Friday, December 7, 2012

Andi Tersangka: Strategi Gerilya KPK?


ANDI MALLARANGENG. (sumber photo: http://ideguenews.blogspot.com)


      Genderang ancaman yang ditabuh Abraham Samad bersama KPK terhadap para koruptor sepertinya tak main-main. Setelah beberapa kali lontar-tarik pernyataan yang sempat menimbulkan “kegaduhan politik” dalam negeri, akhirnya KPK mendobrak kebuntuan pemberantasan korupsi. Kali ini “korban”nya adalah politisi Demokrat yang juga menteri aktif  di kabinet SBY,  Andi Alfian Mallarangeng. 

           Penetapan Menpora sebagai tersangka ini merupakan “serangan kecil dan terarah” dari rangkaian panjang strategi perang gerilya KPK para penjahat negara. Hadir sebagai “kuda hitam”  bak cicak berutopia menjadi perkasa, KPK dipandang sebelah mata oleh “para buaya raksasa.” Barisan koruptor “kelas buaya” duduk manis dan berpesta, berlindung di balik tembok baja kultur dan struktur penguasa. Tak ada cara lain, “mission impossible” dilakukan dengan “cara edan” untuk Abraham bisa merobek zona nyaman kekuasaan.

      Sempat diragukan oleh banyak kalangan akan komitmen dan “bukti jihad“ sejak memimpin KPK, agaknya Abraham Samad bekerja ekstra keras untuk “membayar cicilan” hutang janji pada negeri ini. Setahun silam, pada Desember 2012, sang ketua KPK berjanji akan menuntaskan kasus korupsi dalam setahun, kalau tidak mendingan pulang kampung daripada makan gaji buta. Tanpa terasa, setahun berlalu. Di masa-masa injury time satu tahun janjinya, Abraham Samad pun setidaknya mesti membuat “gol hiburan” untuk menutup rasa malu. 

        Lain janji lain bukti, lain rencana lain realita, dalam perjalanannya, Abraham dan KPK nyaris “kalah perang” menjadi bulan-bulanan keganasan politik dan kekuasaan.  KPK digempur habis-habisan lewat upaya penggembosan, pelemahan dan pengebirian sistemik-sistematik, oleh “tangan-tangan jahat tersembunyi” politisi dan birokrasi di lingkar oligarki. Terakhir, KPK terjebak dalam “sekuel duel” dengan DPR, Polri dan istana. DPR “menyerang” lewat tanda bintang anggaran gedung baru KPK. Guliran lanjutan Kasus Century “memanaskan kuping” istana dengan celoteh “warga negara istimewa” yang mengarah kepada nama Wapres Boediono. 

     Polri menelikung dalam drama panjang kisruh simulator SIM, menyerang lewat penarikan penyidik KPK, insiden pengepungan gedung ketika KPK tengah berupaya memeriksa Djoko Susilo, sang jenderal aktif yang telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi proyek simulator SIM. Beruntung, rakyat dan media masih memihak KPK. Koin saweran gedung KPK menjadi simbol perlawanan rakyat terhadap wakil-wakilnya, DPR. Tekanan publik dan media memaksa sang presiden SBY ”berpidato pancasabda” untuk menengahi sengketa KPK-Polri yang berlarut-larut dan mengancam eksistensi kedua institusi. 

       Di ambang batas putus asa, Abraham dan KPK ternyata bangkit untuk menunjukkan semangat perlawanan. KPK melontarkan pukulan telak “upper cut” kepada Polri dan istana. Senin, 3 Desember 2012 Djoko Susilo pun resmi ditahan KPK, setelah sempat lolos dari “Jumat Keramat” pada pemeriksaan perdana 5 Oktober silam. Di hari yang sama pula, KPK menetapkan Menpora Andi Mallarangeng sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Hambalang, lewat surat permohonan pencegahan KPK pada Ditjen Imigrasi Kemenkumham. 

       Mungkinkah KPK sedang memainkan strategi gerilya dalam “perang besar” melawan para koruptor nusantara? Mungkin begitulah adanya. Sebelumnya, pada 8 Agustus silam KPK sempat melontarkan pernyataan akan mengumumkan menteri aktif sebagai tersangka. Lalu diralat lagi ketika timbul kegaduhan politik akibat reaksi berlebihan publik, khususnya mereka yang berseberangan jalan dengan KPK. Lalu tiba-tiba tanpa terduga KPK menetapkan Menpora sebagai tersangka. Sepertinya KPK, di bawah pimpinan Abraham kadang membuat geram, seakan menebar ancaman dan teror bagi para koruptor. 

