Sunday, July 29, 2012

Hari, Bakrie, Kurcaca Dan Kurcaci


13435738761975170278
PENYESALAN: Hari Suwandi di acara talk shaw TV One pada 25 Juli. (sumber photo: http://bola.viva.co.id)
        Ada apa dengan Hari Suwandi?
Kemarin ia berteriak lantang dan berani. Tanah Porong, Sidoarjo telah berubah menjadi lautan lumpur, ‘kaum kurcaci’ desa menjadi korban bencana dan keserakahan ‘kaum kurcaca’ pengusaha raksasa kota. Atas nama perjuangan menuntut keadilan Hari menempuh perjalanan panjang dan melelahkan. Hari berjalan kaki 827 km selama 25 hari dari ‘desa kurcaci’ Porong ke Jakarta dari kamis, 14 Juni hingga Minggu, 8 Juli.

      Apa yang terjadi dengan Hari Suwandi?Kemarin ia melangkah tegap penuh idealisme layaknya ksatria. Berunjuk rasa 15 hari di Jakarta, di depan Wisma Bakrie dan depan Istana Negara. Ia tetap teguh setiap kali ada yang menuding aksinya hanyalah rekayasa, sebab Hari bukan warga Sidoarjo, untuk apa memperjuangkan warga yang bukan tanggung jawabnya?Hari pantang mundur sebelum mendapat jawaban pasti. Ia baru akan berhenti dan pulang jika sudah mendapat infomasi pasti bahwa semua urusan ‘kurcaci desa’ sudah teratasi.

      Suatu hari pada 25 Juli, tiba-tiba berbalik 180 derajat alur cerita, saat Hari berwawancara  di sebuah televisi. Hari yang semula ‘mencaci maki’ Aburizal Bakrie selayaknya Merpati yang selalu ingkar janji, kini dengan diiringi tangis penyesalan justru memuji setengah mati sebagai ‘dewa’ yang mampu menyelesaikan masalah, khususnya korban Lumpur Lapindo, eh korban Lumpur Sidoarjo.

      Apa yang telah dilakukan Aburizal Bakrie?
Hari yang semula hendak menuntut ketegasan kepada presiden agar mendesak pihak Bakrie untuk membayar tunai ganti rugi ‘para kurcaci desa,’ kini berbalik menganggap pemerintah yang mesti bertanggung jawab atas semuanya. 
Hari yang ada di hari ini bukan seperti Hari yang ada di hari-hari lalu.

     Harto Wiyono yang juga mendampinginya dalam perjalanan dari Porong ke Jakarta pun terheran tak mengerti. Hari hanya pamit ingin membelikan susu untuk cucunya, tapi ternyata malah wawancara di televisi. Hari di hari ini bukan Hari di hari-hari kemarin, Hari yang mengakui bahwa dia hanya diperalat dan aksinya selama ini adalah akibat provokasi pihak-pihak tertentu.

13435740021252265415
KURCACI DAN KURCACA. Ada apa dengan Hari dan Bakrie? (sumber photo: http://www.facebook.com/KOMPAScom)
    Ada apa dengan Hari Suwandi dan Aburizal Bakrie?
Hari makin membingungkan, hari-hari makin membingungkan. Harto yang menjadi saksi aksi Hari terheran-heran, padahal setahu Harto, justru Hari lah yang punya murni gagasan, tanpa tekanan dan paksaan. Tapi kini Hari telah puas.Aset istrinya dan ganti ruginya sudah terbayar lunas. 

     Bakrie memang memiliki komitmen yang tinggi untuk menyelesaikan masalah dengan korban lumpur Lapindo di Sidoarjo.
Memang Hari adalah manusia biasa yang tak luput dari salah, tapi hari ini kita tak bicara soal benar atau salah. Kita tak tahu siapa yang salah, Hari, Bakrie, Harto, televisi, atau mungkin kita yang salah mendengar informasi. Semua bisa saja salah, sebagaiaman semua bisa saja benar. Lahipula, salah dan benar sudah tak jelas lagi sekatnya di negeri ini.

     Hari Suwandi sudah tak jelas lagi, apakah ia murni memperjuangkan keadilan untuk warga ‘kurcaci desa’ teraniaya, ataukah memang alat permainan pihak-pihak yang hendak mempolitisasi bencana dan derita untuk menjatuhkan langkah politisi Aburizal Bakrie menjelang pilpres 2014. Lalu kembali menjadi permainan pengusaha ‘kurcaca kota’ berlimpah harta atau politisi yang tengah bertarung dengan penguasa. Atau hanya sekadar korban komoditi warta berita dalam lingkaran bisnis informasi di televisi.

