Friday, October 19, 2012

Restorasi Meiji, Revolusi Zhu Rongji Dan Reformasi NKRI


1350642401146933444
ZHU RONGJI. Sumber photo: http://kids.britannica.com


Bau anyir darah yang kini memenuhi udaramenjadi saksi yang akan berkata :Apabila pemerintah sudah menjarah Daulat Rakyat,apabila cukong-cukong sudah menjarah ekonomi bangsa,apabila aparat keamanan sudah menjarah keamanan,maka rakyat yang tertekan akan mencontoh penguasa,lalu menjadi penjarah di pasar dan jalan raya.

(cuplikan dari SAJAK BULAN MEI 1998 DI INDONESIA-W.S. Rendra. Sajak ini dibuat di Jakarta pada 17 Mei 1998 dan dibacakan Rendra di DPR)
***
    Pembaharuan, perubahan, perbaikan, pembenahan, penyempurnaan, adalah keniscayaan dari gerak zaman di setiap ruas peradaban manusia. Di setiap belahan dunia, setiap komunitas, setiap umat, bangsa dan negara. Ia bisa terangkum dalam nama restorasi, revolusi atau reformasi, semua memuat totalitas makna pembaharuan, gerak hijrah-perpindahan dari kegelapan menuju terang, dari dari keterpurukan menuju kekokohan. Renaissance, lahir kembali. Reinkarnasi, menitis lagi.

Jepang 1868.

    Gelombang pembaharuan terbesar dalam sejarah negeri matahari terbit. Masa pencerahan sebuah bangsa yang terkungkung dalam kegelapan tiran pemerintahan diktator militer feodalisme korup Tokugawa Ieyashu tahun 1600. Kaisar Meiji menjadi figur sentral  restorasi yang membawa perubahan besar-besaran struktur politik dan sosial Jepang. 

     Kata Meiji sendiri berarti kekuasaan pencerahan dan pemerintah waktu itu bertujuan menggabungkan “kemajuan Barat” dengan nilai-nilai “Timur” tradisional. Restorasi Meiji, Meiji Ishin, Revolusi Meiji, atau Pembaruan Meiji  menjadi titik tolak bangsa Jepang untuk menjadi negara modern berkeunggulan-keadaban, gerbang pembebasan setelah 265 tahun terisolasi dari dunia luar, di bawah 15 generasi keshogunan Tokugawa.

    Kegemilangan restorasi Meiji tak lepas dari peran besar para ksatria Jepang para prajurit samurai, yang dengan spirit “berani mati bushido” berkolaborasi bersama rakyat hendak memperjuangkan kembali kekuasaan yang absah ke tangan kaisar.  “Sonnō jōi!” (Dukung kaisar, usir barbar!), perjuangan aliansi pro-kaisar membuahkan hasil.

    3 Januari 1869 menjadi tonggak bersejarah dari restorasi, ketika Kaisar mengeluarkan deklarasi formal tentang pengembalian kekuasaan ke tangannya:

13417667991165429496
Remaja Kaisar Meiji dengan perwakilan asing di akhir Perang Boshin , 1868-1870. (sumber photo: http://en.wikipedia.org/wiki/Meiji_restoration)

    “Mulai saat ini kami akan melaksanakan kekuasaan tertinggi untuk urusan-urusan dalam dan luar negeri dari negara ini. Maka dari itu, semua penyebutan Taikun dalam perjanjian-perjanjian yang telah dibuat harus diganti dengan perkataan Kaisar. Para pejabat sedang ditunjuk oleh kami untuk melaksanakan urusan-urusan luar negeri. Perwakilan-perwakilan dari negara-negara penandatangan traktat hendaknya memaklumi pengumuman ini.”

