Monday, July 23, 2012

Golput 37% Pilkada DKI: Ancaman Demokrasi?


13429877572141343699
Golput dalam pemilu. Ancaman demokrasi? (sumber photo: http://indonesiarayanews.com/news/menuju-dki-1/07-07-2012-19-43/pilkada-dki-rawan-golput)
     Pilkada DKI putaran pertama 11 Juli lalu menjadi potret demokrasi yang perlu dijadikan PR bersama, mengingat pemilu 2014 sudah semakin mendekat. Seperti diketahui, tingginya angka golput yang mencapai angka 37% menggambarkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi, angka sedikit meningkat dibanding pilkada DKI 2007 yaitu sekitar 35%. Ternyata lebih dari 1/3 dari warga DKI tak peduli demokrasi. Ada apa dengan warga DKI? Bagaimana jika DKI memang hanya potret kecil dari NKRI? Memang sebesar itulah partisipasi masyarakat dalam demokrasi?

    Sepanjang sejarah pemilu sejak Indonesia merdeka, angka golput mengalami peningkatan secara signifikan, meski alasan berbeda. Bila golput dihitung dari pemilih yang tidak datang dan suara tidak sah, tercatat 12,34% (1955), 6,67% (1971), 8,40% (1977), 9,61% (1982), 8,39% (1987), 9,05 % (1992), 10,07 % (1997), 10,40 % (1999), 23,34 % (Pemilu Legislatif 2004), 23,47 % (Pilpres 2004 putaran I), 24,95 persen (Pilpres 2004 putaran II), 30% (pileg 2009) dan 25% (pilpres 2009). (Kontan, 7/7)Jika tidak ditemukan masalah apa yang tersembunyi di balik tingginya angka golput ini, maka tidak mustahil dalam pemilu 2014 nanti angka golput bisa mencapai 50%! Artinya, demokrasi yang kita bangga-banggakan selama ini sebagai  yang terbaik di kawasan Asia, ternyata hanya dibangun oleh hanya separoh warganya.

    Kecenderungan kenaikan angka golput, pada pileg maupun pilkada (pemilukada) yang nota bene menunjukkan penurunan partisipasi rakyat dalam berdemokrasi selayaknya menjadi PR bersama bagi bangsa yang sedang bekerja keras membangun demokrasi. Karena bila tidak, maka tentu akan mengundang banyak implikasi, dan yang paling mendasar adalah akan muncul sebuah pertanyaan, “Benarkah demokrasi adalah sistem terbaik untuk NKRI?”

     Meskipun kita terhitung sudah melaksanakan 10 kali pemilu legislatif (1 kali pada masa orde lama, 7 kali pada masa orde baru dan 3 kali pada masa orde reformasi),namun, baru di era pasca reformasilah baru berhembus ‘ruh-sukma’ demokrasi. ‘Embrio’ demokrasi sendiri lebih tepat bila dikatakan baru ‘lahir’ pada 2004 dengan pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat, yang berlanjut dengan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada-pemilukada) untuk memilih gubernur bupati dan walikota berikut wakilnya.

    Kita sedang “belajar berdemokrasi.” Lebih ekstrem lagi bila dikatakan, demokrasi tak pernah ada di Indonesia sebelum 1998. Terkungkung di bawah tiran orde baru selama 32 tahun yang feodalistis di mana kebebasan menjadi barang yang mahal belum cukup untuk ‘benih-benih’ demokrasi tersemai. Demokrasi pada masa itu hanya ada di kalangan elit politik yang tak lebih dari kepanjangan tangan penguasa.

    Sedang pada masa orde lama yang berkuasa hingga tahun 1965, masih lebih dimaklumi lagi, karena pada masa itu bangsa kita masih dalam masa transisi selepas dari penjajahan Belanda. Sebuah bangsa yang tertidur panjang selama 350 tahun, tidak mudah untuk serta-merta membentuk tataan sempurna, sehingga energi lebih terkuras untuk konsolidasi nasional, menyatukan berbagai perbedaan ideologi dan kebhinnekaan komponen bangsa.

