Monday, August 13, 2012

Refleksi Proklamasi Dan Idul Fitri


    Dua hal berbeda, tapi sesungguhnya proklamasi dan Idul Fitri memiliki dasar falsafah sama. Proklamasi melihat dengan kaca mata negara, Idul Fitri melihat dengan kaca mata agama. Proklamasi dan Idul fitri adalah kelahiran kembali, simbol kemerdekaan, hari kemenangan. Indonesia, memang bukan negara agama, tapi negara yang beragama. Seperti pesan lagu kebangsaan, Indonesia Raya terbangun dari jiwa dan raga. Negara sebagai jasadnya, agama sebagai nyawanya.

    Ironisnya, menjelang usia 67 tahun NKRI merdeka, dan 14 abad agama Islam nusantara, potret buram umat-bangsa dan negara masih terlihat jelas di depan mata. Tanah surga nusantara, zamrud khatulistiwa, negeri gemah ripah loh jinawi, tata titi tenterem kerta raharja, dengan sumber daya kekayaan alam melimpah, pemandangan yang kontras setiap menjelang Idul Fitri dan HUT proklamasi.

    Idul fitri menampakkan wajah asli umat bangsa ini. Realita kemiskinan yang kadang oleh pemerintah hendak disembunyikan, semua menjadi jelas terlihat. Antrean masyarakat berebut zakat yang kerap membawa korban nyawa menjadi salah satu potret buram dalam siklus tahunan. Kemenangan pun layak dipertanyakan. Siapa yang menang, siapa yang kalah, sesungguhnya bisa terbaca, andai kita tidak enggan melakukan refleksi.

    Memang banyak faktor yang turut mempengaruhi kejadian ini. Selain kesenjangan yang menganga antara si miskin dan si kaya, rakyat jelata dan para pengusaha, pemahaman agama pun menjadi sumber dari segalanya. Idul Fitri setidaknya memperlihatkan potret masyarakat yang tergerus pola hedonisme dan keserakahan, bercampur aduk antara kepedulian sosial, ritual spiritual dan unjuk status sosial.

   Di satu sisi, syahwat pamer si kaya telah meminggirkan ajaran agama, bahwa zakat adalah kewajiban. Si kaya merasa dengan mengumpulkan banyak orang lebih afdol untuk memperlihatkan kedermaawanan. Padahal sudah ada peraturan dari pemerintah dan himbauan dan agar zakat disalurkan lewat badan amil zakat yang ada.

  Dalam hal ini kadang muzakki (orang yang berzakat) tidak sepenuhnya salah. Ada ketidakpercayaan terhadap lembaga, khususnya pemerintah. Terlebih sudah bukan rahasia lagi, gurita korupsi telah menjalar di semua lini, tak terkecuali lembaga dan instansi keagamaan.

    Di sisi lain, kadang dari mustahiq (penerima zakat) juga ikut andil memperparah keadaan. Juga sudah menjadi hal yang lumrah, tak berbeda dengan penyaluran subsidi raskin atau BLT yang seringkali terjadi penyalahgunaan. Tak jarang orang yang seharusnya tidak miskin berebut bagian. Keserakahan telah mengalahkan harga diri dan mengabaikan hak-hak orang. Akhirnya orang yang berhak justru tersingkir, keadilan pun menjadi sumir, ajaran suci agama, gagal terealisir.

    Idul fitri dan proklamasi, renaissance NKRI untuk lahir kembali, untuk sementara ini suka tidak suka masih sebatas mimpi dan obsesi. Falsafah puasa seharusnya mendidik jiwa untuk terkendali dengan menahan diri, menjauhi perkara-perkara duniawi untuk lebih mendekat kepada Yang Maha Suci. Kontradiksi dengan meningkatnya konsumtivisme. Belanja, berfoya-foya, hura-hura, sudah menjadi siklus tahunan.

