Wednesday, October 17, 2012

Antara Rakyat, Parpol, dan Bekas Presidenku


13504716641759071672
B.J. HABIBIE: Mantan Presiden RI. (sumber photo: http://www.waspada.co.id)
  
“Kita kaya tapi miskin (kaya sumber daya alam, miskin penghasilan). 
Kita besar tapi kerdil (besar wilayah dan penduduk, kerdil produktivitas dan daya saingnya). 
Kita merdeka tapi terjajah (merdeka secara politik, terjajah secara ekonomi). 
Kita kuat tapi lemah (kuat dalam anarkisme, lemah dalam menghadapi tantangan global). 
Kita itu indah tapi jelek (indah potensi dan prospeknya,  jelek dan korup dalam pengelolaannya).”


(B.J. Habibie -”Quo Vadis Indonesia?”-dalam Kuliah Kenangan Sutan Takdir Alisjahbana di Taman Ismail Marzuki, 14 Desember 2011)

     Itulah potret buram kekikinian sepuluh wajah bangsa, sebuah realita dan fenomena yang ironis-paradoksal, ibarat raksasa dasa-muka, lima pasang ganda yang saling bertolak belakang satu dengan lainnya. Dalam kegamangan, layaklah kita bertanya, “Mau ke mana kita? Mau di bawa ke mana kita? Quo Vadis Indonesia?

     Kegamangan Habibie tak hanya kegamangan seorang mantan presiden RI, namun juga mewakili kegamangan kita, manusia Indonesia. Kegamangan atas manisnya sebuah negara kaya, besar, merdeka, kuat dan indah yang mesti dihadapkan pada pahitnya kenyataan sebagai negara miskin, kerdil, terjajah, lemah dan jelek.

   Kegamangan rakyat yang semakin hari semakin kehilangan harkat dan martabat, kegelisahan teramat sangat. Kebingungan, kecemasan, ketakutan, kegundahan dan kegalauan menjerat ekstra kuat. Negara diambang kiamat, wajar kiranya rakyat menggeliat dan menggugat.

    Menggugat pada apa dan kepada siapa, apa lagi kalau bukan kepada negara, siapa lagi kalau bukan kepada para pemimpin bangsa? Sebagai bagian dari sinergi dalam trisula negara bersama wilayah dan pemerintah yang berdaulat, rakyat punya hak, potensi dan kontribusi untuk menentukan masa depan bersama.

    Daulat rakyat sebagai ejawantah dari ruh res-publica searah cita-cita proklamasi merdeka dan ampera, telah berpuluh tahun lamanya dinista-ciderai oleh penguasa-pemerintah bercorak buto-raksasa batara kala. Pusaran beliung politik jahiliyyah telah menggulung tatanan madani kemasyarakat-negara-bangsaan hingga ke titik terendah.

    Gelombang reformasi 1998 yang digadang-gadang sebagai pintu gerbang ‘kemerdekaan yang tertunda’ pasca merdeka 1945 telah membelok arah dan membalik sejarah. Euforia kebebasan berdemokrasi di satu sisi, pengkhianatan demos-cratein kekuasaan-pemerintahan kerakyatan di lain sisi, menenggelamkan spirit suci perjuangan reformasi.

    Kita memang sukses menggapai fase renaissance, namun ironisnya justru kita lahir kembali sebagai ‘mutan bayi monster’ gelap karakter. Watak Dasamuka-Rahwana, corak Batara Kala, syahwat jahat buto-raksasamenemukan ruang dan zaman terbaiknya. Kita jatuh ke titik nadir dalam era siklus 100 tahun grafik sejarah sejak kebangkitan nasional 1908.

     Bakteri-bakteri demokrasi secara akut menginfeksi politikus-politisi. Partai-partai politik kehilangan ruh otentik republik. Kekuasaan membutakan logika bertatanegara, menggerus halus-halus nilai-norma-etika. Perebutan, pertarungan dan pergulatan di ring bar-bar kepemimpinan melahirkan politik nir-keadaban berkepentingan-kebutuhan partikular sempit-pendek-instan.

    Homo-homini-lupus, serigala saling memangsa sesamanya, tahta menjadi rimba kompetisi primordial. Sindikasi tanpa nurani penguasa-pengusaha, penguasa-pandhita (agamawan), pengusaha-pandhita, konspirasi kejahatan krah putih, korporatokrasi lokal-global, semua bergumul dalam satu makhluk mutan gurita korupsi. Ketika sudra berkuasa, kiamatlah negara!

     Indonesia defisit stok leader, namun over stok dealer dan broker. Kepemimpinan tergusur kepentingan bisnis-usaha-korporasi. Kesejahteraan rakyat terbengkelai, tarik-ulur keuntungan traksasional dagang sapi dikedepankan. Satu persatu menghilang negarawan bersukma kerakyatan, the philosopher king, kaum raja-filsuf para pemimpin berkearifan-kebijaksanaan layaknya raja-raja agung.

