Saturday, October 13, 2012

Di Balik Kemenangan “Duo Edan” Jokowi-Abraham


1350225565181638237
ABRAHAM SAMAD DAN JOKO WIDODO: (sumber photo: http://www.jpnn.com/picture/watermark)

     Di tengah kebuntuan zaman edan republik terkini, dalam carut-marut kekuasaan tak kunjung teratasi, dua ksatria nusantara datang tanpa di sangka. Dengan langkah tak lumrah seakan menyimpang dari pakem klasik sejarah, Joko Widodo dan Abraham Samad seperti oase di tengah sahara. Muncul dari dua tempat berbeda, dengan pola dan gaya berbeda, kedua sosok ini hijrah menyusup ke ibukota.

     Menusuk dengan gerakan ganda menggunting dari dua arah menuju pusaran dalam momentum sama, ”Duo edan” Jokowi-Abraham robek “zona nyaman.” Jokowi “joko edan” datang dari ‘kasta’ waisya-pedagang, dengan kepemimpinan stylish khas wong ndeso Walikota Solo menjadi mata gunting pertama. Lewat jalur politik dalam perhelatan akbar pilkada DKI Jakarta, dalam pergulatan panjang yang panas dan melelahkan. Jokowi mendobrak zona nyaman kekuasaan, kini bersiap menunggu hari pelantikan sebagai gubernur baru ibukota.
       
       Sedang Abraham Samad dengan semangat jihad dan “meledak-ledak” tanpa kompromi menjadi mata gunting kedua. Lewat jalur hukum dalam perhelatan akbar perang suci melawan gurita korupsi, “sang Abra-kadabra” meningalkan Makassar untuk menyulap KPK agar menjadi lembaga yang berdaya paksa. Abraham pun mendobrak zona nyaman “kekuasaan koruptif” dalam pertarungan panjang yang juga panas dan melelahkan melawan institusi, DPR hingga Polri.

      Duo edan Jokowi-Abaraham menjadi mimpi buruk penjahat ekstra kuat di barisan koruptor dan kekuasaan. Kekumuhan politik dan hukum nyaris saja membuat negeri ini tenggelam dalam keputus-asaan, karena seperti mengurai benang kusut dan basah di tengah malam buta, semakin diurai, semakin rumit semakin sulit. Dengan cara apa memutus siklus politik homo homini lupus? Serigala politikus saling memangsa, lalu domba-domba rakyat jelata yang paling empuk sebagai korban terhimpit tak berdaya.

       Hukum semakin vakum. Politik memperkuat imperium. Politisasi dan hukumisasi tumpang tindih. Bagi penganut paham Lord Actonis semakin skeptis dan pesimis, karena kekuasaan yang cenderung korup akan menelikung jalan di balik jubah hukum. Politik-hukum, hukum-politik, terbolak-balik membingungkan penuh polemik, intrik dan konflik. Orang Jawa menyebutnya goro-goro, sebuah momentum situasional pertanda alam harapan berakhirnya zaman edan.     

       Sedikit flashback, kehadiran “duo edan” tak semulus yang dibayangkan. Ibarat satrio piningit, mereka seakan disembunyikan oleh zaman, tak diperhitungkan untuk menang, muncul sebagai kuda hitam. Jokowi, pada awalnya muncul dengan elektabilitas level bawah, jauh dari sang incumbent yang diunggulkan. Seiring waktu berlalu, zaman mulai membuka tabirnya, itupun tak serta-merta diterima. Gelombang pembendungan kesempatan dilakukan “kubu zona nyaman” bahkan terkesan menghalalkan segala cara termasuk hembusan isu SARA. Dalam istilah mbalelo, dekoberisasi. Naluri mendasar kekuasaan, jangan sampai orang baru kober (berkesempatan) untuk tampil memimpin dan berkuasa.

       Hal serupa dialami pula oleh Abraham. Muncul sebagai kuda hitam dalam seleksi uji kelayaka dan kepatutan oleh DPR, Abraham tidak direkomendasikan oleh Pansel KPK karena hanya menempati peringkat ke-5 dari 8 calon ketua KPK. Namun melalui voting pada 3 Desember 2011 pemilihan Ketua KPK oleh 56 orang dari unsur pimpinan dan anggota Komisi III asal sembilan fraksi DPR, Abraham memenanginya dengan suara mutlak mengalahkan kandidat lainnya yang jauh lebih senior dan berpengalaman.

