Sunday, August 5, 2012

Kisruh Hukum: Gagal Hukum Negara Hukum


Belakangan ini kita tengah disibukkan oleh berbagai persoalan pelik yang ironis dan memprihatinkan. Kisruh hukum dalam kasus simulator SIM antar lembaga penegak hukum KPK versus Polri masih terus memanas tanpa memperlihatkan titik terang. Preseden buruk yang tak bisa dianggap remeh, sebab fenomena ini bukan hal pertama. Daftar panjang kisruh hukum seakan memuncak dan mencapai ambang kritis, ujian terbesar bagi negara hukum yang tengah berjuang menegakkan supremasi hukum, dengan sentral pemberantasan korupsi.

Yang jadi masalah, bukan sengketa hukumnya dan cara penyelesaiannya, karena sudah konsekuensi sebagai negara hukum, sementara sengketa antar manusia juga sudah menjadi ‘hukum alam’ abadi, selalu ada selama dunia masih berputar dan selama manusia saling berinteraksi. Yang menjadi ironi adalah keputusan akhir dari sengketa, perselisihan dan pelanggaran hukum, justru semakin jauh dari esensi tujuan hukum itu sendiri.

Kita sebagai negara hukum seakan terjebak dalam permainan opera sabun colek. Bangsa ini terlihat seperti sekelompok anjing berebut tulang sementara dagingnya justru terabaikan. Hukum hanyalah alat untuk menegakkan keadilan. Realitanya, hukum di negeri ini semakin carut-marut buram-muram, karena hukum justru menjadi alat merobohkan keadilan.

Sudah menjadi berita dan cerita hafalan di luar kepala, pelanggaran hukum lebih didominasi oleh kalangan yang melek hukum. Pelaku kejahatan, termasuk kejahatan luar biasa “korupsi” kelas kakap justru dilakukan oleh mereka yang tahu hukum. Lingkaran sistemik-endemik korupsi telah menjadikan lembaga penegak hukum tak bisa diharapkan lagi sebagai tempat untuk mencari keadilan, membela yang teraniaya dan menghukum para penganiaya.

Kepolisian, kejaksaan, kehakiman, semua tak steril dari infiltrasi dan invasi setan korupsi. Kasus suap yang melibatkan jaksa, hakim dan polisi sudah menjadi rutinitas sehari-hari di negeri ini. Berbagai upaya diakukan untuk ‘pembersihan’ seakan hanya menampar udara hampa. Para penasihat hukum, kalangan pengacara-advokat tak urung memperparah suasana.

Tak bisa disalahkan jika sebagian dari kita ‘menuding miring’ mayoritas pengacara di negeri ini sebagai ‘kumpulan penjahat’ berkedok hukum. Sudah cukup panjang daftar penjahat negara yang lolos dari jeratan hukum hanya karena ‘kemahiran’ para kuasa hukum membolak-balik pasal-pasal dan ayat-ayat teks hukum dan memenangi perkara di pengadilan. Ditambah lagi dengan penerapan asas “praduga tak bersalah” yang salah kaprah, lengkaplah sudah celah-celah bagi para profesional pekerja hukum menemukan cara untuk membebaskan para penjahat.

Tentu kita, sebagai rakyat awam tak akan bisa bicara banyak tentang hukum, karena betapapun benar posisi kita, jika tak punya dalil, argumen dan alasan valid, mustahil menang bila berperkara. Kita hanya tahu, hukum dibuat untuk keadilan. jika ternayat dalam realita terjadi sebaliknya, tentu ada yang “tidak beres” dari hukum ini. Anehnya, produk hukum sudah begitu menggunung, DPR boleh dikatakan bekerja lebih banyak untuk membuat produk hukum daripada memikirkan bagaimana caranya agar hukum yang ada bisa mencapai tujuan sebenarnya.

Lalu jika hukum yang telah ada gagal menciptakan keadilan bagi mayoritas rakyat, tak bisakah jika dikatakan bahwa negara hukum telah gagal hukum? Apa yang bisa kita perbuat? Pertanyaan abadi anak negeri yang akan tetap menggantung di langit sebelum manusia Indonesia berusaha memahami hakikat dari hukum itu sendiri. Hukum tanpa ruh: wayang tanpa dalang. Bukan hukum yang kurang sempurna, karena hukum yang ada di dunia tak akan pernah sempurna. Kesempurnaan hukum hanya ada pada Sang Hakim, Tuhan, sebaik-baik hakim. Hukum di negeri ini telah kehilangan ‘ruh’-nya.

Men behind the gun. Hukum hanyalah senjata. Baik buruk hasilnya tergantung dari baik buruknya manusia yang mengendalikan senjata. Hukum hanyalah wayang, jasad mati tanpa daya, ruhnya adalah manusia. Sementara manusia sendiri di sisi lain adalah wayang, dan ‘ruh fitrah’-nya yang menentukan baik-buruknya manusia. Jika manusia kehilangan ‘ruh fitrah’-nya yang suci sebagai delegasi ‘ruh’ Tuhan, maka manusia akan terinvasi ‘ruh’ kejahatan setan. Perilaku jahat menggeser budi pekerti-hati nurani, manusia kehilangan etika, norma dan budi pekerti.

