Wednesday, August 15, 2012

Ridwan Saidi: Betawi Kok Dukung Jokowi?



        Cukup mengherankan mencoba memahami pandangan orang-orang pintar di negeri ini dalam menyikapi isu SARA pilkada DKI. Setidaknya itu bisa dilihat dalam acara ILC TV One Selasa, 14/08/2012. Padahal, acara talk show yang dipandu Karni Ilyas bertajuk “Rhoma Menggoyang SARA” ini seharusnya diharapkan menjadi ‘pencerahan politik’ bagi publik. Tapi, yang muncul justru ‘kebingungan publik,’ jauh dari mendidik untuk membuka kesadaran pemikiran dan kedewasaan berpolitik.   

      Kehadiran ‘tokoh-tokoh besar,’ elit politik, ulama, praktisi hukum, termasuk Bang Haji ‘Raja SARA’ dan Jokowi yang berkesempatan ber-tele conference masih jauh dari kesan ‘mencerahkan.’ Yang nampak justru perdebatan berputar-putar tak jelas ujung pangkalnya. ILC tiba-tiba seolah menjadi ‘ajang pertarungan’ pilkada dengan komoditi SARA.

      Yang sangat disayangkan adalah pandangan yang disampaikan oleh kalangan ulama, dan elit partai “pro SARA” yang masih saja terkesan ‘ngotot’ membenarkan SARA sebagai senjata yang ‘halal’ dalam kampanye. Tampak jelas mereka masih terjebak dalam ambivalensi beragama dalam negara.

      Rhoma sendiri yang menjadi tokoh sentral masih jauh dari dikatakan bijak dan alim layaknya kesantunan seorang ulama. Dalam kesempatannya berdialog langsung dengan Jokowi, masih saja Raja Dangdut ini keukeuh dengan ego kebenarannya. Bahkan ketika sudah terbukti ‘memfitnah’ orang tua Jokowi sebagai Kristen, Bang Haji masih punya alasan untuk mengelak dari ‘kekhilafan.’

      Alasan yang terlalu terkesan berputar-putar hanya untuk tidak mau ‘jatuh pamor,’ dengan mengatakan bahwa yang dimaksud orang tua adalah ayah Jokowi, bukan ibunya. Bahkan ketika Jokowi menegaskan bahwa ayah beliau dan saudara-saudaranya sudah haji dan hajjah semua, Rhoma masih berkilah bahwa dia mengambil sumber ‘tuduhan’ itu dari media sosial, FB, twitter dan BBC London. Termasuk isu bahwa ayah Jokowi adalah Tionghoa, semua sumber itu diyakini sebagai hujjah valid.

      Jokowi sendiri akhirnya jadi terlihat jauh lebih bijak dan ‘sepuh’ dengan mengungkapkan bahwa dia dan ibundanya telah memaafkan Rhoma. Kalau pun akhirnya Rhoma meminta maaf kepada ibu Jokowi, terlihat jelas raut wajah keterpaksaan karena tersudut oleh situasi dan ‘kekalahan diplomasi.’

     Mungkin satu-satunya yang menarik, dan mendidik adalah pernyataan dan pandangan budayawan betawi Ridwan Saidi yang menyiratkan dukungan pada Jokowi. Menurutnya, kampanye SARA justru akan menjadi bumerang bagi Foke. Ridwan Saidi memberikan contoh sejarah ketika di masa Orde Baru, PPP pernah menggunakan strategi untuk mendongkrak suara PPP yang sempat merosot, dengan isu SARA.

      “Yang tidak mencoblos PPP, kafir!” hasilnya justru kontradiktif, PPP semakin turun drastis. Budayawan betawi ini, yang pada dasarnya netral karena ‘jagoannya’ Alex-Nono sudah tumbang di putaran pertama, malah terkesan memberikan dukungan kepada Jokowi. Menurutnya, ‘kemenangan moral’ Jokowi adalah simpati rakyat dengan strategi ‘memelas’ setiap kali ‘digempur bertubi-tubi.’ Termasuk di dalamnya blunder ‘keseleo lidah’ Foke beberapa hari lalu saat mengunjungi korban kebakaran warga.

