Monday, July 30, 2012

PKS: Pilih Foke Berabe, Pilih Jokowi Mati



Seperti perulangan takdir sebagai partai kunci kemenangan sebagaimana pada pilpres 2009, PKS kali ini terjebak dalam takdir kebingungan serupa. Setelah tersingkirnya Hidayat-Didik dari pertarungan Pilkada DKI 11 Juli lalu,  praktis PKS dihadapkan pada pilihan dilematis, apakah hendak mendukung Jokowi-Ahok atau Foke-Nara pada putaran ke-2 September mendatang. 

Masalahnya, kali ini nasib PKS sedang berada di ujung tanduk. Di pemilu 2014, partai yang semula konon digadang-gadang sebagai partai masa depan, diprediksi bakal terancam masuk ke ‘liang kuburan.’ Pasalnya, hasil survei Litbang Kompas beberapa waktu lalu menempatkan elektabilitas PKS berada di urutan 6 di bawah Partai demokrat, PDI-P, Golkar, Gerindra dan Nasdem, hanya sedikit di atas Hanura dan PPP.

Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq sendiri mengakui kondisi ini dan menganggap hasil survei Kompas sebagai peringatan dini untuk bersegera melakukan perubahan, setidaknya masih ada dua tahun untuk mengubah paradigma. (kompas.com 24/7). Di saat kritis, pilihan sikap partai pada Pilkada DKI nanti setidaknya akan berpengaruh pada elektabilitas  PKS. Bisa meningkat dan kembali meraih kepercayaan untuk setidaknya mengulang prestasi sebagai 4 besar seperti pada pemilu 2009, atau justru menurun dan terkubur pada Pemilu 2014.

Secara kalkulasi politik, PKS dipaksa untuk makan buah simalakama. Dua pilihan yang sama-sama membawa bencana. Mendukung Foke, berabe. Mendukung Jokowi, mati. Atau memilih abstain, alias netral tak mendukung salah satunya? Sama saja,berabe, lalu mati. Bila PKS mendukung Foke-Nara, akan semakin menguatkan citra sebagai partai yang demen berdekatan dengan lingkar kekuasaan dan pro status quo bersama incumbent yang melawan ‘arus perubahan’ rakyat bawah.

Sikap ini merupakan pukulan balik bagi citra PKS sendiri yang lahir dari  zaman perubahan era reformasi dan tumbuh dari rakyat bawah. Jargon sebagai partai “bersih, peduli dan inklusif” juga berpotensi luntur total. Bagaimanapun, PKS adalah salah satu partai yang relatif bersih di antara partai-partai lain dalam keterlibatan kadernya dari ‘setan-setan korupsi.’ Di sisi lain, banyak pihak menilai rekam jejak kepemimpinan Foke selama menjabat sebagai Gubernur DKI semenjak 2007 ‘abu-abu,’ miskin kepedulian dan cenderung eksklusif.

Sedang jika mendukung Jokowi-Ahok, giliran ciri khas keislaman militansi partai yang bakal terkikis habis dan mengantarkan PKS sebagai partai yang ‘hilang bentuk’ dan bakal remuk di Pemilu 2014. Pasalnya, sosok Ahok adalah sebagai non muslim plusTionghoa, ‘diharamkan’ bagi kalangan Islam militan. Meskipun isu SARA dilarang dalam kampanye Pilkada DKI, namun realita sebagai partai bernuansa agama (Islam) mau tak mau menjadi benturan internal di tubuh PKS sendiri. PKS harus memilih, tentu dengan konsekuensi masing-masing, apakah masih tetap memilih ideologi atau ‘selera pasar’ keinginan rakyat.

Berkaitan dengan partai ‘di belakang layar’ kedua kubu, PKS manghadapi pilihan yang sama. Hubungan PKS dengan Demokrat akhir-akhir seperti pasutri ‘pisah ranjang.’ Bagi Demokrat sendiri, PKS bagai ‘duri dalam daging’ ketimbang mitra nyaman untuk memperkuat kekuasaan. Loyalitas ‘remang-remang,’ dan beberapa kali menyerang kebijakan pemerintah menjadikan PKS masuk ke dalam kaegori ‘konco mbalelo’ bagi Demokrat. Hampir mustahil jika ‘kemesraan’ bakal tercapai jika kedua ini ‘menjalin hubungan’ kembali.

