Thursday, December 13, 2012

Jokowi dalam Revolusi DKI



 Jokowi saat membagikan Kartu Sehat Jakarta. 

     Apa kabar Indonesia? Apa kabar Jakarta? Apa kabar Joko Widodo dan Basuki Tjahaya Purnama? Pertanyaan klasik seorang anak desa, salah satu dari warga negara Indonesia. Salam tegur sapa anak bangsa yang tak sabar (tapi keadaan memaksa untuk bersabar) melihat gerak putar roda sejarah dan peradaban untuk sebuah perubahan dan pembaharuan. Piramida 3 strata: negara, ibukota dan gubernur, dalam nama Indonesia, Jakarta dan Jokowi. Kisah bersejarah terkini, guratan peta perjuangan kepemimpinan negeri. Tak ada salahnya hari ini kita membuka selembar pelajaran berharga, dalam eksemplar 100 hari kepemimpinan Jokowi di DKI.

     Lagi-lagi Jokowi, lagi-lagi Jokowi. Tak bosankah kita sejenak abai tak peduli? Mana bisa? Kita memang tak bisa ke mana-mana, sebab ruang wacana kita menciut terkurung tempurung lutut. Maka hanya untuk membabar secuil kisah, legenda, mitos dan epos kepemimpinan teraktual dan fenomenal, selalu saja ketemu satu nama, Ir. H. Joko Widodo, alias Jokowi. Fanatik, kultus, atau semata terhipnotis? Bisa ya bisa tidak. Sebab ada jutaan pemimpin selain Jokowi di negeri ini. Namun lakon Jokowi, lengkap dengan pernak-pernik catatan kehidupan pribadinya selalu segar untuk dinikmati. Malah, bagi “penggemar khusus,” Jokowi lebih mempesona dari ksatria Gatotkaca, bahkan dari superhero Amerika Superman. 

    Lalu apa yang menarik dari seorang Jokowi, sehingga kisah hidupnya bisa dibeberkan menjadi berjuta-juta lembar wacana bagi kita dan mungkin bagi bangsa? Lalu kita terpesona seakan menyaksikan David Copperfield terbang tanpa bantuan sehelai benang? Padahal, Jokowi hanyalah manusia biasa, tak lebih jenius dari B.J. Habibie, tak lebih ganteng dari Bupati Garut Aceng Fikri, tak lebih gagah dari presiden SBY, juga tak lebih merdu dari suara “raja dangdut” Rhoma Irama. Jokowi, secara head to head, bahkan mungkin tak jauh lebih unggul dari 240 juta lebih manusia Indonesia.

     Mungkin satu-satunya nilai plus khusus Jokowi yang menjadikannya sebagai “Indonesian Idol” dan pahlawan adalah kehadirannya dalam momentun yang tepat, ketika kita dihadapkan pada gunung karang problema kepemimpinan yang tak kunjung terpecahkan. Ibukota DKI Jakarta menjadi saksi valid dan bukti otentik. Jokowi telah menyedot perhatian publik nusantara dalam “pertarungan legendaris” Pilkada. Lalu secara absah mengemban mandat sebagai gubernur sejak 15 Oktober 2012. Hingga kini memasuki era paruh ketiga dari 100 hari kepemimpinan, Jokowi terus menggelar “lakon wayang kepemimpinan” secara simultan.

    Jakarta simbol Indonesia. Bukan hanya sebagai kota megapolitan berkelas dunia, namun sekaligus lengkap dengan kebhinnekaanberbagai aspek problema. Siapa bisa “menaklukkan” problema Jakarta, maka ia layak sebagai prototip ideal kepemimpinan Indonesia. Sebenarnya tak ada yang istimewa dari “manhaj” Jokowi dalam mengelola ibukota. Ia hanya “berani gila” dengan mendobrak pakem lakon yang sudah ada. Revolusi, inovasi dan improvisasi, mungkin hanya trisula itu senjata utamanya yang membuat kita, bahkan dunia mengakuinya sebagai sosok luar biasa.

    Lihat saja, hampir tak ada yang berubah dari cara-cara dan strategi Jokowi ketika relatif berhasil “mendongkrak” kota Solo selama 7 tahun menjadi walikota dengan ketika saat ini mendobrak kota Jakarta. Blusukan ke kampung-kampung kumuh, ceplas-ceplos dalam berbicara, aneh-aneh dan nyeleneh dalam melontarkan gagasan. Namanya luar biasa, tentu saja bagi orang yang berpola pikir biasa akan berada “di luar jangkauan area.” Pro-kontra, tanda tanya, sanggahan, sangkalan hingga “ganjalan” dari mereka yang berbeda “manhaj” kepemimpinan, terutama dari kalangan antikemapanan, termasuk DPRD sebagai mitra pemerintahan.

    Tapi bagi rakyat kebanyakan, Jokowi lebih sebagai figur pahlawan, “dewa penyelamat,” egalitarian yang “nyambung bathin” dengan duka-derita kaum jelata. Padahal, rasanya Jokowi adalah figur sederhana dengan pola pikir yang juga sederhana. Bukankah sederhana itu indah, kunci utama pembuka jutaan pintu problema? Tidak di Solo, tidak di Jakarta, tidak di Indonesia, Amerika atau seluruh dunia. Bahwa untuk menuju komunitas sejahtera, mesti ada ketangguhan jiwa dan raga. Ilmu penguat jiwa, kesehatan penguat raga. Lantas keduanya dijadikan sebagai prioritas utama. Jokowi buka kartu ganda, KJS dan KJP. Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar. Umat-bangsa-komunitas yang sakit dan bodoh, bagaimana bisa unggul dalam kompetisi peradaban dunia?