     Menanggapi isu SARA, berbeda dengan kalangan ulama dan intelek yang lebih terkesan ‘berputar-putar’ untuk mencari pembenaran, Ridwan Saidi justru menggunakan bahasa sederhana yang lebih gamblang dicerna logika awam. Bahwa kontroversi SARA hanyalah berkisar pada linguistik dalam politik. Bahwa SARA adalah fakta yang tak bisa dibantah, itu adalah benar. Namun ketika hal itu diungkapkan, maka menjadi tidak benar dan bisa berakibat penistaaan, pelecehan atau penghinaan.

      Contoh kecil, Anda memiliki teman yang pincang, itu adalah fakta. Tetapi ketika Anda berkata, “Hei pincang, sini loe!” ini sudah menjadi penghinaan yang merendahkan martabat orang. Hal aneh melihat orang-orang pintar, termasuk Ahmad Yani yang juga hadir dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR yang mendudukkan SARA dalam koridor berbeda.

      Kalangan elit-tokoh agama seakan terjebak dalam kebingungan hanya dalam memahami masalah sederhana. SARA sebagai fakta, dan fakta harus dibuka selebar-lebarnya agar tidak ada pembohongan publik tentang identitas calon pemimpin. Elit-tokoh agama ‘mengurung’ paradigma agama tanpa logika, bahkan bertabrakan dengan nilai-nilai agama itu sendiri.

      Dalam Al Qur’an dijelaskan, bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya manusia saling mengenal, dan yang terbaik di antara manusia adalah yang paling bertakwa. Paradigma yang terbangun di kalangan agama, dalam konteks pilkada, perbedaan suku bangsa (SARA) adalah fakta dan kebenaran, maka harus dijadikan pegangan dan wajib disampaikan. Mereka abai maksud dari konteks ayat bahwa Tuhan menciptakan perbedaan sebagai keniscayaan, namun tujuan akhirnya adalah toleransi dan menjadikannya spirit untuk berkompetisi menjadi yang terbaik.

     Sebagaimana kecenderungan ego manusia untuk lebih suka berinteraksi dengan orang yang memiliki kedekatan emosional berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan, itu adalah fakta berdasarkan naluri. Tapi bukan berarti sebagai pijakan, melainkan untuk ‘diperangi,’ setidaknya dikurangi, sebab Tuhan juga memerintahkan untuk menghargai orang berdasarkan kualitas takwa sebagai kriteria universal.

       Ridwan Saidi sebagai Betawi dan muslim adalah fakta, namun ketika beliau melihat Jokowi-Ahok lebih memenuhi kriteria kepemimpinan di atas nilai-nilai Islam yang universal, maka konsekuensinya, etnis dan agama harus dikesampingkan. Masalah jadi lebih mudah dicerna logika karena sinkron antara ajaran agama dengan logika dan realita.

      Pandangan Rhoma bisa menjadi barometer pandangan para elit-tokoh agama (ulama) dalam memandang SARA yang mengundang ‘dilema internal-batin’ karena tabrakan logika dan tumpang tindih paradigma. Rhoma menyampaikan, bahwa kriteria kepemimpinan sesuai teladan Nabi adalah STAF, shidiq (benar), tabligh (menyampaikan), amanah (terpercaya) dan fathanah (cerdas).

      Seharusnya ini lebih baik dan lebih logis, karena keempat kriteria ini lebih bersifat umum (universal), yang bisa diterjemahkan dalam agama manapun sebagai integritas, komunikatif-diplomatis, kredibilitas dan intelektualitas.  