      Mungkin Abraham sengaja dimenangkan oleh DPR dengan harapan akan lebih mudah dikendalikan dibanding calon-calon lain yang sudah ketahuan sepak terjang dan lebih experience. Mungkin mereka hanya menganggap ‘ikrar’ Abraham untuk menggantung saudara sendiri bila korupsi hanyalah pepesan kosong belaka. Atau menganggap ‘janji’ komitmen Abraham untuk ‘jihad’ memerangi korupsi hingga ajal sebagai bukti mewakafkan diri untuk bangsa hanyalah celotehan wong edan semata.

       Hingga akhirnya keedanan Abraham baru terbukti. Ber-‘konfrontasi’ dengan DPR ketika mengajukan anggaran gedung baru, lalu ‘perang terbuka’ dengan Polri dalam kasus simulator SIM. Sama seperti Jokowi yang akhirnya memenangi pertarungan pilkada untuk memimpin ibukota, Abraham pun akhirnya memenangi pertarungan dengan turunnya panca-sabda Presiden SBY. Mutlak menangani kasus simulator menyingkirkan telikungan Polri, dan disetujuinya pembangunan gedung baru oleh DPR.

        Dunia butuh pemimpin ‘gila’! Negara butuh pemimpin ‘gila’! Jokowi datang dari Solo dengan gaya ‘gila.’ Abraham datang dari Makassar dengan spirit ‘gila.’ Mereka berdua datang untuk mewaraskan Indonesia, lewat sebuah titik di ibukota, dalam pentas politik dan hukum semestinya. Di zaman edan negara edan, yang waras dianggap edan, yang edan mengklaim diri sebagai waras. Maka hanya ‘orang edan’ yang bisa mewaraskan negara edan. Dua manusia dari 13 elemen ksatria nusantara telah menggedor paksa hegemoni kekuasaan dan menciptakan terapi kejut bagi ‘supremasi korupsi’ di negeri ini.

        Satu hal yang penting diingat, kekuatan dahsyat yang menjadi inti sumber energi Jokowi dan Abraham adalah suara rakyat. Hanya dukungan suara rakyat yang mampu meruntuhkan tembok baja kekuatan jahat yang berlindung di balik kekuasaan, khususnya dalam ranah wilayah politik dan hukum. Hukum alam, sunnatullah, segaris dengan diktum klasik vox populi vox dei sebagai filosofi demokrasi. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Mengkhianati amanat rakyat sama saja mengkhianati amanat Tuhan. Keberpihakan terhadap kepentingan rakyat berarti keberpihakan terhadap Tuhan dan kebenaran.

         Kini Pemilu 2014 semakin dekat. Regenerasi kepemimpinan adalah keniscayaan. Omne vivum ex ovo, omen ovum ex vivo. Seperti siklus telur dan ayam, pemimpin dan rakyat adalah kesatuan yang saling melahirkan. Pemimpin lahir dari rahim rakyat, dan rakyat sejahtera oleh pemimpin bijaksana. Ovum-telur adalah pemimpin, dan vivum-ayam adalah rakyat yang menjadi kausa pertama. Negara butuh pemimpin berkebangsaan bersukma kerakyatan.  Dan rakyat pula yang memegang peran sentral untuk menentukan, tentu lewat kecerdasan dan kesadaran kritis-emansipatoris bersuara yang benar dalam memilih pemimpin.

        Semoga secuil peristiwa kemenangan Jokowi di pilkada DKI dan Abraham Samad di KPK dalam perang anti korupsi menjadi pelajaran berharga. Bahwa dengan segala pertaruhan, mengembalikan fitrah “politik dan hukum” adalah sesuatu yang layak untuk diperjuangkan. “Duo edan” Jokowi-Abraham telah datang mengusik “zona nyaman” politik-hukum dan kekuasaan. Semoga energi sample dua ksatria akan bersinergi dan beresonansi membahana di bumi nusantara. Mengembalikan paradigma zaman edan agar benar-waras seperti sedia kala, sesuai dengan cita-cita founding fathers-para pendiri bangsa.

