Wednesday, August 1, 2012

Sindroma Rhoma, Kumbakarna Dan SARA Pilkada


Alkisah, dalam sebuah versi kisah pewayangan, Rahwana, buto-raksasa raja Alengka jatuh cinta pada Sinta, istri ksatria putra mahkota Ayodya bernama Rama. Konflik terjadi ketika Rahwana memaksakan diri memenuhi hasrat syahwat tanpa mengindahkan hukum, norma dan etika dengan menculik Sinta lewat tipu muslihat dan rekayasa.

Setelah mendapat kabar dari sang detektif kera putih Hanoman bahwa Sinta ada di istana Alengka, Rama datang bersama adiknya Lesmana, lengkap dengan balatentara sukarelawan komunitas kera di bawah pimpinan ksatria sakti paman Hanoman, Sugriwa. Sugriwa sendiri adalah seorang ksatria kera yang pernah ditolong Rama dalam perang dengan kakak kandungnya, Subali, konflik keluarga yang juga dipicu motif serupa, merebut  cinta sang kekasih, Dewi Tara.

Tersebutlah dua orang ksatria Alengka terjebak dalam konflik pribadi bermotif cinta sang penguasa negara. Wibisana dan Kumbakarna adalah duo adik kandung Rahwana. Berbeda dengan sang kakak yang jahat, keduanya adalah ksatria  bijaksana, meski termasuk buto-saksasa. Rahwana mempolitisir drama cinta menjadi isu kebangsaan. Masuklah konflik pribadi ke dalam lingkaran konflik keluarga dan negara. Ketika peperangan tak terelakkan, Wibisana yang pernah diusir sang kakak karena terlalu idealis pada kebenaran dan berpandangan kritis, ternayata memihak kubu musuh, Rama.

Sedang Kumbakarna yang juga seorang idealis dan nasionalis sejati, terpaksa memilih berperang demi bela negara, mempertahankan kedaulatan Alengka. Ketika Kumbakarna dalam kebimbangan, Rahwana menghembuskan sentimen SARA. “Bila engkau enggan berperang demi kakak dan rajamu, maka berperanglah demi negaramu!” Kumbakarna tersudut pada dilema, darah ksatrianya memilih negara. “Wright or wrong, is my country.” Dalam keadaan terpaksa, benar atau salah adalah negeriku.

Rahwana sang durjana akhirnya kalah dan binasa. Kumbakarna gugur secara ksatria sebagai pahlawan Alengka. Kemenangan diraih Rama, Sinta kembali pada hak suaminya. Kekuasaan Alengka diserahkan kepada Wibisana. Kisah berakhir. Kebenaran mengalahkan kezaliman, hukum alam tak terbantahkan sampai akhir zaman.

Dalam peperangan, manusia di istana dan kera di hutan bisa bertukar martabat. Kera bisa menjadi manusia yang manjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan kemanusiaan. Manusia bisa menjadi kera yang mencampakkan nilai-nilai ebenaran dan berperilaku seperti hewan. Tegaknya keadilan adalah kembalinya hak-hak pada tempat yang semestinya, bukan karena tipu daya rekayasa dan politisasi isu SARA.

Sindroma Wibisana-Kumbakarna, kisah korban orang tak berdosa yang kadang menjebak para ksatria demi pemenuhan hasrat kejahatan manusia berwatak buto-raksasa.Buto, yang buta mata hatinya, raksasa, ambisi dan obsesi tinggi akan cinta, harta dan tahta. Buto-raksasa tak bisa melihat nilai-nilai luhur manusia yang mestinya berperilaku di atas kaidah norma nurrani etika dalam mencapai tujuannya.

Para buto-raksasa modern gemar mendramatisir dan mempolitisir kepentingan pribadi dengan melibatkan sentimen SARA, persaudaraan, kedaerahan, kesukuan, ras, agama dan golongan atas nama nasionalisme dan bertopeng demokrasi. Seperti kata pepatah, tak ada prajurit yang berdosa, namun sang jenderal yang menanggung semua. Prajurit, tentara, rakyat publik kaum jelata selalu menjadi korban permainan elit politik penguasa. Domba-domba lugu dipolitisir untuk saling beradu. Demi keuntungan, demi kesenangan, demi kekuasaan. Opera usang di zaman edan, politisi-politikus bercorak homo homini lupus.

Kini, Pilkada DKI Jakarta tengah memasuki fase kedua. Namun sayang seribu sayang, pertarungan bernuansa SARA seperti sindroma Wibisana-Kumbakarna masih menjadi ‘menu halal’ dan senjata. Tak terkecuali, pelantun lagu Adu Domba Rhoma Irama terkena sindroma, terpedaya dan terpaksa menelah tuah lagu-lagu yang semenjak puluhan tahun ia lantunkan sebagai peringatan. Rhoma Irama benarkan kampanye SARA(Kompas.com-30/7).