Saat inilah ketika ia memainkan wayang hukum, maka hasilnya kontradiktif, kontra indikatif dan kontra produktif dari nilai-nilai fitrah hukum suci versi Tuhan Sang Hakim. Jika ia menjadi hakim, jadilah hakim zalim. Jika ia menjadi jaksa, jadilah jaksa yang bisa disuap, menjual ‘ruh’ hukum demi harta. Jika ia menjadi pengacara, maka jadilah ia pengacara jahat yang menggunakan ilmu hukum untuk membela kejahatan, bukan sebatas membela klien dari pengadilan yang tidak fair.

Manusia di belakang hukum. Aparat penegak hukum dan para pembela pelanggar hukum adalah dalang-dalang di balik wayang teks legal-formal hukum. Tanpa spirit ‘ruh’ suci dan budi pekerti etika nurani, wayang hukum akan menjadi wayang setan. Hukum diperalat untuk pembenaran pelanggaran dan kejahatan. Keadilan yang kita dambakan, ketidakadilan yang kita dapatkan. Siapa bertanggung jawab bila negara terjun bebas menuju jurang kehancuran?

Kisruh simulator, KPK-Polri, tragedi Cicak-Buaya, kasus Hartati Murdaya-suap Bupati Buol, kasus Century, Wisma Atlet, Hambalang, kampanye SARA pilkada DKI, skandal bulutangkis Olimpiade, kasus BLBI, kasus miranda, Korupsi Al Qur’an Depag,  kasus Hari-Bakrie Lumpur Lapindo, dan deretan panjang kasus-kasus lain yang terlalu panjang untuk ditulis, semuanya menjadi patret buram-muram gagal hukum di negeri hukum. Hukum tak pernah mencapai tujuan selama manusia di belakang hukum kehilangan ‘ruh’ hukum. Hukum yang seharusnya selaras dengan kata hikmat-hakim, bijaksana-kebijaksanaan, kini telah berubah menjadi angka-angka pasal dan ayat yang bisa ditukar dengan angka-angka rupiah dan dollar.

Mari sejenak kita berdiam seribu bahasa tanpa bicara hukum dan hukum, merenung sesaat di pertengahan bulan Ramadhan penuh hikmah, menterjemahkan hukum dari Yang Maha Hakim lewat ajaran agama yang benar. Ada sebuah ibrah 3000 tahun silam dari seorang raja besar sekaligus seorang nabi, Sulaiman As. Alkisah, suatu hari datang dua orang wanita bersengketa hendak berhukum atas sebuah perkara perebutan hak atas bayi. Sengketa dimulai ketika salah satu dari kedua bayi hilang dibawa serigala.

Bayi berada di tangan wanita yang tua. Wanita satunya menuduh bayinya telah dicuri dan hendak menuntut untuk dikembalikan. Namun  masing-masing mengklaim bahwa bayi itu adalah anaknya. Nabi Dawud (ayah Sulaiman) memberi putusan hukum bahwa anak ini adalah anak wanita yang tua, karena wanita yang muda yang menuntut tidak memiliki bukti dan saksi bahwa bayi itu sebagi bayinya.

Sulaiman yang melihat pengadilan ini tidak puas dengan keputusan sang ayah. Beliau punya cara untuk menyelesaikan persoalan ini dengan dengan lebih bijaksana. Sulaiman meminta pisau kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya untuk membelah dua tubuh bayi, masing-masing mendapatkan separuh. Wanita yang tua menerima keputusan dengan senang hati, sedang wanita yang muda memilih untuk mencabut tuntutan, merelakan bayinya di ambil oleh lawannya

Akhirnya Sulaiman memutuskan memenangkan wanita yang muda dan memvonis wanita yang tua bersalah telah mencuri dan mempermainkan hukum, dan harus mendapat sanksi hukuman atas kejahatannya. Apa yang menjadi dasar hukum Sulaiman memutus perkara? Jika beliau menghukum berdasarkan keadilan, maka bayi harus di belah dua, atau setidaknya memenangkan wanita yang tua pemegang bayi. Karena pihak penuntut tak punya bukti dan saksi.

Namun, Sulaiman meminggirkan dalil hukum yang dipakai oleh Dawud ayahnya dalam meutus perkara, ketika dirasakan bertentangan dengan nurani-etika. Itulah logika tertinggi, budi pekerti hati sanubari, lebih kuat dari logika tekstual-ilmu pengetahuan isi kepala. Manusia mana yang bernurani jika membiarkan bayinya dibunuh hanya untuk mendapatkan keadilan? Kasih sayang akan mengalahkan segalanya, bahkan ketika harus menjadi korban ketidakadilan hukum. Kebijaksanaan adalah intisari dan pengetahuan, dan hakim adalah puncak dari keadilan.

Kisruh hukum antara Polri dan KPK sebagai salah sati potret penegakan hukum di negeri ini tak akan pernah terjadi jika kita, dan para penegak hukum bisa belajar dari kebijaksanaan Nabi Sulaiman. Jika hukum hanya didasarkan pada dalil-dalil teks belaka tanpa didasari logika tertinggi hati nurani etika, maka hukum berpotensi menjadi alat pembenaran kejahatan dan ketidakadilan. Dan jika ini terus terjadi tanpa bisa dibenai, maka negeri ini akan selalu di isi dengan tragedi kisruh hukum berlarut-larut yang berujung pada gagal hukum di negara hukum.

