Monday, December 31, 2012

Aceng Fikri: Dilema Privacy dan Obsesi Pemimpin Suci



     Hebohnya berita selebriti Bupati Garut Aceng Fikri sepertinya benar-benar membuat oleng fikir kita akhir-akhir ini. Ada ragam kontroversi, dari perihal nikah sirri, pelecehan martabat perempuan,  tuduhan pelanggaran etika dan Undang-undang hingga berbuah unjuk rasa massa tuntutan mundur dan upaya pemakzulan oleh DPRD. Namanya kontroversi, tentu ada wajah ganda dengan dua versi logika yang kontra, alias berbeda.

     Sudah terbiasa, hidup di negeri berpenyakit latah-kaprah stadium tiga, kali ini kita pun berlatah-latah ria. Klop dengan pakem rumus media massa “Bad news is good news,” berita buruk adalah komoditi berdaya jual tinggi. Lantas kita rame-rame berjama’ah menghakimi, melontarkan hujatan caci-maki, kecaman hingga kutukan lepas kendali, tanpa olah fikir seribu kali, basa-basi dan minim investigasi.

     Kita tiba-tiba berlagak bak komunitas manusia suci penjunjung tinggi nilai-nilai agama dan norma etika. Pejabat, tokoh masyarakat, politisi hingga Mendagri mencurahkan energi dengan ragam kepentingan berbungkus opini. Aceng Fikri sejenak mengalihkan mata dan telinga kita dari ‘bom waktu’ yang jauh lebih berbahaya di tiga pucuk gunung persoalan negeri, terorisme (dan anarkisme), narkoba dan korupsi. Tapi, di bawah tekanan problematika hidup tak kunjung berujung, tak ada salahnya kita ‘break’ sesaat sekadar jeda dengan obrolan nikah kilat ala Aceng Fikri.

     Diposisikan sebagai ‘public enemy,’ sang bupati membela diri, bahwa pernikahan adalah ranah privacy. Sang bupati mungkin paham benar urusan agama, bahkan mungkin jauh lebih paham dari kebanyakan kita. Dalam keyakinan sang bupati, pernikahan adalah hal yang sakral. Dan perceraian adalah hal yang halal, meski dibenci oleh Tuhannya.

     Fokus masalahnya, yang dipersoalkan oleh sang bupati, layakkah ranah privacy dibawa-bawa ke ranah publik? Maka Aceng balik menuding adanya politisasi di balik prahara ini. Dalilnya, kasus itu sebenarnya terjadi 5 bulan silam, hanya baru-baru ini diekspos ke media massa. Perihal perceraian, Aceng tetap keukeuh memiliki alasan privacy yang prinsipil. Dalam bahasa sederhana, “Tuhan saja menghalalkan, kok manusia yang repot?”

     Di sisi lain, tempo perceraian yang hanya berselang 4 hari pasca pernikahan, lewat SMS pula, jadi polemik tersendiri. Karena di samping menghalalkan, Tuhan juga membenci perceraian. Ketika kita memasuki ke wilayah agama, kita kadang dihadapkan pada dilematika dalam problematika agama. Tuhan memang kadang membingungkan bagi hamba-hamba-Nya yang kurang tajam dan jernih dalam menangkap pesan-pesan dan ajaran-Nya. (boleh baca: Dilema  Agama:  Kafir  Adil atau Muslim Zalim?)

       Dilema yang sama menggelayuti pula Aceng Fikri, sebagai manusia biasa lepas dari jabatan bupati. Aceng meyakini, jika pernikahan berlangsung lama, justru akan menjadi siksaan dan penderitaan bagi kedua belah pihak. Menunda masalah hanya akan memperumit masalah. Meminjam slogan Jusuf Kalla “Lebih cepat lebih baik,” dalam hal ini kesigapan Aceng sebagai seorang pemimpin publik dalam mengambil keputusan adalah contoh keteladanan.  

      Ketika persoalan merembet ke upaya pemakzulan oleh DPRD, kita kembali dihadapkan pada dilema, antara hukum dan politik. Pihak Aceng keukeuh bahwa tak ada unsur pelanggaran hukum yang bisa menyeret ke ranah pidana. Sementara elit politik yang berlindung di balik lembaga DPRD menggiring persoalan ke ranah politik lewat pembentukan pansus, yang konon telah direstui Mendagri.

     Pelanggaran sumpah jabatan menjadi senjata. Tokoh masyarakat berkolaborasi dengan tokoh politik, dengan kepentingan masing-masing membakar sentimen umat-publik. Gelombang unjuk rasa tak terbendung, pelanggaran norma-etika dan penistaan martabat perempuan menjadi logika pembenaran, sang bupati wajib dilengserkan. Lalu di manakah benang merah antara privacy dan kebijakan publik bertemu pada satu simpul? Kembali kita dihadapkan pada dilema.

     Kita tentu menyadari, bahwa ketika seseorang tampil sebagai pemimpin, sebagian besar privacynya telah tergadai. Kita terobsesi pada pemimpin ideal tanpa cacat-cela. Ketika meneropong seorang pemimpin, kita tiba-tiba menjadi perfeksionis, menuntutnya untuk tampil sempurna. Terlebih ketika mengkaitkan agama, pemimpin suci layaknya keteladanan Nabi adalah harga mati. Konsekuensi logis dari demokrasi, apalagi demokrasi langsung seperti pemilihan bupati.