    Alhasil, dalam kurun waktu kurang dari 4 dekade, Restorasi Meiji sukses mengakselerasi industrialisasi di Jepang yang dijadikan modal untuk kebangkitan Jepang sebagai kekuatan militer pada tahun 1905 di bawah slogan “Negara Makmur, Militer Kuat” (fukoke kyohei).
Restorasi Meiji, dengan semangat bushido samurai khas ksatria Jepang, negara ini mampu merevolusi feodalisme korup yang telah berlangsung 265 tahun dan kini menjadi negara maju dalam industri dan perkasa dalam ekonomi di arena dunia.
***
Cina 1998.

Di awal kepemimpinan, Perdana Menteri Zhu Rongji berpidato:
 ”Beri saya 100 peti mati dan saya akan mengubur 99 koruptor di negara ini, satu lagi akan saya pakai jika saya juga korupsi.''

     Kata-kata diatas bukan sekedar sumpah sampah, ikrar asal koar atau slogan kosong. Ribuan bahkan puluhan ribu orang di China telah dihukum mati sejak tahun 2001 karena terbukti melakukan berbagai kejahatan, termasuk korupsi. Tercatat setidaknya ada 7 contoh pejabat publik yang benar-benar masuk peti mati dieksekusi karena kasus korupsi.

    Mereka adalah Cheng Kejie (pejabat tinggi Partai Komunis Cina sekaligus Wakil Ketua Kongres Rakyat Nasional), Hu Changging (Wakil Gubernur Provinsi Jiangxi), Xiao Hongbo (Deputi Manajer Cabang Bank Konstruksi China), Xu Maiyong (mantan Wakil Walikota Hangzho), Jiang Renjie (mantan Wakil Walikota Suzhou), Li Yushu (Wakil Wali Kota Leshan), dan Zhou Liangluo (mantan kepala distrik Haidan, Beijing).

     Pada 1999 saja, tercatat 1.263 koruptor dieksekusi. Jumlah ini melejit menjadi 4.367 orang pada 2001. Tidak hanya itu, puluhan ribu polisi dipecat karena menerima suap, berjudi, mabuk-mabukan, membawa senjata di luar tugas dan kualitas di bawah standar. Hasilnya, menurut Transparency International, China yang tadinya berlabel negara terkorup, pada 2007 berada di urutan 64. 

     Sebab pejabat takut untuk korupsi, pertumbuhan ekonomi China mencapai 9% per tahun dengan PDB melonjak tinggi dan cadangan devisa negara lebih dari 300 miliar USD. China pun tumbuh menjadi menjadi salah satu kekuatan raksasa ekonomi dunia. Sumpah yang telah mengubah wajah China dari negara penuh korupsi menjadi negeri yang minim penyelewengan. 

     Hukuman mati yang diterapkan 'Negeri Tirai Bambu' terhadap para koruptor hanyalah salah contoh betapa seriusnya mereka memerangi penyimpangan. Aktivis hak asasi manusia (HAM) memang gencar mengecam, tetapi mereka bergeming. Ibarat anjing menggonggong kafilah berlalu, China jalan terus. Pantang surut karena memang dianggap prorakyat. Soal law enforcement, China memang bisa dijadikan contoh. Di negara komunis ini, peraturan adalah peraturan. Lurus, tidak bisa dibengkokkan oleh kekuasaan atau uang.
***

13506433591080566180
REFORMASI 1998. Sumber photo: http://www.lensaindonesia.com

NKRI 1998.

     Gong reformasi ditabuh. Suara pembaharuan rakyat, tokoh masyarakat dan mahasiswa menggema. Euforia kebebasan massa setelah tiga puluh tahun terkungkung dalam tiran meluap menggelora, bagai air tumpah dari bendungan besar. Rezim orde baru tumbang, The Smiling General Soeharto lengser keprabon tanpa sempat persiapan.

    Udara kemerdekaan yang dinanti-nantikan rakyat, harus ditebus dengan nyawa ribuan anak bangsa. Rakyat selalu jadi korban perubahan zaman, tumbal wajib setiap permainan kekuasaan. Perjuangan selalu membutuhkan bergalon- galon keringat, darah dan air mata. Rakyat kecil tak peduli, apapun dikorbankan dengan kepolosan khas tetap setia menjadi martir bagi perjuangan bangsa. Perubahan, perbaikan, pembaharuan.

