Friday, July 27, 2012

Ujian KPK Di Tengah Perang Politik Segitiga


1343334209526220037
Pertempuran 3 parpol menjelang Pemilu 2014. Golkar, PD dan PDI-P, KPK terjebak di tengah-tengah. (sumber photo: http://www.manadopost.co.id)
    Supremasi hukum tanah air tengah menghadapi ujian paling berat dalam beberapa bulan terakhir. Langkah KPK yang mulai ‘sedikit berani’ berunjuk gigi dengan menyeret beberapa elit politik senayan semakin hari semakin memperlihatkan adanya upaya perlawanan lumayan. Nuansa pertarungan kekuasaan mengerucut pada tiga kekuatan partai politik yang paling dominan, Partai Demokrat, PDI-P dan Partai Golkar. KPK terjebak di tengah-tengah pertarungan segitiga.

   Penegakan hukum dengan barometer keberhasilan KPK ‘mengamputasi’ gurita korupsiCitra DPR yang semakin terpuruk di titik terendah sebagai lembaga terkorup sudah tak bisa dipungkiri lagi. Konsekuensi dari politik biaya tinggi menyeret wakil rakyat ke ‘kuburan’ politik uang, sehingga praktek korupsi sudah menjadi keniscayaan. Para elit pun secara tersirat ‘malu-malu kucing’ mulai mengungkapkan pengakuan, tak terkecuali presiden SBY, bahwa korupsi tak hanya dilakukan oleh Demokrat, namun sudah mewabah secara berjamaah, sistemik, endemik dan akut.

    Tak kurang, ketua DPR yang sekaligus politisi Demokrat Marzuki Ali yang semula gigih membantah tudingan miring ini, kini pun tak segan mengiyakan keterpurukan citra DPR sebagai lembaga wakil rakyat memang sudah mentok. Rakyat, sebagaimana diungkapkan pengamat politik Sebastian Salang, sudah kehilangan harapan. DPR telah membunuh harapan bangsa yang mengharapkan adanya perbaikan di negeri ini. DPR lebih asyik bertarung dalam pengumpulan pundi-pundi kekayaan dan perebutan ‘remah kue’ kekuasaan ketimbang mengurusi persoalan rakyat.

13433352141651497830
Saweran koin KPK. Bentuk dukungan rakyat untuk kekuatan KPK dan penegakan hukum. (sumber photo: http://m.tribunnews.com)
    Kematian indera elit politik di DPR dengan penyakit B3, Buta, Budek (tuli) dan Bindeng (cacat suara) menjadikan mereka seperti terkurung dalam kubah bertembok tebal. Gagal komunikasi dan gagal menangkap pesan, bahkan ketika rakyat sudah mulai menunjukkan perlawanan, salah satunya dengan mencuatnya ‘saweran koin’ KPK: antara opini, hukum dan keadilan. Ternyata perseteruan dengan KPK dalam hal ‘penjegalan’ anggaran gedung baru masih belum juga memaksa DPR untuk refleksi, kembali kepada rakyat.

    Pertarungan segitiga sebenarnya telah dimulai sejak tertangkapnya Nazarudin dan beberapa elit Demokrat dalam kasus Wisma Atlet dan Hambalang. Genderang perang pertama tertabuh akhir Juni silam dengan deklarasi Aburizal Bakrie sebagai ‘satrio piningit’ RI1-7kandidat resmi capres Golkar untuk pilpres 2014. Di saat yang hampir berbarengan, muncul pengumuman KPK atas dugaan kasus korupsi Al Qur’an di Depag yang melibatkan salah satu politisi Golkar. Tak pelak, Golkar meradang dan menuding KPK telah terjerumus ke dalam politisasi untuk menjegal langkah sang kandidat.

    Tudingan yang tentu saja serupa dengan yang selalu dilontarkan Demokrat terhadap langkah-langkah KPK setiap kali menyeret kader-kadernya ke dalam kasus korupsi. Politisasi hukum selalu menjadi senjata usang setiap kali ada tindakan KPK yang dirasa mengancam dan merugikan parpol tertentu. Saling sandera antar kekuatan membuat para elit semakin kehilangan akal sehat dan etika nurani berpolitik. Sayang seribu sayang, alih-alih mengharapkan bertambahnya kedewasaan, namun justru semakin hari semakin nampak kebinalan dan kebanalan mental elit politik.

13433349031938467085
Hari Suwandi
     Dalam pekan ini saja, suguhan dagelan politik kembali hadir ke hadapan publik, kali ini mulai merambah ke media televisi. Dalam beberapa hari terakhir, TV One mengangkat tema politisasi kasus lumpur Lapindo, Sidoarjo. Sebelumnya, beberapa pekan lalu Jakarta sempat dihebohkan dengan kedatangan  Hari Suwandi, salah seorang korban lumpur Lapindo yang berjalan kaki 25 hari dari Sidoarjo. Hari bermaksud meminta keadilan dengan menemui presiden SBY dan tidak ingin mempedulikan pernyataan dari pihak Bakrie.