Salam...
El Jeffry

Tragedi Kejujuran Tanpa Kemunafikan




sekian lama gonjang-ganjing menerpa KPK
barisan anti korupsi dan barisan pro korupsi terjebak sengketa
secercah harapan terbuka
presiden pun berpidato dalam panca-sabda
baku bunuh KPK-Polri perlu jeda walau sementara
pidato presiden menghembuskan angin segar bagi KPK

geriap kemenangan aspirasi rakyat jelata
momentum kebangkitan moril bersama
api spirit pemberantasan korupsi kembali menyala
buah tuah panca-sabda raja diraja
tanda bintang dicabut, Komisi III DPR merestui gedung baru KPK

jangan terburu bernafas lega, apalagi ber-euforia
kemenangan ini hanya sementara
sebagaimana pergulatan kegelapan dan cahaya
kekuatan jahat ekstra kuat barisan pro korupsi masih tetap berbahaya
ruh setan tetap menjadi ganjalan dan hambatan
nyala api spirit anti korupsi sewaktu-waktu bisa dipadamkan

coba dengarlah kata Wakapolri
mana mudah memberantas korupsi
jika gaji aparat tak memadai
gratifikasi, pungli, proyek sana-sini, tambahan kanan kiri
naluri pegawai negeri
lumrah dan manusiawi
menjadi pembenaran dan pembelaan berkoupsi

kejujuran tanpa kemunafikan
realitas tak terbantahkan
jabatan sebagai kesempatan dalam kekuasaan
mental budak-kuli-pekerja mayoritas aparat-pejabat-birokrat
bukan abdi negara, pengayom atau pelayan masyarakat

Wakapolri mungkin lupa,
kerakusan dan ketamakan diri
adalah akar tunggang filosofi korupsi
bukan soal besar-kecilnya gaji

kejujuran tanpa kemunafikan
semakin kaya semakin dahaga akan harta
semakin berkuasa semakin lapar akan dunia

kejujuran tanpa kemunafikan
korupsi mesti dilanggengkan di negeri ini
sampai kiamat, tak ada polisi steril dari virus korupsi
karena polisi bukan robocop atau malaikat suci
lumrah dan manusiawi

bila polisi tergoda korup
bagaimana dengan manusia biasa?
bila pagar hukum terpaksa korup
bagaimana dengan tanamannya?
bila presiden boleh korup
bagaimana dengan warga negara?
bila pemimpin bisa korup
bagaimana dengan rakyat jelata?

kejujuran tanpa kemunafikan
kesesatan pikiran dan ucapan
sang presiden pun pernah sama melontarkan
“demokrat bukan yang terkorup, tapi seluruh parpol memang korup”
parpol-parpol korup pun diberitakan
delapan tahun pemerintahan
seratus tujuh puluh enam persetujuan penyelidikan
pejabat-pejabat korupsi dibeberkan

kejujuran tanpa kemunafikan
Wakapolri dan Presiden menjadi saksi
kacabenggala kejujuran negeri atas sebuah tragedi
kejahatan luar biasa bernama korupsi

Comal, 13 Oktober 2012
El Jeffry

Salam...

(puitisasi dari artikel: ambivalensi-wakapolri-dan-spirit-anti-korupsi)

Dilema Agama: Kafir Adil, Atau Muslim Zalim?



134381808672878277
DILEMA AGAMA. (sumber photo: http://debbyzhanng.blogspot.com/2010/12/islam-ktp.html)

     Bagi kita, pemeluk agama mana pun, termasuk yang tidak beragama (atheis), jawablah dengan jujur. “Mana yang lebih kita sukai di antara dua orang teman, satunya seagama dengan kita tapi perilakunya zalim (jahat) dan lainnya beda agama tapi berlaku adil (baik)? Atau bila kita muslim, mana teman yang lebih kita sukai, non muslim yang adil, atau muslim yang zalim? 