   Alhasil, stabilitas ekonomi kerap terganggu. Inflasi membubung tinggi, kriminalitas meningkat, pencurian, perampokan, penipuan, semua demi menyambut lebaran, Idul Fitri. Puasa sebulan berlapar-dahaga seakan sia-sia. Setan-setan yang konon dibelenggu justru semakin bebas ketimbang bulan-bulan biasa.

    Tradisi mudik tak kurang berkontribusi menyuguhkan tragedi transportasi. Lonjakan harga tiket tak terkendali, maraknya percaloan dan kecelakaan di jalan raya, semakin menambah daftar ironi Idul Fitri. Mannfaat yang didapat dari sedikit distribusi ekonomi, tak sebanding dengan mudharat yang mencuat dibanyak sendi.

     Proklamasi tak kurang menyisakan PR maha berat. Potret buram-muram yang tak kalah memprihatinkan. Merdeka dari kebodohan dan pembodohan, merdeka dari kemiskinan dan pemiskinan, merdeka dari kebohongan dan pembohongan. Perikemanusiaan dan perikeadilan dalam kesejahteraan berkeadaban masih jauh dari impian. Tiga kejahatan luar biasa, narkoba, korupsi dan terorisme  masih menjadi monster menakutkan.

    Apa yang terjadi dengan potret kekinian umat bangsa ini, tetap menjadi bahan penting untuk kita semua berintrospeksi. Ada yang salah dalam kita memahami dua peristiwa penting beberapa hari lagi. Proklamasi kemerdekaan RI ke-67 pada 17 Agustus 2012, yang kebetulan berdekatan dengan hari raya Idul Fitri 1433 pada 19 Agustus 2012.

    Indonesia, sebagai kesatuan umat bangsa beragama dan bernegara, jiwa dan raga, sejatinya masih jauh dari nilai-nilai Idul Fitri dan proklamasi. Umat-bangsa-negara ini masih butuh belajar lebih keras untuk memahami makna hari merdeka, hari kemenangan dan hari pembebasan.  Semoga kali ini kita berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jika masih gagal juga, terpaksa harus mengulang lagi di siklus berikutnya, atau entah kapan lagi selama masih ada waktu dan usia tersisa.

Salam...
El Jeffry



Pilkada DKI Dan Partai “Banal Abal-Abal”


        Riuh rendah pilkada DKI akan sia-sia jika anak bangsa ini gagal memetik buah hikmah dari ruh demokrasi. Pilkada DKI yang ‘nyeleneh’ dari ‘rumus baku’ kalkulasi suara partai politik sebenarnya sudah dipertontonkan setidaknya 5 tahun yang lalu. Ketika itu Adang-Dani yang hanya didukung oleh PKS, meskipun kalah namun mampu memberikan ‘perlawanan sengit’ dengan 40% suara. Padahal seterunya, Foke-Prijatno didukung oleh koalisi 19 parpol.

      Putaran pertama pilkada DKI 11 Juli 2012 yang menyajikan fenomena yang hampir sama. Jokowi-Ahok yang hanya didukung oleh PDI-P dan Gerindra secara spektakuler mendulang 42% suara. Sementara PKS secara spektakuler pula hanya mampu mengais 11% suara, sangat kontradiktif dengan prestasi Pilkada 2007. Fenomena ini semakin menguatkan, bahwa suara partai tidak berbanding lurus dengan suara rakyat (warga ibukota). Apapun alasannya, macet totalnya mesin politik menjadi isyarat tamparan pedas bagi partai politik, bahwa rakyat lebih percaya kepada figur dari pada partai.

     Bahkan berdasarkan beberapa lembaga survei, pemilu 2014, tidak mustahil bakal menjadi momentum buruk bagi partai-partai Islam untuk berjama’ah masuk kuburan. (pilihan-pks-dan-pertaruhan-parpol-islam). Kalau mau bicara jujur, hal yang sama berlaku bagi seluruh parpol secara umum. Bahwa sebenarnya mereka semua telah masuk kuburan dan menjadi ‘jamaah ahli kubur,’ ketika tak dalam kerangka praksis mengejawantahkan sebenar-benar ‘fondasi filosofi Pancasila & haluan Konstitusi UUD 1945’ bagi fokus aras ‘res-publica’ kepentingan umum rakyat.

