Saturday, August 4, 2012

PPP Ke Foke-Nara, Elit Politik Kian Terbaca



PPP secara resmi telah mendeklarasikan diri mendukung Foke-Nara, Kamis, 2 Agustus 2012. Terlepas dari PKS yang seperti biasa tengah bergelut dalam kebingungan pilihan, desain ‘duel fenomenal’ Jokowi-Ahok vs Foke-Nara semakin jelas terbaca. Meski isu SARA ‘mati-matian’ dipadamkan, tapi sudah menjadi realita tak terelakkan, bahwa sentimen agama dan etnis tetap masih menjadi senjata yang ampuh untuk menggiring suara. Tak bisa dipungkiri, sentimen keberpihakan berdasarkan ikatan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) tak akan mudah dihilangkan begitu saja.

Adalah sudah menjadi hal yang lumrah dalam memilih pemimpin, bahwa ikatan emosional berdasarkan SARA tidak terlarang dan tidak berdosa. Hanya saja ketika hal ini disampaikan oleh seorang tokoh pemimpin, baik itu pemimpin etnis, golongan maupun agama, meskipun hal ini ditampik dan mereka memang tidak menganjurkan secara ‘formal-blak-blakan,’ namun tetap tersirat ada sebuah pesan nyata di dalamnya.

Hal sama dengan yang dilakukan oleh Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siroj Jum’at pekan silam, ketika menggelar acara ‘do’a kemenangan’ untuk Foke. Meskipun Said berkilah, bahwa dia hanya mendo’akan, bukan mendukung atau mendeklarasikan dukungan. Tapi apa bedanya mendukung dengan mendo’akan, terlebih jika dilakukan dalam acara resmi dan terbuka sebuah organisasi keagamaan, yang juga dihadiri oleh sang kandidat cagub yang didukungnya?

Mungkin tidak ada yang salah dengan Rhoma atau Said Agil, karena ini bukan ranah untuk bicara benar dan salah. Hanya saja dari contoh sikap kedua tokoh tersebut, setidaknya menggambarkan bagaimana etika kaum elit (politik) di ibukota, atau lebih luas nasional. Ternyata mereka belum memberi keteladanan dalam proses pendidikan dan kedewasaan politik, khususnya dalam menentukan standar kriteria kepemimpinan.

Sikap Rhoma, Said Agil, dan kini Ketua Umum PPP Suryadharma Ali yang bahkan ‘mengancam’ kader yang mbalelo mencerminkan potret asli wajah elit politik negeri ini. Hal yang dalam konteks ini terlepas dari unsur SARA, lebih kepada sikap politik elit-elit Islam, baik dalam politik praktis maupun ormas.

Suryadharma Ali yang juga Menteri Agama di kabinet SBY, meyakini kapasitas Foke bakal dapat menyelesaikan segala permasalahan kompleks di Jakarta. Bukan cuma itu, ia bahkan memuji setinggi langit prestasi Bang Foke sebagai “birokrat yang memiliki jam terbang tinggi dan panjang, memiliki pengalaman komprehensif dan sosok pembaharu yang akan melakukan perubahan bagi Kota Jakarta. (Republika.co.id-02/8).

Pilihan PPP adalah pilihan politik, jadi bahasa yang digunakan pun bahasa politik. Seperti yang sudah makin jelas terbaca oleh publik, terlepas dari dilibatkannya sentimen bernuansa SARA atau tidak, elit politik partai-partai Islam memang diduga bakal cenderung memihak kubu Foke-Nara, ketimbang Jokowi-Ahok.

Ini semakin menegaskan, bahwa sebagian besar dari elit politik seakan belum membuka mata, bahwa ‘chauvinisme sempit’ keislaman mulai mendapatkan perlawanan dari rakyat. Kemenangan Jokowi-Ahok di putaran pertama yang menjungkir balikkan banyak ‘prediksi hafalan dan pesanan,’ ala elit politik dan ‘rontoknya’ suara PKS seharusnya menjadi bahan refleksi adanya fenomena ‘kader dan ‘simpatisan liar’ dari partai-partai Islam.