     Kadang kita lupa, bahwa pemimpin dan rakyat terikat pada hukum kausalitas. Pemimpin produk rakyat. Pemimpin cermin umat. Diktum vox populi vox dei bertemu filosofi omne vivum ex ovo. Suara rakyat-suara Tuhan, telur berasal dari ayam. Lewat sistem demokrasi yang telah kita sepakati, rakyat menjadi Tuhan yang berwenang memberi mandat kekuasaan. Satu di antara rakyat dilahirkan untuk menjadi pemimpin.

     Tampilnya Aceng Fikri menjadi bupati Garut mutlak atas kehendak rakyat. Aceng adalah ‘telur’ pemimpin yang lahir dari ‘rahim’ rakyat. Logikanya, kalau ingin melihat wajah rakyat Garut, lihatlah wajah Aceng, sebab genetika telur tetap membawa genetika rakyat. Persoalannya, validitas kesamaan identik genetika satu orang dengan ribuan jutaan, atau ratusan juta orang akan dipertanyakan ketika proses kelahiran ‘telur’ pemimpin itu sendiri melanggar ‘hukum alam’ demokrasi.

      Bakteri-bakteri demokrasi telah membusukkan ransum politik di mana money politics-politik transaksional menjadi tradisi berurat-akar. Sudah bukan basa-basi, dalam praktek sehari-hari di negeri ini, rakyat dan (calon) pemimpin sama parah rusaknya. Take and give, saling memberi saling menerima. Jual beli suara, kecurangan dan penggelembungan sudah biasa dalam setiap ritual pemilihan umum, dari pileg, pilpres, pilkada hingga pilkades.

      Di titik ini, wajah ganda umat-bangsa terlihat nyata. Bila ruh suci demokrasi masih terjaga, pemimpin adalah potret nyata dari rakyat. Bila yang terjadi sebaliknya, potret pemimpin tidak serta-merta potret rakyat. Bisa jadi, meskipun ini jarang terjadi di alam demokrasi, seorang penjahat kaya-raya sanggup membuat manuver sedemikian rupa sehingga berhasil memenangi laga perebutan kekuasaan lalu memimpin suatu komunitas yang berisi orang-orang baik. Namun, secara umum, produk demokrasi adalah identiknya DNA pemimpin dengan DNA rakyat.

     Dari alur logika di atas, wajah Aceng Fikri adalah potret wajah Garut, atau potret wajah Jawa Barat, dan tidak mustahil potret wajah Indonesia. Di kalangan kaum berkelebihan harta dan berkuasa, sebenarnya nikah sirri sudah mentradisi lama. Terlebih mereka yang pintar memainkan lekuk-lekuk ayat agama, nikah sirri menjadi tameng  pembenaran solusi praktis-higienis atas problem syahwat. Sayangnya, transformasi keberagamaan kita terlalu jauh panggang dari api. Agama dibela-belain bila menguntungkan ego dan dicari yang enak-enaknya saja.  Giliran susah dan menuntut pengorbanan untuk kemalahatan umat-rakyat-publik, agama pun dicampakkan. (Gagal Negara, Gagal Agama dan Gagal Manusia)

     Kontroversi nikah sirri Aceng Fikri adalah kontroversi manusia Indonesia, dilematika pemahaman manusia, agama dan negara. Ingin menjadi manusia sempurna, kita lebih menuntut orang sempurna, sementara kita sendiri enggan menyempurnakan diri. Mengagung-angungkan kesempurnaan agama, kita lebih menuntut orang beragama sempurna, tapi enggan memenuhi panggilan Tuhan untuk memperjuangkan agama. Ingin pemimpin sempurna dalam tatanegara, kita lebih menuntut orang lain sempurna dengan keteladanan, tapi enggan mempersiapkan keteladanan diri agar tidak gagap tampil menggantikan bila saatnya tiba.

     Terobsesi pada pemimpin suci layaknya nabi-nabi, kita lupa bahwa kita terikat pada hukum alam, hukum agama dan hukum negara di alam demokrasi. Regenerasi kepemimpinan adalah keniscayaan. Tiada raja abadi, datang dan pergi, pemimpin tampil silih berganti. Hari ini mencaci-maki, esok kita dicaci-maki. Berkaca pada kasus Bill Clinton yang selamat dari pemakzulan akibat skandal perselingkuhan dengan Monica Lewinsky, mungkin kita bergumam dalam hati, andaikata Aceng Fikri tak perlu nikah sirri, tapi berselingkuh sembunyi-sembunyi atau diam-diam saja menyelinap ke tempat prostitusi.

     Toh banyak perempuan cantik yang dengan sukarela berkencan dengan sang bupati tanpa ikatan pernikahan, tanpa banyak tuntutan dan tanpa terekspos menjadi pergunjingan pelecehan. Toh perzinahan juga dilema yang marak di negeri ini, dikecam tapi digandrungi, dihujat tapi tak pernah sepi pembeli. Di negeri munafik, kejujuran dan keterbukaan kerap berujung kehancuran. Sementara, dusta dan pencitraan menjadi jalan keselamatan. Dilema manusia Indonesia, tak akan mudah sirna begitu saja sebelum ditemukan arti pentingnya bercermin pada kacabenggala peristiwa, dan Aceng Fikri hanyalah salah satunya.

Salam...
El Jeffry