Sindroma Rhoma Irama membuka mata kita, bahwa masih ada sebagian mereka yang seharusnya menjadi tokoh keteladanan dalam pembebasan dari nilai-nilai primordial-partikular, menuju ketatanegaraan berlandaskan kebenaran nasional-universal, ternyata kadang masih terpedaya juga. Isu SARA memang bukan hal baru berhembus di sepanjang sejarah republik ini. Namun ironis dan memprihatinkan, di hampir 70 tahun kita merdeka, ketika pertarungan final Pilkada DKI tinggal dua bulan lagi, isu SARA masih merusak gendang telinga kita. Terlebih lagi bila ‘difatwakan’ oleh seorang tokoh seniman besar, sekaligus tokoh keagamaan berkelas internasional.

Padahal, Pilkada DKI kali ini, lebih dari sekadar pilkada atau pemilu. Pilkada DKI merupakan barometer dari kedewasaan demokrasi NKRI, sekaligus prototip dan percontohan demokrasi (Pancasila). Jakarta bukan sembarang kota, namun daerah khusus dan istimewa, pusat pemerintahan dan sentral perniagaan. Bahkan kini tengah beranjak menjadi kota megapolitan. Warga Jakarta juga bukan warga sembarang warga, namun warga yang relatif paling modern, paling rasional, paling terdidik dan paling cerdas di banding kota-kota seluruh Indonesia.

Sayang seribu sayang. Mimpi Jokowi, mimpi DKI dan mimpi NKRI masih harus terus menghadapi bakteri-bakteri demokrasi. Jokowi-Ahok masih menjadi saran empuk permainan buruk aktor-aktor politisi dan figuran-figuran tim pemenangan yang tak bernyali. NKRI terancam gagal demokrasi. Kematangan dan kebijaksanaan dalam memaknai pertarungan politik republik, paradoksal dengan usia kemerdekaan dan pengalaman dalam 3 era rezim yang silih berganti saling mengisi.

Sayang seribu sayang, apakah hanya karena ketidaksiapan menghadapi kenyataan ketika Jokowi-Ahok menohok perolehan suara pilkada yang belum paripurna, atau ketakutan berlebihan sebagian kalangan jika ternyata dihadapkan pada realita Foke-Nara-sayonara, lalu mesti menghalalkan segala cara dengan senjata rahasia bernuansa SARA? Bagaimana bisa berharap kemajuan dengan pola pikir mundur jauh ke belakang? Apa jadinya jika negara dikendalikan oleh para pemimpin bersyahwat buto-raksasa  Rahwana tak bernurani etika?

Spirit pembaharuan berkebhinnekaan telah  dicontohkan Jokowi-Ahok dengan memenangi duel babak peratam pertarungan para ksatria ibukota. Simbol kerukunan etnis Jawa-Tionghoa, Islam-Kristen dan ras hitam-putih, terancam akan dipadamkan hanya demi sebuah kemenangan perebutan kekuasaan.

Apakah Rhoma hendak mengulang sindroma Kumbakarna? Jika ia hendak mengukuhkan diri sebagai tokoh ksatria bijaksana yang memilih sentimen agama (kebenaran) sebagai balok tumpu keberpihakan, maka ia seorang ksatria Kumbakarna. Namun pilkada DKI bukan pertarungan antar negara seperti alasan bela negara Kumbakarna karena Rama hendak menyerbu Alengka.

Jokowi-Ahok datang ke ibukota bukan untuk meng’kudeta’ Foke-Nara, namun karena memenuhi panggilan rakyat untuk beradu kualitas dalam kompetisi memimpin DKI. Kumbakarna, kalaupun dianggap keliru dalam memilih keberpihakan karena ia lebih layak sebagai korban strategi penguasa, tapi pilihannya masih dalam koridor kebenaran bangsa, nasionalisme yang politisir Rahwana.

Maka tidak tepat jika itu diterapkan dalam pilkada DKI, sebab Jakarta bukanlah negara di luar Solo, Bangka-Belitung, apalagi Indonesia. “Benar-salah adalah pimpinanku.” Ini baru logis. Atau “Benar-salah, yang penting betawi asli dan muslim,” ini baru baru relevan bagi keberpihakan Sindroma Rhoma. Atau,”Baik-buruk, asal seiman seagama, fokelah kalau begitu.” Ini yang menjadi bias dan rancu.

Jika “seiman seagama” menjadi barometer dalam memilih kriteria terbaik seorang pemimpin, lalu bagaimana penjelasannya ketika kita dihadapkan pada realita, bahwa kezaliman dan penindasan di negeri ini dilakukan oleh orang-orang seiman dan seagama? Jika tolok ukurnya adalah satu daerah (suku-etnis), bukankah kita juga sudah bosan dengan berita orang-orang satu suku-etnis saling jegal dan saling bunuh? Seperti Sugali yang merampas kekasih Sugriwa, saudara sekandung dan satu spesies kera dan akhirnya berperang dan terpaksa Sugriwa harus berkoalisi dengan spesies manusia untuk merebut kembali haknya.