     Partai-partai politik terpenjara oleh paradigma sesat party doll berkoloni di ruang pesta alkohol. Kurcaca-elit-birokrat berhura-hura gembira ria di lingkar oligarki kekuasaan, kurcaci-alit-rakyat terhimpit derita di perkampungan kumuh, kolong jembatan dan sudut-sudut jalanan. Partai politik menjadi kendaraan absah merebut kekuasaan-pemerintahan, atas nama agama dan atas nama rakyat. Namun setelah duduk manis di kursi jabatan, agama dicampakkan, rakyat kembali dilupakan dan dijadikan korban empuk pelanggengan kekuasaan.

     Pemilihan langsung para pemimpin menjadi lahan subur menyemai keuntungan sesaat. Pilpres dan pilkada menjadi ritual demokrasi imitasi, dengan ongkos membumbung tinggi pun tak peduli. Setidaknya lima kali dalam setahun bangsa ini menggelar pertunjukan akbar penuh hingar-bingar layaknya pertarungan bar-bar. Pesta demokrasi, budaya exktravaganza. Intrik dan konflik mendapat ruang seluas-luasnya.

    Wajar, sebagai salah satu sosok negarawan di antara 13 elemen ksatria nusantara berintegritas yang tersisa, nasionalisme mantan presiden B.J. Habibie pun tersiksa, sehingga bertanya, “Quo vadis Indonesia?” Ternyata demokrasi belum memenuhi amanat penderitaan rakyat. Ironi dan paradoks masih terhidang di depan mata.  Budaya koruptif menjadi sumbu sentral kesenjangan yang menganga lebar antara potensi dan realita negara-bangsa.

    Hanya ada satu cara, kita mesti berani memutus siklus generasi korup di jantung pertahanan republik-demokratik NKRI, di ‘wilayah permainan’ partai politik dan seleksi alam kepemimpinan. Pemilu 2014 kian mendekat. Masih satu setengah tahun ke depan, tapi waktu yang panjang tak akan cukup jika kita gagal menangkap ‘pesan langitan’ dan hikmah sejarah ke-Indonesia-an.

      Para pencari dan para pencuri kekuasaan telah bersiap meretas jalan. Lewat partai-partai politik, mereka tak segan menggunakan segala strategi, taktik, teknik hingga tipuan trik. Memancing ikan di air keruh, menggunting dalam lipatan, bergerik zig-zag menelikung dan menohok kawan seiring. Lagi-lagi atas nama demokrasi, atas nama Tuhan, atas nama rakyat-publik dan kebenaran.

     Vox populi vox dei masih menjadi ruh demokrasi. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Tuhan menyediakan pilihan, rakyat memutuskan. Tuhan memberikan jalan, rakyat menentuan pilihan kepemimpinan. Lewat kertas suara, ekspresi kata hati dan amanat nurani. Benar memilih parpol dan pemimpin, selamatlah kita pada arah yang sebenarnya. Salah memilih parpol dan pemimpin, tamatlah riwayat dan cita-cita ke arah jurang kehancuran.

      Cukup sudah bangsa ini dalam keraguan, kebingungan dan kebimbangan. Kita bisa sedikit belajar sambil menikmati alunan sebuah lagu Iwan Fals 1989 yang menjadi inspirasi judul tulisan ini. ”Antara aku, kau dan bekas pacarmu” Potret kebimbangan seseorang yang dihadapkan pada dilematika pilihan. Di saat dan momentum yang sama, hadir dua pilihan berbeda, pelabuhan cinta baru atau kembali kepada cinta lama.

      Kadang manusia terjebak di persimpangan jalan, namun terkuaknya misteri tersembunyi dari orang yang membuat bimbang akan membuka ketegasan pilihan. Bila tabir mulai terungkap, segalanya akan jelas terlihat. Tak ada yang bisa disembunyikan, rekam jejak menjadi bahan keputusan, akankah memilih jalan gelap, atau jalan terang.

    Antara rakyat, parpol dan mantan presiden. Tiga simpul dalam ikatan yang saling membutuhkan dan saling menentukan. Namun rakyatlah yang menjadi kausa prima penentunya hasil akhirnya. Di ranah kekinian, selain B.J. Habibie, masih ada satu lagi mantan presiden RI yang masih eksis di negeri ini, Megawati Soekarnoputri.

    Konon katanya, salah satu parpol besar PDI-P masih menjagokannya sebagai srikandi veteran yang siap berlaga di Pilpres 2014 nanti. Layakkah dia menjadi pemimpin tertinggi negeri kembali merebut tahta yang hilang selama dua dekade? Semua kembali tergantung kepada kita, rakyat Indonesia. Yang pasti, setiap lembar suara ikut berkontribusi menentukan masa depan negara-bangsa.

Salam...
El Jeffry