Wednesday, December 12, 2012

SBY dalam Perangkap “Panic Room” Politik


13553255681794212254
SBY BERPIDATO. (sumber photo: http://politik.news.viva.co.id)

     Senin, 10 Desember 2012. Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono berpidato di Istana Negara. Tak terduga, alangkah pidato presiden buruk kosakata, cikal-bakal preseden buruk masa depan negara. Tepat ketika dunia memperingati Hari Anti-korupsi, secara kontradiktif, SBY membabar dalil-dalil logis pro-korupsi. Dengan bahasa khas kepala negara, SBY berkata bahwa banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia disebabkan karena ketidakpahaman pejabat terhadap kategori korupsi.

     Maka, negara wajib menyelamatkan pejabat yang tidak berniat melakukan korupsi, namun dapat dianggap bersalah dalam mengemban tugasnya. Di tengah gencarnya upaya pemberantasan korupsi di negeri ini, pernyataan SBY tak hanya tidak tepat. Potensi demoralisasi bagi KPK dan elemen bangsa ini mengancam di depan mata. Pernyataan itu juga menjadi semacam pembenaran, pemakluman atau apologasi terhadap perilaku korupsi di kalangan pejabat.

      Pernyataan ini juga seakan menelanjangi anatomi tubuh asli sang presiden, pukulan balik bagi pemimpin negeri yang selalu dengan berapi-api mengklaim diri sebagai “panglima tertinggi” yang berdiri di garda terdepan pemberantasan korupsi. “Menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri.” Wajah ganda SBY dalam menghadapi monster gurita korupsi, terlihat gamblang setelah kedok retorikanya sendiri terbuang.

     Kita akhirnya membaca dengan bahasa sederhana. Tragedi kejujuran tanpa kemunafikan, lakon klasik para pemimpin kita. Kontradiktif, kontraindikatif dan  kontraproduktif antara ucapan dan perilaku, apalagi yang ada dalam pikiran dan hati? Dari pidato SBY, ada dua dua kosakata yang mesti tebal dicatat dan layak digugat karena memuat logika sesat. “Tidak niat” dan “tidak paham” jadi alasan koruptor wajib diselamatkan!

    SBY (mungkin) lupa, bahwa “tidak niat” dan “tidak paham” adalah justru dua tameng paling terkuat dari para koruptor untuk terus melancarkan aksi kejahatannya tanpa rasa bersalah dan rasa berdosa. Logika sederhana, tidak ada manusia (sehat normal baligh berakal) bercita-cita jadi penjahat. Kaidah dasar kejahatan, termasuk korupsi, adalah bertemunya niat dan kesempatan. Selebihnya hanya faktor penunjang yang memperbesar peluang terjadinya kejahatan.

     Tidak niat, tidak ingin, tidak bercita-cita, tidak berencana dan tidak menyengaja, semuanya berkenaan dengan kejiwaan-bathin-internal manusia. Berapa banyak manusia yang membunuh, merampok, memperkosa, mencuri, dan melanggar hak-hak sesama tanpa didasari oleh niat, cita-cita, keinginan dan kesengajaan, namun lebih karena kesempatan dan ketidakteguhan berpegang pada nilai-nilai prinsipil kemanusiaan dan ketuhanan?

      Bukankah ketika berhadapan dengan hukum, tidak ada alasan bagi mereka untuk lepas dari pertanggungjawaban? Itulah gunanya penjara, sebagai alat penjera perbuatan jahat manusia, tak peduli niat atau tidak niat. Menjadi keanehan luar biasa, bagaimana seorang pemimpin negara, yang notabene terbaik di antara lebih dari 240 juta manusia bisa berlogika gila dan sesat pula? Mental childish, perilaku “anak TK” (seperti pernah dikatakan Gus Dur), para pemimpin negeri ini sepertinya sudah kehilangan akal sehatnya sebagai manusia, apalagi sebagai pemimpin berkelas dunia!