Salam...
El Jeffry

Duet Parto-Tukul Di Pilpres 2014


    Menyaksikan perkembangan perpolitikan-hukum dan hukum-perpolitikan nasional, lama-lama hanya membuat perut mual. Dibilang dagelan, tidak lucu, akhirnya ingin tertawa pun gagal. Di bilang serius, yang ada hanya opera lelucon yang tiada habisnya, alur cerita tertebak, skenario lama masih saja nampak. Tertawa tidak, menangis tidak. Sudah nasib terjebak dalam di negara kethoprak.  

    Maka sedikit mengusir putus asa, rasanya kita perlu menggagas sebuah ide gila, bagaimana kiranya jika Parto dan Tukul berduet maju dalam pilpres 2014 dan berhasil memimpin negara? Parto sebagai presiden, dan Tukul Arwana sebagai wakilnya. Pasti luar biasa!

   Siapa yang tak kenal Parto? Bicara kapasitas, pelawak satu ini terbilang cukup sukses dalam sebuah acara teve, Opera Van Java. Rasanya pengalaman sebagai dalang mbambung akan banyak berguna jika ia memimpin negara. Indonesia kiranya sudah tak butuh orang pintar untuk menjadi pemimpin. Siapapun yang tampil sebagai pemimpin sudah pasti bukan orang bodoh, tapi nyatanya, untuk sukses memimpin tak bisa mengandalkan hanya dengan pintar.

     Sudah saatnya kita di pimpin oleh orang yang pandai berkelakar. Lelucon yang membuat tertawa terpingkal-pingkal, setidaknya bisa mengusir perut lapar. Itu masih lebih baik daripada kita menyaksikan dagelan yang tak lucu. Sepertinya para elit pemimpin tak punya rasa humor. Semua serba tanggung, lucu tidak, serius tidak. Mau tertawa, hati sesak, mau menangis, tapi ceritanya lucu.

    Jika Parto menjadi presiden, seperti presiden dalang di Opera Van Java, materi cerita sudah tak penting lagi. Kita sudah kadung berada di republik membingungkan. Semua serba salah. Multilematis. Muju salah, mundur salah, diam juga salah. Kebingungan massal-nasional. Rakyat bingung, pemimpin bingung. Lebih baik dijadikan opera dagelan sesuai motto sang presiden Parto. Di sini gunung, di sana gunung, tengah-tengahnya pulau Jawa. Penonton bingung, pemainnya bingung, dalangnya juga bingung, yang penting semua bisa tertawa.

    Kita butuh tertawa, pemimpin butuh tertawa, rakyat butuh tertawa, presiden butuh tertawa, negara butuh tertawa. Kadang dengan tertawa, tiba-tiba tanpa diduga tahu-tahu hilanglah segala problema. Hahaha...! kalau presiden Parto sedang kehabisan ide untuk membuat Indonesia tertawa. Wakil Presiden Tukul Arwana bisa mengambil alih peran utama. Siapa tak kenal Tukul? Wong katro-ndeso yang sukses juga dalam membuat tertawa para selebriti dan orang-orang pintar di acara televisi.

         Kapasitas Tukul telah terbukti. Untuk sukses membuat nyaman dan suasana gembira, tak butuh pintar-pintar amat. Justru keluguan, kepolosan dan kejujurannya mengakui kebodohan, itu lebih dari cukup untuk membuat tamu-tamu dan penonton senang. Manusia lebih suka melihat sesuatu dengan apa adanya. Tanpa terlalu banyak basa-basi, rekayasa dan retorika. Natural, alami, asli, orisinil, otentik. Bukankah kita sudah bosan dengan kepura-puraan?

     Gaya kepemimpinan Tukul dalam memandu acara berhadapan dengan orang-orang pintar layak dijadikan teladan. Dan itulah yang menjadi sumber kekuatan. Kalau memang tidak tahu persoalan, ya tanya saja pada yang lebih tahu. Meski pemimpin acara, jika tamu lebih paham masalah yang dibicarakan, kenapa harus gengsi untuk bertanya. Toh lagi pula ada tim yang membantu di belakng layar. Kalau suasana buntu, buka saja buku panduan, kembali ke laptop! Sederhana, kan?

     Duet Parto-Tukul sebagai presiden RI akan menjadi duet pemimpin negara terlucu di dunia. Itu kan prestasi yang belum pernah ada? Indonesia bisa semakin populer dan banyak teman. Kerjasama antar negara akan mudah dan lancar, karena semua teman tentu akan suka, banyak tertawa dan bergembira. Ha-ha. Dan untuk urusan kabinet, tak perlu juga khawatir. Masih ada ribuan pelawak nasional bertalenta. Sejarah akan mencatat, kabinet pelawak pemerintahan Parto-Tukul sebagai kabinet terlucu di dunia, rekor sepanjang sejarah peradaban manusia. Luar biasa!