      Tabrakan logika terjadi ketika Rhoma mengungkapkan bahwa dalam hal hubungan sosial, Bang Haji sangat toleran dengan non muslim, namun dalam hal kepemimpinan, ada kriteria pengecualian. Padahal di sisi lain diyakini pula bahwa ajaran Islam berlaku secara umum, tak ada pemisahan antara agama dan negara. Logika yang aneh dan membingungkan. Akhirnya tertangkap kesan kuat bahwa dalil-dalil agama hanya digunakan untuk kepentingan yang menguntungkan.

     Konsistensi yang hilang akan selalu menimbulkan kebingungan, yang ketika terucap dari figur seorang tokoh (ulama), maka umat yang akhirnya menjadi korban. Akan lebih terhormat bagi seorang Karto Suwirjo yang bertarung dengan Bung Karno karena perbedaan ideologi yang diyakini masing-masing, bukan atas kepentingan sesaat dan sempit. Jika tak setuju dengan begara republik-demokrasi Pancasila dan lebih meyakini negara Islam sebagai kebenaran, itu lebih bermartabat daripada mencampradukkan keduanya tanpa alasan yang logis-ideologis.

     Kembali ke ILC, perdebatan antara pemikiran tokoh agama dan nasionalis memanas ketika aktivis Ratna Sarumpaet sempat mengkritisi fenomena para koruptor yang mayoritas  didominasi kaum muslim. Itu menjadi bukti, bahwa agama bukan jaminan untuk berbuat baik dan benar, melainkan lebih kepada perilaku manusianya.

     Namun alih-alih membuka logika dan kesadaran kelompok agama, justru perempuan yang juga seniman ini malah dituduh ‘menyimpang’ dan diminta istighfar. Terlihat jelas ada komunikasi yang nggak nyambung dari kalangan ulama sehingga Ratna pun enggan menanggapi lebih lanjut.

      Entah kita yang terlalu dangkal untuk memahami agama ini, atau memang kalangan elit agama yang enggan ‘membuka diri,’ yang jelas semua hanya soal tafsir fiqh agama. Setidaknya itu yang diungkapkan oleh cendekiawan muslim Azyumardi Azra yang turut hadir sebagai nara sumber. Tentu saja pandangan beliau ‘dikeroyok’ oleh mayoritas kubu “pro SARA,” dan lebih baik tak diperpanjang, karena akan sia-sia belaka ketika kita berhadapan dengan orang yang sudah merasa paling benar dan enggan membuka sedikit celah kebenaran dari ‘kaca mata’ tafsir lain, dalam beragama, bernegara maupun berlogika.

     Yang pasti, penyampaian sederhana Ridwan Saidi tentang isu SARA di pilkada DKI dengan lebih mendukung Jokowi, sedikit memberi pencerahan berarti. Beliau menilai isu SARA isu sara tak menghalangi kemenangan Jokowi. Apalagi beliau meyakini pula bahwa Jokowi-Ahok bakal memenangi pilkada DKI putaran kedua September mendatang dengan mematok angka 63,5%. Di ILC itu pula sempat meminta kepada Jokowi agar menjaga kelestarian budaya betawi, jika memenangi pilkada DKI.

Salam...
El Jeffry

sumber photo: http://panel.mustangcorps.com

Pilkada Merdeka Dari Penjara Agama


1344971980764346307
Bebaskan Pilkada Dari Penjara Agama. (sumber photo: http://foto.detik.com/readfoto/2012/08/06)

     Hembusan isu SARA masih saja memanas menjelang ‘duel putaran dua’ Pilkada DKI. Bisa dimaklumi sebenarnya, sebab meskipun coba untuk diredam, ia tak akan bisa padam. Hal ini sekaligus bisa sebagai pembelajaran, apalagi di iklim demokrasi yang menjamin kebebasan pemikiran dan berpendapat. Isu SARA akan terus mengalir, karena ia bagian dari proses sejarah yang lebih baik ‘dimuntahkan’ daripada ‘ditahan-tahan’ dan menjadi bom waktu.

