Sunday, July 22, 2012

SBY: Gemar Menggertak, Enggan Menggebrak


13429018661074693911
Presiden SBY jika sedang marah. Menggertak, atau menggebrak? (sumber photo: http://riautrust.com/read-1596-2012-02-20)
     Komitmen Presiden SBY dalam pemberantasan korupsi kembali layak untuk dipertanyakan. Sebagaimana diberitakan, KPK sedang menyidik dugaan korupsi dalam proyek kompleks olah raga di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat, senilai Rp2,5 triliun. Kamis (19/7/2012), tim KPK menggeledah ruangan Menpora di Kementerian Pemuda dan Olah Raga di Jalan Pemuda dan ruangan arsip Kementerian Pemuda dan Olah Raga di Cibubur, Jakarta.

   Menyikapi langkah KPK yang menetapkan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Kemenpora Deddy Kusdinar sebagai tersangka pertama kasus Hambalang, alih-alih memberi dukungan moral atas keras keras KPK dalam menuntaskan kasus korupsi, presiden hanya menyampaikan teguran keras kepada para meterinya. “Menteri yang tidak bisa fokus bekerja, terutama menteri yang berasal dari partai politik, untuk segera mengundurkan diri…”

   Sementara kita semua sedang menunggu gebrakan sang presiden, bukan sekadar gertakan. Perihal gertak-menggertak, khususnya dalam pemberantasan korupsi ini bukan sekali ini saja meluncur dari SBY. Kita masih ingat, di awal-awal beliau tampil menjadi presiden RI pada 2004, dengan lantangnya beliau meyakinkan kepada publik, bahwa SBY akan berdiri di barisan terdepan yang dengan pedangnya akan mengawal perang melawan korupsi.

    Faktanya, sampai hampir di penghujung kepemimpinannya di periode ke-2 ini, apa yang beliau sampaikan masih belum menunjukkan hasil menggembirakan, kalau tidak dikatakan mengecewakan. Setidaknya tiga kasus besar korupsi sampai sekarang misterius, Century, Wisma Atlet dan Hambalang. Masih belum hilang dari ingatan kita, ketika dalam acara Forum Silaturahim Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya pada 13 Juni 2012 lalu, selaku Dewan Pembina, SBY berkata, “Masih banyak parpol lain yang kasus korupsinya lebih di atas Demokrat.”

   Pernyataan yang cukup mengagetkan, sekaligus melegakan. Mengagetkan karena keluar dari seorang presiden yang nota bene mestinya bicara atas nama Negara (meskipun beliau mengucapkannya dalam forum partai), tapi ada tersirat pembelaan sekelompok partai yang terlibat korupsi, dalam hal ini Partai Demokrat. Seakan beliau berkata, “Kalau mau memberantas korupsi, jangan hanya partai saya dong, kan parpol-parpol lain juga masih banyak yang terlibat korupsi, dan lebih besar lagi.”

     Dari pernyataan itu tersirat pula pengakuan, bahwa “Kita semua (parpol) memang terlibat korupsi, tanpa kecuali.” Pernyataan yang di sisi lain justru melegakan. Artinya telah ada kesadaran dari seorang pemimpin tertinggi negara, bahwa korupsi memang sudah menjadi ‘penyakit sistemik-endemik’ bangsa. ‘Sadar diri’ sebagai ‘bangsa berpenyakit’ adalah titik awal dari pengobatan untuk pemulihan kesehatan. Masalahnya jika kesadaran itu tertanam, adakah komitmen bersama dari seluruh elemen dan komponen bangsa untuk memeranginya, sebab korupsi adalah musuh bersama.

      Fakta telah berbicara, partai politik di Indonesia adalah institusi terkorup. Kita sudah ketahui sejak lama awal-awal berdirinya KPK. Jika korupsi sebagai budaya sistemik-endemik, maka kunci utama dalam pemberantasannya adalah pembudayaan “etika dan integritas.” Hal yang terlalu pelik, sehingga dibutuhkan adanya “peran pemimpin” sebagai teladan.

    KPK hanyalah katalisator. Keberhasilan pemberantasan korupsi akan cepat tercapai dengan keterlibatan dari tiga pilar utama lembaga negara, legislatif (DPR), yudikatif dan eksekutif (pemerintah). Namun “peran pemimpin’ bagaimanapun akan menjadi kunci terpenting yang menentukan cepat-lambatnya keberhasilan. Sedangkan kunci terkuat ada di tangan “pemimpin negara,” siapa lagi kalau bukan SBY sebagai presiden NKRI.