   Partai politik telah lama kehilangan jati diri nilai-nilai otentik partai sebagai alat politik perjuangan ketatanegaraan. Yang terjadi, pengkhianatan Amanat Penderitaan Rakyat sebagai suara Tuhan yang universal. Elit-elit partai, yang berkoalisi dalam pemerintahan maupun yang beroposisi, semua telah ‘mati suri’ etika dan nurani. Hanya berideologi kepentingan sempit-partikular dan berjangka pendek, berkendaraan politik hanya dalam kerangka ‘kursi kekuasaan.’

     Demokrasi penuh sesak dengan parade partai banal abal-abal bercorak primitif-primordial imitasi, tinggal segelintir saja yang masih konsisten dengan nilai-nilai keadaban dan otentik, yang sayangnya justru miskin suara dan akhirnya tersingkir dari arena. Sutrisno Bachir pernah berkata, “Masuk partai sama saja masuk pusaran ‘kegelapan’ jahiliyah. Keluar dari partai seperti keluar dari kegelapan kepada cahaya (minadzzulumat ilannur)”.

       Tak urung Gus Dur pernah menyindir, bahwa kelas politikus kita adalah kelas banal abal-abal -instingtif, “Kelas Anak TK” yang tak ‘dewasa’, apalagi ‘tua.’ Perpolitikan negeri ini sejauh menjelang 67 tahun merdeka, semakin krisis partai pejuang berkeadaban publik. Nyaris tak tampak lagi partai para pandhita-sarjana sujana-berjiwa nabi yang melayani publik dengan penuh cinta kasih, ‘memberi pada kehidupan bukan mengambil dari kehidupan’, sasmita-bersukma kerakyatan, berkesadaran Ampera dan berjiwa waskita-bijaksana.

        Realitas sosiohistoris bangsa zamrud khatulistiwa ini begitu memprihatinkan, kalau tidak dikatakan mengerikan. Generasi pejuang terputus di tengah zaman yang tengah berjuang. Bung Karno pergi tanpa generasi pelanjut, Gus Dur dan Cak Nur pergi tanpa generasi pelanjut. Kini, bangsa  berfilosofi agung Pancasiladan berkonstitusi agung UUD 1945 gundah gulana, linglung dan bingung, tanpa nahkoda bervisi universal otentik, berkomitmen kebangsaan sejati, berintegritas ‘berdarah-darah’ berjuang untuk tegaknya daulat kepentingan umum umat-rakyat.

         Meminjam kalimat penya’ir Cairil Anwar, negara hilang bentuk, remuk. Kita anak bangsa seakan mengembara di negeri asing, namun kita tak bisa berpaling. Negara tanpa ‘masyarakat warga sejati’ yang berkeunggulan kempetitif peradaban, patriot bangsa, matang SDM demokrasi dengan civic culture madani berkeadaban. 

      Ibu pertiwi sedang bersusah hati, air matanya berlinang. Bangsa ini semakin minim cendekiawan pandita-sarjana sujana yang eling-mindfull-tercerahkan dan mencerahkan, minim politikus nurani yang memberdayakan eksistensi kemandirian publik pada ranah-ranah kehidupan khas.

     Kita membutuhkan komunitas pejuang dan “nabi-nabi sosial” seperti Romo Mangunwijaya, Romo Sandyawan, Kelompok Akar dan Sayap, Bambang Ismawan, Gus Dur dengan Fordem dan kaum Gus Durian-nya, Cak Nur, entitas Buddha Zsuci, OI-nya Iwan Fals, Slankers’-nya Slank, Masyarakat UKM, Pusat Studi Pancasila Gajahmada, Komunitas Lima Gunung, Komunitas Ekonomi ‘Syariah’ Kerakyatan, Perhimpunan Pedagang Kaki Lima Indonesia.