134298822338755960
Transisi kekuasaan dari orde lama ke orde baru. Titik balik kematian demokrasi (sumber photo: http://sejarah-interaktif.blogspot.com/2011/10)
   Kebodohan rakyat berabad-abad mustahil mengalami perubahan revolusioner hanya dalam tempo 20 tahun. Transformasi politik modern baru dilakukan oleh segelintir kaum terpelajar yang sebenarnya baru menggeliat sejak awal-awal abad 19 di era kebangkitan nasional, dengan ditandai berdirinya Boedi Oetomo pada tahun 1908. Indonesia sedang mencari jati diri. Karena itu Bung Karno yang menjadi simbol ‘revolusi’ bangsa, sedigdaya apapun kemampuannya, tak bisa berbuat banyak.

    Bangsa kita masih kental dengan budaya primordial-paternalistik yang berpola pikir primitif dan sangat bergantung kepada keteladanan pemimpin. Peradaban ‘jahiliyah’ berkasta sudra, sudah tersemat sedemikian lama. Bangsa bermental budak tiba-tiba dibebaskan, maka hanya akan kebingungan. Sebagian ada yang berpendapat, bahwa kaum sudra (budak) tak akan bisa menjadi ksatria (pemimpin), apalai barhmana (rohaniwan), karena potesi dasarnya tidak memungkinkan untuk itu.

   Ini baru menjadi masalah ketika sebuah bangsa bermental sudra (budak) terpaksa dikondisikan pada ruang demokrasi. Demokrasi sendiri meletakkan hak manusia dalam kesetaraan dalam bernegara. Suara seorang budak (rakyat jelata-awam) setara dengan suara seorang ksatria (pemimpin). Budak punya hak menjadi menjadi ksatria, dan ksatria punya resiko menjadi budak. Padahal, meminjam filosofi Hindu dalam catur warna, jika sudra berkuasa, kiamatlah negara!. Meskipun inti ajaran ini sebenarnya tidak bertentangan dengan demokrasi, karena setiap kasta (sudra, waisya, ksatria dan brahmana) memiliki kesetaraan dan hak dan kewajiban dengan prasyarat memilikikapasitas personality dan kompetensi profesi.

   Namun dalam fakta sejarah, pelanggaran asas-asas dan kaidah ini senantiasa terjadi sepanjang perjalanan negeri ini dalam berdemokrasi. Rasio pejuang-pejuang demokrasi yang sejati, mereka adalah kaum paderi, ksatria, mujahid tidak signifikan dengan jumlah manusia Indonesia. Maka yang selalu muncul ke panggung politik adalah mereka yang hanya mengenakan pakaian ksatria (elit) sementara ‘ruh’-tabiat dan perilakunya masih sudra.

      Thomas Alfa Edison pernah berkata, ”Pemikir sejati hanya 5% di dunia”. 10% merasa sadar harus berpikir, sedang sisanya (85%) memilih lebih baik mati daripada harus berpikir. Korelasinya dengan catur warna, 85% (mayoritas) dari manusia berada di kasta sudra (budak). Itu pendapat sang ilmuwan di Amerika seabad silam. Bagaimana dengan Indonesia? Tentu angka ini relatif berbeda, tergantung dari tingkat peradaban bangsa.

    Prosentase ini juga bisa berubah dengan transformasi pengetahuan lewat pendidikan, seperti halnya proses kebangkitan naional pada awal abad 20 setelah Politik Etis Belanda memberikan kesempatan bangsa pribumi untuk menempuh pendidikan barat (Eropa). Tokoh-tokoh pejuang pergerakan nasional pun sebagian besar dirintis oleh kaum bangsawan (kasta ksatria), karena kelas mereka memang berpeluang lebih besar.

   Gerak perjalanan bangsa untuk mengentaskan kemiskinan dan kebodohan adalah proses untuk mengangkat derajat bangsa dari bangsa sudra bermental budak menjadi bangsa ksatria yang berdikari merdeka. Karena itu sang proklamator tak henti menggelorakan api revolusi dan begitu keras tanpa kompromi sampai ‘meniren’ (kehabisan suara) melawan ideologi barat. “Amerika kita seterika, Inggris kita linggis!”

134298912326797760
Pilpres 2004. Embrio demokrasi sejati baru lahir di NKRI (sumber photo: http://kpud-bandungkota.go.id/index.php?pilih=hal&id=14)
   Meskipun Bung Karno sendiri banyak menyerap ideologi dari barat, namun beliau bermaksud mentransformasi demokrasi alabarat yang disesuaikan dengan karakteristik jati diri bangsa dalam bentuk demokrasi bersukma kerakyatan Pancasila. Namun tidak mudah mengubah mental bangsa yang sudah terlanjur mengakar dalam tradisi dan budaya. Transformasi nilai-nilai demokrasi yang diusung generasi 45 gagal di tengah jalan.