       Entah apa yang ada di benak SBY, padahal beliau pernah dinobatkan sebagai pemimpin di Asia dengan komunikasi politik terbaik oleh the Public Affairs Asia. Kita sepertinya dibuat kebingungan dengan ‘bahasa politik’ yang beliau pakai untuk berkomunikasi dengan rakyat. Lalu dengan melihat ‘catatan buram’ pemberantasan korupsi di NKRI selama 8 tahun beliau menjabat yang sampai detik ini hanya berputar-putar ‘di situ-situ saja,’ salahkan bila kita menilai bahwa SBY hanya bisa menggertak, tapi tak pernah bisa menggebrak.

13429021091126956557
Gertakan dan gebrakan adalah dua hal yang berbeda. (sumber photo: http://m.rimanews.com/read/20120629/67690)
     Gertakan dan gebrakan jelas dua hal yang berbeda. meskipun keduanya sama-sama mengagetkan, tapi gertakan hanya ucapan yang menyentak gendang telinga. Efek dari gertakan hanya dirasakan sesaat, lalu akan hilang setelah kita sebagai lawan bicara hafal, bahwa gertakan hanya ucapan, teguran dan ancaman yang tak bakal berakibat sampai pada tindakan. Gertakan tak akan menghasilkan efek jera, apalagi bagi telinga yang sudah malfungsi (tuli), orang-orang (elit politik) bengal, bandel, dan sudah tak punya budaya malu.

    Kita butuh “gebrakan” SBY, selayaknya orang yang benar-benar marah dengan menggebrak meja sampai pecah, membanting pintu sampai terbelah atau mengobrak-abrik piring hingga membuat ketakutan para maling. SBY mestinya berani membuat loncatan spektakuler dan bersejarah yang tak terbaca oleh kita sebagai manusia biasa, sebab seorang presiden memang bukan manusia biasa. Presiden adalah ‘raja,’ ksatria pilihan yang memiliki kemampuan ‘setengah dewa.’

    Meskipun memang DPR punya peran dalam membuat kebijakan, toh kalau kebijakan ‘menggebrak’ seorang presiden dipersembahkan bagi kepentingan rakyat banyak, bukan kepentingan politik di gedung wakil rakyat, tentu rakyat akan berdiri di belakang beliau jika sewaktu-waktu terjadi ‘pertarungan’ dengan DPR, seperti yang terjadi belum lama ini ketika berseteru dengan KPK dalam hal pengadaan anggaran pembangunan gedung. Apalagi kekuatan partai pemerintah di di DPR juga masih dominan, tentu ceritanya akan berbeda.

    Tak bisa dipungkiri, meskipun perguliran gerak reformasi 1998 telah mengantarkan kita pada mekanisme ladang persemaian demokrasi yang fenomenal, namun sebagai bangsa kita masih kental dengan watak primordial dan paternalistik. Kita masih membutuhkan keteladanan riil seorang pemimpin, dan SBY tetaplah punya ‘kartu truf’ yang tak dimiliki oleh manusia manapun di Indonesia. Mungkin agak berlebihan, namun kita juga tidak berlebihan jika mengakui keputus-asaan sebagai hal yang manusiawi.

   Sebagai kejahatan luar biasa, korupsi terlalu kokoh untuk diberantas, atau setidaknya terkendali, dengan cara-cara biasa. Kini KPK sudah menetapkan Deddy Kusdinar sebagai tersangka. Ini adalah ‘batu loncatan’ KPK untuk mendapatkan pihak lain yang berada di atasnya di dalam Kemenpora dan tak mustahil berujung pada Menpora Andi Malarangeng.

    Opini publik memang sudah terlanjur terbentuk bahwa barometer keberhasilan KPK dalam kasus hambalang adalah terjeratnya ‘aktor-aktor penting’ di Partai Demokrat, partai pemerintah, salah satunya yang paling santer adalah Anas Urbaningrum. Maka disamping perlu penjelasan dari pihak KPK bahwa penegakan hukum harus “independen dari opini publik,” namun ‘kepekaan sosial’ negarawan seperti SBY sangat diperlukan.

    Kita merindukan langkah nyata sebagai bukti komitmen SBY sebagai ‘panglima tertinggi laskar anti korupsi.’ Sebuah “gebrakan monumental,” bukan hanya “gertakan sambal.” Toh presiden punya hak prerogatif untuk memecat menteri, siapapun di kabinetnya yang dianggap mulai tidak fokus karena gangguan perkara korupsi, dari parpol manapun, termasuk dari parpol ‘binaannya.’ Tentu bukan sekadar dorongan moral, himbauan, seruan dan teguran semata.

    Langkah nyata SBY akan dilihat rakyat sebagai pembuktian, bahwa seorang presiden RI berdiri di atas kepentingan nasional, bukan kepentingan partai. Jika SBY mampu menjadikan kabinetnya sebagai “island of integrity” (daerah contoh yang bebas korupsi), bukan saja menjadi dorongan moral untuk KPK lebih berani dalam ‘mencomoti’ koruptor-koruptor kelas kakap yang selama ini bersembunyi. Namun gebrakan luar biasa yang menjadi momentum untuk mengembalikan citra Partai Demokrat yang dinilai semakin mengalami kemerosotan, terlebih menjelang pemilu 2014 yang semakin dekat.