Dilema PKS yang sampai hari ini dilanda kegalauan politik juga menggambarkan ‘tamparan pedas,’ karena selama ini PKS begitu mendominasi Jakarta. Itu terlihat jelas dalam pilkada 2007, meskipun kalah, namun dukungan warga begitu perkasa. Bertarung sendirian melawan koalisi 19 partai, pasagan Adang-Dani masih sempat mendulang angka 40%.

Revolusi politik akar rumput dengan perubahan spektakuler sebenarnya telah dicontohkan dalam rekam jejak kedua sosok Jokowi-Ahok. Di daerah asal masing-masing keduanya dengan karakteristik kepemimpinan ‘abnormal-nyeleneh’ bagi kaca mata elit membawa mereka mendulang kepercayaan warga setempat secara fenomenal. Sayangnya, kontradiksi dengan kaca mata elit, ‘penyimpangan’ style kepemimpinan ini justru seakan menjadi oase di tengah gurun krisis kepercayaan publik kepada elit.

Bahwa publik sudah terlalu lama menahan rasa mulas di perut mengikuti gaya kepemimpinan elit yang masih kental dengan nuansa feodal-primordial. Rakyat yang ‘migren’ tak akan bisa berikir sepenuhnya rasional. Yang dibutuhkan adalah aspirin generik untuk segera sembuh. Pemimpin sederhana, merakyat, polos, dan sedikit ndesoibarat satu bukti yang mengalahkan seribu satu janji.

Lalu retorika dengan bungkus apapun, atas nama negara ataupun agama, membuat  sebagian besar rakyat mulai melek pada realita. Rasionalisasi pemikiran mulai menjadi pencerahan politik, dalam kadar tertinggi kaum jelata. Perut lapar tak bisa diobati dengan ceramah dan do’a, apalagi suguhan teori dengan angka-angka dan data statistik belaka.

Para pemuka agama, termasuk ulama yang sebagian melibatkan diri dalam politik praktis di partai-partai Islam, rasanya kurang peka dalam menangkap jeritan umat. Agama memperingatkan, bahwa “fakir bisa mendekatkan manusia kepada kufur.” Kemiskinan, simbol dari ragam permasalahan yang menghimpit umat cenderung membawa manusia tidak ‘berminat’ lagi pada agama. Solusi adalah obat mujarab, bukan ceramah dantaushiah dengan melibatkan nama Tuhan untuk memaksa rakyat bersabar.

Bila elit politik partai-partai Islam tidak cerdas menangkap ‘pesan langitan’ lewat suara rakyat dalam proses pemilihan pemimpin, maka jangan heran jika dalam beberapa tahun ke depan akan ditinggalkan oleh rakyat. Pilkada putaran dua akan menjadi pembuka mata, dan panggung perhelatan akan mulai terbaca di pemilu 2014 mendatang.

Bila umat (rakyat) sudah mulai menggelorakan ‘pemberontakan batin,’ maka bencana akan dipikul bersama. Ulama, yang paling bertanggung jawab terhadap nasib agama (Islam) mestinya cepat tanggap membaca ‘gelagat zaman.’ Partai-partai Islam dalam sejarah republik selalu aktif berpartisipasi namun gagal memegang kendali pemerintahan dibanding partai bernafas nasional. Itu lebih disebabkan karena masing-masing bersikukuh pada paradigma sempit golongan dan cenderung sektarian.

Partai-partai yang ada dan eksis sampai sekarang tak sanggup merebut simpati rakyat. Agak aneh, padahal mayoritas rakyat adalah muslim. Setelah hampir 15 tahun reformasi partai-partai Islam lebih nampak sebagai partai penggembira. Dan blunder terbesarnya adalah dengan berkoalisinya 7 partai Islam, PKS, PAN, PPP, PKB,PBB, PBR dan PMBdengan Partai Demokrat untuk duduk dalam pemerintahan.

Satu early warning diperlihatkan dengan hasil survei Litbang Kompas beberapa waktu lalu yang menempatkan PKS berada di urutan 6 di bawah Partai demokrat, PDI-P, Golkar, Gerindra dan Nasdem, PPP sendiri di bawahnya dengan angka 1%, PKB lebih parah lagi, 0,4%. Sementara PAN tidak tertera, sedang PBB, PBR dan PMB sudah dipastikan  ‘gugur’ karena  tidak memenuhi syarat ambang batas parlemen (parliamentary threshold) 3,5%.