     Bisa dibayangkan, bila presiden pintar membuat rakyat tertawa, wakilnya juga punya kapasitas yang sama, para menteri di kabinetnya juga jago membuat ide-ide segara untuk memancing tawa, pasti akan menjadi prestasi luar biasa. Republik dagelan terbesar di dunia. ‘Kepemimpinan tertawa’ akan menginspirasi pemimpin-pemimpin di negeri ini untuk bisa melakukan hal serupa. Produktivitas meningkat. Karena dalam suasan gembira, kinerja manusia akan optimal. Iklim usaha yang nyaman dan riang, akan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

     Kriminalitas mungkin akan berkurang, karena setiap kali seseorang akan berbuat kejahatan, nafsu itu bisa diredam dengan lelucon dan tawa gembira. Narkoba akan kekurangan pasar, karena orang tak butuh pelarian ketika hidupnya sudah senang. Tertawa akan mengubah Indonesia. Dan tertawa akan mengubah dunia.

      Tapi partai mana yang akan meminang Parto dan Tukul untuk mengusung maju sebagai kandidat capres-cawapres di pilpres 2014? Sepertinya juga tak perlu terlalu dicemaskan. Dengan popularitas keduanya, bisa saja Parto-Tukul maju sebagai calon independen. Dan bisa jadi mayoritas dari rakyat Indonesia akan mendukung mereka berdua. Siapa manusia di dunia ini yang tak suka bergembira dan tertawa?

      Masalahnya, mesti ada peraturan baru yang membuka ruang bagi calon independen di pilpres 2014, karena peraturan yang ada sekarang belum memungkinkan? Jadi tertutupkah kans Parto-Tukul untuk bisa menjadi RI1-2 di 2014? Waktu masih panjang, semua bisa terjadi. Kalau kita setuju untuk sekali-kali hidup bergembira dan tertawa, lepas dari himpitan masalah dan derita, cukuplah kita bersama berdo’a.

     Mudah-mudahan ada partai yang berminat meminag duet Parto-Tukul sebagai kandidat capres-cawapres 2014. Siapa tahu elit partai juga sudah bosan dengan kesuntukan dan mengingkan perubahan, mengubah suasana carut-marut dan buram-muram menjadi nyaman senang riang gembira. Kita butuh tertawa, rakyat butuh tertawa, pemimpin butuh tertawa, negara butuh tertawa. Itu lebih baik daripada terkurung linglung dalam kebingungan yang tiada habisnya.

Salam...
El Jeffry 

sumber photo: http://soto-sopan.blogspot.com/2010/08/aziz-gagap-pekerjaan-sambilanya-kapolri.html

Kisruh Simulator: Polri Harus “Harakiri”


      Siapa yang paling diuntungkan jika aparat sesama aparat saling bersengketa? Jawabannya jelas, koruptor! Maka jika Polri dan KPK tidak segera menghentikan sengketa dalam penyidikan kasus simulator SIM ini, itu sama saja “bunuh diri” konyol. Dan semuanya, dari 240 juta rakyat Indonesia, akan rugi, kecuali para koruptor yang jumlahnya hanya segelintir orang.

      Dalam kisruh KPK-Polri, jika keduanya masih bersikukuh pada pada soal benar-salah berdasar hukum normatif, bisa jadi keduanya benar. Polri menganggap KPK telah ‘berkhianat’ melanggar kesepakatan antar lembaga. KPK bersikukuh bertindak di atas landasan hukum Pasal 50 UU No 30/2002 tentang KPK yang menegaskan bahwa penyidikan kepolisian atau kejaksaan segera dihentikan jika KPK telah mulai melakukan penyidikan yang sama. 

     Polri mengklaim penyelidikan kasus dugaan korupsi simulator SIM sesuai dengan Sprinlid /55/V/2012/Tipikor tanggal 21 Mei 2012, di mana Polri telah melakukan interogasi dari 33 saksi dan memulai penyidikan tanggal 31 Juli 2012. Di lain pihak, KPK mengklaim telah lebih dulu melakukan penyelidikan kasus ini sejak 20 Januari 2012 dan menaikkan ke tahap penyidikan tanggal 27 Juli 2012. (news.detik.com/ 2012/08/04). Alhasil, untuk membuktikan, harus diselesaikan secara hukum di meja pengadilan, Polri menantang KPK untuk melakukan gugatan. 

     Jika ini terus berlanjut, maka akan terjadi kekonyolan terbesar sepanjang sejarah pemberantasan korupsi. Aparat hukum bertarung sesama aparat hukum, koruptor terabaikan dan tersenyum-senyum. Lalu saat keduanya dehidrasi, kehabisan energi atau mati suri, koruptor tinggal meraup keuntungan, tertawa terpingkal-pingkal dan leluasa  melenggang. Sementara, sebagai panglima tertinggi, SBY mati suri dalam ‘kebingungan’ dan hanya mampu menghimbau agar KPK-Polri jangan saling berkompetisi. 

     Di saat kritis, untuk mencegah bangsa ini tidak mati konyol karena tindakan ‘bunuh diri,’ perang saudara, salah satu di antara KPK atau Polri harus melakukan “harakiri.” Mundur teratur dengan kesadaran sebagai langkah penyelamatan kepentingan lebih besar. “Harakiri” tak sama dengan bunuh diri. Bila bunuh diri merupakan kekonyolan akibat keputus asaan dan tanpa tujuan, namun  “harakiri” merupakan ritual membunuh diri khas bushido, sebagai kode kehormatan prajurit samurai Jepang untuk membayar rasa malu atas kekalahan dan menghindari kemungkinan penyiksaan ketika jatuh ke tangan musuh. 