     Bangsa ini sedang mencari bentuk. Kita percaya, pilkada DKI dengan benturan isu SARA merupakan ujian besar, sekaligus pembelajaran. Yang namanya ujian, bisa lulus, bisa gagal. Tapi meski gagal, kita masih tetap bisa mengulang. Itulah makna belajar. Bangsa belajar demokrasi, belajar beragama, belajar bernegara. Bila saatnya tiba, pasti semua akan ketemu pada akhirnya.

    Dari perdebatan panjang di berbagai media akan isu SARA di pilkada DKI kali ini justru semakin menunjukkan potret jelas. Terlihat ‘wajah-wajah asli’ para ulama sebagai pertarungan antara ‘kedangkalan’ pemahaman agama dan politisasi agama dengan perjuangan agama sebagai dasar nilai-nilai universal merdeka dari penjara ‘lafazh-lafazh tekstual’ agama. Terlihatlah siapa sebenarnya yang paham agama, siapa yang hanya ‘sok paham,’ yang mencoba memahami, atau yang paham tapi hanya ‘numpang lewat’ untuk cari kepentingan dunia.

    Sayangnya, tanpa disadari, sebagian dari ulama diperalat oleh kalangan ulama yang berpolitik. Yang menjadi sumber sebenarnya adalah elit-elit partai Islam, yaitu mereka yang menggunakan ideologi Islam dalam berpolitik untuk kendaraan meraih kekuasaan. Simbiosis komensalis antara yang memperalat dan yang diperalat inilah yang menjadi sentral permasalahan pilkada, dan lebih luas, sumber kegagalan bangsa ini dalam mentransformasikan nilai-nilai agama dalam negara.

    Dalam Islam, dikenal ada ‘oknum’ agama, kalangan ulama yang yang menjadikan ‘jubah keulamaannya’ untuk kepentingan dunia. Ulama su’ (ulama jahat) akan selalu ada sepanjang sejarah peradaban Islam, di setiap bangsa, tak terkecuali Indonesia. Kejahatan ulama lebih berbahaya daripada kejahatan penjahat sebenarnya. Seorang ulama yang mencuri bisa menimbulkan dampak ribuan kali lipat dari seorang awam yang mencuri.

 Tergerus dan tererosinya nilai-nilai otentik agama Islam sebagai agama universal-rahmatan lil’alamin, tak terlepas dari andil ulama su’ ini. Apa jadinya jika seorang ulama dengan ilmu Al Qur’an dan bertitel haji, ternyata melakukan kejahatan korupsi? Dalam budaya paternalistik (dan umat Islam juga tak bisa lepas dari paternalistik-keteladanan), maka korupsi yang dilakukan seorang figur ulama, akan menjadi pembenaran bagi umat, bahwa korupsi adalah hal yang wajar, buktinya ulama saja masih bisa korupsi, apalagi awam, maklum kan?

     Masih banyaknya kalangan tokoh agama, yang oleh umat dipandang sebagai sosok ulama ‘memperkeruh suasana’ pilkada dengan pembenaran SARA. Ini menjadi bukti nyata, bahwa keberagamaan (Islam) generasi ini berada pada titik terendah dibandingkan uama generasi 45. Tak salah bila beberapa pengamat melihatnya sebagai ‘kemunduran demokrasi.’ Aneh tapi nyata, tapi begitulah realitanya.

    Fenomena paradoks dan kontra produksi ilmu agama ini bukan hanya ‘menyerang’ pada Rhoma, tapi hampir sebagian besar umat yang beragama. Pendakian ritual-ketuhanan berbanding terbalik  dengan pendakian nilai-nilai sosial-kemanusiaan. Kita tak perlu heran jika melihat seseorang yang semula kita kenal begitu moderat dan toleran ketika masih awam dari ilmu agama, tapi tiba-tiba berubah menjadi radikal dan ego-parsial ketika mengenal agama lebih dekat.

