Friday, August 3, 2012

Hartati Murdaya Hanya Korban Pemerasan



    Apa jadinya jika semua tersangka pelaku korupsi di negeri ini ternyata hanya korban, bukan pelaku kejahatan? Hartati telah diperiksa KPK sebagai tersangka, dan ia tetap bersikukuh mengaku sebagai korban pemerasan Bupati Buol. Lalu bagaimana dengan Yani Ansori, anak buahnya yang menyerahkan uang sebesar Rp. 3 miliar itu kepada Bupati? Akankah dia juga hanya korban dari permainan perusahaan. Dan bagaimana pula jika ternyata Sang Bupati Amran Batalipo juga merasa sebagai korban keadaan?

      Kalau semua merasa dan mengaku sebagai korban, lalu siapa yang menjadi pelaku tindak kejahatan? Apalagi kasus korupsi (dan kolusi-suap), yang sudah pasti dilakukan secara diam-diam seperti siluman. Kalau terang-terangan, itu namanya bukan korupsi, mungkin perkara akan lebih gamblang dan jelas. Tapi korupsi (dan kolusi), yang kadang tak ada bukti dan saksi, bagaimana kita bisa membongkar agar tidak abadi menjadi misteri?

      Hartati merasa dan mengaku sebagai korban pemerasan kekuasaan. Nazarudin mengaku sebagai korban permainan politik. Anas juga merasa dan mengaku sebagai korban. Lalu Miranda Gultom, Arthalita Suryani, Angie, Mindo, Neneng, Nunun, Andi Malarangeng, Zulkarnaen Djabar, Emir Moeis, Djoko Susilo, dan masih sederet daftar nama-nama besar yang pernah diduga, disangka, dan didakwa hingga dipidana, semua mengaku dan merasa sebagai korban. Lalu siapa pelaku sebenarnya?

   Mungkinkah jin dan dhedhemit setan siluman dari alam lain yang menjadi pelaku kejahatan korupsi? Sementara semua manusia, bahkan yang sudah terbukti nyata tertangkap tangan masih saja berkilah, “Bukan aku pelakunya, aku hanya korban...” Ilmu korupsi memang sakti karena mereka mengadopsi ilmu ototomi seperti gurita, cicak, kadal dan kepiting. Dalam keadaan terdesak, mereka bisa mahir memutuskan lengan, ekor atau capit sendiri, lalu bergegas kabur dan bersembunyi, menunggu tumbuhnya lagi organ yang baru dan lebih fresh dan lebih bertenaga dari sebelumnya.

    Begitu banyak calon-calon koruptor tertangkap, tapi begitu banyak pula yang kemudia terlepas lagi. Ah, konsekuensi dari negara hukum yang berpegang pada asas praduga tak bersalah. Kita tak boleh sembarangan memvonis seseorang jika pengadilan belum menjatuhkan vonis bersalah. Jika sudah bersalah pun, sang pelaku kejahatan masih berhak untuk lolos dari jeratan hukum. Naik banding, pengadilan negeri, pengadilan tingga, hingga kasasi.

     Selalu ada cara untuk menuntut keadilan, sebanyak itu pula cara untuk pelaku keahatan meloloskan diri dari jerat hukuman. Sayang seribu sayang, hukum di negeri ini mudah dipermainkan, sebab setan korupsi tak mengenal batas dimensi, lintas ruang, waktu, gender, usia, dan lintas lembaga, termasuk lembaga peradilan, lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Apa hendak dikata? Konon, hukum bisa dibeli. Bila Anda punya uang berlimpah, mampu membayar pengacara profesional dan jenius, Anda bisa lolos dari jerat hukum, sekaligus bisa menjebloskan orang tak bersalah untuk dijadikan korban pengganti. Aduhai malangnya hidup di negeri ini.

    Apalagi dikenal pula kaidah dasar hakim dalam memutuskan perkara, “Lebih baik melepaskan 10 orang bersalah daripada mengukum 1 orang tak bersalah.” Lebih baik melepaskan 10 koruptor daripada menghukum 1 orang yang bukan koruptor. Lalu kita tak menyadari, bahwa mayoritas manusia di negeri ini mendapatkan harta dengan cara-cara korup. Fenomena zaman edan, orang jujur sudah ketinggalan zaman. Sangat-sangat-sangat jarang ditemukan, seorang pengusaha dan penguasa ‘tersucikan’ dari virus korupsi.

     Dan kita tak akan sanggup percaya, bahwa mungkin 99% pengusaha dan penguasa kaya memperoleh harta dengan cara tidak jujur, alias korupsi. Dan dunia kehakiman masih tetap berpegang, lebih baik melepaskan yang 99% itu daripada harus keliru menghukum yang 1%. Sangat tidak realistis, tidak rasional dan tidak proporsional. Lalu kita hanya tercenung dengan kening berkerut dan dada terurut karena sejak sepuluh langkah kaki kita keluar pintu rumah untuk mengais rezeki, seketika itu pula terpaksa melewati jalan-jalan penuh duri korupsi, setiap langkah, setiap nafas, setiap hari.