       Demikianlah, selalu ada keterkaitan antara hukum dan politik. Selalu ada keterkaitan antara polisi, politisi dan politisasi. Oleh politisi, langkah KPK bisa saja dipandang sebagai politisasi. Hal yang wajar tergelar di panggung politik bernuansa bar-bar yang hingar-bingar. Kalangan DPR pun tak kurang dalam berkoar lewat komentar melihat sepak terjang Abraham Samad yang terkesan melabrak-labrak dan menabrak-nabrak tanpa kenal rasa gentar. 

       Abraham dinilai lebih layak menjadi politisi ketimbang “insan hukum.” KPK dinilai lebih pas sebagai lembaga jalanan. KPK juga dituduh tebang pilih dalam menjerat para koruptor. Tudingan yang wajar, terlebih bagi mereka yang merasa diteror oleh pernyataan-pernyataan “panas” Abraham dan kawan-kawan di media massa, ketika tak tercapai titik temu di atas meja. Di sisi lain, wajar pula bagi KPK untuk meminta dukungan kepada rakyat melalui media massa, ketika berbagai upaya “bersih-bersih” kekumuhan hukum dan politik membentur tembok baja istana raja. 

      Ditetapkannya Andi Mallarangeng sebagai tersangka, murni penegakan hukum atau politisasi, tetaplah sebuah langkah besar KPK untuk berani “menjerat” koruptor yang lebih besar. Bahkan bila memungkinkan, agar bersegera sampai kepada pimpinan terbesar, dalang, otak dan sutradara di balik layar. Jika Demokrat dan istana merasa yang paling terancam oleh KPK, itu juga hal yang wajar. Konsekuensi dari partai besar pemegang amanat kekuasaan. Berhasil menunaikan amanat, partai akan semakin dipercaya rakyat dan bertumbuh makin kuat. Gagal menunaikan amanat, partai akan panen caci-hujat dan mesti bersiap untuk kiamat. 

       Yang pasti, penetapan Andi sebagai tersangka adalah “upper cut” bagi Demokrat di ring panggung politik, di ronde-ronde terakhir kepemimpinan SBY dan “duel akbar” Demokrat di “stadion tata negara.” SBY dalam berbagai kesempatan tetap keukeuh bahwa dia masih berkomitmen dalam memerangi korupsi, bahkan siap berdiri di garda terdepan. Namun, tanpa menafikan hal sama dialami juga oleh partai-partai lainnya, pusaran beliung pertarungan partai politik justru mendera ke kubu Demokrat tanpa jera.

      Penetapan tersangka Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat ini hanyalah pelengkap dari rangkaian panjang gerbong politisi Demokrat yang mesti berurusan dengan lembaga “antiraswah” KPK. Sebelumnya, telah terjerat pula mantan anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Siti Hartati Murdaya Poo dan politisi selebriti Angelina Sondakh. Mantan Bendahara Muhammad Nazaruddin telah membuka gerbong pertama. Dari “nyanyian si burung nazar” inilah diharapkan KPK berani membongkar gerbong-gerbong lanjutan yang masih tersembunyi dan terkunci, untuk bisa menjerat gerbong utama dengan masinis di dalamnya. 

     Selain Andi, masih ada nama penting yang dihantui “teror gerilya” KPK untuk menyusulnya sebagai tersangka. Nama Anas Urbaningrum kerap disebut oleh “ si burung nazar”. Akankah sang ketua DPP Partai Demokrat ini bakal menyusul koleganya, lalu benar-benar menjadi hantu monas andai terbukti korupsi sesuai tantangannya? Lagi-lagi, hanya waktu dan “tuah karma” hukum yang bisa menjawabnya. 

      Alhasil, dua gol KPK di masa injury time setahun kepemimpinan Abraham di KPK, tetaplah patut diapresiasi. Gol bersejarah dan monumental semoga menjadi dorongan moral bagi Abraham Samad dan kawan-kawan, untuk terus maju berjuang memerdekakan negeri ini dari “koloni abadi” gurita korupsi. Tak ada yang kebal hukum di negeri ini. Mau jenderal aktif, menteri aktif, bahkan hingga presiden aktif, selama melanggar hukum dan aktif dalam korupsi, apapun resikonya, tak ada pilihan kecuali mesti dihabisi. 

      Demi tegaknya supremasi hukum di negeri ini, KPK mesti pintar-pintar memainkan strategi. Bila perlu mengadopsi strategi VOC ketika menghancurkan negeri ini hanya dengan divide et impera. Pecah-belah solidaritas barisan pro korupsi, sembari memperkuat barisan pejuang anti korupsi. Dan ketika tembok baja terlalu kuat untuk dihancurkan, gunakan strategi perang gerilya. Hingga suatu saat sejarah akan mencatat, seperti David yang mengalahkan Goliath, KPK bisa menjadi cicak perkasa yang secara tak terduga mampu mengalahkan buaya raksasa. Kenapa tidak? 

Salam...
El Jeffry