     Harakiri dilakukan sebagai bentuk dari hukuman mati bagi pelanggaran serius samurai seperti pembunuhan tanpa beralasan, pemerkosaan, perampokan, korupsi, pengkhianatan dan kejahatan lain tak termaafkan. Bagi bangsa Jepang, harakiri tetap hidup sebagai spirit, falsafah dan kode etik kepemimpinan dalam organisasi dan pemerintahan modern. Harakiri politik sudah menjadi hal yang lumrah, karena semangat bushido meletakkan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi, golongan atau instansi. (Harakiri: Tradisi Pemimpin Ksatria)

      Persoalannya, siapakah yang layak melakukan “harakiri”? Pihak KPK, atau Polri? Karena ritual harakiri ini dilakukan bukan berdasarkan hukum, maka kesadaran etika yang menentukan. Lalu, jika kesadaran ini tak juga muncul, karena keduanya tetap bersikukuh pada ego kebenaran masing-masing? Ini yang menjadi dilema. Kisruh simulator ini sudah terlanjur disorot publik. Dan publik menilai, siapakah yang layak untuk “harakiri” dan mundur dari penyidikan kasus.

      Bagaimana jika KPK yang mengalah demi menjaga etika kesepakatan dan menghindari perpecahan, lalu menuruti kemauan Polri? Hampir bisa dipastikan bakal menjadi drama Cicak-Buaya jilid dua. Bagaimanapun, KPK adalah tinggal satu-satunya lembaga yang masih mendapat kepercayaan publik. Kredibilitas KPK akan rusak parah bila KPK ‘mengalah.’ 

      Publik akan menganggap bahwa KPK hanya mencari sensasi sesaat untuk pengalihan dari kasus-kasus besar seperti kasus Century, Wisma Atlet dan Hambalang. KPK akan dicap ‘tak bergigi’ ketika berhadapan dengan ‘orang kuat’ atau pejabat tinggi.  Padahal sampai saat ini publik masih menunggu-nunggu KPK untuk membuat gebrakan dengan membongkar kasus-kasus besar.

     Sumber permasalahan ini sebenarnya sederhana, hanya berkutat pada satu nama, Djoko Susilo, yang oleh KPK telah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara pihak Polri juga telah menetapkan beberapa tersangka, hanya saja tidak mencantumkan nama jenderal aktif berbintang dua ini. Jika KPK mengalah, bisakah Polri dipercaya, sedang sudah begitu lama korps ini memiliki citra buruk di mata publik, termasuk citra sebagai instansi korup? 

     Mungkin akan berbeda ceritanya jika sengketa terjadi di ‘markas’ KPK, dan yang menjadi tersangka juga personel KPK. Sebab sudah menjadi hal logis dan rasional, akan selalu ada upaya penyelamatan citra dan pembelaan ‘rekan seatap.’ Jika terjadi hal sama dalam keadaan ini Polri tentu ‘di atas angin’ dan publik pun pasti akan serta-merta membela. Menyidik rekan, bagaimanapun akan menimbulkan kecurigaan, karena tak akan objektif.

     Masalahnya sekarang kasus terjadi di ‘markas’ Polri. Opini publik tak bisa disalahkan, jika Polri sebagai ‘orang dalam’ terkesan bersikeras memegang kendali. Jika berkenan melihat dari kaca mata ‘luar’ dan sedikit bernalar, mestinya Polri berinisiatif “harakiri.” Polri semestinya mengalah dan lebih bersikap tut wuri handayani. Sebagai bukti komitmen untuk bersama-sama memberantas korupsi, Polri harus mundur teratur. Dan untuk lebih meyakinkan tekad Polri hendak melakukan “pembersihan total,” para petinggi yang merasa terlibat kasus korupsi satu persatu bisa mengundurkan diri dari jabatan, dan lebih ksatria lagi, menyerahkan diri. 

     Tanpa ada langkah seperti itu, maka seribu kata, sejuta janji dan semilyar sumpah tak akan bisa membuat publik percaya. Semua itu hanya retorika bualan lama. Polri bukan sembarang manusia. Polri adalah alat penegak hukum. Jika alat penegak hukum dan pemberantasan anti korupsi justru menjadi alat perusak hukum dan sumber korupsi, bencana besar bakal terjadi. Ketika pagar sudah makan tanaman, kepada siapa lagi tanaman harus berlindung mencari keamanan?

    Ego Polri tetap bersikukuh dan melanjutkan sengketa dengan KPK secara hukum di pengadilan semakin jelas membuktikan, bahwa Polri jelas-jelas tengah melindungi koruptor. Sebab kalah atau menang, yang diuntungkan tetap koruptor. Waktu dan energi yang seharusnya dihimpun untuk memerangi para penjahat dengan bersinergi, justru dihabiskan untuk bertarung sesama penegak hukum. Sementara masih menggunung kasus-kasus korupsi yang tak kalah besarnya dibanding kasus simulator. 