     Atau bila kita Nasrani, mana yang lebih kita sukai antara teman sesama Nasrani yang jahat atau teman bukan Nasrani yang baik? Atau bahkan jika kita atheis dan kebetulan benci pada agama, mana yang lebih kita suka, teman sesama atheis yang jujur atau teman orang beragama yang pendusta?

     Hal yang sama bila kita melihat dengan kacamata suku. Kita orang Jawa. Secara kultur emosional, kita lebih merasa nyaman berhubungan dengan orang Jawa ketimbang berhubungan dengan orang Batak, Ambon atau Tionghoa. Sebagaimana pula ketika kita  sebagai muslim, sunni dan hobi catur, secara naluri-emosional kita tentu lebih merasa nyaman dan akrab berteman dengan muslim, sunni dan hobi catur pula ketimbang muslim, syi’ah yang benci catur, meskipun sama-sama muslim.

    Itu adalah hal yang lumrah. Ikatan emosional, semakin banyak kesamaan, secara psikologis semakin dekat dan nyaman manusia saling berhubungan. Namun dalam realitanya, kaidah itu tak serta merta mudah berlaku. Kedekatan hubungan emosional berdasarkan persamaan banyak hal akan bisa gugur dan ‘batal demi hukum’ ketika berkaitan dengan nilai-nilai mendasar tentang asas keadilan.

    Ada yang berkata, “Manusia adalah makhluk pedagang,” yang cenderung “mencari keuntungan dan membenci kerugian.” Adakah manusia yang mau rugi? Pun dalam berinteraksi, prinsip dasar untung rugi tetap berlaku. Bila nilai-nilai ini ditabrak, akan rusaklah seluruh nilai, ketuhanan dan kemanusiaan.

    Dalam Islam, kesuksesan (keberhasilan) identik dengan keuntungan, keberuntungan (falaha-muflihun-orang-orang yang beruntung). Kesuksesan adalah banyaknya keuntungan yang diperoleh (pahala, upah, balasan).

   Di antara hak asasi manusia adalah hak untuk memiliki kebebasan (merdeka) dari perbudakan. Maka ketika kita berhubungan dengan orang lain yang mengancam kebebasan, maka sudah secara naluri kita akan membenci orang itu, meskipun memiliki banyak persamaan, bahkan jikapun ia adalah saudara seiman atau saudara kandung.

     Dua orang yang seagama, satu suku, satu golongan, satu kesenangan bahkan satu keluarga tidak akan bisa menjalani hubungan yang harmonis jika salah satunya zalim, jahat, pendusta, khianat dan berusaha merampas kebebasan lainnya. Hukum alam (sunnatullah) tak bisa dilanggar dengan alasan apapun. Hubungan harmonis baru tercipta jika kedua pihak memiliki sikap dan perilaku adil, baik, jujur, amanat dan saling menghargai kebebasan. 

      Dalam komunitas (kaum) beradab, kepemimpinan menjadi keniscayaan. Secara psikologi, bila dua orang bertemu, salah satunya akan mendominasi (memimpin) dan lainnya didominasi (dipimpin). Jika sudah tercipta tatanan, maka kepemimpinan juga memiliki kriteria, sebagaimana dalam ritual ibadah shalat seorang imam memilki prasyarat-prasyarat tertentu. Intinya, imam (pemimpin) adalah yang terbaik.

    Salah satu hal mendasar yang menjadi sumber ketertinggalan bangsa-bangsa muslim, termasuk Indonesia adalah ketidaktepatan dalam meletakkan keberagamaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, (berbangsa dan bernegara). Keberagamaan umat di negeri kita masih jauh panggang dari api, gap yang lebar antara kesalehan ritual dengan kesalehan sosial, hablum minallah dan hablum minannaas. Paradigma agama terkurung dalam hal ketuhanan, tapi gagal total dalam ranah kemanusiaan (humanisme).

    Jurang ketimpangan yang curam bisa dilihat dalam praktek kepemimpinan di hampir seluruh lembaga, kususnya lembaga keagamaan. Menjadi ironis dan paradoks bagaimana bisa Depag bisa disinyalir sebagai lembaga terkorup. Al Qur’an pun dikorupsi! Menteri agama korupsi. Ulama korupsi. (Korupsi Depag, Tuhan terdepak kutukan sejarah memuncak).