     Lalu bagaimana pula “tidak paham” aturan hukum, perundang-undangan dan amanat anggaran bisa dijadikan dalih pembenaran terhadap perilaku korupsi? Negara dipingpong hingga bodong layaknyabagong. Di satu sisi, negara mesti menyelamatkan anak-anak negeri dari kezaliman koruptor. Di sisi lain, negara mesti juga menyelamatkan koruptor dengan alasan yang melawan akal sehat. Sudra berkuasa, kiamatlah negara! Sanggupkah presiden berpola pikir banal, sempit-pendek-rendah, akan mengangkat martabat bangsa?

     Tidak paham adalah bahasa awam tak tersentuh pendidikan dan pengajaran (formal maupun agama) untuk pembenaran korupsi. Tapi bagi pejabat (dan para pemimpin), yang rata-rata bergelar sarjana, mustahil “tidak paham” dengan arti kata korupsi termasuk berbagai kategorinya sesuai aturan perundang-undangan.  Tidak paham, tidak tahu, tidak kenal, tidak sadar, lupa, lalai, terlena, secara makna mengandung arti sama, hilangnya kesadaran dan akal sehat-logika, alias gila!

    Seorang teman pernah berkata, “Jika untuk tidak telanjang di jalanan raya mesti menunggu peraturan perundang-undangan, maka ia tidak layak sebagai manusia.” Kalau tidak gila, edan atau sinting, pasti iasakau, mabuk kecubung atau bocah balita. Sepertinya SBY (dan mungkin kita) perlu pencerahan jiwa dengan membaca pelajaran dari orang-gila!

     Tidakkah SBY menyadari, setiap patah kata kepala negara tak ubahnya sebagai sabda saja, titah yang mestinya sarat tuah dan dieja oleh ratusan juta manusia di Indonesia dan mungkin dunia? Tidakkah SBY menyadari bahwa kekuatan kata-kata satu manusia bisa mengubah dunia, memperbaiki, atau justru menghacurkannya? Kita tak akan sanggup menjawabnya, karena mungkin bahasa sang presiden “di luar jangkauan area” manusia biasa. Yang menjadi pertanyaan, apa yang membuat Tokoh Berbahasa Lisan Terbaik 2003 sedemikian buruk berbicara sehingga melakukan blunder kosakata?

     Ada secuil pelajaran dari “Panic Room,” sebuah film Holywood mungkin menjawab tanda tanya kita. Kisah seorang ibu bersama anaknya yang terjebak dalam kamar rahasia untuk bersembunyi, ketika sekelompok perampok datang menyatroni rumahnya. Alih-alih menyelamatkan diri dari perampok, justru “ruang kepanikan” ini menjadi bencana, karena di kamar itulah tersimpan target yang justru dicari para perampok. Di panic room inilah, sang ibu dengan energi cintanya yang luar biasa terpaksa berjuang menyelamatkan diri dan anaknya dari ancaman bahaya.

     Rasanya, SBY saat-saat ini tengah terjebak dalam sindrom “panic room” di istana negara. Beliung politik mendera Demokrat dengan terseretnya kader-kader dan pengurusnya dalam kasus-kasus korupsi. Setelah NazaruddinAngelina SondakhHartati Murdaya, terakhir, Menpora Andi Mallarangeng telah resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Alhasil, perahu politik Demokrat retak-retak terancam tenggelam. Elektabilitas menurun secara teratur. Jika tak ditempuh upaya penyelamatan, Pemilu 2014 kemungkinan partai bakal hancur dan terkubur. Siapa yang tak galau-balau, alias panik?

      Tak urung, SBY sebagai Ketua Dewan Pembina pun panik. Sindrom umum orang panik, akal sehat mulai tanggal, pikiran tak lagi jernih, logika mulai sirna, komitmen pun lupa. Dalam keadaan panik, niat atau tidak niat, paham atau tidak paham, orang akan melakukan apa saja untuk menyelamatkan diri dan anak-anak atau keluarga yang dicintainya. Demokrat, termasuk di dalamnya Andi Mallarangeng adalah anak-anak kesayangan “Sang Bapak.”

      Demi cinta kepada anak-anak dan keluarganya, terutama dari serangan bertubi-tubi KPK, SBY lari ke tempat persembunyian di balik kamar baja istana negara. Tanpa disadari, justru di situlah, tempat SBY berpidato, sasaran tembak efektif bagi siapa saja yang dianggap membahayakan SBY dan Demokrat. Alih-alih membela Demokrat untuk menghindari ancaman kehancuran, isi pidato SBY dengan logika sesat tentang korupsi, justru menjadi sumber petaka baru yang nyata-nyata lebih berbahaya.