Sementara itu dengan Gerindra dan PDI-P, PKS juga belum pernah mengalami sejarah yang indah, di parlemen maupun di pemerintahan, meskipun secara personal Hidayat dan Jokowi memiliki kedekatan emosional dan memiliki banyak kesamaan program. Apapun yang dipilih PKS, tak ada yang menguntungkan secara politis. Dukung Foke-Demokrat jadi berabe dan sekarat, dukung Jokowi-PDI-P Gerindra PKS mati dan hilang citra.

Jika PKS mengambil sikap ‘abstain’ alias tidak mendukung kedua-duanya dan menyerahkan kepada konstituennya untuk menentukan pilihan pribadi, inipun bakan bisa berakibat lebih fatal. PKS akan semakin dianggap sebagai partai plin-plan tak punya sikap, takut resiko dan gagal menjadi teladan bagaimana ‘partai relijius’ berpolitik secara relijius. PKS akan ‘hilang bentuk dan remuk’ di Pemilu 2014. PKS sudah tak berbeda dengan parpol-parpol lain, yang kadung ‘dicap’ rakyat hanya berkendaraan politik untuk perebutan kekuasaan tanpa peduli harapan rakyat akan perbaikan dan perubahan.

Maka bagi PKS dalam menyikapi Pilkada DKI sebaiknya tidak bicara “keuntungan,” karena modal itu sudah tak ada. ‘Laba’ kepercayaan rakyat pada Pemilu 2004, 2009 dan Pilkada DKI 2007 telah secara tak sengaja ‘dihilangkan’ dengan blunder langkah PKS dengan segala sepak terjang politiknya saat berkoalisi dengan Demokrat sebagai partai penguasa sejak 2009.

Jika mau sedikit jujur, puncak ‘kebangkrutan’ kepercayaan terlihat nyata pada hasil perolehan suara Hidayat-Didik pada pilkada DKI 11 Juli lalu.Sayangnya, masih senada dan seirama dengan kubu Foke yang menganggap kekalahannya dari Jokowi hanya karena kesalahan strategi, Wakil Ketua DPRD dari PKS, Triwisaksana yang juga menjadi Ketua Tim Pemenangan pasangan Hidayat-Didik lebih menganggap kekalahan kubunya lebih dikarenakan kurangnya sosialisasi. (Kompas.com-24/7)

Sepertinya, PKS lebih terkesan menjaga gengsi dan sedikit arogansi dengan belum secara gentle mengakui kekalahan itu lebi disebabkan karena hilangnya kepercayaan kepada citra partai, termasuk personality figur kepemimpinan elit politik (baca:politisi)nya. Padahal, kalau mau melakukan refleksi dan introspeksi (bukan sekadar evaluasi), ‘kemenangan fenomenal’ Jokowi-Ahok yang ‘mengancam’ Foke-Nara bersayonara lebih kepada keunggulan personality (keteladanan kepemimpinan) yang telah dibuktikan oleh Jokowi dan Ahok selama memimpin di daerah masing-masing.

Berkaca dari fenomena Pilkada DKI, yang dibutuhkan rakyat adalah bukti riil dari sebuah perjuangan, bukan hanya citra, program, platform, visi-misi bahkan ideologi. Himpitan kompleksiats permasalahan sudah nyaris melampaui ambang batas kesabaran kaum minoritas tertindas. Realitas sosial terkini penuh dengan anarkisme dalam bentrokan antar etnis dan perlawanan aksi massa terhadap beberapa kebijakan pemerintah, bisa dijadikan ‘setitik’ indikator, bahwa rasionalitas belum menjadi momentum yang tepat untuk diharapkan pada kedewasaan demokrasi, setidaknya pada saat krisis kepercayaan pada pemimpin begitu menggunung.