      Akhirnya jadilah STMJ, Shalat Terus Maksiat Jalan. Atau PJKA, Puasa Jalan, Korupsi Aman. Tak perlu kita munafik. Ramadhan bisa sedikit dijadikan pelajaran berharga. Bulan puasa, hanyalah bulan euforiaSebulan berpuasa, korupsi tetap leluasaSumpah menjadi sampah. Di negara Koruptor dan agama KTP fenomena ini sudah menjadi hal yang lumrah. Blingerisme dan blingerisasi sudah mencapai pada tahap kritis, ghururparadigma (tertipu), kekeliruan sistemik endemik, ciri khas zaman edan. 

      Aneh tapi nyata, kenapa orang yang lebih tahu agama (alim-ulama), kok justru lebih berani berbuat kejahatan dan dosa? Menurut anekdot, konon, karena kedekatannya itulah mereka menganggap remeh perbuatan dosa, kan tinggal minta ampun kepada Tuhan, bukankah Allah Maha Pengampun? 

       Akhirnya justru yang awam, bodoh, dan miskin ilmu agama dan jauh dari agama (jarang-jarang ibadah) justru kadang lebih selamat dari kejahatan besar. Itu dikarenakan mereka merasa miskin investasi pahala ibadah, lalu bagaiman kalau bertambah-tambah dengan kejahatan besar, sedang mau istighfar pun kebingungan, kecemasan tertolak karena jauh dari Tuhan.

      Kehidupan umat-masyarakat semakin membingungkan. Dalam berinteraksi sosial, memilih seorang teman, mitra kerjasama usaha dan pemimpin, kita dihadapkan pada dilema. Agama langit, telah ber-evolusi menjadi agama satelit. Agama mengajarkan, prioritaskan yang seiman (sesama muslim). Tapi realitanya, agama tertinggal di masjid dan musholla. Keluar lapangan, agama sudah dicampakkan. 

        Siapa jujur, hancur! Ingin sukses, wajib korupsi! Mau masuk istansi, suap, mau jadi polisi, pelicin, mau jadi pegawai negeri, sogok. Siapa lurus, tergerus! Siapa amanat, disikat. Siapa terbuka,celaka! Mau membantah,wani piro? Indikasi runtuhnya sebuah bangsa surga.

       Dilema dalam berinteraksi sosial terjadi ketika nilai-nilai religius yang diajarkan agama bertabrakan dengan nilai-nilai realita. Keberagamaan kita masih terkurung dalam tempurung syari’at (kulit-zhahir-dogma-tekstual), belum beranjak ketangga hakikat-makrifat (esensi-bathin-sejati-konseptual). Agama tanpa logika kehilangan akal sehat-rasional, dunia mendominasi dengan kemenangan rasional. 

    Mayoritas kita niscaya memilih dunia dan meminggirkan agama. Maka ukhuwwah (persaudaraan) hanya ada di ruang ibadah. Di dunia nyata, saling jegal, saling curi dan saling tikam. Politik dan elitnya menjadi potret faktual. Padahal mereka semua orang beragama, tapi sentimen agama hanya dipakai ketika membawa keuntungan dunia (harta, tahta, wanita). Jika merugikan, agama tidak dibawa-bawa.

       Idealnya, agama yang benar mestinya tidak bertabrakan dengan dunia. Agama bukanlah dilema, justru sinergis-simbiosis dalam keselarasan dunia-akhirat. Jika demi akhirat kita jujur, maka mestinya demi dunia kita juga jujur, apapun konsekuensinya, bahkan ketika harus menanggung kerugian. Pemimpin dunia (urusan negara) dan pemimpin agama (ulama) mestinya selaras dan sebangun.

     Dalam kondisi keberagamaan yang masih ‘cacat hukum,’ jika kita lebih cerdas, maka untuk mencapai keselarasan dalam berinteraksi sosial, termasuk dalam menilai kepemimpinan, jangan libatkan sentimen agama.  Itu hanya tepat diberlakukan dalam kondisi masyarakat yang relatif sudah beragama dengan benar, dalam urusan dunia maupun akhirat, ketika kesalehan ritual sudah relatif selaras dengan kesalehan sosial. Dalam kondisi masyarakat seperti ini barulah sentimen agama bisa memainkan peranan. 