     Sebagaimana tidak ada kader Demokrat yang berniat menjadi penjahat dengan berkorupsi, SBY pun pasti “tidak berniat” untuk lari ke “ruang panik” menghadapi ancaman kemerosotan partai. Dan sebagaimana tidak ada manusia yang tidak paham tentang makna korupsi kecuali gila, balita atau bukan manusia, maka SBY bukan tidak paham tentang sia-sianya kepanikan.

      Dengan atau tanpa niat, dan dengan atau tanpa paham kategori “panic room,” SBY kini tengah berada dalam perangkap “ruang panik” di istana negara, dalam pusaran kumuh politik negeri ini. Akankah SBY dan Demokrat akan sanggup menghindar dan selamat dari ancaman bahayanya? Atau justru tergulung oleh tsunami politik secara tak terduga, buah dari blunder lidah seperti kisah tragis “setetes madu meruntuhkan istana”? Kita tunggu saja kelanjutan ceritanya...

Salam...
El Jeffry

Perang Bintang 6 Jenderal di Pilpres 2014?



     Masih sekitar satu setengah lagi Pilpres 2014. Namun aroma ‘laga para ksatria nusantara’ semakin menyengat di media massa. Nama-nama kandidat bertebaran, datang-pergi, timbul-tenggelam. Pesona istana memang selalu mengundang ratusan juta mata untuk terpana. Siapapun berhak untuk ‘mengadu peruntungan’ menjadi pemuncak kekuasaan. Buah manis reformasi, konsekuensi logis demokrasi. 

     Alkisah, dari puluhan nama yang beredar di bursa capres 2014, tersebutlah 6 nama jenderal bakal turut memanaskan ‘tungku api’ persaingan menuju kursi presiden RI. Setidaknya itu kesimpulan dari 6 lembaga survei, dalam rentang Mei-November 2012. 
Beda survei beda hasil, sudah sewajarnya. Yang pasti, dari keenamnya sama-sama mencantumkan nama jenderal sebagai kandidat dan patut diperhitungkan. 

    Yang menarik, dari keenam lembaga survei, 3 jenderal berimbang dengan menempati peringkat 1 di masing-masing 2 lembaga survei. Letnan Jenderal (Purn.) Prabowo Subianto, layak ditempatkan sebagai kandidat terkuat untuk bertarung di pilpres 2014. Nama Ketua Dewan Pembina Gerindra ini menempati peringkat 1 versi  SMRC dan LSN, peringkat 6 versi Puskaptis dan peringkat 16 versi LSI.  

      Jenderal kedua yang patut diperhitungkan adalah Letjen TNI (Purn.) Wiranto. Seimbang dengan Prabowo, Wiranto menempati peringkat 1 versi Puskaptis dan JSI, peringkat 2 versi LSN dan peringkat 10 versi SMRC. Jenderal ketiga yang mengimbangi kedua jenderal berdasarkan hasil survei adalah Marsekal TNI (Purn.) Djoko Suyanto. Nama Menko Polhukam ini menempati peringkat 1 versi LSI dan SSS, peringkat 14 versi SMRC dan peringkat 16 versi JSI.

     Selain ketiga jenderal di atas, ada nama Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo masuk daftar di hasil polling 5 lembaga survei, meskipun tidak ada yang menempatkannya di peringkat 1, bahkan berada di bawah 10 besar. Jenderal yang tengah menjabat sebagai Kepala Staf TNI AD ini menempati peringkat 12 hasil survei versi Puskaptis, peringkat 14 versi LSI, peringkat 15 versi SSS, peringkat 17 versi LSN dan peringkat 19 versi JSI.

    Sementara itu, ada dua jenderal lagi yang “mencuri perhatian” dengan masuk daftar, yaitu Jenderal TNI (Purn.) Endriartono Sutarto yang menempati peringkat 2 versi LSI dan Letjen TNI (Purn.) Sutiyoso yang juga menempati peringkat 2 versi SMRC. Dua jenderal terakhir, meski namanya tak sesanter keempat jenderal di atas, namun bisa menjadi “kuda hitam” yang bisa menjegal para jenderal saingan yang lebih populer.