     Gebrakan SBY juga akan menjadikan beliau ‘lengser keprabon’ dari kursi presiden dengan catatan emas dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia, hal yang belum pernah dilakukan oleh presiden-presiden RI sebelumnya. Gebrakan SBY akan membuat para koruptor akan terkaget-kaget kebingungan dan tak sempat bersiap menghadapi serangan mendadak. Kadang perlu keberanian bagi seorang pemimpin besar untuk ‘sedikit gila,’ karena kita juga sudah hampir dibuat gila oleh korupsi yang tak kunjung reda, sementara kegilaan itu semakin luar biasa karena seorang presiden yang terpilih berkat suara langsung kita tak bisa menggebrak apa-apa, cuma gemar menggertak belaka.

Salam…
El Jeffry

Gus Dur Tergusur, Re(pot)Publik Tersungkur


     Gus Dur dan republik sudah menjadi kesatuan sejarah yang saling terkait. Tepat di hari ini 11 tahun silam, 23 Juli 2001 NKRI benar-benar berada dalam ‘kerepotan nasional.’ Presiden RI ke-4, Gus Dur mengalami masa-masa sulit. Konflik politik kaum elit semakin membelit. Presiden mengeluarkan dekrit.

    Dekrit dan perpolitikan elit menjadi perulangan sejarah republik. Inilah dekrit kedua yang pernah keluar dari istana, setelah 56 tahun sebelumnya Presiden pertama NKRI, Bung Karno menempuh cara yang sama untuk keluar dari ‘kerepotan’ politik yang tak kunjung selesai.

    Berbeda dengan dekrit pertama yang mengukuhkan sang presiden sebagai pemenang ‘pertarungan elit,’ dekrit kedua seakan menjadi senjata makan tuan. Dekrit meluncur, Gus Dur tergusur. Politik memang membingungkan. Atau memang republik ini sedang kebingungan? “Gitu aja kokrepot…,” ikon kerepotan Gus Dur yang populer sepertinya membuktikan kebenaran.

    Di republik repot, siapa yang menjadi sumber kerepotan sudah tak jelas lagi. Bagi seorang Gus Dur, dengan pola pikir ‘langitan’ yang tak terjangkau orang awam, beliau mungkin dianggap sebagai sumber kerepotan elit politik Senayan. Dengan kebijakannya yang tak populer, ‘mbalelo,’ ceplas-ceplos dan sedikit cuek-bebekkerap membawa kontroversi.

    Bagi elit politik, Gus Dur dinilai gagal menjadi presiden. Pada masa pemerintahannya, gerakan separatisme menggelombang di Aceh, Maluku dan Papua. Kasus pemeriksaan dugaan korupsi mantan presiden Soeharto tak menghasilkan apa-apa, kerusuhan SARA di Poso, dan bentrok etnis Dayak dan Madura di Kalimantan menambah runyam suasana.

    Terorisme menggila. Ledakan bom di Kedubes Philipina, Kedubes Malaysia, Gedung BEJ,dan serangkaian bom di malam Natal dalam rentang 4 bulan antara Agustus hingga akhir Desember 200. Terutama tuduhan skandal korupsi Buloggate dan Bruneigate, serta dihentikannya bantuan moneter dari IMF.

      Republik ini benar-benar kerepotan. Jalinan repot publik yang saling terkait menjadi goro-goro, drama kerepotan publik di negeri republik mesti diakhiri. Dekrit dan impeachmentmenjadi niscaya. Solusi bertata negara hanyalah dua sisi keping koin logika. Bila satu sisi benar, maka sisi lainnya menjadi salah. Kebenaran dan kemenangan tergantung dari sisi mana elit-publik memihaknya. Gus Dur bersama publik pendukungnya di satu sisi dan elit politik bersama pendukungnya di lain sisi.

     Di sisi koin logika Gus Dur, dekrit adalah solusi. Kubu elit yang berkumpul menyerangnya, mereka hanyalah sekelompok anak TK. DPR, wakil rakyat yang terhormat dan mulia, tak lebih dari sekumpulan bocah-bocah bengal yang nakal dan binal, bermain-main politik primordial banal abal-abalPolitik wal-wal kedhuwal, ora kadhal ora gedibal, asal kenyal bakal diuntal. (kadal atau kotoran tanah di kaki asal enak akan ditelan).