     Dalam pluralitas keberagamaan nusantara, perbedaan (yang oleh sebagian diyakini sebagai rahmat), akan menjadi ajang sehat untuk berkompetisi dalam kebaikan menjadi yang terbaik (istabiiqul khairaat). Islam, Hindu, Budha, Kristen, Protestan, Konghucu dan lain-lain bisa berlomba untuk membuktikan diri sebagai yang terbaik. Barometernya adalah sejauh mana mampu memberikan manfaat bagi manusia lain (bukan hanya bagi manusia seiman seagama). Islam mengajarkan,”Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain (lingkungannya).”

    Dalam terminologi Islam, berdasarkan Kitab Al-Hisbah karangan Ibnu Taimiyah dinyatakan: “Allah akan menolong Negara yang adil meskipun negara itu Kafir. Dan Allah tidak akan menolong Negara yang dholim meskipun Negara itu Mukmin (Islam).” Pemimpin yang baik adalah yang  sesuai dengan Kaidah Fiqh:“Kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus mengacu pada kemaslahatan (kesejahteraan) rakyat”. 

     Haramnya memilih pemimpin non musim (kafir), berlaku dengan catatan pemimpin tersebut membawa dampak negatif bagi agama dan umat Islam. Selama pemimpin kafir tersebut diyakini (dan sudah terbukti) mendatangkan keburukan atau kemudharatan bagi agama dan umat Islam, maka hukum memilihnya tidak boleh. Sebaliknya, bila keyakinan itu tidak ada (belum terbukti), maka hukumnya boleh. (Pandangan saya sebagai orang Islam).

     Kaidah kepemimpinan ini berlaku tak hanya dalam ranah elit, karena sejatinya setiap manusia adalah pemimpin. Lebih luas, ia bisa pemimpin perusahaan, kelompok, kerjasama bisnis, kepala desa, RT, bahkan pemimpin keluarga. Kaidah kepemimpinan ini juga berlaku dalam kaidah berinteraksi, berteman, bekerja sama atau berserikat. Jika kita bekerja sama dengan non muslim berintegritas lebih membawa keberhasilan , kenapa harus memilih sesama muslim yang tak berintegritas yang beresiko membawa kehancuran? 

     Sebuah PR akbar, tantangan dan refleksi bagi umat muslim Indonesia untuk membuktikan diri sebagai umat terbaik (khairu ummah) dalam praktek nyata, bukan iman retorika dan sekadar rasa bangga. Seruan dengan perilaku (da’wah bilhaal), jauh lebih efektif daripada seruan dengan lisan (da’wah billisaan). “Satu bukti mengalahkan seribu ayat dan seribu janji.”

    Kadang terlalu sulit untuk menjelaskan makna api, kecuali dengan menyentuh dan merasakan panasnya kulit yang terbakar. Pertanyaan sederhana bagi kita, umat muslim, “Mana yang membuat kita lebih nyaman dalam berhubungan, teman non muslim yang baik, jujur dan berlaku adil, atau teman muslim yang jahat, pendusta dan zalim?” Bila kita bisa menyelami dengan kejernihan hati dan kebeningan rasa, maka dari situlah kita menemukan jawabannya.

Salam...
El Jeffry

Ambivalensi Wakapolri Dan Spirit Anti Korupsi


1350068250197848199
WAKAPOLRI: Komjen Nanan Sukarna. (sumber photo: http://www.indonesiarayanews.com)

    Setelah sekian lama ‘gonjang-ganjing’ menerpa KPK dalam drama panjang perseteruan antara “barisan anti korupsi” melawan “barisan pro korupsi,” akhirnya secercah harapan terbuka juga. Pidato presiden Senin malam, 8 Oktober 2012, terlepas dari kelambanan respon dan ‘kalimat bersayapnya’ setidaknya bisa menjadi terapi kejut bagi ke-keukeuh-an “barisan pro korupsi” untuk mengalah barang selangkah. Polemik kisruh KPK-Polri mungkin memang perlu jeda. 