     Namun reformasi NKRI hanya sambel terasi. 14 tahun berlalu, sayup-sayup gaung suara itu makin menghilang. Nyaris tak lagi terdengar, lenyap, senyap, sepi ditelan hari. Gelombang harapan yang dulu menggunung kini telah kandas, tinggal buih-buih dan riak kecil di tepian. Senada dan seirama dengan nasib sebagai penghuni wilayah tepian, kaum pinggiran. Harta, nyawa dan kebersamaan anak bangsa yang sempat terguncang gagal ditebus dengan harga yang layak dan sepadan. Kesia-siaan yang terulang, sudah kebiasaan, potret sejarah bangsa yang gagal mental. 

    Orde kolonialisme, orde lama, orde baru dan orde reformasi, rakyat kecil selalu saja disuguhi   menu istimewa, sambel terasi. Panas, sedap dan pedas berkobar saat mengunyah perjuangan, tapi rasa nikmatnya segera menghilang beberapa saat setelah kemenangan diproklamirkan. Perut-perut kecil kembali menahan lapar, justru mulas yang didapat. Sebab porsi nasi yang seharusnya dibagi dengan adil dan merata, habis ditelan mulut-mulut lebar para raksasa. Jatah kurcaci selalu cuma sisa-sisa, dan yang pasti, sambel terasi abadi.

     Di mana sekarang sang tokoh sentral penggerak reformasi, sang reformis Amien Rais yang dengan ikon KKN (Korupsi-Kolusi-Nepotisme) berhasil mengikat energi mahasiswa dan rakyat untuk bersatu menggulirkan perubahan? Quo vadis Amien Rais? Di mana 10 wajah pada pagi 19 Mei 1998 yang meminta Pak Harto mundur? Ada K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Emha Ainun Nadjib, Nucholish Madjid (Cak Nur), Ali Yafie, Prof Malik Fadjar, Yusril Ihza Mahendra, K.H. Cholil Baidowi, Sumarsono, Achmad Bagdja dan Ma'ruf Amin. 

     Dua dari tokoh reformasi telah tiada, Gus Dur dan Cak Nur. Amien Rais bahkan telah putus asa, “reformasi telah mati ebelum tumbuh.” Sisanya, sibuk dengan urusan masing-masing, dan entah ke mana lainnya, sebab suaranya kini tak terdengar lagi. Bangsa ini krisis kepemimpinan. Maka reformasi galat, alias gagal alat. Potret buram dari bangsa gagal mental. Korupsi makin menemukan performa terbaiknya. Wilayah korupsi yang semula hanya terbatas eksklusif dai kalangan pejabat-birokrat-pemimpin, pasca reformasi justru menyebar luas ke seluruh lini, aspek, segi, strata, kasta, lintas ruang dimensi.

    Korupsi menjadi wabah endemik-sistemik-sistematik akut. Evolusi sempurna gurita korupsidengan delapan tentakelnya menjerat leher bumi pertiwi di delapan arah mata angin. Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, pertahanan dan keamanan. Karupsi massal nasional, gelap-gelapan dan terang-terangan, munfaridh dan berjama’ah.
***
      Berkaca dari restorasi Meiji Jepang 1868 dan revolusi Zhu Rongji China 1998, ada satu hal yang menjadi sumber utama reformasi NKRI yang terlunta-lunta. Syamsudin Haris dari LIPI mengemukakan, krisis kepemimpinan saat ini merupakan mata rantai krisis nasional yang tak kunjung putus sejak reformasi. Setidaknya terdapat empat mata rantai krisis nasional pasca reformasi, yakni akumulasi permasalahan pada rezim Orde Baru, gagalnya konsolidasi kekuatan politik sipil pada reformasi 1998, reformasi institusional yang tambal sulam, dan inkonsistensi paket UU bidang politik.