     Atau mungkin ada skenario terselubung dari pihak-pihak tertentu di balik sengketa KPK-Polri ini. Lalu siapa? Yang jelas, mereka yang merasa terancam dengan sepak terjang KPK. Siapa lagi kalau bukan mereka yang saat ini oleh KPK telah ditetapkan sebagai tersangka? Mungkin ia adalah kunci mata rantai utama. Bisa sebagai dalang dari jaringan korupsi di negeri ini, bisa pula mitra kerjasama, atau cuma boneka dari koruptor buaya raksasa yang tengah insomnia karena keberadaannya mulai terancam bahaya. 

Salam...
El Jeffry



Simulator, SARA Dan Olimpiade: 3 Skandal Kompetisi


      Dua pekan ke depan kita bersiap menjelang dua peristiwa besar bersejarah, penghabisan bulan suci Ramadhan dan peringatan 67 tahun proklamasi kemerdekaan, 17 Agutus bakal beriringan dengan hari lebaran. Kontradiktif dengan harapan keberkahan dari dua ‘keramat sejarah’ agama dan negara, sepekan terakhir kita dihadapkan pada 3 ‘berita duka,’ dalam bidang hukum, politik dan olahraga.

      Kisruh Polri dan KPK dalam penyidikan kasus simulator SIM Korlantas menyuguhkan carut-marut “kompetisi” antar lembaga penegak hukum dalam upaya pemberantasan anti korupsi. Drama ‘jeruk makan jeruk’ antara KPK dan Polri membuktikan betapa tebalnya tembok  lingkaran setan korupsi mengurung kita, hingga rasanya hampir mustahil harapan supremasi hukum akan bisa ditegakkan di negeri ini.

       Sampai detik ini, Polri yang oleh kaca mata publik terlihat egois dan arogan masih tetap bersikukuh untuk melanjutkan ‘pertarungan’ sampai titik darah penghabisan. Tragedi masa silam, skandal kasus Cicak-Buaya jilid dua bakal terulang, di depan mata buram-muram hukum semakin jelas terbayang.

      Kisruh isu SARA dalam kampanye pilkada DKI tak kunjung reda. Pasalnya, suara dihembuskan oleh seorang tokoh ternama, Bang Haji Rhoma Irama. Carut-marut “kompetisi” dalam dunia politik perebutan pimpinan ibukota membuat sebagian elit gelap mata. Jokowi Ahok-versus Foke-Nara, lebih nampak sebagai pertarungan agama dan negara. Kebhinnekaan yang disimbolkan pasangan Jokowi-Ahok sebagai prototip kolaborasi muslim-non muslim dan Jawa-Tionghoa, dianggap mengancam ibukota, kontradiktif dengan semangat kebangsaan dan demokrasi Pancasila.

       Barometer kriteria penyulingan saripati kepemimpinan terancam mengalami kemunduran. Prasyarat kepemimpinan lebih ditentukan oleh sentimen emosional-irrasianal seagama-seiman, seetnis-segolongan. Padahal di era global-modern yang ekstra kompetitif plus pengalaman historis bangsa-bangsa di dunia, seharusnya kriteria kepemimpinan ditentukan oleh sentimen faktual-rasional. Pembuktian nyata bisa dilihat lewat  rekam jejak calon pemimpin dalam berjuang, mengabdi, membela rakyat kecil-dluafa, berkomitmen keadilan dan berjiwa ksatria otentik bernurani etika.

       Carut-marut kompetisi bergensi bertaraf internasional dalam Olimpiade London di cabang bulu tangkis melengkapi kisruh ketiga dan semakin memperkeruh suasana. Akibat main sabun melanggar Code of Conduct,” Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) mendiskualifikasi pasangan ganda terbaik kita Greysia Polii-Meiliana Jauhari (bersama 3 pasangan lainnya dari China dan Korsel).

      Dengan alasan strategi berkompetisi tanpa mengindahkan nilai-nilai etika-sportivitas, kita terpaksa memakan ‘buah karma.’ Harapan medali emas pun hilang, bulutangkis bakal pulang dengan kekalahan dan kesalahan memalukan. Untuk kali pertama dalam 20 tahun PBSI gagal membawa emas dari Olimpiade. Tamparan keras menyakitkan, prestasi olahraga nasional menukik di titik nadir.

       Buah karma sejarah yang sama ketika tim garuda di masa silam terlibat skandal ‘sepakbola gajah’ melawan Thailand di Piala Tiger (sekarang piala AFF). Pemain dihukum FIFA, PSSI pun akhirnya gagal menjadi juara. Strategi abai etika-nurani, terlalu sering menjadi contoh berakhir dengan kepahitan. Tapi kita selalu gagal memetik hikmah peringatan sejarah, mudah tergoda ambisi berkompetisi dan lupa pada nilai-nilai mendasar dari tujuan kompetisi.

     Drama skandal terkini di negeri terakumulasi dari 3 lini, hukum, politik dan olah raga. Skandal berdalih strategi dalam 3 komoditi, simulator SIM, SARA dan bulu tangkis sabun. Skandal kompetisi dari 3 lembaga, masjid, Polri dan PBSI yang menyeret 3 tokoh elit ksatria pemuda bernama Djoko; Djoko Sworo, Djoko Susilo dan Djoko Santoso.

     Djoko Sworo adalah Jaka Swara, sebuah kisah film perjuangan tahun 90-an karya Darto Joned yang menampilkan tokoh ksatria bersuara merdu, Rhoma Irama. Kisah perjuangan seorang ksatria Jaka menegakkan ‘amr ma’ruf nahi munkar mengusir penindasan kolonial Portugal.