     ‘Keberpihakan’ SBY pada langkah KPK yang oleh beberapa pihak dinilai ‘lumayan tegas’ dalam lima poin panca-sabda bisa sedikit menghembuskan ‘angin segar’ bagi KPK. Geriap kemenangan aspirasi rakyat menjadi momentum kebangkitan moril untuk menyalakan lebih besar lagi api spirit pemberantasan korupsi di negeri ini.

     Tak dipungkiri, bagaimanapun ‘tuah’ instruksi dan opini sang presiden masih dibutuhkan negeri ini dalam memuluskan jalan penuntasan “perang anti korupsi.” Buktinya, setelah menunda-nunda selama empat tahun, akhirnya Komisi III DPR merestui pembangunan gedung baru KPK. Padahal, saat rapat 10 hari yang lalu mereka masih bersikukuh untuk tidak mencabut tanda bintang pada anggaran gedung baru KPK.

    Namun sepertinya kita tak bisa bernafas terlalu lega, apalagi ber-euforia dengan ‘kemenangan sementara’ ini. Sebagaimana pergulatan kegelapan dan cahaya, “kekuatan jahat ekstra kuat” barisan pro korupsi tak akan pernah menyerah untuk menggembosi energi pejuang anti korupsi. Ruh setan yang bertugas melanggengkan korupsi tetap menjadi ganjalan dan hambatan bagi spirit anti korupsi.

    Salah satunya adalah pernyataan ‘kejujuran’ ala Wakapolri tentang sulitnya pemberantasan korupsi dengan alasan gaji yang tak memadai. Di satu sisi, “kejujuran tanpa kemunafikan“ Wakapolri adalah realitas tak terbantahkan. Bahwa memang itulah ciri khas mayoritas mental budak-kuli-pekerja “aparat-pejabat-birokrat” yang lebih memposisikan diri dan jabatan sebagai “kesempatan dalam kekuasaan,” jauh dari slogan-slogan indah “pelayan masyarakat” dan “abdi negara.”

      Wakapolri mungkin lupa, bahwa upah, imbalan dan gaji adalah alasan klasik manusia primordial yang memandang harta benda sebagai barometer keberhasilan. Padahal justru inilah yang menjadi salah satu “akar tunggang” filosofi korupsi. Dalam sejarahnya, berpuluh tahun rezim silih berganti, bangsa ini gagal membongkarnya sehingga justru setelah era reformasi tiba, korupsi nusantara sukses bermutasi menjadi gurita raksasa.

     Mungkin Wakapolri juga lupa, bahwa gaji minim dan kemiskinan, kalaupun boleh dikatakan sebagai penghalang gerakan anti korupsi, namun bukan “akar tunggang” korupsi. Kejujuran tanpa kemunafikan Wakapolri menjadi realitas yang ironis, karena ada realitas yang sama, bahwa kecukupan gaji dan kekayaan masih jauh dari sepadan untuk mengamputasi gurita korupsi. Berapa banyak pejabat, hampir di seluruh lembaga, eksekutif, legislatif dan yudikatif, dengan gaji yang sangat layak (dibandingkan dengan rata-rata penghasilan rakyat Indonesia) toh justru lebih bersemangat untuk berkorupsi-ria. Realitas yang lain, bahwa kemiskinan dan kelemahan ekonomi tidak identik-sejajar dengan naluri-syahwat berkorupsi. Masih banyak orang miskin dan kekurangan sanggup menjaga diri dari godaan setan korupsi.

     Kejujuran Wakapolri, apalagi sebagai seorang perwira Korps Bhayangkara  semakin menegaskan bahwa jajaran Polri sebagai salah satu pilar penegakan hukum khususnya dalam “perang besar” pemberantasan korupsi butuh “pencerahan spiritual” dan “siraman filosofi” untuk membaca “ilmu perkorupsian” dengan benar. Kejujuran yang memperlihatkan pesimisme Polri dalam membersihkan negeri ini dari polusi korupsi.