     Indonesia, Jepang dan Cina sesungguhnya memiliki sejarah dan latar belakang bangsa yang sebenarnya tak jauh berbeda, terlebih sebagai sesama bangsa rumpun Asia. Tapi kita gagal mengikuti jejak langkah dan kesuksesan negeri tetangga. Kita gagal merombak struktur politik, sosial dan budaya secara menyeluruh dengan semangat juang prawira-ksatria-mujahid khas Indonesia seperti halnya semangat bushido dan filosofi samurai khas Jepang, atau spirit keteladanan kepemimpinan khas China ala Zhu Rongji.

    China melangkah dalam waktu yang sama dengan kita, 1998, namun realita yang ada sungguh jah berbeda. Apalagi dibandingkan dengan Jepang yang sudah melewati waktu hampir 150 tahun. Jika tak bisa belajar dari kesuksesan restorasi Meiji yang melibatkan sinergi trilogi peran ksatria-bangsawan, rakyat dan pemimpin (kaisar), mungkin kita bisa belajar dari kesuksesan China yang digerakkan keteladanan pemimpin tertinggi Perdana Menteri Zhu Rongji melalui pet mati.

   Yang pasti, restorasi, revolusi, reformasi, semuanya bertujuan sama, perubahan, pembarauan, perbaikan total. Jika bangsa ini masih belum juga bisa menangkap pelajaran berharga dari negeri tetangga, sepertinya semua harus bersabar menunggu sampai tahun 2160-an, 150 tahun lagi atau lebih lama untuk mengikuti jejak Jepang atau China. Permasalahannya, sudahkah kita menyadari bahwa sejatinya kita sebagai bangsa belum memulai langkah nyata di hari ini?

Salam…
El Jeffry

(dari berbagai sumber)

Karma Batari Durga: Vonis Wa Ode 6 Tahun Penjara




13505804271290115567
WA ODE NURHAYATI: (sumber photo: http://foto.detik.com/readfoto)

         Satu persatu batari durga ternama produk terkini negeri ini memenuhi karmanya untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya. Di hadapan hukum, tak boleh ada lagi yang ngece senyam-senyum. Di hadapan hakim, semua mesti tunduk, patuh dan takzim. Fiat justicia roat coelum. Tegakkan hukum walau langit runtuh. Tegakkan keadilan walau terduga, tersangka, terdakwa dan terpidana tetap bersikukuh. 
   
     Hari ini, Kamis Kliwon, 18 Oktober 2012, bertepatan dengan 2 Zulhijjah 1433 H, momentum suci-paripurna di bulan haji. Dan 10 hari ke depan, kita diingatkan pada sebuah peristiwa bersejarah pentingnya kebangsaan, Sumpah Pemuda 28 Oktober. Sinergi nilai-nilai agama dengan negara, ibarat ruh penghidup jasad.

    Agama yang penuh hikmah, fondasi filosofi hukum-hakim-mahkamah, kearifan-kebijaksanaan. Negara penuh berkah, bangunan bangsa yang absah, persatuan-ukhuwwah keindonesiaan sebagaimana diperjuangkan oleh para pemuda 74 tahun silam dengan ikrar mulia 1928.

       Setelah melewati perjalanan panjang berliku dan melelahkan, akhirnya hari ini, salah satu dari 8 batari durga ternama Indonesia mesti memenuhi karma di meja pengadilan. Wa Ode Nurhayati, terdakwa kasus suap Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah 2011 ini terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kejahatan ganda, tindakan korupsi dan pencucian uang. Ia pun dijatuhi hukuman pidana penjara 6 tahun plus denda Rp. 500 juta dan subsider 6 bulan kurungan.

        Hakim menjatuhkan vonis dengan pertimbangan bahwa Wa Ode terbukti menerima uang terkait pengurusan dana DPID di Kabupaten Aceh Besar, Pidi Jaya, Bener Meriah dan Minahasa hingga Rp. 6,25 miliar. Lalu uang-uang hasil korupsi tersebut ditempatkan dalam rekening tabungan secara berulang-ulang hingga Rp50 miliar untuk kemudian ditransfer, dialihkan dan dibelanjakan untuk hal lain.

