Sunday, November 18, 2012

Rhoma Irama dalam Orkestra Tata Negara




13532192451466171812
RAJA DANGDUT: Rhoma Irama. Sumber photo: www.merdeka.com

     Bukan Rhoma Irama namanya kalau tidak mahir menciptakan ledakan berita. “Berkelana” lebih dari 40 tahun di blantika seni “goyang dangdut,” tarik suara dan film dengan 685 lagu dan 10 film menjadikannya sebagai “raja diraja” selebriti. Fenomenal, revolusioner, sensasional dan legendaris, sekaligus kontroversial mewarnai rekam jejak sejarah, merangkak dari kelas bawah hingga bertahta di kegemerlapan hidup serba wah.

    Seni telah mengantarkan Rhoma menjadi selebriti Indonesia abad ini, seiring dengan terangkatnya kasta dangdut dari “musik comberan” ke “musik gedongan.” Rhoma pun bertualang dari Sabang sampai Merauke, merambah Jepang hingga Amerika. Bersama dangdut dan Soneta, Rhoma telah menggoyang Indonesia dan dunia.

      Puja-puji, dan tak kurang sumah-serapah dan caci maki, tak membuat sang raja dangdut makin mundur dan surut, justru makin melambung dan membumbung. Gemerlap panggung dan musik mungkin telah menyihir kesadaran manusia Indonesia, pesona pesta ekstravaganza memang kerap membutakan mata. Alhasil “sang raja” makin perkasa, sentosa dan tanpa sadar mulai jumawa.

     Maka di tengah hiruk pikuk politik mendekati pesta demokrasi pemilu 2014, Rhoma kembali meciptakan sensasi, ikut meramaikan bursa capres RI. Konon katanya, bukan karena ia terobsesi, namun karena desakan habaib dan ulama, yang menganggap bahwa hanyalah dia satu-satunya figur yang layak menyatukan umat Islam, umat mayoritas negeri ini.

     Gayung bersambut, sang raja dengan gaya bahasa santunnya yang khas “malu-malu kucing” mengiyakan “aspirasi” umat. Dengan sedikit jumawa menegaskan bahwa dirinya memiliki elektabilitas tinggi, terbukti dengan membludaknya penonton setiap konser Soneta digelar. “Kalau rakyat menghendaki, kenapa tidak?” Nyapres adalah hak asasi warga negara Indonesia, jangankan Rhoma, tukang becak pun sah-sah saja untuk mencalonkan diri menjadi pemimpin negeri ini, asal rakyat menghendaki.

     Rhoma memang seorang raja. Dari gelar raja panggung, raja film, raja asmara, raja agama hingga raja SARA, dan tak ada salahnya bermimpi menjadi raja sebenarnya dalam tata negara, presiden ke-7 Republik Indonesia. “Kerajaan” Indonesia juga memang tak ubahnya dengan panggung perhelatan mega-akbar dengan lebih dari 240 juta jiwa menjadi aktornya. Seperti gelaran wayang orang atau kethoprak setengah babak dengan iringan orkestra yang rampak dan rancak.

    Lakon mesti dimainkan sebagai dinamika keniscayaan. Politik percaturan dan percaturan politik penuh intrik, polemik dan konflik, lengkap dengan aksi akrobatik protagonis-antagonis, jagoan-penjahat, penjaga-perusak, pelindung-pengkhianat. Republik-demokratik semi klasik yang unik, eksentrik dan kerap menggelitik. Negara sebagai panggung tata kelola komunitas umat-bangsa, tentu seni manjadi pilar utama yang mestinya penuh dengan keindahan warna dan rupa.

      Mungkin tren seni sedang mentranformasi ke dalam dunia politik negeri ini akhir-akhir ini, sebagaimana terlihat dalam nuansa pertarungan di pilkada Jabar, di mana eksodus aktor-aktor seniman menyeruak ke atas panggung orkestra perebutan kekuasaan. Kadang masih menyihir kesadaran rakyat hingga mengesampingkan profesionalitas yang  seharusnya prasyarat utama kepemimpinan, hanya mengagung-agungkan figur  berdasarkan popularitas belaka.

     Rhoma hanyalah sensasi bagi proses “trial and error” pembelajaran negeri ini dalam meretas jalan pemahaman akan sebuah cita-cita negara-kota yang hendak sebenar-benarnya merdeka. Bahwa setiap anak bangsa wajar memiliki hasrat dan memang berhak untuk menjadi pemimpin, termasuk pemimpin negara. Sebagaimana sebuah orkestra, setiap personel boleh menjadi dirigen. Namun mestinya janganlah meninggalkan profesionalisme, sebab tanpanya tak akan menghasilkan nada dan irama indah dan harmonis.

