Wednesday, July 25, 2012

Politisasi Hukum Dan Hukumi(sasi) Politisi



13431609502036986357
Percaturan politik dan hukum yang membingungkan? (sumber photo: http://nursarifahainy.wordpress.com/2009/04/06/pendidikan-politik-indonesia)
    Pentas percaturan politik di negara negara republik semakin membingungkan. Ketika politik bertabrakan dengan hukum, siapa yang harus dimenangkan? Kenapa politik dan hukum mesti bertabrakan? Carut marut politik dan hukum menumpuk membentuk gunung pertanyaan yang semakin pelik berujung pada kebingungan publik. Lantunan suara merdu lagu Armada mewakili sesak dada rakyat jelata, “Mau dibawa ke mana hubungan kita?”

   Mau dibawa ke mana negara kita? NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia sepertinya telah lupa pada sejarahnya. Kemerdekaan telah diproklamasikan, Konstitusi telah diberlakukan, Undang-undang telah dituliskan, Pancasila telah diletakkan. Indonesia adalah negara hukum (rechtstaat), bukan negara kekuasaan belaka (machstaat).  Namun pada prakteknya, hukum dan kekuasaan mengalami pembalikan makna. Konstitusi dikhianati, Pancasila dikebiri, proklamasi diaborsi, demokrasi dimutilasi.

   Negara, sebagaimana dikatakan Hegel,  sebagai “organisasi kesusilaan yang muncul sebagai sintesis dari kemerdekaan individual dan kemerdekaan universal”telah kehilangan kesusilaan. Prostitusi politik telah melacurkan kehormatan republik, hukum dijadikan alat kekuasaan, merebak budaya primordial transaksional banal. Negara tanpa susila tak beda dengan sekumpulan pedagang sapi dan domba tanpa busana di pusat keramaian kota. Maka nyaris tak bisa dibedakan antara sapi, domba dan manusia.

   Negara tinggal teks berjalan berhuruf kapital tertera di lembar-lembar kertas kaum feodal. Seperti nasib UUD 45, kekuasaan dengan sepak terjang para elit politik (politisi-bentuk jamak dari politikus) telah memenggal kepala, negara tinggal sepotong batang tubuh tanpa ruh, tiada pembukaan dan tiada penjelasan. Kais tak bersanding lagi dengan Laila, atau Samson telah dikhianatai Delila. Padahal, bentuk paling kongkrit pertemuan negara dengan rakyat adalah pelayanan publik, yakni pelayanan negara kepada rakyat. Namun hubungan negara dan rakyat semakin tak jelas.

   Hukum yang telah ada terlalu sempurna untuk dipersalahkan, tapi substansi dari hukum sendiri telah menyublim ke udara. Hukum menjadi alat kekuasaan, bukan lagi sebagai dasar pijakan kebijakan politik. Padahal, hukum tanpa ruh, ibarat wayang tanpa dalang. Hukum adalah wayang, bayang-bayang tak bernyawa sebelum manusia memainkannya. Ketika ‘ruh’ hukum kian menghilang, digantikan ‘ruh’ setan, maka setan menjadi dalang, politik menjadi wayang pertama kepanjangan tangan setan, hukum menjadi wayang kedua, alat kejahatan manusia.

13431617121040473601
Hukum hanyalah wayang, manusia (politisi) sebagai dalangnya. (sumber photo: http://innerpower.wordpress.com/2010/04/12)
   Elit politik dan alit politik (rakyat kecil yang baru belajar berpolitik) akan kehilangan otoritasnya sebagai manusia, ketika telah terinfiltrasi tabiat dan syahwat setan. Wayang hukum menjadi wayang setan, payung hukum menjadi payung setan. Mestinya hukum dan politik adalah dua hal tak terpisahkan. The man behind the gun. Manusia di belakang senjata.