       Diantaranya mengalih dalam deposito berjangka Rp10 miliar, membayar angsuran bunga utang berjumlah Rp. 567 juta, membayar angsuran rumah Rp. 7 milar melalui penarikan tunai, membayar angsuran apartemen Rp. 700 juta, belanja emas Rp. 20 juta, transfer Rp. 160 juta ke rekening gaki, mengalihkan dengan penarikan tunai sebesar Rp. 17 miliar dan transfer ke pihak ketiga berjumlah Rp. 2 miliar. 

        Dana Rp. 50 miliar ditempatkan secara berulang dari 2010 hingga 2011 sebesar Rp. 44 miliar bersamaan kedudukannya sebagai anggota DPR dan Banggar, sehingga majelis berkeyakinan harta itu bukan karena bisnis, tapi terkait posisinya di DPR. Wa Ode tidak dapat meyakinkan kebenaran uang itu berasal dari bisnisnya di Merauke, Papua. 

       Wa Ode juga ketika menjadi anggota DPR pada 2010 tidak pernah melaporkan rekening Mandiri atas namanya di cabang DPR karena uang hingga berjumlah Rp. 50 miliar itu lebih bertujuan untuk menyamarkan atau sembunyikan asal-usul uang. Wa Ode terbukti sah menurut hukum dan kesalahan terdakwa, sehingga harus dinyatakan sah terbukti bersalah. 

     Majelis hakim tidak menemukan alasan melepaskan tindak pidana terdakwa dan sependapat menjatuhkan satu pidana dengan digabung. Hal yang memberatkan Wa Ode tidak mendukung program Pemerintah memberantas korupsi, yang meringankan adalah bersikap baik dan tidak pernah terlibat hukum.

      Wa Ode yang memutuskan hendak mengajukan banding setelah mendengar vonis, mestinya bersyukur. Sebab keputusan ini jauh lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada sidang hari Selasa (2/10) yang oleh satu alasan ditunda hari ini. Sebelumnya JPU telah menuntut Wa Ode hukuman 14 tahun penjara atas dua tuntutan pidana, 4 tahun untuk tindak pidana korupsi dan 10 tahun untuk tindak pidana pencucian uang (TPPU). 

      Jika Wa Ode yang sebagai terpidana berhak menanti keadilan dengan mengajukan banding, terlebih lagi bagi korban pidana, dalam hal ini negara yang nota bene rakyat Indonesia, tentu lebih berhak menuntut keadilan dengan seadil-adilnya. Itulah inti saripati dari hukum-hakim-hikmah-mahkamah, ruh agama yang mestinya menghidupkan jasad negara.

       Bangsa ini memang sedang dalam “perang besar-jihad akbar” melawan korupsi. Wajah negara dalam kurun akhir-akhir ini seakan sedang terbelah dua. Ibarat tari topeng Didik Nini Towok, satu wajah di muka, satu wajah lagi di belakang kepala. Dua wajah yang berbeda bertarung memperebutkan satu jiwa, jiwa Indonesia.

        Seperti pertarungan kekinian dua sisi keping koin logika. “Barisan anti korupsi” dengan rakyat dan KPK berdiri di satu sisi dengan satu logika. Sementara “barisan pro korupsi” dengan ‘oknum’ DPR dan Polri berdiri di lain sisi dengan logika lain. Kisruh dan sengketa, intrik dan konflik, kemelut dan berserabut. Sinergi terpelintir menjadi kompetisi, kolaborasi tergeser konfrontasi.

     Pertarungan abadi antara dua visi, misi dan kepentingan berbeda, seabadinya pertarungan antara hitam dan putih, kegelapan dan cahaya, kejahatan dan kebaikan, kezaliman dan keadilan, kesesatan dan kebearan, dan mengerucut pada pertarungan Iblis-Dajjal-setan dan Tuhan.