       Kita merindukan politikus dan politisi pembangun akhlak peradaban yang menggulirkan gerakan ‘transformasi sosial holistik’ yang berpegang pada ideologi ‘sosialisme keadilan universal’ khas bagi bangsanya masing-masing seperti Bung Karno, Imam Khomeini, Nelson Mandela, Lech Walensa, Putin, Morales, Chaves, Pemimpin India-Cina-Vietnam-Jepang-Korea Selatan dan masih banyak lagi dalam catatan sejarah perjuangan bangsa-bangsa besar. 

      Pijar-pijar lilin kecil yang mereka nyalakan bagi bangsa,masih menjadi secercah harapan akan adanya masa depan Indonesia. Semoga modal mahkota kesadaran Rumah Republik Indonesia dan tungku api kebangsaan dari mereka makin membesar dan membesar, hingga mampu membebaskan bangsa Nusantara Indonesia ini dari penindasan penjajah baru ‘Kaum Nekolim-Kekaisaran Korporatokrasi Global-Lokal’ yang daya rusak peradabannya ribuan kali lipat dari penjajah Belanda. Seperti dinubuahkan Bung Karno, “Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.” 

     Semoga mayoritas anak bangsa ini mulai siuman dari tidur panjangnya diselimuti penistaan ‘kegelapan sistemik-kesadaran rendah banal magis’, bertransformasi kepada kesadaran transendensi-sintesa-konsolidasi adonan kebangsaan sejati, kritis-emansipatoris, transformatif dan kesadaran pembebasan untuk hijrah dari dominasi penjajahan Kekaisaran Korporatokrasi Global-Lokal ‘Homo Homini Lupus yang tak berperikeadilan dan tak berperikemanusiaan.

     Pilkada DKI dengan fenomena kepemimpinan bhinneka-otentik semoga menjadi momentum bagi anka bangsa untuk menggugat partai banal abal-abal. Menjelang pemilu 2014, memang masih belum terlihat ‘partai nabi-nabi’, kelompok pejuang sosial, hizbullah, ‘kubu-kelompok’ Allah yang sebenar-benarnya memperjuangkan amanat langit untuk menjadi khalifah bumi.

       Ketika ruang demokrasi kian terbuka, suara Tuhan telah didelegasikan dalam suara rakyat lewat pemilihan Luber-Jurdil, vox populi-vox dei, nasib bangsa ini tergantung dari kesadaran pilihan manusia Indonesia. Tuhan tak akan mengubah nasib suatu kaum, sampai kaum itu mengubah nasibnya sendiri.

   Figur pemimpin berintegritas-spiritualitas berkerakyatan berketeladanan yang dicontohkan Jokowi dan Ahok semestinya menginspirasi. Bahwa partai banal abal-abal yang tidak berjalan sejajar dengan kepentingan publik sudah selayaknya dikuburkan.

      Sebaliknya, partai yang sejajar, searah dan sebangun dengan figur itu, berbasis ideologi ampera, berfilosofi Pancasila dan berkonstitusi UUD 45, ‘partai nabi-nabi’ sejati, yang berdarah-darah memperjuangkan rakyat, mestinya mendapat tempat untuk menjadi pilar utama kehidupan bertata negara dan bertata bangsa.

Salam...
El Jeffry

Petisi, Polisi, Politisi Dan Politisasi


    Hukum dan politik di negeri ini semakin pelik, penuh intrik hingga berbuah konflik. Udara hukum semakin vakum. Arah poltik membolak-balik. Akumulasi penyakit kronis di tubuh lembaga hukum berujung serangan ‘disfungsi ereksi.’ Penegakan hukum gagal fungsi. Polisi sebagai prajurit di garda terdepan alat penegakan hukum, kini malah sedang kisruh bersengketa dengan prajurit anti korupsi KPK, yang juga alat penegak hukum. Semua gara-gara jerat muslihat “setan korupsi.”

