termasuk 3 kontestan lama, yakni PPP, PDI dan Golkar yang telah “bermutasi genetik” menjadi partai betulan. Di pemilu selanjutnya, jumlah kontestan masih fluktuatif, sedikit meramping pada 2004 dengan 24 parpol lalu menggendut lagi pada 2009 dengan 38 parpol.

      Kembali bangsa ini merasakan “rasa tidak nyaman” perpolitikan seperti masa 1955-an. Obesitas, meski tak separah yang pertama, tetap saja membuat tubuh kita begah, lamban bergerak dalam kompetisi ekonomi global, lelet memutar roda kesejahteraan rakyat, letoy membangun kemandirian bangsa, lemah dan rendah kinerja, dan titik simpulnya, gagal menunaikan ampera. Yang paling mengerikan, “obesitas politik” mengubah kita menjadi bangsa buto”-raksasa dengan politik nirkeadaban, karena kaum buto memang buta kosakata NEN (norma-etika-nurani).

     Libido ergo sum, aku bernafsu, maka aku ada. Tubuh gendut, mulut lebar, taring panjang, butuh energi berkalori ekstra tinggi untuk membuat kita tetap “ada.” Pikiran bebal, logika mental, akal-sehat terjungkal. Nafsu-syahwat-hasrat membawa bangsa ini berpolitik ala kanibal. Homo homini lupus, serigala saling memangsa sesama, domba-domba pun kehilangan ruang untuk ikut “ada.” Korupsi menjadi konsekuensi logis, sekaligus kausa pertama paling logis.

     Dalam politik buto yang buta dan gelap mata, demokrasi berkalori tinggi, metabolisme pun tinggi. Buah khuldi-nya, “demokrasi biaya tinggi.” Butuh dana besar bagi “kaum politik” untuk eksis. Money politics, suap, kongkalikong, patgulipat. Untuk pemenuhan berahi korupsi demi orgasme politik, trias politika membusuk teratur dan tertata. Legislatif-yudikatif-eksekutif sama korupnya. DPR dan pemerintah berkelindan dalam lingkaran setan roda pengkhianatan aras res-publica.

      Ternyata oh ternyata, kuantitas partai politik tidak “kembar identik” dengan kualitas demokrasi. Politik tanpa prinsip, kenikmatan tanpa nurani, bisnis tanpa moral, memperkaya diri tanpa kerja nyata dan agama tanpa pengorbanan, 5 dari  7 dosa versi Gandhi secara berjamaah kita umbar. Partai-partai tanpa ideologi, politisi-politisi imitasi mengacak-acak komposisi serasi niaga-agama-negara. Politisi-pengusaha-agamawan sama rusaknya.

     Rakyat awam bingung, dari 38 partai kontestan pemilu 2009, nyaris tak berbeda. Yang berbasis nasionalis maupun agamis, yang berwarna demokratis, keadilan-sejahtera, kekaryaan, keindonesiaan, amanat, persatuan dan pembangunan, hati nurani, dll, dsb, dst, semua sama saja. Hanya beda nama, beda warna dan beda rasa di mata dan lidah saja. Kinipun, bahkan dari 10 parpol siap laga di Pemilu 2014, suka tak suka masih jauh panggang dari api, jauh cita-cita dari ideologi. Rakyat dipaksakan pada pilihan “yang terbaik di antara yang buruk.”

      Meski begitu, bagaimanapun langkah berani “diet parpol” jilid 2 ini layak dipandang positif, sebagai upaya penyadaran bangsa ini dalam “seleksi alam” politik dan penghematan energi. “Demokrasi rendah kalori,” tentu tanpa berimbas pada penurunan kualitas demokrasi.  Sedikit berkualitas lebih baik dari banyak tak berkualitas. Yang penting bukan sudah sedikit jumlahnya, tak berkualitas pula. Apa kata dunia?

     Tak penting lagi berapa jumlah partai, 200, 100, 10, atau cukup 2 saja. Yang penting bagi kita adalah partai politik mesti mengembalikan partai dan politik pada fitrahnya. Partai adalah “kendaraan sah” berpolitik, politik adalah “alat sah” mengelola negara, dalam satu tata aturan demokrasi Pancasila. Salus populi suprema lux, kesejahteraan publik adalah hukum tertinggi. Demos-cratein, daulat rakyat adalah tujuan utama.

      Kita tak berharap undian  nomor urut 10 parpol kontestan pemilu 2014 hanya ritual simbolik politik abal-abal sebagai perjudian demokrasi. Bangsa ini sudah terlalu lama berjudi, meretas mimpi dengan cara-cara tak sehat, berpolitik barbar-primordial mengabaikan akal sehat. Kita jengah dengan permainan politik ala Sengkuni dalam kisah Mahabharata. Sengkuni adalah patih Astina yang licik menghalalkan segala cara demi melanggengkan kekuasaan Kurawa yang secara brutal merekayasa penghancuran Pandawa.

      Karena kedengkian pada Pandawa dengan keberhasilan negara Amarta dan ketakutan bahwa mereka akan merebut kembali haknya atas negara Astina, Patih Sengkuni membuat manuver licik dengan permainan judi dadu. Pandawa, dengan keluguannya berhasil dimanipulasi lewat perjudian penuh rekayasa di bawah skenario Patih Sengkuni. Dua kali Pandawa kalah judi dalam permainan dadu. Tapi, di akhir kisah Pandawa berhasil menghancurkan Kurawa dalam perang Bharatayuda, untuk kemudian merebut kembali hak atas negara Astina.

      Kurawa adalah simbol kezaliman penguasa. Sengkuni adalah simbol politisi-politikus busuk. Pandawa adalah simbol daulat rakyat yang tercederai haknya. Dadu adalah simbol perjudian strategi politik dalam demokrasi. Kita tak berharap undian 10 parpol kontestan Pemilu 2014 adalah bagian dari strategi permainan ala politik Sengkuni, demi melanggengkan kekuasaan. Karena bila kesadaran telah terbangun,  kemenangan rakyat adalah niscaya. Cepat-lambatnya, tergantung dari kecerdasan rakyat setelah dua kali kekalahan “judi demokrasi” lewat dua “obesitas politik” dan dua “diet politik” di masa lalu.

Salam...
El Jeffry

No comments:

Post a Comment