    Sayangnya, selama ini kesehatan dan kepintaran menjadi “barang mahal” eksklusif dan tak terjangkau rakyat kebanyakan. Kaum marjinal selalu terpinggirkan. Si miskin terpilin-pilin. Wong cilik selalu tercekik. Jelata terlunta-lunta, itu fakta. Maka revolusi Jokowi lewat kartu ganda ini, adalah bukti dari keberpihakan sang gubernur pada mereka yang selama ini tak tersentuh tangan raksasa pembangunan. Terlepas dari hasil akhirnya, efektif atau tidak program yang diberlakukan, semua tergantung dari banyak aspek, faktor dan elemen yang turut terlibat.

    Revolusi kedua yang hendak dilakukan Jokowi dalam keberpihakannya dengan kaum pinggiran adalah rencana restorasi kampung atau kampung deret. Sayangnya, lagi-lagi “gagasan gila” ini terganjal oleh “orang-orang waras” di DPRD dengan sederet pertanyaan bernada keraguan. Pengesahan pun terkesan dilambat-lambatkan (atau mungkinkah terancam dihentikan?). Padahal telah dijelaskan bahwa pembangunan kampung deret ini bukan asal program tanpa skema dan improvisasi. Bahwa dalam pembangunannya nanti, Pemprov DKI akan membuat skema yang berbeda-beda disesuaikan dengan karakteristik pemilik lahan, apakah Pemda, aset negara ataupun lahan milik perorangan. 

    Untuk pemberdayaan ekonomi, selain Kampung Deret, Jokowi juga ingin membangun kampung-kampung berbasis ekonomi. Kampung Herbal, Kampung Backpacker, dan Kampung Ikan. Hanya saja, proyek tersebut masih akan bergantung pada persetujuan DPRD DKI. Pasalnya, rencana pengembangan kampung itu akan mengandalkan dana APBD. Masih dalam hal pemberdayaan ekonomi. Jokowi juga berencana akan memberdayagunakan Mal UKM di belakang Thamrin City, Jakarta Pusat, untuk dijadikan sebagai Jakarta Craft Center sebagai media para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) memperjualbelikan hasil kreatif produk asli Indonesia.

    Sementara, untuk merevolusi kemacetan yang luar biasa yang menjadi problem akut ibukota, Jokowi melontarkan gagasan radikal kebijakan pembatasan kendaraan pribadi melalui sistem ganjil-genap ini. Seperti hal-hal lainnya, gagasan inipun menuai pro-kontra, seperti pro-kontranya antara angka ganjil dan angka genap. Sudah biasa manusia cenderung alergi pada hal-hal baru yang terkesan ganjil dan takut mencoba, lebih memilih experience ketimbang experiment. Kita kadang lupa, bahwa untuk memecah kebuntuan dan stagnasi, diperlukan aksi revolusi, gagasan radikal dan berani. Ataukah kita sudah terlanjur dibentuk menjadi bangsa tak bernyali?

    Ada satu hal lagi yang hendak dilakukan Jokowi, yakni revolusi pelayanan di birokrasi. DKI merancang sistem pelayanan terpadu satu pintu untuk mengurus semua surat-surat birokrasi. Dengan sistem ini, nantinya warga DKI hanya perlu datang ke kelurahan, kecamatan, atau wali kota untuk mengurus semua jenis surat, baik itu surat izin, KTP, IMB, maupun lainnya. Tak hanya demi efisiensi dan optimalisasi layanan, sistem ini juga merupakan benteng kukuh memangkas praktek korupsi di birokrasi, yang selalu menjadikan warga sebagai sapi perah administrasi berbiaya tinggi.

    Di sini kita menjadi saksi bahwa bakal ada gagasan-gagasan “edan” seorang Jokowi, dan tentu saja bersama mitranya Basuki, untuk merevolusi DKI. Masa 100 hari rasanya terlalu singkat untuk menilai, adakah semua itu terbukti atau tidak pada akhirnya, apalagi hingga hari ini Jokowi praktis baru melangkah 60 hari. Tapi kita yakin, setidaknya berharap, lakon Jokowi bersama sepak terjang kepemimpinannya dalam merevolusi ibukota akan menjadi spirit pembaharuan para pemimpin Indonesia. Telah sekian lama bangsa kita berselimut lumut kebosanan dengan kemandekan di segala hal.

    Reformasi dan perubahan selama ini hanya dalam penjara wacana dan retorika, tapi gagal merdeka dan mengejawantah ke dalam realita. Dan selalu rakyat jelata yang menjadi tumbal sejarah, tergilas oleh buldozer zaman, tergusur oleh syahwat-hasrat maniak politik-kekuasaan. Fitrah kepemimpinan bersukma kerakyatan ruh kenegarawanan nyaris padam. Dari seorang Jokowi di “ruang kumuh” politik-kekuasaan ibukota, kita belajar untuk berani mendobrak tembok baja kebiasaan, bernyali menabrak pakem-kepemimpinan, dan berani melabrak zona nyaman kemapanan. Revolusi, pasti!

Salam...
El Jeffry