     Seberapa besarkah peluang para jenderal ini untuk maju bertarung naik panggung dalam “laga satria nusantara” Pilpres 2014? Menarik untuk menyimak aksi akrobatik dan manuver politik yang bakal dilancarkan para jenderal berbintang ini. Hanya saja, mengingat hajatan demokrasi “Indonesia Mencari Presiden” adalah “laga politik,” maka di antara jenderal yang memiliki kendaraan politiklah yang di atas kertas lebih berpeluang untuk berjaya.

     Prabowo Subianto merupakan figur yang paling diunggulkan di antara para jenderal berbintang ini. Dibandingkan dengan lainnya, Prabowo boleh dikatakan unggul di semua lini. Dalam diri Prabowo tergabung unsur bisnis, militer dan politik sekaligus. Mewarisi jiwa bisnis dari mendiang ayah, begawan ekonomi Indonesia, Soemitro Djojohadikusumo, Prabowo pasti telah mendalami filosofi “untung-rugi” niaga, bahwa tak boleh ada investasi yang sia-sia, termasuk dalam investasi politik. 

    Segudang pengalaman, jabatan dan penghargaan militer juga telah membentuk karakter mantan Pangkostrad ini untuk menjadi petarung tangguh tak kenal kata menyerah. Kiprah di organisasi sosial dengan menjadi ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) dan Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) semakin menguatkan posisi tawar Prabowo di mata sosial-publik. 

    Sementara, kiprahnya di politik pasca gagal memenangi pilpres 2009 kala mendampingi Mega tak kalah menggelora. Terakhir, Prabowo sukses turut “mengantarkan” Jokowi-Ahok bersama PDI-P menjadi pemenang dalam Pilkada DKI 2012, meski “berbuntut panjang” dengan isu “penumpang gelap” yang dilontarkan Megawati. 

    Kepemimpinan tegas dan ekonomi kerakyatan bakal menjadi nilai jual tertinggi Prabowo, terlebih rakyat kini mulai digelayuti lumut kebosanan atas kepemimpinan “3L” Presiden SBY yang “Lamban-Lembek-Letoy.” Satu-satunya pengganjal mantan menantu Presiden Soeharto ini adalah kontroversi dugaan pelanggaran HAM di masa lalu, Timor-Timur 1990-an, penculikan aktivis pro-Reformasi 1997, dan kerusuhan Mei 1998.

    Hanya ada satu jenderal yang dinilai mampu menandingi “kedigdayaan” Prabowo, meskipun masih “kalah kelas,” yakni Wiranto. Sama seperti Prabowo, Wiranto juga telah memiliki kendaraan politik sebagai Ketua Umum Partai Hanura. Pengalaman keprajuritan dengan karier cemerlang sebagai Pangkostrad, Panglima TNI dan KSAD membuktikan jenderal yang satu ini cukup unggul dalam “dunia kompetisi” dan pertarungan ala militer. 

     Di panggung politik, Wiranto berpengalaman sebagai Menko Polkam era Presiden Gus Dur. Masih sama dengan Prabowo, meski langkahnya terganjal di babak pertama karena hanya menempati urutan ke-3, Wiranto pernah maju dalam Pilpres 2004 berpasangan dengan Salahuddin Wahid setelah memenangi konvensi Partai Golkar. Tanpa kenal menyerah, 5 tahun kemudian sang jenderal kembali maju pada Pilpres 2009 berduet dengan Jusuf Kalla. 

     Lagi-lagi, keberuntungan belum berpihak. Sang Jenderal Hanura kembali gagal dan mesti mengakui keunggulan dua jenderal lainnya. Wiranto bersama JK-Win hanya menempati peringkat 3, jenderal Gerindra bersama Mega-Pro peringkat dua dan jenderal Demokrat SBY tampil sebagai pemenang bersama SBY-Boediono memimpin NKRI. Akankah Wiranto menyerah di Pilpres 2014? Sepertinya tidak ada kata menyerah bagi seorang prajurit, itu sudah menjadi karakter!