    Nampaknya ada ‘kekeliruan transformasi’ nilai-nilai agama dalam grafik menurun secara konsisten terutama sejak Indonesia merdeka. Kesenjangan yang curam antara kesalehan  atribut-ritual-individual dengan kesalehan esensi-spiritual-sosial menjadi contoh nyata. Bangunan agama secara material mengalami kenaikan tajam dengan bertebarannya fasilitas ibadah dan kuota haji yang terus melonjak, namun di sisi lain angka kemiskinan, persaudaraan dan kejahatan meningkat pula dengan grafik yang lebih tajam.

    Semakin seseorang berilmu, seharusnya semakin memberi efek positif  bagi lingkungan sosial. Semakin lekat dengan nilai-nilai ketuhanan, semakin pula lekat dengan nilai-nilai kemanusiaan. Jika sebelum mendalami agama cenderung egois dan memandang dunia dari kaca mata sempit golongan tertentu, maka setelah mendalami agama seharusnya egoisme terkikis dan melihat lebih luas dunia dengan lepas dari golongan tertentu. Jika yang terjadi sebaliknya, maka perlu ‘koreksi total’ cara memahami ilmu sebelum berakibat fatal.

   Kontroversi SARA dalam  pilkada DKI, sebenarnya hanya berkutat pada satu ayat Al Qur’an surat Annisa: 144,  ” Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai wali (pemimpin-pemimpin)mu dengan meninggalkan orang-orang mukmin (beriman)...”

    Penafsiran inilah yang menjadi sumber kontroversi. Sementara mungkin kita lupa, bahwa dalam Al Qur’an, ada lebih dari 6.000 ayat, yang tiba-tiba seakan hilang dan tidak tersentuh wacana. Padahal Al Qur’an sebagai kitab suci yang diyakini sempurna dan sebagai mukjizat karena salah satu alasannya adalah seluruh ayatnya sinkron, alias tidak saling bertentangan.

    Satu contoh saja, dalam konteks Pilkada, coba dampingkan dengan satu ayat pendek yang masyhur di surat Al Kafirun ayat 7, “lakum dinukum waliyadin.” (bagiku agamaku, bagimu agamamu). Sederhanakan saja, bagaimana jika kita memilih pemimpin bukan muslim, Ahok, apakah perihal menjalankan agama saling terganggu? Lebih mudahnya, lihatlah rekam jejaknya, apakah Ahok telah menunjukkan dalam memimpin di tempat asalnya, telah melanggar kebebasan agama orang Islam?

    Lalu apa yang disebut kafir dan mukmin? (di surat Annisa malah bukan disebut muslim). Jadi syaratnya buka sekadar muslim (orang Islam), tetapi mukmin (orang beriman)? Karena syaratnya mukmin, maka di sini lebih ditekankan kepada perilakunya, bukan simbol agamanya. Bukankah sudah terlalu banyak pemimpin di negeri ini yang muslim, tapi bukan mukmin? Bisakah kita katakan bahwa penduduk negeri ini sudah beriman?

    Andai negeri ini sudah beriman, tentu sudah diturunkan keberkahan dari langit, sudah menjadi negara makmur berkeadilan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Melihat sumber alam yang melimpah, seharusnya tiada kemiskinan. Negeri beriman mustahil angka korupsinya sedemikian tinggi. Kejahatan, penindasan, pengkhianatan amanat, kolusi (suap), prostitusi, narkoba, dan lain-lain carut-marut problem bangsa yang mencapai pada tahapan krisis multi dimensional.

    Negeri ini munafik. Dan munafik itu tidak beriman, meskipun secara syari’at muslim. Sudah tujuh dekade NKRI dipimpin oleh presiden muslim. Gubernur, bupati, walikota, camat, hingga kepala desa, mayoritas muslim. Para birokrat, panglima, menteri, politisi, dan seluruh pejabat di berbagai lemabaga dan instansi, hampir semuanya muslim. Apa hasilnya? Sudahkan negeri ini sesuai dengan cita-cita proklamasi sebagai negara merdeka? Tidakkah kita terlalu bosan mendengar berita para pemimpin yang berkhianat setelah dititipi amanat?