Turunnya elektabilitas PKS, dan partai-partai Islam secara umum seharusnya menjadi peringatan dini. Jika tidak bersegera berbenah, maka tidak mustahil jika Pemilu 2014 menjadi ‘kuburan massal’ bagi partai-partai Islam. Atau lebih moderat lagi, terancam terkubur dalam 5-10 tahun ke depan. Tapi karma bukanlah ‘buah siluman’ yang muncul tiba-tiba tanpa proses. Siapa menabur, akan menuai.

Kasus korupsi Al Qur’an beberapa waktu lalu, meskipun justru dilakukan bukan oleh oleh elit partai Islam, namun yang membekas kuat di benak umat adalah ranah agamanya. Toh pada prakteknya, kecuali PKS yang relatif bersih, elit-elit dari partai Islam juga tidak steril dari keterlibatan kasus-kasus korupsi. Tak terlihat lagi bedanya antara partai agamis-religius dengan nasionalis-abangan.

Merosotnya kepercayaan pada tokoh-tokoh elit partai agamis dan kedekatan mereka pada lingkar kekuasaan berakumulasi menjadi cara pandang gebyah-uyah, pukul rata. Agama bukan agama sama saja. Yang beragama justru lebih berani melanggar agama. Rakyat butuh melihat pemimpin yang tidak banyak bicara, entah teori tata-negara ala Eropa-Amerika, atau fatwa-fatwa hukum agama. Yang dibutuhkan rakyat adalah keteladanan, sepi ing pamrih, rame ing gawe, bukti nyata tanpa banyak bicara, pemimpin lebih terlihat bekerja dan peduli kebutuhan rakyat.

Salah satu keteladanan kepemimpinan yang diabaikan elit politik adalah kesederhanaan dan bukti pengabdian dengan menolak gaji dan fasilitas kemewahan. Bahasa rakyat sebenarnya gamblang bila dibaca dengan hati nurani, bahwa sumber dari mayoritas kejahatan, termasuk korupsi adalah godaan harta. Bila ingin mendapat simpati tanpa banyak kampanye dan orasi, tolaklah gaji ketika mendapat jabatan. Logika sederhana, bagaimana orang kita curigai akan memperoleh harta dengan cara haram seperti korupsi, sedang sedang yang halal pun ia enggan?

Sayangnya elit politik enggan belajar dari keberhasilan seorang Jokowi. Dukungan rakyat, kaum proletar-pinggiran dan para pedagang pasar yang mendukung secara sukarela. Atau seperti Ahok yang dengan kepolosan khas Tionghoanya mampu menarik simpati tanpa banyak retorika. Mungkin masih terlalu dini untuk mengatakan bahwa di pilkada putaran dua Jokowi-Ahok akan menjungkir balikkan arogansi elit politik dan koalisi elit Islam. Namun Pilkada DKI akan menjadi momentum bagi prototip awal ‘revolusi’ demokrasi.

Sebagaimana hasil survei Majalah tempo yang memprediksikan bahwa isu SARA tak akan berpengaruh secara signifikan dalam warga DKI menentukan pilihan. Sesungguhnya pilkada DKI hanyalah sebuah ujian, bukan semata-mata untuk rakyat, tapi juga elit politik dan kedewasaan bersama memaknai nilai-nilai agama (Islam). Siapapun kelak yang akan jadi gubernur dan wakilnya di DKI, pilkada tetap menjadi pelajaran bersejarah.

Pilihan PPP ke Foke, kontroversi SARA Rhoma dan do’a Said Agil Siroj, cukuplah menjadi catatan tebal. Elit politik Islam, semakin terlihat menjauh dari rakyat, kebhinnekaan dan perubahan dan cenderung mendekat kepada kekuasaan, pro status quo dan masih terkesan sektarian. Semoga masih ada waktu untuk berbenah kembali pada fitrah, bahwa Islam adalah agama rahmat semesta alam, diturunkan untuk membawa pembaharuan, perubahan dan perbaikan, pembela kaum lemah teraniaya, menganjurkan kesederhanaan dan berjuang sepanjang zaman demi tegaknya keadilan.

Salam…
El Jeffry