     Setan memang keterlaluan. Tak cukup menjebak manusia ke dalam kesesatan, pintar pula ia mengadu domba. Jeruk diadu sesama jeruk, drama sengketa antar makhluk. Sama-sama spesies melata, cicak bertarung dengan buaya. KPK tak beretika, atau polisi memang terlalu egois dan sok jumawa. Hukum oleng kiri kanan, tak tegak secara semesinya, ‘disfungsi ereksi,’ para koruptor pun tertawa gembira.

    Kisruh simulator SIM antara Polri dan KPK tak kunjung reda. Mungkin semua benar, mungkin semua salah, mungkin semua tak beretika. Sayangnya rakyat lebih percaya KPK. Petisi menjadi solusi ketika segala upaya membentur tembok baja. Usman Hamid, penggalang aksi petisi berkata, “Dukung KPK dan serahkan kasus SIM ke KPK.”

    Sejumlah tokoh masyarakat pun telah bergabung. Benny Susetyo, Bambang Widodo Umar, Anita Wahid, Zumrotin K Susilo, Fadjroel Rachman, Teten Masduki, T. Mulya Lubis, Asep Rahmat Fajar, Abdul Rahman Saleh, Chairul Imam, ahli hukum Yenti Garnasih, Effendi Gazali, Sri Palupi, Radar Panca Dahana, dan Donal Fariz. Sebelumnya, ketika kisruh KPK dengan DPR mengenai anggaran gedung, di awal Juli Rendi Ahmad telah menggagas  petisi petisi online cairkan dana pembangunan gedung KPK.

   Bisakah ia menjadi solusi? Mungkin saja petisi tak berarti dan bukan solusi. Tapi petisi memberi bukti bahwa ada yang “tak beres” di negeri ini. Hukum dan politik gagal fungsi. Aktor-aktor di ranah hukum dan panggung politik semakin hari semakin menunjukkan gejala “disfungsi dan malfungsi.” Bukan hanya “gagal guna,” namun lama-lama menjadi “salah guna.” Gagal guna bisa dibenahi dan diperbaiki, namun salah guna adalah petaka.

   Hukum dan politik, polisi dan politisi, terlalu jauh menyimpang dari tugas suci. Polisi sejatinya adalah pelindung, pengayom, penegak keadilan yang berjalan di atas hukum, tapi prakteknya cenderung menjadi perusak dan penghancur keadilan atas nama hukum. Itulah oknum. Tapi oknum bukan lagi sebagai oknum bila oknum lebih dominan dari yang bukan oknum. Polisi baik, polisi jahat. Terkepung polisi jahat, polisi baik hanya gigit jari, karena jumlahnya hanya terhitung jari.

   Politisi sejati semakin surut di negeri ini. Politisi baik terhimpit politisi jahat. Politisi jahat terlalu kuat. Ruh politik sekarat, jika terlambat berobat negara kiamat. Polisi dan politisi, kenapa sulit sekali dititipi amanat? Tak ada yang bisa diperbuat rakyat. Ketika rakyat sudah tak percaya, hanya bisa membuat permohonan, sebuah petisi. Petisi untuk KPK. Korupsi memang mustahil sirna. Tapi petisi lebih baik dari pada putus asa.

    Kenapa polisi dan politisi tak mau mengalah membuka mata? Udara hukum semakin vakum. Ruh politik semakin tercekik. Hukum dan politik membolak-balik di pohon intrik berbuah konflik. Politisi ‘bernyanyi’ lewat jalur diplomatik. Hukum dipolitisi. Namun politik tak dihukumisasi.

   Politik mengintervensi hukum, namun hukum tak sanggup mengintervensi politik. Elit politik terlalu cantik bermanuver. Kekuasaan dan ego partai diuber-uber. Pinter keblinger. Intelektualitas bukan membawa kehidupan keadaban berkualitas, namun semakin menjauhkan nilai-nilai humanitas. Bagaimana gurita korupsi tak semakin kuat membelit negeri ini?