   Manusia sebagai dalang, hukum sebagai wayang, politik sebagai lakonpergelaran. Jika Aristoteles memandang negara sebagaiperpaduan beberapa keluarga mencakupi beberapa desa, hingga pada akhirnya dapat berdiri sendiri sepenuhnya, dengan tujuan kesenangan dan kehormatan bersama, maka panggung NKRI adalah panggung keluarga besar bangsa Indonesia yang didirikan dengan tujuan mulia mencari kesejahteraan dan kehormatan bersama.

   Sebagaimana pergelaran wayang, dalang dan niyaga (penabuh gamelan) adalah “prototip kabinet” politisi yang mesti memainkan lakon (alur cerita) di bawah pakem(aturan) hukum wayang sesuai ‘kitab kesepakatan’ (konstitusi) UUD 45 dengan ‘ruh’ falsafah Pancasila. Rakyat-publik menjadi penonton menyaksikan di luar panggung sambil mengawasi jalannya pertunjukan. Meskipun memiliki otoritas dan legalitas, namun penyimpangan terhadap ‘kitab kesepakatan’ akan menjerumuskan politisi ke ‘jurang pengkhianatan’ sejarah. Dalang dan niyaga mbalelo cepat atau lambat bakal tertimpa ‘kutukan alam’ republik atas kekecewaan penonton.

    Tabrakan politik dan hukum hanyalah potret dari mbalelo-nya aktor politik. Sudah menjadi kebiasaan, jika ada langkah hukum yang tidak menguntungkan politik (partai dan keuasaan), serta merta dengan garangnya mereka menuduh bahwa hukum telah dipolitisasi. Contoh kecil, ketika KPK mengumumkan dugaan korupsi Al Qur’an di Depag/ yang melibatkan salah seorang kader Golkar, bertepatan dengan deklarasi resmi Aburizal Bakrie/ sebagai capres 2014, KPK dituduh mempolitisisasi hukum untuk menjatuhkan partai.

   Pun demikian ketika dengan gencar-gencarnya KPK menyeret satu persatu politisi Partai Demokrat dalam kasus korupsi Wisma Atlet dan Hambalang. KPK kembali dituding  mempolitisisasi hukum untuk menjatuhkan Demokrat dan presiden SBY.” Pemimpin tertinggi negara (yang juga sebagai Ketua Dewan Pembina PD) dengan kehalusan komunikasi bahasa politik simbolik ‘kelas tinggi’ nan ngulik menyiratkan pernyataan serupa. Alih-alih memberi dorongan moral kepada pemberantasan korupsi yang belum juga membuahkan hasil menggembirakan, sang presiden lebih menunjukkan kelemahan kepemimpinan dengan rangkaian keluhan, kekecewaan, himbauan, kecaman dan paling banter, gertakan.

13431612071324813759
Keteladanan kepemimpinan masih dibutuhkan dalam masyarakat paternalistik. (sumber photo: http://m.shnews.co/detile-2128-jika-visi-pemimpin-tak-membumi.html)
   SBY gemar menggertak, enggan menggebrak. Republik membingungkan, negara, politik dan hukum membingungkan. Tak beda dengan wabah korupsi, kebingungan sistemik-endemik melanda sedemikian hebatnya. Hukum hanya menjadi benar jika menguntungkan elit politik. Politisi adalah dalang, politik sebagai wayang transisi, dan hukum sebagai wayangnya.

    Wayang-hukum bisa menjadi wayang ‘dewa penebar kebaikan’ jika politisi-dalang memiliki ‘ruh kesusilaan,’ leaderberetika nurani negarawan otentik republik. Sebaliknya, wayang-hukum bisa menjadi wayang setan jika politisi-dalang terinfitrasi ‘setan asusila,’ dealer dan broker bermental magis banal primordial bercorak transaksional.

    Kenapa hukum ‘diharamkan’ mempolitisisasi kasus-kasus penyimpangan konstitusi dan politisi mbalelo, sementara hukum sendiri baru ada dan tercipta dari kebijakan politik? Bukankah tanpa ada “kehendak politik” dari elit-penguasa untuk menegakkan keadilan di republik ini, tak mungkin KPK dan lembaga-lembaga hukum lainnya terbentuk? Karena itulah tujuan luhur dari politik, “alat absah” untuk mencapai tujuan bernegara-bangsa.

