Sunday, January 13, 2013

Korupsi Binal, Islam Banal, Demokrasi Batal




      Korupsi di negeri ini semakin binal saja. Mengamuk bagai gurita raksasa buas lepas dari keramba, nggragas-mengganas, imun dari multi terapi. KPK sebagai pawangnya dibuat lintang-pukang hanya untuk mengamputasi 8 tentakelnya. Sebagai “mutan setan,”   korupsi telah menginfeksi birokrasi di 33 provinsi. Hasil temuan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) berdasarkan data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) semester II tahun 2011, korupsi telah menggasak Rp. 4,1 triliun uang negara dalam 9.703 kasus. Luar biasa “prestasi kerja” kejahatan luar biasa!

      Menarik dan urgen untuk menemukan 8 “tentakel gurita” korupsi ketika kita melihat ia begitu dahsyatnya merusak tatanan negeri ini, terkait dengan keberagamaan dan demokrasi. Gurita korupsi menjadi paradoks Islam dan demokrasi. Selain sebagai negara berpenduduk muslim terbesar, Indonesia juga menjadi model kesuksesan demokrasi negara berkembang di dunia. Lalu di mana “8 tentakel” itu bisa ditemukan? Pada (agama) Islamnya, demokrasinya, atau pada implementasinya?

      Rilis hasil survei Transparansi International Indonesia (TII) 6 Desember 2012 menempatkan RI di peringkat 118 dengan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 32 dari 100. Di Asia tenggara, Indonesia menempati peringkat 6 di bawah Singapura (87), Brunei Darussalam (55), Malaysia (49), Thailand (37), Filipina (34) dan Timor Leste (33). Sementara peringkat IPK 5 tertinggi ditempati Denmark (87), Finlandia (90), Selandia Baru (90), Swedia (88) dan Singapura (87).

       Kecuali Brunei dan Malaysia, 3 negara lainnya di Asia Tenggara dan 5 negara dengan nilai IPK tertinggi adalah negara non-muslim. Paradoks terlihat dalam sisi keislaman. Sementara, dari sisi kualitas demokrasi, Indonesia setidaknya dinilai lebih baik dari kelima negara Asia Tenggara tersebut. Lagi-lagi paradoks. Dua hal sama-sama benar, tapi tak berkesesuaian. Membingungkan, karena ada kontradiksi, kontraindikasi dan kontraproduksi antara satu kenyataan dengan kenyataan lain. Gagal cekal (cegah dan tangkal)  korupsi menjadi paradoks Islam dan demokrasi.

      Tentu, kenyataan ini tidak serta-merta menjadi indikasi dari kegagalan (agama) Islam dan demokrasi. Zat, sifat dan perilaku adalah 3 hal berbeda. Dalam konteks ini, (agama) Islam dalam zat dan sifat berpredikat sebagai alat berisi nilai-nilai luhur-suci-sempurna bagi penganutnya. Man behind the gun. Sebagai agama, Islam hanyalah senjata (alat) manusia mencapai tujuan hakiki hidup sempurna. Berhasil atau gagalnya tergantung pemegang alat, manusianya. Sifat manusia (beragama-Islam) berikut perilakunya independen dari agama Islam itu sendiri.

      Dalam konteks negara, ketika masyarakat (umat-rakyat) berkesejahteraan-keadilan-keadaban (yang menjadi tujuan proklamasi kemerdekaan NKRI) gagal mewujud, maka muncullah wacana wajib tidaknya nilai-nilai Islam dilegal-formalkan dalam sistem hukum. Sebagian kalangan meyakini syari’at Islam sebagai solusi harga mati untuk mengamputasi “gurita korupsi.” Muslim sebagai mayoritas memang wajar “merasa lebih berhak” mengatur arah dan konsep negara-bangsa.

      Sayangnya, di sisi lain masih banyak yang gagal diagnosa akar masalah sebenarnya, menemukan “tentakel gurita” korupsi. Sifat dan perilaku manusia terkotori, zat dan alat yang dicuci. Muslim korupsi, (agama) Islamnya yang dicaci. Ke-tidak fair-an muncul ketika ternyata yang mencaci dan yang dicaci sama-sama muslim, “pencucian” digeser ke wacana lain, tradisi, budaya hingga sistem hukum dalam negara.

      Anggap saja kita setuju penerapan syari’at Islam ditransformasi ke dalam sistem hukum legal-formal, adakah garansi bagi teramputasinya gurita korupsi, lalu terwujud masyarakat berkesejahteraan-keadilan-keadaban? Sementara data TII di atas sudah cukup mejelaskan? Tidakkah kita hanya berputar-putar dalam lingkaran setan, namun tak kunjung beringsut keluar sedikitpun? Bukankah dari fakta itu telah menggambarkan, bahwa keislaman bukan jaminan negara bersih dari korupsi?

       Dalam wacana syari’at, kita bisa kembali membaca “Peta Korupsi di 33 Provinsi” di atas. Provinsi Aceh telah 11 tahun menerapkan Syariat Islam sebagai hukum legal-formal. Fakta telah diungkap Fitra dengan korupsi sejumlah Rp. 669 miliar menempatkan Aceh di peringkat 2 dari 33 provinsi terkorup, hanya 1 tingkat di bawah “jawara korupsi nasional” DKI Jakarta sejumlah Rp. 721 miliar. Ternyata penerapan syari’at Islam tidak berbanding lurus dengan kualitas keislaman di dunia nyata. Aceh adalah prototip dari paradoks Islam Indonesia.