       Ada apa dengan Aburizal Bakrie?
Kini dia juga sudah tak jelas lagi, apakah murni memperjuangkan partai politik dan kekuasaan untuk pengabdian pada kesejahteraan rakyat kebanyakan, atau hanya seorang ‘kurcaca kota’ pengusaha yang berusaha mempertahankan kerajaan bisnis dari kerugian. Atau hanya korban politisasi elit politik lawan lewat tragedi semburan lumpur dalam bencana. Atau justru menjadi dalang dari semua bencana dan aktor politisasi ‘kurcaci desa’ lewat teknologi informasi di televisi, demi memenuhi hasrat keserakahan pada kekayaan dan ambisi mendaki tahta sebagai presiden RI.

1343574209359774152
TUNTUT HAK: Hari Suwandi tiba di Kota Semarang, Kamis siang (21/6). (sumber photo: suaramerdeka.com)
      Ada apa dengan televisi?
Ia juga sudah tak jelas lagi, apakah hanya efek logis dari gempuran kapitalisme dalam peradaban, ataukah sebagai sarana politik dan politisasi demi kepentingan segelintir orang untuk meraih kekuasaan. Atau hanya terlupa fungsinya sebagai alat perjuangan menegakkan kebenaran, keadilan dan kemaslahatan. 

   Yang jelas, independensi televisi mulai dipertanyakan. Semakin banyak kita menelan informasi, semakin bingung kita dengan kesimpang-siuran. Warta berita yang menabrak-nabrak tembok logika dan nurani etika, semakin remang titik dan garis problematika.

    Hari Suwandi, Aburizal Bakrie dan politisasi informasi televisi, merupakan potret buram kekinian wajah kita sebagai bangsa. Kematian dan pembunuhan ruh idealisme perjuangan para ‘kurcaci desa,’ ambisi dan keserakahan para ‘kurcaca kota’ pada harta dan kekuasaan, pengkhianatan mereka yang mempolitisasi bencana demi kepentingan pribadi dan kelompok semata dan terkikisnya independensi televisi dan media informasi sebagai alat pemersatu dan pencerdasan bangsa.

     Lumpur Lapindo atau lumpur Sidoarjo hanyalah sebuah pesan singkat peringatan alam, bahwa ada yang keliru dalam kita memperlakukan tatanan kehidupan. Lumpur pekat, hitam dan dalam telah mulai menenggelamkan kesadaran nilai-nilai nurani etika sebagai sebuah keluarga besar bangsa. Jika kita tak bersegera retrospeksi, refleksi, introspeksi, rekontruksi dan rehabilitasi menyeluruh, maka gugatan alam tak akan tertolakkan, lalu Indonesia akan benar-benar tenggelam dan hilang dari peradaban.

Salam…
El Jeffry

Mental Tempe, Krisis Kedelai Dan Ringkik Keledai

1343497878307247722
Krisis kedelai mengancam kelangsungan usaha tempe. (sumber photo: http://bisnis-jabar.com/index.php/berita/foto-kedelai-mahal-perajin-perkecil-ukuran-tempe)
     Dalam sebuah pidato, Bung Karno pernah mengatakan, “Kami menggoyangkan langit, menggemparkan darat, dan menggelorakan samudra agar tidak jadi bangsa yang hidup hanya dari 2,5 sen sehari. Bangsa yang kerja keras, bukan bangsa tempe, bukan bangsa kuli. Bangsa yang rela menderita demi cita-cita.

     Krisis tempe melanda negeri beberapa hari belakangan ini. Melambungnya harga kedelai sepekan terakhir ini berpotensi mengancam kelangsungan usaha tahu-tempe. Pasalnya, suplai komoditas kedelai sedang terganggu akibat Amerika Serikat sebagai pemasok utama kedelai dalam negeri tengah dilanda kekeringan dan gagal panen. Sudah menjadi hukum pasar, ketika stok kedelai internasional menurun, harga melambung tinggi.

    Akibatnya, harga kedelai impor dalam negeri pun meroket. Suatu hal yang logis,  karena 70% dari pemenuhan kebutuhan kedelai nasional berasal dari hasil impor, sementara produksi kedelai dalam negeri masih jauh dari mencukupi. Ironisnya, untuk kebutuhan produksi tahu-tempe saja menyerap lebih dari 80% kedelai impor ini.

     Seperti biasa, kegagapan dan kegugupan pemerintah selalu terlihat setiap kali menghadapi permasalahan di negeri ini. Solusi jangka pendek menjadi pilihan utama. Kabarnya, pemerintah telah memutuskan untuk membuka keran impor sederas-derasnya dalam jangka pendek. Mulai 1 Agustus hingga akhir Desember tahun ini, bea masuk kedelai impor, yang tadinya sebesar 5%, akan diturunkan menjadi 0% (Kompas.com. 27/07).

