Tuesday, December 18, 2012

KPK Menggeliat, Demokrat Check Matt!


     Lucius Calpurnius berkata, Fiat justitia ruat caelum.” Tegakkan keadilan (hukum) walau langit runtuh. Lord Acton berkata, “Power tends to corrupt.” Kekuasaan itu cenderung korup. Di atas papan catur kehidupan, keadilan cenderung berhadapan dengan kekuasaan. Ketika hukum sebagai alat penegak keadilan, dan politik sebagai alat meraih kekuasaan, pertarungan keduanya adalah keniscayaan.

     Indonesia beradab telah merdeka. Konstitusi mengamanatkan satu perkara. Republik ini adalah negara hukum (rechstaat), bukan negara kekuasaan (maachstaat). Namun, lain teori di atas kertas, lain pula dengan realitas. Politik-kekuasaan telah menggerus nilai-nilai sakral notonagoro. Hukum remuk-redam. Korupsi menjadi legitimasi anak negeri untuk mendurhakai ibu pertiwi.

    Tapi, hukum harus ditegakkan. Korupsi harus dihancurkan. Meski semua itu tak semudah membalik telapak tangan. Butuh perjuangan bangsa ini untuk mengerti bahwa korupsi adalah kejahatan “kasta tinggi” dengan daya rusak tak tertandingi. Hampir 7 dasawarsa merdeka, kekuasaan coba membentengi diri dari invasi setan korupsi. Sepanjang sejarah, telah 8 lembaga antikorupsi dibentuk oleh pemerintah.


    Paran (PanitiaRetooling Aparatur Negara), Operasi Budhi di masa orde lama, TPK (Tim Pemberantasan Korupsi) dan Opstib (Operasi Tertib) di masa orde baru, KPKPN (Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara), KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha), TGPTPK (Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) di masa orde reformasi. 

     Sayang, 7 di antaranya tinggal catatan sejarah kelam. Lembaga tinggal lembaga. Dibentuk oleh penguasa, untuk kembali dibubarkan oleh penguasa. Nol, nihil, kosong alias hampa. Korupsi justru makin menggila-menggurita, ber-evolusi secara sempurna. Praktis, tinggal KPK yang tersisa. Kini KPK telah berusia 9 tahun sejak dibentuk pada 2003. Tanda-tanda perulangan sejarah kembali terasa. Hukum membentur tembok tebal penguasa. Telah 3 generasi pimpinan KPK berganti. Taufiequrachman Ruki, Antasari Azhar dan Busyro Muqoddas. Salah satunya justru mendekam di penjara. 


     Benarkah KPK hanyalah cicak legal yang sengaja diciptakan sebagai bahan permainan buaya penguasa? Masih beruntung, di ambang putus asa karena phobia pada sejarah, pimpinan KPK generasi ke-4 tiba. Abraham Samad, di tengah cibiran dan keraguan banyak kalangan, datang menggelorakan semangat juang-jihad gaya baru ala Makassar. Tanpa kompromi, tanpa basa-basi, dan tanpa takut mati. Sebab katanya ia telah mewakafkan dirinya untuk bangsa dan negara.

    Rakyat yang mulai mendambakan negara bersih-sehat menemukan kembali momentum kebangkitan, dengan espektasi tinggi berdiri di belakang Abraham dan KPK. Sepertinya Abraham sadar, bahwa musuh yang dihadapi bukanlah musuh biasa. Namanya juga kejahatan luar biasa, tentu hanya bisa dilakukan oleh mereka yang luar biasa pula. Luar biasa dalam berkuasa, luar biasa dalam rekayasa, luar biasa dalam pertahanan diri terhadap ancaman bahaya.

    Permainan catur dimulai. Cicak-KPK di satu sisi hukum dan keadilan, buaya-penguasa di lain sisi kekuasaan. David versus Goliath. Menyadari kemampuan diri serba terbatas, KPK mesti cerdik dan cerdas. Peta kekuatan korupsi disisir rapi. Tsunami korupsi yang daya hempas mengimbas ke seluruh nusantara, episentrumnya ada di istana. Itu teori sederhana ala Lord Acton. Istana bersih, negara bersih. Istana kumuh, negara kumuh. 

   Kebetulan, Demokrat adalah the rulling party, ruang sentral barisan korupsi bersembunyi. Namun tembok baja tak mudah digempur secara konvensional. Mengadopsi dari kemenangan republik ini dalam mengusir penjajah Kompeni Belanda, KPK pun bergerilya. Untuk menangkap dalang, tangkap dulu wayangnya. Untuk menjerat sutradara, jerat dulu aktor dan figurannya. Berenang dari tepian, lama-lama masuk pusat lingkaran.

   Abaikan DPR yang nimbrung dan ngrecokin dengan ragam upaya penggembosan, pengkerdilan dan pengkebirian KPK. Karena di DPR itu pula “tangan-tangan jahat” penguasa ikut bermain mata. Abaikan Polri yang menelikung dengan kisruh simulator SIM, karena Polri juga tak lepas dari kepentingan penguasa. Abaikan jebakan perang politik Segitiga. Sudah kerjaan elit politik untuk berebut kue kekuasaan dengan segala cara, termasuk menuduh politisasi hukum jika KPK melakukan langkah yang merugikan partainya.