       Itulah hukum abadi kehidupan bumi, hikmah dari diutusnya manusia sebagai khalifah bumi, keputusan azali mahkamah tertinggi Al-Hakim, Sang Maha Bijaksana. Maka Tuhan Allah azza wa jalla menguji manusia dengan satu perkara besar, “syahwat korupsi.” Dan negeri ini sedang menghadapi fitnah terbesar sepanjang peradaban dan kebudayaan manusia, korupsi yang menggurita.

      Tak hanya lintas agama, etnis, budaya, usia, strata dan kasta, korupsi yang telah akut menyerang secara sistemik-endemik kini juga lintas gender. Meminjam slogan KB beberapa tahun silam, “Dua makhluk cukup, pria atau wanita sama saja.” Korupsi di zaman mutakhir tak cuma didominasi kaum adam, tapi juga kaum hawa, perempuan, alias wanita.

       Tanpa mengesampingkan asas praduga tak bersalah atau “prasangka tak berdosa,” Wa Ode Nurhayati, hanyalah satu dari 8 batari durga selebriti-politisi dengan “keberanian” luar biasa. Sepadan dengan ‘kasta’ korupsi sebagai salah satu kejahatan luar biasa. Luar biasa dampak sistemik kehancurannya, luar biasa mekanisme sistematik kerjanya, luar biasa daya pikatnya, dan luar biasa kesulitan memberantasnya, apalagi untuk membongkar hingga ke akar-akarnya.

       Wa Ode Nur Hayati adalah satu di antara nama yang turut mengguncang “panggung perkorupsian nusantara” bersama 7 batari durga lainnya. Masih ada nama Hartati Murdaya Poo, tersangka kasus suap Bupai Buol untuk penerbitan HGU, Artalyta Suryani (Ayin), terpidana kasus suap Jaksa Urip Tri Gunawan dalam kaitan dengan kasus BLBI, Angelina Sondakh, terdakwa kasus suap pembahasan anggaran di Kemendiknas dan Kemenpora tahun 2010.

      Ada pula nama Mindo Rosalina Manulang, terpidana skandal korupsi Wisma Atlet di Kemenpora,  (yang bebas bersyarat pada Agustus, karena permohonannya sebagai Justice Collaborator dikabulkan Kemenkum HAM), Neneng Sri Wahyuni, tersangka korupsi proyek PLTS di Kemenakertrans, lalu Miranda S. Gultom, tersangka kasus suap cek pelawat pemilihan DGS BI 2004 sebagai penyandang dana, terakhir Nunun Nurbaeti, kasus yang sama dengan Miranda, namun dalam kapasitas sebagai perantara.

     Bila Batari Durga telah bertemu Batara Kala, alamat akan pecah bencana keonaran marcapada (bumi), termasuk Indonesia. Batari Durga menjadi simbol syahwat kejahatan manusia, dan Batara Kala menjadi waktu, kesempatan dan peluang untuk berbuat kejahatan. Momentum korupsi menjadi keniscayaan. Sebagai makhluk dari “dunia lain,” kaum buto-raksasa secara umum tercipta untuk hidup tanpa ikatan nilai-nilai dan norma etika.

       Maka jika virus perilaku buto-raksasa ini telah menjangkiti kesucian hukum negeri ini, maka alamat menjadi sindroma raksasa yang membutakan visi-mata anak bangsa. Penjara pun gagal memberi efek penjera. Tapi setidaknya karma Wa Ode hari ini bisa sedikit menjadi pencerahan spiritual kita semua. Bahwa spirit kebangsaan para pemuda generasi 1928 harus menyatu dengan spirit altruisme pengorbanan paripurna beragama di bulan Zulhijjah.

      Kita bukan negara agama, Islam atau yang lain juga bukan agama negara. Tapi agama adalah ruh bagi hidupnya jasad bangunan negara. Dan korupsi adalah musuh bersama bagi agama dan negara manapun di dunia. Tidak ada pilihan kita kecuali berjuang sekuat tenaga melawannya. Bukti nyata manusia beradab Indonesia yang masih percaya pada hukum-hakim-hikmah-mahkamah, dengan keadilan mutlak sebagai buah karma.

Salam...
El Jeffry