Sedang Kumbakarna sendiri berperang bukan atas nama etnis buto atau pertalian keluarga, tapi karena kepentingan nasional, memenuhi tugas sebagai ksatria sehingga kematiannya tetap masih terhormat bagi negara. Sindroma Rhoma semakin jauh bila dibandingkan dengan pilihan keberpihakan Wibisana yang menempatkan kebenaran universal, lebih tinggi dari kebenaran nasional, setingkat lebih tinggi dari Kumbakarna. Kebenaran sejati merdeka dari atribut ruang-wilayah, kebenaran bernurani rahmat semesta, humanisme universal-uomo universale. “Rahwana adalah saudaraku, namun kebenaran ada di pihak Rama, maka aku akan memihak yang benar, meski ia bukan saudara sekandung (seiman) dan musuh negaraku. “Kakak-negaraku atau lawan-asing, jika ia benar, maka akan kubela.”

Ketika dengan kecerdasan nurani dalam memahami kebenaran dan nasionalisme ia memihak Rama dan berbalik melawan kakak kandungnya, bukanlah bermaksud memerangi negara Alengka, tapi lebih sebagai kesadaran seorang ksatria bijaksana yang kritis-liberatif. Wibisana tahu benar, bahwa konflik yang muncul sebagai masalah negara hanyalah rekayasa politisisasi Rahwana, dan ia tak terpedaya oleh jebakan SARA dengan sentimen persaudaraan (nepotisme).

Pilihan keberpihakannya yang tepat berbuah pada kemenangan dengan diserahkannya tahta Alengka kepada dirinya. Sikap serupa ketika Douwes Dekker memilih berjuang untuk Indonesia dan berbalik melawan negaranya Hindia Belanda, sehingga keberpihakannya pada nilai-nilai kebenaran universal menjadikannya sebagai salah seorang pahlawan nasional Indonesia.

Pertarungan pilkada DKI hanyalah perlombaan menjadi yang terbaik dalam kebaikan,istabiiqul-khairaat. Yang terbaik, yang layak memimpin. Jika Rhoma akan menjadi Wibisana, maka ia akan berkata,”Betawi-muslim atau Jawa-Cina-non muslim, asal ia baik (dan benar), akan kubela.” Jika ternyata Foke-Nara lebih baik (dan lebih benar), maka pasangan itu berhak dipilih. Sebaliknya, jika menurutnya Jokowi-Ahok lebih baik (dan lebih benar), maka pasangan ini juga layak dipilih. Keberpihakan lebih didasarkan pada nilai-nilai kebaikan (dan kebenaran), bukan berdasar atribut etnis, agama dan daerah (SARA).

Namun jika bukan berdasarkan nilai-nilai kebaikan (dan kebenaran), maka sindroma Rhoma bukanlah Wibisana, bukan pula Kumbakarna. Karena pilkada DKI bukanlah tentang pertarungan bangsa-negara, tapi lebih pada pertarungan seorang Foke-Nara, Hanya saja oleh sebagian pihak dijadikan seperti politisisasi syahwat pribadi Rahwana ke wilayah negara, betawi-Jakarta-Islam. Pasalnya, Foke sendiri dalam satu kesempatan justru mengecam kampanye bernuansa SARA.

Jika ternyata Foke memang benar-benar tidak terlibat dalam kampanye SARA, maka Rhoma dan pihak-pihak yang membawa-bawa SARA dalam mencari jalan kemenangan pilkada DKI,  mereka sendiri yang telah melakukan blunder pribadi. Jika dulu seorang Rhoma Irama lantang menyadarkan kebhinnekaan suku bangsa Indonesia:

seratus tiga puluh lima juta penduduk indonesia
terdiri dari banyak suku bangsa, itulah indonesia
ada sunda, jawa, batak, padang, dan banyak lagi yang lainnya
kini Rhoma justru mengalami mabuk bhinneka.

Jika dulu ia tajam mengecam para pengadu domba, kini, mungkin tanpa sadar dan tanpa meniatkan, telah benar-benar menjadi pengadu domba. Jika dulu ia meneriakkan “hak asasi manusia dan demokrasi Pancasila,” kini justru berbalik mengusiknya. Jika dulu ia mengkritisi “Indonesia” sebagai negara bukan milik golongan dan perorangan, maka kini ia justru menggiring ibukota sebagai milik golongan. Sebagai figur populer dan tokoh panutan yang mesti ekstra hati-hati dalam dalam mengeluarkan pesan moral dan agama demi kepentingan bangsa dan negara, Rhoma sedang memakan sendiri buah dari pohon yang ditanamnya puluhan tahun lewat lagu-lagu yang membesarkan namanya.

Sindroma Rhoma menjadi pelajaran berharga, siapapun dia yang menempuh cara-cara Rahwana dalam pertarungan pilkada Jakarta, ada saatnya akan memetik karma dari pilihannya sendiri, kebinasaan dan kekalahan seperti halnya sang buto-raksasa Rahwana. Dan sebagaimana Wibisana akhirnya justru bertahta menggantikan Rahwana, Rama kembali mendapatkan Sinta, maka kebaikan dan kebenaran akan tetap memenangi pertarungan, merebut kembali hak-hak yang selama ini hilang terampas oleh kejahatan dan kezaliman.

Salam…
El Jeffry

Sumber photo: sumber photo: http://panwaslu-dki.go.id/?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=455