  Kepandiran massal-nasional beragama inilah yang menjadi sumber kepandiran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Orang-orang beilmu agama tinggi (ulama) tak jarang justru menjadi pioner dalam ‘prestasi korupsi.’ Berapa banyak nama nabi besar Muhammad saw masih tersemat pada nama-nama koruptor tanpa rasa bersalah sedikitpun. Muhammad Nazaruddin dan Muhammad El Idris adalah salah satu contohnya. Tidakkah itu lebih dahsyat sebagai penistaan agama? Bagaimana nama Muhammad yang mulia bisa ‘dengan bangga’ dipakai oleh penjahat negara?

   Ulama-ulama su’ telah menjual nama agama untuk dunia. Itulah realita. Namun kita seakan buta dan menutup mata. Rhoma, atau siapa saja para elit partai Islam yang mengatasnamakan Islam untuk ‘rebutan’ simpati demi kekuasaan dalam pilkada DKI, mereka memang merasa yakin telah benar. Itu karena mereka, para elit agam dan negara, ulama dan politisi partai Islam, tak ‘turun ke bawah menginjak tanah’ untuk merasakan betapa sulitnya menjalani hidup serba susah.

Mereka tak pernah mengalami perut yang melilit menahan lapar karena sulitnya mencari uang sekadar untuk membeli secangkir beras. Mereka tak pernah merasakan deritanya tubuh sekarat karena tak punya biaya untuk berobat. Mereka hanya duduk di kursi empuk berkendaraan mewah makan lezat dengan pacel bertumpuk kala lebaran tiba, sambil asyik berdebat di gedung wakil rakyat atau berceramah di ruang gedung ber-AC dengan amplop tebal dan royalti hasil kontrak iklan. Bagaimana mereka bisa merasa bahwa agama tak bisa menolong hanya dengan retorika dan wacana kitab suci semata?

    Mereka tak memahami bahwa di negeri ini sebenarnya tiada kemiskinan, tapi pemiskinan terorganisir, kezaliman-ketidakadilan para pemimpin yang berkuasa.  Dan para pemimpin itu muslim, tapi tidak nampak keimanannya. Mereka lupa pada satu pesan agama, “Kefakiran (kemiskinan) mendekati kekufuran.” Perampasan hak rakyat karena ketidakadilan menciptakan kemiskinan, terjadilah “pemiskinan.” Ketika rakyat “fakir” (miskin) menjadi kafir (tak percaya simbol-simbol agama), sesungguhnya yang paling bertanggung jawab adalah pemimpin sebagai sumber penyebabnya.

   Mukmin, kafir, muslim, non muslim, tak akan berarti apa-apa bagi umat-bangsa ini sebelum semua mencoba memahami dengan jenih, hati nurani, sumber utama penentu baik-buruk dan benar-sesatnya agama. Agama Islam adalah agama akhlak, bukan sekadar dalil-dalil ayat. Akhlak rusak, agama rusak, negara rusak. Sesungguhnya agama ini tak terlalu sulit untuk dipahami, karena Allah sendiri yang menjamin, bahwa Al Qur’an telah dimudahkan, bukan eksklusif untuk orang-orang pintar, para ulama.

     Dan tak ada jaminan bahwa semakin tinggi ilmu agama sesorang akan lebih dekat pada kebenaran, bahkan bisa jadi akan jauh lebih jauh, jika terlepas dari hati nurani. Sekiranya ulama di negeri ini telah relatif benar, tentu umat juga benar, dan konsekuensinya, negara juga mestinya benar. Semoga Pilkada DKI bisa memberi pelajaran berharga bagi kita semua untuk merdeka dari penjara agama hanya karena kekeliruan pemahaman belaka. Belajar meletakkan agama dan negara pada posisi yang benar, bukan menjadikan agama sebagai alat mencari kekuasaan dunia, agar tidak menjadi petaka dalam negara.

Salam...
El Jeffry