Monday, December 24, 2012

Budaya Malas, Birokrasi Gagal dan Pengkhianatan Ampera




       Ketika kemalasan sudah menjadi budaya, maka keberhasilan akan terkurung penjara cita-cita. Ketika birokrasi gagal menuntaskan delegasi, maka masa depan negeri hanya mimpi. Ketika budaya malas dan kegagalan birokrasi bertemu di satu pintu, bersiaplah rakyat menanggung derita. Kemalasan adalah salah satu dari 8 belenggu jiwa manusia. Bangsa pemalas tak akan pernah bisa benar-benar terbebas merdeka. Kemalasan adalah “penyakit bathin” dengan efek domino tak berujung, kecuali kematian hidup dan masa depan bangsa.
      Apa yang bisa diharapkan dari sebuah kekuasaan jika ada 6 kementerian disinyalir telah terjangkit penyakit kemalasan? Lagi-lagi, rakyat yang akan menjadi korban. Birokrat-birokrat imitasi, numpang hidup dan menggendutkan perut dengan gaji buta. Bagaimana punya mata melihat rakyat memegang perut menahan lapar dan berkubang derita? Suara rakyat tergadai, amanat penderitaan rakyat terbengkelai. Lalu siapa yang salah, rakyat yang lemah tak berdaya, atau political will presiden yang gagal memperbaiki tata kelola anggaran negara.
      Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) merilis 6 kementerian termalas dengan daya serap sangat rendah yakni di bawah 20 persen di tahun anggaran 2012. Parahnya, 3 diantaranya berkaitan dengan kepentingan rakyat, yakni Kemenpera, Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan Kemenko Kesra. Satu berkaitan dengan energi dan sumber daya, yakni Kementerian ESDM. Satu berkaitan dengan kepemudaan dan olahraga Kemenpora. Dan terakhir berkaitan dengan budaya, yakni Kementerian Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif.
        Serangan penyakit kemalasan di 6 pilar kementerian, bagaikan lingkaran setan dengan efek domino keterkaitan satu sama lain. Energi dan SDM rendah, bisa menjadi sebab dan akibat kemalsan itu sendiri. Bagaimana pejabat birokrasi “rendah energi” dan SDM (sumber daya manusia) akan mampu melahirkan prestasi tinggi? Penyakit 10L “dasa-mala,” lemah, letih, lesu, lemas, lunglai, lembek, lambat, lamban, lelet dan letoy. Amboi... perlu suntikan nutrisi bergizi berkalori tinggi agar bangsa ini terhindar ari dehidrasi. Malapetaka tergambar di depan mata.
        Celakanya, “dasa-mala” kemalasan menjalar di dunia kepemudaan dan olahraga. Akibatnya, jangan ditanya. Bukankah pemuda dalah harapan masa depan bangsa? Bukankah olahraga adalah sarana kesehatan manusia. Pemuda dan olahraga malas, bangsa ini fakir-miskin dalam prestasi. Lebih klop lagi ketika pimpinan kementerian, Menpora Andi Mallarangeng jadi tersangka KPK karena dugaan kasus korupsi anggaran negara. Lalu kementerian Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif, ini malah lebih jelas lagi. Kemalasan, di satu sisi adalah produk budaya, di sisi lain adalah produsen budaya.
       Akibat akhirnya terlihat nyata. Selalu rakyat yang menjadi tumbal kesalahan penguasa. Perumahan rakyat, pembangunan daerah tertinggal, kesejahteraan rakyat, jauh panggang dari api, alias tak menyentuh kecuali cuma sekulit ari. Sudah biasa, tak ada maling mengaku sebagai maling. Sinergi kemalasan dan korupsi selalu menemukan alasan pembenaran dari pengguna kekuasaan. Politik citra menjadi solusi instan untuk membungkus kesalahan dan kegagalan.
        Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, masih terdapat anggaran sebesar Rp 290 triliun yang belum direalisasikan pada tahun. Hal itu didapat dari perhitungan realisasi belanja pemerintah pusat per 30 November 2012 yang baru mencapai Rp 778,9 triliun atau 72,8 persen dari APBNP pemerintah pusat sebesar Rp 1.069, triliun. Maka dengan sisa jumlah kerja yang efektif sejak 1-15 Desember 2012, pemerintah membelanjakan anggaran sebesar Rp 29 triliun setiap harinya. Sangat sulit dibayangkan bagaimana menghabiskan anggaran sebesar itu dalam sehari agar dapat mencapai target realisasi anggaran.
       Malas mencari solusi bijak, di bulan Desember ini bejibun iklan layanan masyarakat yang terlalu dibuat-buat.  Kesemuanya itu patut dipertanyakan dan pemerintah harus bertanggungjawab kepada publik karena anggaran bersumber dari pajak rakyat. Budaya malas dan ritual “bancakan” uang negara para birokrat merupakan pengkhianatan nyata amanat penderitaan rakyat. Tanpa gebrakan revolusioner “sterilisasi” perilaku dan tabiat para birokrat, tak perlu berharap bangsa ini tumbuh sehat, energik-dinamik dan bermartabat. Lagi-lagi, kesabaran rakyat menghadapi ujian ekstra-berat, itupun kalau tidak keburu sekarat dengan berjama’ah menyongsong kiamat. Siapa paling bertanggung jawab?

Salam...
El Jefry


sumber imagehttp://news.liputan6.com