    Sementara itu, jenderal berbintang lainnya, Djoko Suyanto yang semakin hari semakin menguat namanya di “pasar bursa” Capres 2014 sebagai pilihan alternatif non-partai, mesti bekerja ekstra keras bila masih berkeinginan nimbrung dalam pertarungan bintang para jenderal. Konon kabarnya, “nilai jual” Djoko Suyanto menarik kubu Demokrat untuk mendukungnya. Maklum saja, hubungan baik sebagai Menko Polhukam di kabinet dengan SBY. Di sisi lain, Demokrat tengah mengalami krisis figur yang layak untuk diadu di Pilpres 2014. 

     Namun sepertinya Djoko Suyanto mesti bersaing dengan jenderal muda lainnya yang tak kalah cemerlang yang dinilai banyak kalangan sangat potensial untuk maju bertarung. Adalah Pramono Edhie Wibowo, sang jenderal aktif yang kini menjabat sebagai KSAD. Pramono adalah adik ipar jenderal berkuasa, SBY. Melihat dari kedekatan hubungan keluarga, layaklah jika Pramono menjadi calon alternatif dari Demokrat untuk menjaga kelanggengan “politik dinasti” SBY.

     Tinggal dua jenderal lagi yang tak terlalu diunggulkan, namun bisa saja terjadi hal-hal tak terduga seiring waktu berlalu. Sutiyoso dan Endriartono Sutarto. Bagi Sutiyoso, kendaraan politik sudah tersedia sebagai ketua Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Sedang Endriartono Sutarto, untuk memuluskan langkahnya menuju laga kabarnya kini telah bergabung dengan Partai Nasdem. 

     Lalu, adakah di antara 6 jenderal ini benar-benar layak untuk memimpin negeri ini menjadi presiden RI ke-7  menjelang 70 tahun Indonesia merdeka di tahun 2014? Jawabannya tentu ada di tangan rakyat Indonesia, yang memegang kuasa demokrasi vox populi vox dei, suara rakyat suara Tuhan. Pilpres adalah pilihan langsung, yang seharusnya luber-jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Tanpa suara rakyat, jenderal berbintang lima pun tak bisa memimpin negara.

    Sekadar tambahan informasi, dari ke-6 jenderal berbintang yang siap perang bintang, semuanya kebetulan adalah orang Jawa. Sedang mengenai usia, 5 di antaranya telah berusia melewati angka 60, pertanda telah memasuki usia tua, atau bisa dikategorikan “generasi lansia.” Peringkat usia para jenderal secaraberurutan adalah: Sutiyoso (68), Wiranto (65), Edriartono Sutarto (65), Djoko Suyanto (62), Prabowo Subianto (61), Pramono Edhie Wibowo (57).

    Memang belum tentu ada korelasi pasti antara usia dengan keberhasilan kepemimpinan. Namun, secara umum, yang lebih muda tentu lebih bertenaga, ketimbang yang tua. Di sisi lain, usia tua adalah kelebihan, jika ia menunjukkan kearif-bijaksanaan dan kedewasaan, jauh dari perilaku kekanak-kanakan. Akhirnya, waktu jua yang akan membuktikan, siapa di antara para jenderal ini yang akan tampil memimpin negeri ini, atau “tumbang bergelimpangan” semuanya.

    Bicara angka-angka, hanya ada satu yang pasti. Sepanjang 46 tahun sejak era orde 1966 hingga hari ini, dua jenderal telah menduduki RI1 dalam durasi 40 tahun, “Jenderal Senyum” Soeharto 32 tahun dan “Jenderal 3L” 8 tahun.  Sisanya bergilir 3 presiden non-jenderal (sipil) dalam 6 tahun, Habibie, Gus Dur dan Megawati. Mungkin bukan zamannya lagi dikotomi sipil-militer. Tapi sejarah mencatat, dalam hampir setengah abad, rata-rata militer berkuasa 20 tahun, sedang sipil sepersepuluhnya, 2 tahun. Apakah ini tanda-tanda bahwa Indonesia masih butuh “tanda bintang” para jenderal untuk menjadi pemimpin? Mungkin saja...

Salam...
El Jeffry

(dari berbagai sumber)