Salam...
El Jeffry

Sumber photo: http://nasional.news.viva.co.id/news/read/339839-kpk-kembali-periksa-hartati-murdaya

Kompetisi KPK-Polri, SBY Mati Suri




     Kompetisi KPK-Polri dalam kasus simulator SIM di Korlantas tak mustahil bakal membuka konflik cerita Cicak Buaya Jilid dua. Rentetan peristiwa sejak tersanderanya petugas penyidik KPK, lalu Polri mengutus anggotanya untuk mengawal dokumen hasil sitaan, dan ultimatum pejabat Polri bahwa dokumen itu hanya bisa diakses sepengetahuan dirinya, saling adu cepat menetapkan daftar tersangka, semua menyemburatkan segunung tanda tanya. Ada apa dengan Polri, sampai begitu terlihat egois, arogan dan seakan memperlihatkan kecemasan berlebihan?


      Kisruh dua lembaga penegakan hukum antara KPK vs Polri, tak pelak membuat  Presiden SBY ‘mati suri,’ hingga terpaksa harus angkat bicara dan menegaskan agar Polri dan KPK jangan saling berkompetisi dalam penanganan kasus hukum. SBY meminta kedua institusi ini untuk berkoordinasi dan bersinergi. Demikian dikatakan Jubir Kepresidenan Julian Aldrin Pasha. (Kompas.com.3/8/2012).


     Kasus simulator akan menjadi ‘simulator penegakan hukum’ di negeri hukum. Berhasil atau gagalnya membongkar akar ‘insitusi korup’ penegak hukum akan menjadi indikator komitmen SBY dan pemerintah. Sebuah pilihan yang sulit bagi SBY, karena kita tahu, berkaca dari kasus cicak buaya di masa lalu, bahwa korupsi sudah menjadi lingkaran sistemik yang memiliki keterkaitan antara penguasa dan pengusaha.


   Bagaimanapun, langkah KPK mengusut kasus simulator SIM ini momentum pemberantasan korupsi. Bukan hanya ujian bagi Abraham Samad untuk membuktikan diri sebagai orang pertama yang berhasil membongkar kasus korupsi ‘kaum pembesar,’namun juga ujian bagi komitmen Presiden SBY sebagai panglima tertinggi laskar pemberantasan korupsi.


      Sangat dilematis bagi SBY. Di satu sisi, Polri ada di bawah presiden, sehingga SBY adalah ‘orang tua’ punya kewenangan untuk ‘menjewer’ telinga ‘anaknya’ jika dilihatnya Polri menghalang-halangi langkah KPK. Polri sendiri ibarat ‘orang tua’ bagi KPK, sebab, penyidik dan penyelidik KPK berasal dari institusi Polri. Selain itu, Polri adalah lembaga tetap dan senior lebih tua, sedang KPK adalah lembaga adhoc ‘sementara’ berusia semenjana.


     Namun, bukan berarti dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di tubuh Polri tidak tersentuh KPK. Sudah kodratnya, KPK dibentuk untuk memperbaiki kinerja penegakan hukum pemberantasan korupsi, di seluruh lembaga tanpa kecuali, termasuk Kepolisian dan Kejaksaan. Sudah menjadi rahasia umum jika Polri menjadi sarang ‘penyamun’ dan ‘ladang’ korupsi, dari lahan jalanan, perekrutan personel, hingga korupsi hasil tindak kejahatan dan para petinggi yang menjadi backing para cukong dan pengusaha nakal.


     Melihat ‘lingkaran unik’ hubungan dan sejarah kedua lembaga, kadang kita sedikit pesimis dan apatis. Apakah kini KPK adalah cicak telah perkasa, ataukah hanya utopia? Logikanya, bagaimana bisa dua lembaga berkordinasi dan bersinergi dalam pemberantasan korupsi bila salah satunya justru menjadi sumber korupsi? Mustahil membersihkan lantai kotor dengan sapu kotor! Sementara, lembaga penegak hukum yang berkonsentrasi dalam kasus korupsi, salah satunya kepolisian dikenal sebagai lembaga korup sejak lama.


     Jika tidak ditemukan langkah terobosan, rasanya KPK hanya akan menjadi alat pelengkap permainan sandiwara. Polri di bawah eksekutif, KPK bermitra dengan Polri. Yang logis dan pasti, hanya akan ada suguhan opera sabun colek hukum dan ketatanegaraan. Kalaupun KPK sudah bersih, tanpa bersihnya Polri (dan kejaksaan) hanya akan melahirkan drama pertarungan internal berputar-putar. Karena Polri hanya ‘wayang-wayang buaya’ eksekutif, maka KPK hanya cicak permainan dan tertawaan.


       Mau diputar-putar hingga kepala memar, presiden adalah sentral dari berhasil tidaknya perang anti korupsi. Jika SBY benar-benar berkomitmen pada apa yang dijanjikannya semenjak awal-awal jabatannya untuk menjadi panglima di garda terdepan dalam perang anti korupsi, maka sekaranglah saatnya. Itu bisa dimulai dengan memutuskan satu mata rantai korupsi, ‘pembersihan total’ tubuh Polri, dari pucuk pimpinan tertinggi hingga personel terbawah.