     Djoko Susilo adalah seorang jenderal berbintang dua, Gubernur Akpol Semarang. Sebagaimana Jaka Swara, beliau juga seorang ksatria pembela kebenaran, penegak keadilan, pengayom masyarakat dari kesewenang-wenangan para penjahat. Djoko Susilo adalah guru bagi para joko (pemuda) putra bumi pertiwi lewat ‘kawah candradimuka’ pendidikan akademi agar kelak menjadi prajurit-prawira-ksatria dengan spirit suci mengabdi bagi negeri.

      Sedang Djoko Santoso adalah ksatria utama tertinggi organisasi bulutangkis negeri, Ketua Umum PBSI. Di pundaknya terpikul tanggung jawab atas nama negara untuk menunjukkan prestasi bulu tangkis nasional di arena internasional. Djoko Susilo telah gagal memboyong Piala Thomas dan Uber terakhir, namun bersikukuh tetap memimpin meski ada desakan publik agar segera ‘mundur.’

     Kisruh drama dalam 3 kompetisi sepekan terakhir menyisakan sederet pertanyaan. Masihkah ada harapan di masa depan, jika para pemimpin di negeri gagal menangkap sinyal-sinyal hikmah, di paruh pertama bulan Ramadhan, dan separu bulan menjelang proklamasi kemerdekaan? Kompetisi, perlombaan, pertarungan, pergulatan, pertandingan dan pertempuran, baik dalam hukum, politik maupun olah raga, sejatinya memiliki ruh dan spirit yang sama. Nilai-nilai sportivitas yang diajarkan dalam olah raga seharusnya menjadi nilai-nilai mendasar kaidah hukum alam-sunnatullah-dhamma, standar pijakan hukum universal.

      Aplikasinya dalam kehidupan nyata mestinya sejajar, sama kongruen dan sebangun antara perilaku dengan nilai-nilai etika-nurani prawira-ksatria-mujahid, proses perjuangan penuh strategi dalam bentuk kendaraan politik. Semuanya memiliki tujuan sama, menjadi yang terbaik dengan cara yang baik dan berbuah kebaikan, bukan hanya untuk pribadi, sekelompok etnis, agama, suku dan golongan, namun untuk satu komunitas manusia sebagai keluarga besar bangsa dan negara.

Salam...
El Jeffry

Jangkrik-Jangkrik Politik Jelang Pemilu 2014


      Pemilu 2014 masih menyisakan waktu 600 hari lagi. Waktu yang cukup panjang dan lapang untuk bersiap menjelang perhelatan akbar 5 tahunan ‘pesta demokrasi’ fiesta -ekstravaganza. Percaturan politik di panggung republik. Jangkrik-jangkrik mulai nyaring mengerik. Krik krik krik... saling beradu dan saling mengadu. Elit-alit (rakyat kecil),  petinggi-jelata, pemimpin-rakyat tengah merenda ornamen tata negara lewat suara.

     Dunia politik, papan catur republik demokratik menjadi hiburan eksentrik, unik, estetik, ciamik dan menggelitik. Blaiiiik.... panggung politik gegap gempita dalam sorak sorai euforia. Tuhan berbicara lewat suara, vox populi, vox dei. Republik, res-publica, kedaulatan rakyat atas nama demos-cratein, demokrasi Pancasila.

     Dunia politik semakin penuh intrik, polemik dan konflik. Jangkrik-jangkrik beradu demi meraih predikat terbaik, lalu berkuasa mengelola negara, Republik Indonesia. Calon-calon pemimpin berhamburan lalu lalang seperti bocah-bocah sekolah tawuran di jalanan. Tawuran jangkrik, siapa kuat dan nyaring mengerik, akan tampil sebagai jagoan terbaik.

     Yang mana jangkrik, yang mana suporter dan bandar pertunjukan, bercampur baur simpang siur. Waktu berputar, era berganti, reformasi membalik konstelasi politik. Di masa lalu rakyat kecil dijadikan permainan elit sebagai jangkrik-jangkrik kecil untuk tontonan. Seperti halnya domba-domba dungu yang dengan lugu rela beradu, demi kepuasan elit mengisi waktu.

     Reformasi bergulir, kaum alit semakin cerdas meniru ‘ajaran politik’ orde baru. Kini alit jelata kadang justru yang pintar mengadu para elit yang mengadu nasib meraih jabatan lewat Pemilu. Maju tak gentar, membela yang bayar. Suara semakin mahal, banyak kesempatan dalam lima tahunan. Ada pileg, pilpres, pilgub, pilbuta (pemilihan bupati-walikota) dan pilkades.

     Pesta demokrasi fiest- extravaganza. Demokrasi biaya tinggi demi kebebasan warga negara. Setiap suara sangat berharga. Zaman edan, sing ora ngedan ora keduman. Yang tidak ikut-ikutan menggila tidak kebagian harta. Edan-edanan sekalian. Alit-rakyat jelata sekarang mulai punya kuasa juga. Yang menghendaki tahta harus membayar maharnya, bayar kepada rakyat. Politik uang menjadi budaya. Supply-demand, penawaran-permintaan, ada pemberi, ada penerima. Ada penyuap, ada tersuap. Sudah hal biasa, praktek suap menjadi budaya.