   Korupsi politik membudaya. Polisi dan politisi amnesia pada sebuah kata Yunani, polis, negara-kota. Trias politika tinggal retorika. Legislatif, eksekutif dan yudikatif tanpa sekat-sekatnya.  Negara kehilangan akal sehat. Seperti kata William Pitt The Elder, kekuasaan tak terbatas cenderung merusak pikiran pemiliknya. Korupsi politik merusak bangunan otentik negara-kota. Hukum dan politik lepas dari porosnya. Keadilan dan kesejahteraan rakyat tinggal sisa-sia wacana di media dan rapat terbuka.

   Partai politik dan politik kepartaian lupa pada asal kata, polis, negara-kota. Kini hukum, berita dan kebenaran dipolitisasi. Ruh polis tererosi oleh korupsi politik dan politisasi. KPK mengumumkan korupsi kitab suci, Golkar menuduh kasus Zulkarnaen Djabbar dipolitisasi. KPK menetapkan Emir Moeis sebagai tersangka kasus korupsi PLTU, PDI-P menuduh politisasi. Hartati Murdaya dijadikan tersangka kasus suap Bupati Buol, Demokrat menuding, itu hanya politisasi.

    Hukum dan politik menyusup pula ke ruang agama. Polemik kasus ceramah SARA Rhoma Irama menjadi bukti nyata, hukum agama dipolitisasi dalam pilkada Jakarta. Politisasi menjadi komoditi para politisi. Politisi menjadi komoditi politisasi. Polisi menjadi alat politik dan politisasi. KPK tak berdaya, terjebak di tengah-tengah polisi, politisi dan politisasi. Abraham Samad mungkin putus asa.

    Sedang Amien Rais, tokoh reformis pengusung slogan anti KKN sendiri telah pesimis. Meski Abraham sudah lengkap dengan segala macam jihad mental, spiritual dan hukumnya, kasuskorupsi tak bakal tuntas. Mungkin Amien juga seorang politisi, dan politisi memang sudah putus asa terhadap korupsi, sebagaimana halnya dengan polisi. Maka politisasi menjadi pembenaran korupsi untuk abadi.

   Mungkinkah KPK juga sudah putus asa? Kemarin KPK telah menebar ancaman kepada para koruptor, bahwa beberapa bulan ke depan akan umumkan menteri sebagai tersangka. Tapi hari ini berubah kata, tak akan ada menteri jadi tersangka. Ada apa dengan KPK? Adakah politisi telah mempolitisasi berita KPK, ataukah ini bagian dari strategi gerilya KPK?

   Negara-kota terkurung lemari besi korupsi sistemik-endemik. Negara putus asa, kota putus asa, hukum dan politik ibarat jasad tanpa nyawa. Polisi dan politisi putus asa. Tiada lagi jalan keluarnya. Namun rakyat tak boleh putus asa. Maka petisi menjadi satu-satunya cara tersisa. Negara harus diselamatkan. Optimisme harus dipertahankan, betapapun mustahil bagi logika manusia. Lewat satu contoh peristiwa, sengketa Polri dan KPK.

    Kita menghitung hari, menjelang Idul Fitri dan HUT proklamasi. Mencari formula rahasia pintu pembuka lemari besi misteri korupsi. Sembari menunggu perputaran roda sejarah, sembari kita mencoba memutus rantai generasi korupsi. Jawabannya ada pada sembilan digit kunci kombinasi yang tersusun sempurna, 240.000.000 jiwa manusia Indonesia. Kolaborasi proporsional di atas kaidah raja’-khauf, gerakan dua arah, daya tarik dan daya dorong.

    KPK mengobati, rakyat menjaga diri. KPK memberantas, rakyat mencegah. KPK di depan, rakyat di belakang. Ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani. KPK memimpin di depan memberi teladan, tokoh masyarakat menopang membangun kekuatan, rakyat di belakang andil memberdayakan. Bergerak serentak. Masing-masing jiwa menjaga diri dari keterlibatan korupsi. Kalaupun tak sanggup memberantas seluruh koruptor di negara-kota, setidaknya mengurangi “satu koruptor” dari bumi Indonesia.

Salam...
El Jeffry