134349894887540735
Presiden SBY dan Wapres Boediono memimpin rapat untuk mengatasi krisis kedelai. Solusi instan? (sumber photo: http://www.tribunnews.com/2012/07/27)
  Langkah pemerintah ini membuka kesempatan yang seluas-luasnya untuk impor kedelai secara langsung, sehingga kenaikan harga kedelai saat ini bisa ditekan dan produksi tahu-tempe tidak terhenti. Pemerintah seakan tidak berpikir panjang, bahwa kebijakan itu justru bisa memicu semakin merebaknya praktek kartel.

    Meskipun, presiden SBY menegaskan penegakan hukum jika ternyata ditemukan adanya kejahatan yang dilakukan kartel, tetap saja langkah instan ini membuka peluang pemasok kedelai impor yang jumlahnya hanya segelintir untuk mempermainkan harga. Jika akhirnya harga kedelai naik berlipat-lipat tak terkendali, lagi-lagi para pengusaha tahu-tempe yang didominasi kalangan usaha kecil akan menjerit.

    Solusi sesaat biasanya cenderung membuat ‘tersesat.’  Mental tempe, di kalangan elit pemerintahan seakan memang sudah melekat. Terlalu pendek dalam melihat sebuah permasalahan, seperti kata pepatah jawa, “Esuk dhele, sore tempe.” Pagi kedelai, sore berubah tempe. Solusi praktis, cepat dan instan, layaknya ‘sulapan’ produksi tempe yang hanya butuh waktu setengah hari lewat proses peragian. Tak hanya itu, inkonsistensi juga menjadi ciri khas mental tempe elit pemerintahan, atau bisa jadi ciri khas bangsa ini. Esuk dhele sore tempe, statemen mencla-mencle gemar ingkar janji. Lain pagi, lain sore, hanya manis di bibir, mung manis-manis lambe. Lain di mulut, lain di hati, lain pula di aksi.

     Padahal, persoalan tempe hanyalah riak kecil dari gelombang gunung persoalan di negeri ini. Salah satunya adalah persoalan kedelai. Kelangkaan kedelai bukan sekali ini saja terjadi, tetapi siklus tahunan yang sebenarnya selalu berulang. Namun setiap kali siklus datang, pemerintah terlihat seakan begitu kelimpungan, gagap dan gugup, lalu gegap gempita mengumbar janji memperbaiki tata niaga kedelai. Padahal gunung persoalan dari riak krisis kedelai ini adalah karena tidak adanya swasembada kedelai. Setiap tahun hampir dipastikan muncul persoalan yang sama, karena begitu ketergantungannya kita pada kedelai impor.

1343498366105905267
Bung Karno bersama kaum marhaen. Potret kepedulian pada petani miskin dan menderita (sumber photo: http://kopibiru.blogspot.com/2012/06/bung-karno-dan-kakek-marhaen.html)
    Inilah yang dikatakan Bung Karno, bahwa kita seharusnya menjadi “bangsa yang kerja keras, bukan bangsa tempe, bukan bangsa kuli. Bangsa yang rela menderita demi cita-cita.” Bangsa bermental tempe tak akan sanggup menderita berpayah-payah untuk meciptakan kemandirian bangsa, lepas dari ketergantungan pada bangsa asing.

  Bangsa bermental tempe cenderung menyukai jalan pintas praktis-‘siap saji’ dan rekayasa ‘karbit ragi,’ sehingga hasilnya  tak lebih dari kematangan magical irrasional, penuh ilusi tak masuk akal. Karena kematangan natural menuntut konsistensi tinggi penuh kesabaran dan penderitaan untuk mencapai tujuan.

    Memang benar, sejak 2010, pemerintah telah menetapkan sejumlah program terkait produksi komoditas pangan. Swasembada kedelai telah ditargetkan tercapai pada 2014. Namun, pada prakteknya, berbagai upaya yang telah dilakukan dalam menggenjot produksi kedelai nasional masih jauh panggang dari api. Menurut catatan BPS, sejak tahun 2009 hingga kini, produksi kedelai nasional terus menurun. Seperti itulah ciri khas mental tempe. Tanpa konsistensi, sesempurna apapun sebuah rencana dan program, tak pernah menghasilkan buah matang yang benar-benar memuaskan.

    Alih-alih mencari akar persoalan untuk pembenahan, pemerintah lebih menampakkan kepandiran seperti ringkikan keledai. Pemerintah berkilah, kegagalan disebabkan karena terjadi kompetisi antara tanaman kedelai dan jagung di lapangan. Pasalnya, kedua komoditas ini ditanam pada lahan yang sama sehingga terjadi trade off: petani akan menanam jagung karena lebih menguntungkan dari pada kedelai. Ringkikan keledai yang semakin menunjukkan kepandiran pemerintah di mata rakyat, khususnya petani.