    Sepanjang 32 tahun kekuasaan orde baru nilai-nilai demokrasi justru seakan mengalami titik balik. Dengan dalih stabilitas nasional dan kecukupan pangan, Pak Harto lebih memilih ‘kenyang sekarang’ urusan belakangan. Prestasi Pak Harto memang tak bisa dipungkiri dalam menciptakan stabilitas,termasuk ekonomi, hingga pada masanya kita sempat meraih prestasi spektakuler dalam swasembada beras, hal yang belum pernah dicapai oleh presiden lain dalam sejarah republik.

   Namun prioritas ekonomi (pangan) dan ‘loncatan’ teknologi-industri yang terkesan dipaksakan membawa dampak dengan daya rusak ribuan kali lipat lebih dahsyat. Kematian pemikiran dan ideologi bangsa, kebodohan spiritual yang tidak selaras dengan kecerdasan intelektual, kematian karakter bangsa akibat  penggerusan ‘gila-gilaan’ nilai-nilai otentik luhur Pancasila berujung bencana.

   Jeratan hutang luar negeri, korupsi sistemik-endemik, kemarahan rakyat akibat jurang kehidupan yang menganga lebar dan dalam, rapuhnya fondasi ekonomi, karena tidak terbangun berasas kerakyatan menjadi senjata makan tuan. Reformasi menjadi gerbang pembebasan bangsa ini untuk kembali kepada fitrah suci amanat proklamasi. Namun ternyata tak gampang untuk melakukan revolusi mental bangsa yang sudah terlanjur terbentuk kesadaran ‘magis-banal‘ (tak rasional). Kata Romo Mudji Sutrisno, kesadaran pembebasan bangsa ini telah lumpuh-mati-beku.

   “Masih jauh panggang dari api, kata J. Kristiadi.” Setidaknya dalam 10-15 tahun ke depan dengan sistem demokrasi prosedural abal-abal tanpa ’sukma demokrasi’ belum akan melahirkan elit otentik, negarawan bersukma kerakyatan. Tak akan lahirleader, yang ada cuma ‘dealer, agen atau broker politik berkepentingan partikular sempit-pendek bercorak transaksional-dagang sapi.

    Publik bermentalitas apatis (lesu), fatalis (mati spirit) pesimis (tak punya harapan), permisif (masa bodoh), lumpuh kesadaran pembebasannya dengan integritas-kesadaran kebangsaan sosial amat rendah, belum bisa banyak diharapkan dalam kurun waktu dekat untuk mengusung demokrasi sejati di NKRI. Pilkada DKI dengan fenomena Jokowi yang fantastis secara revolusioner menjungkir-balikkan banyak pengamat hanyalah sebuah langkah awal dari pembelajaran kita tentang demokrasi yang sesungguhnya.

   Menjadi PR besar bersama untuk meneruskan cita-cita generasi reformis-demokrat bersukma kerakyatan di tengah masyarakat yang hendak mendaki kasta dari sudra-budak-jahiliyah apatis-fatalis-pesimis-permisif menuju kasta “ksatria-pejuang” nan kritis–emansipatoris-transormatif-liberatif.” Personality (kepribadian berketeladanan) yang menjadi kunci kemenangan Jokowi di putaran pertama pilkada DKI masih sangat dibutuhkan dalam masyarakat paternalistik. Bukan sekadar strategi politik banal-primordial-feodalistik penuh retorika, ciri khas kepemimpinan gaya orba yang masih melekat kuat pada mayoritas elit pemimpin kita.

    Semakin banyak ‘leaders politik’ berkeadaban publik tampil dan bersatu menggeser hegemoni ‘dealers politik’ berkeadaban primordial di panggung republik, maka akan semakin cepat pula pergerakan bangsa menggapai cita-cita memenuhi amanat proklamasi dan UUD 45. Tentu dengan ketatanegaraan otentik bangsa nusantara lewat demokrasi beretika nurani hikmah kebijaksanaan berlandaskan sila ke-4 Pancasila.

Salam…
El Jeffry