    Bagi Rhoma, tak ada yang meragukan profesionalitasnya sebagai maestro seni suara dengan berbagai loncatan revolusioner dalam musik dangdut. Namun dalam urusan yang lebih besar, nampaknya catatan sejarah lebih layak dipenuhi gugatan ketimbang pujian. Penyakit “keserakahan profesi” tanpa mengindahkan harmonisasi komposisi agaknya menjadi endemik akut para pemimpin negeri ini. Wajar bila carut-marut problem multidimensi tak kunjung bisa terurai, meski telah 14 tahun bergulir reformasi sejak 1998.

     Tak terkecuali Rhoma, dalam “manhaj eksperimental” yang belum mencapai komposisi ideal antara seni, agama dan politik, Bang Haji bisa dikatakan masih gagal total membuat prototip keteladanan. Padahal usianya yang telah memasuki masa lansia, kalau tidak dikatakan renta, plus pengalaman “berkelana” dalam dunia entertainment sebagai “Jaka Swara,” politik praktis sejak 1977 bersama PPP, lalu terjun ke dunia dakwah sebagai ulama.

    Namun kematangan seorang Rhoma masih layak dipertanyakan, belum menunjukkan sosok seorang arif-bijaksana, negarawan ksatiya-pinandhita. Malah dalam banyak hal, perilaku sosial-komunalnya tidak sinkron dengan pencerahan lirik lagu yang disyiarkan. Kebhinnekaan, HAM, kritis-emansipatoris-liberatif, kebangsaan, demokrasi Pancasila, atau pembaharuan.

    Idealisme seorang Rhoma yang revolusioner dalam musik tak mengejawantah dalam politik praktis. Masih segar dalam ingatan, bagaimana kontroversi Rhoma dalam pilkada DKI silam yang melambungkannya sebagai “Raja SARA” ketika berusaha menjegal Jokowi-Ahok hanya karena berseberangan dengan dukungan kepada Foke-Nara.

      Di lain hal, meski tak berkaitan langsung antara “kisah cinta” pribadi dan keluarga dengan politik bertata negara, namun bagaimanapun keduanya tak bisa dilepaskan sama sekali. Tanpa bermaksud mencampuri masalah privacy, namun isu kontroversi “poligami” yang sering menerpa “sang raja asmara” yang mencerminkan kegagalan membangun keluarga harmonis ideal setidaknya bisa dijadikan indikator bagaimana rapuhnya “ruh kepemimpinan” sang megastar Rhoma.

     Analoginya, jika membangun sebuah keluarga yang hanya melibatkan beberapa jiwa manusia saja seseorang tak sanggup, bagaimana ia bisa memimpin dan membangun sebuah negara yang melibatkan lebih dari 240 juta manusia, dengan kebhinnekaan nusantara yang luar biasa? Adakah optimisme bahwa bangsa ini tidak “kawin-cerai” berkawin-kawan dalam ukhuwwah-persatuan lalu dengan mudah bercerai-berai dalam perpecahan sebagai sebuah tradisi lumrah dan kebiasaan?

      Akhirnya, wacana Rhoma nyapres di pilpres 2014, seperti yang dikatakan Burhanuddin Muhtadi, anggap saja sebagai joke of the month, dagelan bulan ini. Namanya juga dagelan, lelucon atau guyonan, sikapi dengan “Santai” sambil “Begadang” di warung kopi, tertawa sekadar mengendurkan ketegangan otot dan saraf saja. Tak perlu ditanggapi secara serius, karena mungkin itu hanya sensasi rutin selebriti yang mulai uzur dan cemas bakal tergusur, sehingga mudah berilusi dan berhalusinasi, sementara tahta sang raja mulai rapuh dimakan rayap usia.

     Bisa jadi, memang hal semacam itu sudah menjadi penyakit umum kebanyakan manusia di usia ke-65, termasuk para selebriti dan kaum bangsawan-raja. Di usia senja memang biasanya manusia mulai ngelanturpikirannya, mudah lupa, kadang sedikit amnesia. Hanya saja bangsa ini sungguh “ter-la-lu” dan “haram hukumnya” jika masih saja ngelantur, mudah lupa, apalagi amnesia, hanya tersihir oleh irama palsu orkestra, karena bisa berujung pada petaka “kiamat kubra” gagal negara.

Salam...
El Jeffry