    Padahal, tak berbeda dengan sektor pertanian lainnya, kegagalan program lebih dikarenakan tiadanya dukungan dan keperpihakan pemerintah kepada petani. Pemerintah seakan tidak mengetahui, atau memang tidak peduli, bahwa akar dari permasalahan pertanian adalah karena tidak rasionalnya antara biaya produksi dan harga jual hasil pertanian. Sementara, sebodoh-bodohnya petani kedelai tentu lebih pintar dari seekor keledai. Hanya pekerja rodi atau romusha saja yang masih mau bekerja tanpa mengharapkan upah atau laba.

      Sudah menjadi ‘penyakit lama,’ seperti lamanya sejarah kisah tempe di nusantara yang konon telah menyelamatkan pejuang Indonesia ketika ditawan Jepang pada Perang Dunia II dan menyelamatkan jutaan rakyat dari ancaman gizi buruk dan busung lapar pada era 1945-1960. Bukan hanya kedelai, termasuk pada padi yang masih menjadi sumber energi utama bahan pangan mayoritas masyarakat Indonesia, petani selalu menjadi tumbal empuk bagi kelangsungan hidup bangsa. Ironis dan memprihatinkan, petani Indonesia ibarat “sekumpulan anak ayam di lumbung padi mati kelaparan.” Sedangkan kita semua paham benar, dengan potensi kesuburan tanahnya yang mengundang eksodus kolonial Eropa berabad-abad silam, zamrud khatulistiwa nusantara lebih cocok sebagai negeri agraris yang mestinya menjadikan sektor pertanian sebagai soko guruperekonomian nasional.
  
13434984841573778956
Pak Harto bersama Ibu Tien di sebuah sawah petani. Prestasi swasembada beras pada 1984. (sumber photo: http://kangkombor.multiply.com/journal/item/465/Blog-Kang-Kombor-Klompencapir)
   Sekadar mengingat sejarah, dua orang presiden RI terdahulu, Bung Karno dan Pak Harto, sangatgandrung dan dekat kepada tanah, petani dan pertanian. Inspirasi marhaenisme Bung Karno muncul dari keprihatinan pada nasib petani kecil pemilik bangsa yang hidup miskin dan menderita.

    Di era Pak Harto, pertanian mendapat perhatian yang cukup besar dengan berbagai programprogram seperi intensifikasi massal (inmas), bimbingan massal (bimas), membangun lahan-lahan percontohan, membentuk kelompok petani yang biasa disebut Klompencapir (Kelompok Pendengar, Pembaca dan Pirsawan) di setiap desa untuk mengikuti bimbingan dari para penyuluh pertanian melalui inmas dan bimas.

     Alhasil, pada tahun 1984 Indonesia berhasil mencapai swasembada beras dengan produksi sebesar 25,8 ton dan Indonesia sempat mendapatkan penghargaan dari FAO pada tahun 1985Meski tak bisa dipertahankan pada tahun-tahun sesudahnya, namun bagaimanapun itu adalah sebuah prestasi pertanian yang belum pernah dicapai oleh seorangpun presiden RI.

     Krisis tempe dan kelangkaan kedelai mestinya mengingatkan kembali kita untuk refleksi bersama. Bagi pemerintah, krisis tempe metinya membuka kesadaran untuk membangun ekonomi kerakyatan dengan keberpihakan pada pengusaha kecil. Kelangkaan kedelai mestinya menjadi warning untuk mengembalikan ‘fitrah nusantara’ sebagai negara agraris dengan memprioritaskan sektor pertanian. Tempe, di balik simbol kelemahan mental yang melekat padanya, bagaimanapun merupakan makanan nasional berkelas internasional berprotein tinggi yang mestinya menunjang kecerdasan akal manusia Indonesia.

      Jika kita, khususnya pemerintah sebagai pihak yang berkompeten gagal menangkap ‘pesan loehoer sedjarah’ lewat krisis tempe dan kedelai, maka kita akan selamanya menjadi bangsa keledai yang hanya bisa meringkik keras dengan suara parau merusak telinga. Kepandiran berulang-ulang dalam menyikapi persoalan akan menjadikan kita benar-benar sebagai bangsa tempe yang tidak konsisten dan enggan bekerja keras penuh kesabaran. Akhirnya, kita akan selalu menjadi bangsa kuli yang tergantung kepada orang asing tanpa pernah punya keberanian mental untuk sedikit menderita demi sebuah cita-cita kemandirian bangsa.

Salam…
El Jeffry