      Pesimisme dan rapuhnya komitmen Wakapolri akan semakin jelas jika kita menyimak pernyataannya sepekan silam, bahwa sampai kiamat pun korupsi di kepolisian akan ada terus, karena Polri bukan malaikat, bukan pula Robocop. Lagi-lagi, inilah kejujuran atas realita, bahwa tak ada manusia yang suci, dan tak ada makhluk bernyawa bukan mesin yang ‘steril’ dari virus korupsi, apalagi hidup di negeri dengan korupsi sistemik-endemik yang sudah terlanjur mentradisi.

     Namun ucapan seorang perwira polisi tentu tak sama dengan obrolan tukang becak di warung kopi. Ucapan seorang pemimpin yang menjadi pilar utama penegakan hukum tak sama dengan celotehan komat-kamit seorang ahli nujum. Pernyataan Wakapolri menjadi ambivalensi spirit pemberantasan anti korupsi. Meskipun dibalik pernyataan itu dikatakan berbagai arahan tentang pentingnya pencegahan sebelum penangkapan.
Peryataan Wakapolri yang seakan membuat kesan lumrah dan manusiawi sebagai makhluk yang mustahil suci, akan menjadi alasan dan pembenaran berkorupsi. Tentu ini akan kontraproduktif dengan spirit anti korupsi itu sendiri. Maka kendati pun ia menegaskan bahwa seorang polisi harus berani polisi harus berani melawan atasan yang menyuruh korupsi, semua itu hanya ambivalensi, alias standar ganda.

     Akan menjadi percuma ia menjelaskan, bahwa dalam perkara korupsi, ada 3 persoalan utama yakni sistem,leader, dan anggota di lapangan. Bahwa sistem yang tidak benar itu menghasilkan yang korup, maka mestinya juga leader (leadership-kepemimpinan) yang tak berketeladanan dan anggota di lapangan yang tak berkesadaran diri juga menghasilkan hal yang sama, korup. Itulah kejujuran tanpa kemunafikan. Pembenaran atas sebuah kesesatan (berpikir dan berucap).

      Kesesatan berpikir, atau boleh dikatakan logika sesat nampaknya sudah menjadi ‘hantu pengganggu’ para pemimpin di negeri ini, sebagaimana telah diperlihatkan Wakapolri. Masih belum lekang dari telinga kita “kejujuran tanpa kemunafikan” pernah terlontar dari ‘The Great Leader’ pemimpin besar laskar anti korupsi sang presiden SBY beberapa bulan silam. Bahwa “yang korupsi itu bukan hanya Partai Demokrat, tapi juga partai-partai lain” meski dengan embel-embel sebagai pembelaan diri dan partai dari ‘serangan lawan’  yang kerap menyebut partainya sebagai yang terkorup.

     Untuk mengukuhkan validitas kejujuran sebagai pembenaran, Seskab Dipo Alam merilis data parpol terkorup akhir September silam. Sejak Oktober 2004 hingga September 2012, Presiden SBY telah mengeluarkan 176 persetujuan tertulis untuk penyelidikan hukum pejabat negara dalam berbagai kasus. Lebih dari separuh di antaranya adalah pejabat dari partai politik, dengan tiga besarnya adalah Partai Golkar (36,36%), PDIP (18,18%) dan PD (11,36%). Sisanya, diperebutkan oleh PPP, PAN, PKS, PBB, PNI Marhaen, PPD, PKPI, Partai Aceh, lalu birokrat/TNI, independen dan gabungan partai.

    Alhasil, kejujuran yang diwakili oleh Wakapolri dan Presiden menjadi kacabenggala kejujuran kita atas sebuah musuh besar paling berbahaya dalam sejarah peradaban manusia, korupsi. Sebuah ‘PR laten’ bagi bangsa ini, sejauh manakah keselarasan penempatannya agar simetris dan sebangun dengan spirit pemberantasan korupsi yang tengah sedikit menyala hari ini?

     Semoga pidato fenomenal panca-sabda SBY Senin malam menjadi titik balik bangsa ini untuk refleksi. Bahwa untuk menegakkan daulat rakyat res-publica butuh spirit maha-ekstra dengan ‘berdarah-darah’ tanpa putus asa. Termasuk dalam pemberantasan korupsi di bawah bendera KPK, akan menjadi sejarah perjuangan rakyat-bangsa yang tak akan pernah ada titik akhirnya.

Salam...
El Jeffry