      Islam sebagai dzat (alat) tidak serta-merta Islam sebagai sifat dan perilaku (islami). Hasil penelitian Sheherazade S. Rehman dan Hossein Askari dari The George Washington University mungkin bisa memperjelas. Dari penelitian bertajuk "How Islamic are Islamic Countries" (Global Economy Journal: 2010), Indonesia berada di peringkat ke-140 dari 208 negara berperilaku Islam (islami) sedunia. Ada 4 indikatornya, yakni sistem ekonomi dan prinsip keadilan dalam politik serta kehidupan sosial, sistem perundang-undangan dan pemerintahan, HAM dan hak politik serta ajaran Islam terkait hubungan internasional dan masyarakat non-muslim.

     Dari 56 negara OKI (Islam), nilai tertinggi (di atas Indonesia) ada pada Malaysia (urutan ke-38), Kuwait (48), Uni Emirat Arab (66), Maroko (119) dan Arab Saudi (131). Sedangkan negara Barat (yang non muslim) justru dinilai lebih islami, yakni Kanada (urutan ke-7), Inggris (8), Australia (9), dan Amerika Serikat (25). Yang paling ironis, negara yang dinilai paling islami justru Selandia Baru (disusul Luxemburg di urutan kedua) yang juga non-muslim. 

     Indikator penilaian tidak menyertakan keberagamaan personal, yakni mengenai hubungan seseorang dengan Tuhan dan sesama manusia. Paradoks ini muncul ketika ada gap lebar antara kesalehan ritual-individual dengan kesalehan sosial-universal. Atau dalam perspektif sufistik, kesalehan syariat “gagal wujud” dalam kesalehan hakikat. Awam membaca, kesalehan kulit, gagal memasuki kesalehan isi, atau kesalehan tesktual tanpa kesalehan substansial. Temuan Depag sebagai lembaga terkorup dan korupsi Al Qur’an beberapa bulan belakangan menjadi bukti aktual paradoks Islam di negeri muslim.

      Masih berkutat dengan upaya browsing “tentakel gurita” korupsi, “gagal fungsi” demokrasi menjadi paradoks kedua yang tak kurang pedas menampar wajah keislaman Indonesia. Tanda-tanda kiamat makin jelas terbaca. Di tahun 2013 ini, ICW (diperkuat KPK) “meramalkan” peningkatan korupsi besar-besaran dengan banyaknya gelaran pesta demokrasi pemilukada dan penjelangan pemilu nasional 2014. 

      Demokrasi yang seharusnya menjadi dzat-alat daulat rakyat, justru menjadi kendaraan pengkhianatan suara rakyat. Ruh suci demos-cratein dimanipulasi sehingga berubah fungsi menjadi sifat dan perilaku jahat. Binalitas korupsi membuat demokrasi “batal fungsi,” demokrasi imitasi keliru-bathil, maka harus “batal demi hukum.” Pertanyaan yang sama dengan (agama) Islam, di mana letak kesalahannya, demokrasinya sebagai dzat-alat, atau manusianya yang menyimpangkan fitrah alatnya dengan sifat dan perilaku jahat?

      Korupsi semakin binal karena keberagamaan Islam semakin banal, pendangkalan sistemik-sistematik struktural-kultural berkesinambungan antar generasi. Ibarat pisang, agama terkuliti. Isi daging buahnya dibuang, kulit pisangnya dimakan. Syari’at diperjuangkan, hakikatnya di abaikan. Ritual menjadi berhala, namun Tuhan-Allah ‘azza wa jalla tersimpan di lemari kaca masjid dan mushalla.

      Korupsi binal, Islam banal, maka demokrasi pun batal-bathil-keliru. Mata rantai sebab akibat kadang menjadi bias dan buram. Binalitas korupsi sebagai penyebab, atau justru akibat dari banalitas (pendangkalan) keberagamaan sehingga terjadi “batalitas demokrasi? Atau, banalitas plusbatalitas” keberagamaan dan demokrasi sekaligus yang menjadi penyebab dari binalitas korupsi?

      Jika kausalitas terakhir yang benar, maka “8 tentakel gurita” korupsi hanya muncul dari upaya  penggalian (kembali) keberagamaan (Islam) dan demokrasi sejati. Mungkin dengan sedikit berani meninggalkan cara lama, memulai cara baru, pembaharuan internal-bathin-jiwa. Sekadar mengingatkan, agama dan demokrasi bukan produk asli bumi pertiwi. Agama-agama yang ada di negeri kita, Islam, Kristen dan Protestan berasal dari Timur-Tengah, Hindu dan Buddha dari India, Konghucu dari China. Sementara, demokrasi berasal dari Amerika.

      Mungkin selama ini kita sebagai umat-bangsa baru sebatas sebagai importir agama dan demokrasi, tapi belum menjadi customer, atau paling banter, baru menjadi distributor. Kita baru membeli, belum menjadi pengguna sejati, atau paling banter, baru penjual agama dan demokrasi. Semoga dengan menjadi pengguna sejati agama dan demokrasi, kita tak hanya bisa menemukan “tentakel gurita” korupsi. Tapi sekaligus mengamputasinya, jika tak sanggup mematikan total keberadaannya. Wallahu a’lam...

Salam...
El Jeffry
 

4 comments:

  1. terima kasih atas informasinya..
    semoga dapat bermanfaat bagi kita semua :) mobil cepat

    ReplyDelete
  2. Jangan berhenti untuk terus berkarya, semoga

    kesuksesan senantiasa menyertai kita semua.
    keep update!Lamborghini Veneno

    ReplyDelete
  3. terima kasih atas informasinya..
    semoga dapat bermanfaat bagi kita semua :) Yuni Shara




    ReplyDelete
  4. Jangan berhenti untuk terus berkarya, semoga kesuksesan senantiasa menyertai kita semua.
    keep update!Harga Yamaha Bison 2014

    ReplyDelete