Faktor emosional yang lebih bertumpu pada etika-nurani akan membawa perilaku rakyat dalam menentukan pilihan kepada pemimpinnya. Seperti keunggulan Jokowi atas Foke pada Pilkada DKI 11 Juli, rakyat lebih memilih personality dari pada strategi politik para politisi. Bukan karena bodoh-dungu, ‘fenomena aneh’ termasuk tingginya angka golput pada Pilkada DKI, justru bisa dilihat sebagai peningkatan kecerdasan rakyat dalam menyikapi politik dan demokrasi.
Di puncak keresahan karena terhimpit aneka persoalan, ketidakpastian dan ambang keputusasaan, bukti kongkret kepemimpinan berkepribadian otentik beretika nurani dengan pengabdian tulus dan kesederhanaan dalam perjuangan lebih ‘menyentuh hati’ dan simpati rakyat kecil-wong ndeso-kaum proletar. Actually value yang ‘menyentuh’ tak akan bisa ditukar dengan ideally value yang hanya sebatas ‘bayang-bayang-program langitan’ tanpa meng-ejawantah dalam realitas nyata.

Bagi PKS sebagai partai, jika bertujuan jangka panjang, ia bisa tetap bersikukuh pada ideologi partikular agamis dan bersabar berjuang 1-2 generasi ke depan sampai berhasil membuktikan bahwa ‘manhaj politik’nya bisa menjadi ‘hujjah valid’ yang menjawab permasalahan kebhinnekaan bangsa. Masalahnya, ada semacam apatisme sejarah, sepanjang Indonesia merdeka, parpol-parpol ber’nuansa-cita rasa’ agamis (Islam) belum pernah membuktikan secara nyata benar-benar istiqomah(konsisten) dengan ‘ruh’ Islam dan berpolitik otentik islami.

Sekadar ilustrasi, Departemen Agama yang oleh sebagian kalangan ditengarai justru sebagai lembaga terkorup menjadi barometer bagaimana otentitas keislaman umat bangsa ini masih meragukan. Dalam ranah politik, dari sepak terangpersonality aktor politiknya,  sudah hampir tak terlihat bedanya politisi partai Islam dan partai non-Islam. Di masyarakat paternalistik yang masih tergantung kepada figur kepemimpinan dan keteladanan, rakyat tak melihat lagi ”apa yang dikatakan,” tapi “siapa yang mengatakan.”

Menghadapi putaran ke-2 pilkada DKI September nanti, jika PKS berani melepas label inklusif dengan membuat loncatan politik kepada kebutuhan rakyat akan perubahan, steril dari unsur SARA dalam memilih pemimpin, maka PKS bisa memilih Jokowi-Ahok. Pilihan ini sebaiknya bukan dilandasi untuk sekadar bermotif kemenangan sehingga PKS ‘diuntungkan’ dengan ‘pembagian kue kekuasaan, namun lebih kepada bukti keberpihakan pada rakyat yang menghendaki perubahan sebagai simbol perlawanan terhadap status quo.

Jika pun ternyata Jokowi gagal memenangi pertarungan, meskipun dalam jangka pendek sikap ini mungkin menimbulkan konflik internal di tubuh PKS, namun dalam jangka panjang sikap ini akan menjadi langkah awal bagi PKS untuk mengembalikan citra “bersih, peduli dan inklusif.” Dari sini PKS bisa memulai kembali meretas jalan sebagai partai masa depan seperti di awal-awal kelahirannya, dan simpati mungkin akan mulai terlihat dalam peta pergeseran konstituen pada pemilu 2014.

Namun jika memilih mendukung Foke-Nara, maka mungkin PKS bakal ditinggalkan sebagian besar konstituennya kecuali hanya sedikit saja yang tersisa. Jika pun Foke berhasil meraih kursi DKI1, pilihan sikap ini makin menunjukkan ketidakberpihakan pada rakyat dan perubahan, hal yang selama ini seharusnya menjadi salah satu kekuatan PKS, setidaknya sampai Pilkada DKI 2007.

Jika Foke yang tersingkir, PKS bisa jadi tak akan tertolong dan mengalami ‘kiamat prematur.’ Maka bersiaplah jika dalam 2 tahun mendatang, seperti hasil survei litbang Kompas, PKS akan ‘terkubur’ dengan perolehan suara 2,5% atau kurang, dan menjadi partai ksatria-mujahid yang mati muda hanya karena ‘salah diagnosa’ setelah ‘sakit parah’ akibat blunder ‘demam panggung’ tatkala tergoda ketergesaan untuk berkuasa sebelum waktunya.

Salam…
El Jeffry