      Keanehan mulai muncul ketika ketika tiba-tiba ia datnga dalam acara talk show di TV One dengan pernyataan yang mengagetkan. Hari Suwandi, membuat pengakuan penyesalan atas aksinya dan meminta maaf telah mencemarkan nama baik keluarga Bakrie. Padahal, sehari sebelumnya bahkan Hari Suwandi menolak untuk menemui reporter TV One. Nampaknya kehadiran Hari Suwandi mengancam kredibilitas sang kandidat capres. Seperti diketahui, TV One ada di bawah naungan Bakrie Grup.

      Bila kemarin Aburizal Bakrie dan kubu Golkar menuding politisasi kasus lumpur Sidoarjo, maka dengan ‘keanehan’ pernyataan Hari Suwandi secara gamblang menyiratkan hal sebaliknya, hanya keluarga Bakrielah yang bisa menyelesaikan semua permasalahan di Sidoarjo, tidak dengan pemerintah. SBY lah yang mestinya harus bertanggung jawab atas musibah ini. Dagelan politik mulai ngawur dan menggelikan. Sebuah berita bisa direkayasa sedemikian ‘lucunya’ tanpa mengindahkan etika, sedangkan media semestinya sebagai alat pencerdasan dan pemersatu bangsa.

     Independensi media televisi kini pun mulai terancam oleh pertarungan elit politik, sebab Aburizal Bakrie sendiri masih memiliki satu stasiun televisi lagi, yaitu Anteve. Selain dia, bahkan ada beberapa pengusaha bersiap-siap menyongsong pemilu 2014 yang sangat memungkinkan untuk menjadikan media televisi sebagai alat politik. Surya Paloh dan Hari Tanoesoedibjo, ‘duet bos’ Partai Nasdem tak mustahil bakal melakukan hal yang sama pada stasiun teve milik mereka, Metro TV, RCTI, Global TV dan MNC TV.

13433355451877211547
Emir Moeis. Ada politisasi? (sumber photo: http://www.bungas.com/1578)
     Politisasi hukum, kali ini mencuat lagi dengan pengumuman KPK pada Kamis, 26 Juli 2012 yang menetapkan politisi PDI-P Emir Moeis sebagai tersangka dugaan suap proyek PLTU Tarahan, Lampung. Pengangkatan kasus ini dituding sebagai upaya menjegal Jokowi atas Foke pada putaran 2 Pilkada DKI Jakarta, atau untuk menutup berbagai kasus besar seperti Wisma Atlet dan Hambalang. PDI-P seperti menuding KPK telah mempolitisasi hukum untuk memihak Demokrat. Hal yang sama ketika Kader Demokrat atau Golkar mendapat ‘serangan’ serupa.

      Sebelum muncul ‘kekuatan baru’ yang mungkin bisa saja mengubah peta, sepertinya untuk saat-saat ini kita sedang menyaksikan pertempuran politik segitiga antara PDI-P, Demokrat dan Golkar melawan hukum dengan KPK tepat di tengah-tengah mereka. KPK menjadi sentral dari ragam tarik ulur kepentingan, tawar-menawar kekuatan, jual-beli kekuasaan dan transaksi penyanderaan. Masing-masing kubu memiliki kartu truf dan kunci serangan.

     Mampukah KPK menghadapi ujian maha dahsyat, membayar lunas kepercayaan rakyat yang nyaris tak tersisa lagi di republik ini? Mampukah KPK menegakkan supremasi hukum, menjaga benteng netralitas kelembagaan dan merdeka dari politisasi antar kepentingan? Genderang sudah ditabuh, pertarungan sudah tak terhindarkan, tak ada pilihan bagi kita semua, rakyat yang masih mendambakan negara berdaulat berkeadilan di atas supremasi hukum dengan mengawal KPK sebisa-bisanya.

     “Gajah bertarung sesama gajah, tapi pelanduk tak boleh mati di tengah-tengah.” Semoga masih ada cara untuk menyelamatkan bangsa dari kehancuran, sebab ada saatnya keadilan akan bisa ditegakkan. Jika gajah-gajah masih tetap bengal bertarung dengan banal dan binal, semoga saja akan berakhir dengan ‘laknat zaman.’ Politik bumi hangus antar gajah tak beretika nurani akan berbuah karma menggali kuburan sendiri, bersama terkuburnya korupsi di negeri ini. Kemenangan KPK, kemengan hukum dan keadilan, kemenangan rakyat yang bertahun-tahun lamanya tak dipedulikan oleh para elit politik yang berkuasa.

Salam…
El Jeffry