      Sekedar ilustrasi, berapa ratus ribu jumlah kasus terjadi dalam sehari secara nasional, korupsi kecil-kecilan yang sudah membudaya di jalanan dalam bentuk suap antara pelanggar dan polisi lalu lintas? Berapa milyar uang berputar dalam lingkaran suap di jalanan dalam sebulan? Lalu berapa milyar atau triliun dan setahun? Jika kita berhasil menterilkan satu instansi saja di tubuh Polri, hingga Polri dikenal sebagai lembaga terbersih, berapa puluh atau ratus juta transaksi korupsi yang bisa tercegah dalam sehari?


    Satu mata rantai putus, akan terurailah mata rantai selanjutnya. Dalam sebuah pergerakan, yang terberat memang selalu langkah pertama. Efek jera yang berjalan seiring dengan efek budaya tentu akan memberi hasil yang relatif nyata. Mungkin selama ini kita terjebak dengan paradigma lama, lebih mengutamakan kuantitas (nominal rupiah) dan mengabaikan kualitas (jumlah kasus). Pemberantasan korupsi terkesan cenderung instan, bukan proses jangka panjang yang terprogram terencana dan berkesinambungan.


        KPK, sesuai dengan tuntutan publik tentunya, lebih memprioritaskan segelintir koruptor kelas kakap namun mengabaikan puluhan (atau ratusan) juta koruptor kelas teri yang kasusnya tersentral pada personel Polri. Sementara internal Polri sendiri sebagai sapu belum bersih dari kotoran. Maksud hati sekali mendayung dua tiga pulau terlampaui, namun realitanya perahu masih tak beranjak dari tempat semula, alias jalan di tempat.


       Kompetisi KPK-Polri dalam kasus simulator SIM bisa dijadikan simulator pemberantasan korupsi yang ‘gagal strategi.’ Ini hanyalah kisah kecil tentang Abraham Samad yang gagah berani dan SBY yang mati suri dalam pergulatan panjang dari jebakan lingkaran korupsi. Kisah yang mirip dengan Ibrahim a.s ketika berhadapan dengan raja Namruz tahun 1900 SM, ketika Sang Nabi hendak merevolusi budaya korup kaum penyembah berhala. Ibrahim dengan gagah berani menjalankan perintah Tuhan menegakkan kebenaran seorang diri, melawan Namruz sang raja berkuasa lengkap dengan balatentaranya.


       Ibrahim kehabisan cara dan logika, bagaimana memutus lingkaran korupsi kebenaran dan hak Tuhan sebagai sesembahan, sedang ia sudah membelenggu tradisi masyarakat dan negara berabad-abad lamanya. Sampai ia diwahyukan oleh Tuhannya dengan sebuah strategi, hancurkan berhala-berhala di kuil dan kalungkan kapaknya di leher berhala yang paling besar di antara mereka. Lalu dipanggillah Ibrahim untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya melanggar hukum dan tradisi negara.


      Dengan argumentasi logika raja Ibrahim menyampaikan, bahwa raja harus menanyakan saja pada berhala yang terbesar dengan bukti kapak terkalung di lehernya. Namruz mati suri oleh logikanya sendiri, lalu dengan ego dan arogansi kekuasaan ia memerintahkan agar Ibrahim dihukum dengan dibakar hidup-hidup. Tuhan menyelamatkan Nabi-Nya dan kebenaran-Nya, api tak sanggup membakar Ibrahim. Nabi Ibrahim memutuskan pergi mengembara meninggalkan lingkaran korupsi yang membudaya dalam negaranya untuk melanjutkan perjuangan menyampaikan perintah Tuhannya.


        Tentu Abraham bukan Ibrahim, dan semoga SBY bukan Namruz, serta jangan sampai Polri menjadi kuil berhala-berhala yang sengaja diciptakan dan dipelihara untuk menjaga tradisi korupsi akan hak-hak kebenaran dan keadilan di negeri ini. Jika pun ada sedikit kesamaan, semoga SBY sebagai raja bisa menghentikan siklus korupsi dengan memotong mata rantainya di tubuh Polri. Sebagaimana raja Namruz, kalau saja berani melepas ego dan arogansi, seharusnya budaya penyembahan berhala di negara bisa berhenti.
  
     Bila raja bersabda hentikan budaya penyembahan berhala dan sembahlah Tuhan Ibrahim, niscaya tak ada seorangpun warganya yang berani membantah perintahnya. Maka jika presiden RI bersabda hentikan budaya korupsi dan berbudayalah dengan benar, niscaya tak ada seorangpun di negeri ini yang berani membantah perintahnya, termasuk para koruptor dan para berhala berpangkat tinggi di kuil lembaga Polri.


Salam...
El Jeffry


sumber photo: http://nasional.kompas.com/read/2012/08/03/11025369/