     Demokrasi adalah bisnis luar biasa. Proyek bertebaran, tender yang lumayan. Spanduk, poster, kertas dan kotak suara, papan iklan, kaos dan jaket, stiker, kartu nama, selebaran, kartu undangan, biro iklan. Kampanye demokrasi menjadi lahan bisnis menggiurkan. Jangan khawatir, semua pasti kebagian. Pengusaha, pengacara, artis, selebriti, reporter dan wartawan, hingga ulama dan pemuka agama, popularitas adalah aset berharga. Warung kopi hingga kafe, pasar loak hingga mal, kantor kepala desa hingga istana negara, semua pasti kebagian. Demokrasi biaya tinggi tak boleh diganti menjadi demokrasi rendah kalori.

      Elit-elit kini juga bisa gantian dipaksa menjadi jangkrik. Rakyat mengilik-ngilik, agar jangkrik-jangkrik nyaring mengerik. Rakyat kecil semakin cerdik, hasil dari transformasi strategi-ilmu politik. Dalam politik, kalau nggak ada intrik, polemik dan konflik, maka jadi nggak asyik. Semakin dikilik semakin seru panggung politik. Krik krik krik...Jangkrik-jangkrik mabuk kilikan, semakin nyaring mengerik kesurupan.

     Jangkrik-jangkrik terlena dan mengira suara nyaringnya menakut-nakuti tikus-tikus negara. Koruptor semakin pintar bersandiwara, suara jangkrik telah tertebak cara kerjanya. Kadung sudah tak dipercaya,kepalang tanggung, tikus dan jangkrik sekalian bekerja sama. Di eksekutif, legislatif, yudikatif, jangkrik dan tikus bercampur baur saling kooperatif. Trias politika dagelan canda tawa, republik terbalik, demokratik tercekik. Blaiiik...

     Jangkrik-jangkrik mengilik republik demokratik. Para elit cekakak cekikik di belakang tertawa asyik. Paraalit juga tertawa terpingkal-pingkal di luar sana ikut bersandiwara. Sama-sama sadar, sama-sama tahu, sama-sama mau. Lingkaran setan korupsi sistemik endemik stadium lima, penyakit lama budaya bangsa yang tiada obatnya. Bertameng hukum, korporatokrasi lokal-global menggelora. Apa hendak dikata?

      Partai politik menjadi jangkrik. Parpol-parpol berhamburan bermunculandalam 10 kali pemilu yang berlangsung sejak merdeka. Kontestan bertarung dalam jumlah kembang kempis, kadang mengembang kadang mengempis. Pernah hanya 3 kontestan di sepanjang 5 kali pmilu 1977-1997, pernah pula hingga lebih dari 40 partai pada pemilu terakhir pada 2009. Entah berapa lagi jumlah parpol kontestan yang bakal tampil di pemilu 2014. Yang jelas terdengar,  jangkrik-jangkrik mengerik lantang di panggung politik republik demokratik.

     Namun cita-cita res-publica belum juga terlihat nyata. Negara masih terjebak dalam tempurung golongan dan kelompok kepentingan parsial-partikular. Golongan kekaryaan telah bersuara lantang dan selalu memenangi pertarungan, namun masih gagal membawa negara adi karya kreasi cipta, minimnya lapangan kerja, pengangguran meraja lela. Ada yang nyaring menyuarakan demokrasi, namun masih gagal membawa spirit demokrasi. Bicara demokrasi, namun langkahnya berkhianat terhadap nilai-nilai demokrasi.

      Ada yang bersuara lantang demi kebangkitan bangsa, namun bangsa ini semakin tenggelam dalam keterpurukan nyaris binasa. Ada yang menyuarakan persatuan dan pembangunan, namun bangsa ini masih jauh dari persatuan dan kemajuan. Ada yang bersuara lantang berjiwa demokrat, namun yang lebih terlihat para birokrat dan teknokrat. Ada yang bersuara tentang amanat, namun kenyataannya lebih banyak muncul elit-elit yang berkhianat.

      Ada yang mengusung suara keadilan dan kesejahteraan, namun yang dirasakan justru semakin menggunung ketidak adilan dan penderitaan rakyat. Ada yang bersuara lantang tentang hati nurani rakyat, tapi semakin jauh cara-cara politik berhati nurani etika dan jeritan suara hati nurani rakyat semakin tal  terdengar. Ada yang nyaring menyuarakan gerakan Indonesia Raya, namun berharap negara menjadi besar dan berjaya seakan mimpi indah di kala senja.

     Jalan masih panjang, waktu masih lapang. Jangkrik-jangkrik bersuara nyaring dan lantang. Menjelang pemilu 2014 dalam 20 bulan ke depan, kita merindukan berubahnya keadaan. Membuka ruang kesadaran bersama, elit-publik, penguasa dan jelata, pemimpin dan rakyat, untuk tidak menjadikan negara hanya sebagai ajang adu jangkrik dan kontes suara mengerik. Jangkrik-jangkrik, dari spesies dan kelas manapun akan menghadapi seleksi alam. Siapa yang merusak demos-cratein res-publica, kedaulatan rakyat, sudah semestinya terkubur saja.


Salam...
El Jeffry