  Kata politik sendiri berasal dari politics, politiek, politique dari bahasa Latinpoliticus-politikos yang berarti dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara, sipil dan  milik negara. Politik adalah polites (warga negara) dan polis (kota). Dalam kosakata bahasa Inggris, politik berkaitan dengan polite (sopan-santun) dan politic(bijaksana). Maka fitrah politik seharusnya selalu berkaitan dengan warga, negara-kota, hak-hak sipil, kebijaksanaan publik (umum) dan kesopan-santunan (etika-susila) perilaku manusia. Selama hukum ‘diperalat’ untuk kepentingan politik dengan ruh otentik (fitrah)nya, maka bukan hanya sah-sah saja, tapi memang itulah tujuan dari politik itu sendiri, strategi dan cara, alat dan prasarana untuk mencapai kepentingan publik.

   “Bidak teranja-anja, perwira terbawa-bawa, sudah raja berubah tidak?” Percaturan politik tanpa susila juga sudah menjadi lingkaran sistemik dalam budaya. Karakter kepemimpinan dan mental berpolitik adalah akumulasi tabiat, kebiasaan dan tradisi yang terbentuk dalam jiwa manusia dan berlangsung dalam tempo lama. Langkah pertama di balok tumpu menjadi tolok ukur etika-nurani-susila mental berpolitik manusia di langkah-langkah selanjutanya.

     Secara filosofi, setiap manusia adalah pemimpin dan politisi, tergantung dari skala panggung dan jumlah publik yang terlibat di dalamnya. Dari kepala rumah tangga dalam keluarga kecil, hingga kepala negara dalam keluarga bangsa. Dari alit politik hingga elit politik. Bila bidak sudah keliru melangkah di kotak pertama papan catur, maka kesalahan itu akan terbawa hingga menjadi perwira, lalu bagaimana bisa berharap akan berubah ketika menjadi raja?

      Dalam masyarakat berbudaya paternalistik, presiden punya tanggung jawab moral untuk membuat gebrakan monumental keteladanan nasional. Raja punya kuasa untuk menggeser perwira tak berkompeten dan impoten, serta menggusur bidak-bidak kontroversif dan kontraproduktif dengan misi utama raja di atas papan catur politik bernegara. Langkah brilian seorang SBY sebagai presiden RI akan menjadi momentum bersejarah sebagai raja negarawan berkesusilaan, memenuhi tuah nama depan “Susilo,” menjawab gunung pertanyaan dan kebingungan publik, mendepak politisi di kabinet yang mbalelo.

   Itu bisa dimulai dengan membuat terobosan “politisasi hukum” berkesusilaan dan “hukumi(sasi) politisi” pelanggar kesusilaan. Jika tidak, maka hari-hari akan semakin sulit dan pelik. Hingga pada akhirnya akan memicu blunder langkah yang lebih fatal, kerusakan percaturan politik dan hukum di papan catur republik. Jika sudah terlambat dan sudah kena ‘check matt’ rakyat, ’harakiri politik’ sebagai langkah darurat penyelamatan kepentingan bersama pun hanya akan sia-sia, karena sudah tak tersisa lagi kepercayaan publik kepada elit politiknya.

    Sekadar menghibur diri sembari menunggu waktu berlalu, kembali kita nyanyikan bait terakhir lagu Armada, semoga di sana akan ada jawabannya:

tolong lihat aku
dan jawab pertanyaanku
Mau dibawa kemana hubungan kitajika kau terus menunda-nunda dandan tak pernah nyatakan cinta
Mau dibawa kemana hubungan kita
Ku tak akan terus jalani
tanpa ada ikatan pasti antara kau dan aku

Salam…
El Jeffry