    Gajah-gajah politik bertarung, sementara KPK menjadi pelanduk di tengah-tengah. Toh di antara perseteruan Golkar, PDI-P dan Demokrat, salah satunya adalah partai berkuasa. Kekuasaan memang selalu saja melibatkan KPK dalam semua urusan. Tetap kembali ke papan catur arena pertarungan sesungguhnya. Tetap fokus kepada lawan sebenarnya. KPK terus bergerilya dengan berbagai cara.

    Waktu berlalu. Buah perjuangan mulai terasa. Tembok baja perlahan terbuka.  Nazaruddin membongkar lapis tembok pertama. Dari nyanyian “si burung Nazar”, rangkaian nada penggasak uang negara mulai terbaca. Angelina Sondakh menyusul. Hartati Murdaya ikut serta. Andi Mallarangeng terjerat. Satu per satu bidak-bidak Demokrat terjaring pukat. Alhasil, manuver edan Abraham bersama KPK membuat kader-kader Demokrat blingsatan keder insomnia. Tiba-tiba KPK menjadi horor dan teror bagi para koruptor. 

    Deraan derita bertambah, sebab media massa secara intens mewartakan kabar duka. Elektabilitas partai berkuasa menurun secara signifikan. Tanda-tanda kiamat di Pemilu 2014 terhidang. Demokrat kacau-galau-balau. Selepas terjeratnya Andi Mallarangeng, sang Ketum Anas Urbaningrum terancam. Namanya kerap disebut dalam nyanyian “si burung Nazar”. Konflik internal, gesekan antar faksi, efek pasti dari gonjang-ganjing Demokrat menjadi-jadi. Penyegaran kepengurusan dilakukan. Ruhut Sitompul disingkirkan. Pengurus lainnya dimutasi.

    Demi soliditas, atau semata-mata rivalitas, efek gerilya KPK menjelma menjadi divide et impera. Bila musuh terpecah belah, kekuatan pasti melemah. Perahu Demokrat retak-retak parah. Tanpa penyelamatan, partai Mercy menjadi pecundang satu setengah tahun mendatang. “Sang Bapak” Ketua Dewan Pembina, tak urung kalang kabut. Tepat di hari antikorupsi sedunia, tepat di istana negara, SBY melontarkan pidato “pembelaan pejabat koruptor.” 

    Petuahnya, negara wajib menyelamatkan pejabat koruptor yang “tidak berniat” dan “tidak paham” korupsi. Pidato terburuk seorang presiden RI, preseden buruk bagi demoralisasi pemberantasan korupsi. Apa jadinya jika pemimpin negara telah sesat berlogika, akibat terperangkap dalam “panic room” politikTerjepit di situasi dilematis, kacau-galau-balau, meracau kayak orang sakau. Wow!

    Silatnas digelar. Pidato kembali dibabar. Janji-janji retorika diumbar. SBY mengingatkan, berani menang, harus berani kalah. Sinyalemen untuk Demokrat realistis dan berserah. Berbeda dengan Sang Bapak, si anak cerdas Anas justru menggelorakan kebangkitan. Demokrat boleh kalah dalam pertempuran udara, tapi harus menang dalam pertempuran darat. Sebuah pengakuan, bahwa kekuatan media massa dan kecerdasan rakyat bisa berujung petaka. Di sisi lain, tersirat pesan bahwa kekuasaan tak boleh ujug-ujug dilepaskan, selagi masih ada tenaga untuk merebutnya.

    Anas mungkin masih percaya, bangsa ini masih mengidap penyakit amnesia. Tak ada kata menyerah sebelum perang sesungguhnya di hari H, Pemilu 2014. Anas mungkin berharap pula bahwa Abraham dan KPK akan amnesia, melupakan sumpah tantangannya untuk digantung Monas jika terbukti korupsi. Jika saja Anas membuka mata, Abraham Samad bersama KPK dengan rakyat di belakangnya tak akan pernah amnesia pada pesan Lord Acton dan Lucius Calpurnius. Selama masih ada kekuasaan, selama itu pula ada kecenderungan korupsi. Selama masih masih ada para ksatria, perjuangan menegakkan keadilan dan hukum akan selalu menggelora. 

    Suka tak suka, percaya tak percaya, Desember 2012 adalah bulan kiamat bagi Demokrat. Bukan karena mitos angka 21-12-2012, tapi buah karma durhaka partai berkuasa. Di atas papan catur permainan kehidupan, ketika terpaksa berhadapan dengan KPK. Jangan pernah meremehkan kekuatan lawan, karena dalam keadaan tak terduga ia bisa menjadi petaka. Dan bagi KPK, manuver gerak zig-zag tak terbaca adalah senjata ampuh penghancur musuh. Percayalah, KPK telah menggeliat, dan Demokrat mesti bersiap untuk check matt!
 
Salam...
El Jeffry