13428091861829913312
Gus Dur bersama Amien Rais, ketika masih
      Gus Dur bicara dengan bahasa rakyat yang nyeplostanpa sensor kosa kata. Wakil rakyat terlihat sepertibuto cakil-jahil-gokil di mata rakyat. Baru seumur jagung, reformasi mulai hilang kendali. Sayangnya, kita terlanjur menjadi pandir dan pelupa. Bakteri-bakteri demokrasi menyelinap di balik para pejuang reformasi. Keberhasilan reformasi dijadikan selebrasi, semut-semut politisi berebut remah-remah roti.perebutan kue kekuasaan. Kemarin jadi kawan, hari ini jadi lawan, tergantung kepentingan.

    Lalu ketika Gus Dur berkata, “Gitu aja kok repot. Sampeyan-sampeyan itu yang jadi sumber kerepotan. Dasar anak TK!” Mereka akan serta merta bicara dengan bahasa kekuasaan. Republik menjadi repot publik. Res-publica, kekuasan rakyat publik telah dikhianati elit politik, maka jadilah repot-publica. Lagi-lagi rakyat publik direpotkan penguasa. Daripada repot, bubarkan saja mereka! Dekrit presiden adalah logika bernegara.

     Bubarkan MPR-DPR, kembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dengan percepatan pemilu dalam 1 tahun, dan bekukan Partai Golkar  sebagai bentuk perlawanan terhadap Sidang Istimewa MPR. Namun putaran roda sejarah memang tak terduga. Gus Dur merepotkan, maka harus digusur! Di hari yang sama, 23 Juli, MPR memakzulkan Gus Dur dan menggantikannya dengan Megawati. Apa hendak dikata. Sudah mesti demikian alur ceritanya.

     Kini telah 11 tahun berlalu. Pasca Gus Dur tergusur, republik ini kian hari kian tersungkur. Spirit reformasi kian dalam terkubur. Ruh demokrasi kian luntur. Nasi telah menjadi bubur. Bagi rakyat, reformasi hanyalah sambel terasi. Panas, sedap dan pedas di lidah beberapa saat, lalu tinggal aroma menyengat di rongga mulut, lalu berakhir dengan perut melilit.

     Inilah Republik Burnaskopen. “Bubur panas kokopen!” (Makanlah bubur panas-panas!). Blunder nasional akibat akumulasi ketidaksabaran, kepandiran bernegara dalam tata tanam, tata olah dan tata hidang, kecerobohan dan keterlanjuran yang menjadi reaksi berantai. Blunder pertama berlanjut blunder kedua dan seterusnya. Kapan kita akan cerdas dan dewasa sebaga sebuah negara-bangsa?

    Gus Dur tergusur, republik tersungkur, reformasi terkubur. Gus Dur dan kerepotannya menjadi catatan sejarah, bahwa seorang ksatria mujahid revolusioner-visioner yang membaktikan sepanjang hidupnya untuk perjuangan pembaharuan. Gus Dur adalah simbol perlawanan terhadap orde baru ketika pada masanya mereka yang sekarang mengaku reformis hanya terpaku dan termangu tanpa keberanian apa-apa.

1342809792178295910
Jenazah Gus Dur di tengah rakyat. Pejuang kaum minoritas telah pergi pada 30 Desember 2009 (sumber photo: http://addriadis.blogspot.com/2012/04)
    Gus Dur adalah ‘reinkarnasi’ dari K.H. Wahid Hasyim, ayahnya, pejuang gerakan nasionalis di masa kemerdekaan dan K.H. Hasyim Asyari, kakeknya, ulama besar pendiri NU. Ada trah kasta ksatria-brahmana mengalir dalam darahnya. Gus Dur adalah simbolspirit, visi, dan komitmen perjuangan kebebasan berekpresi, persamaan hak, semangat keberagaman, dan demokrasi di Indonesia dan dunia.

      Butuh bagi bangsa ini untuk menyadari arti seorang Gusdur, sebab beliau seolah ‘makhluk asing’ dari masa depan yang dengan mesin waktu datang kepada kita hari ini. Manusia memang selalu terlambat menangkap tanda-tanda zaman. Seperti keterlambatan dunia ketika Galileo Galilei berkata, “Bumi itu bulat” pada tahun 1616, karena bukti kebenarannya baru ditemukan 200 tahun setelah kematiannya.

    Seperti keterlambatan kita memahami wasiat Bung Karno ketika berpesan, “Jangan sekali-kali melupakan sejarah!” dan “Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah (bangsa asing), tapi perjuanganmu lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri!”, karena mungkin di hari inipun sebagian besar dari kita belum menyadari kebenarannya.

     Seperti pula kita keterlambatan kita lagi menangkap pesan Gus Dur ketika berkata, “Gitu aja kok repot…” sebagai potret asli wajah kita, lebih dari sekadar kata-kata. Nyatanya sampai hari ini pergelaran di negara republik masih dipenuhi kerepotan publik. Pentas percaturan elit politik yang bernuansa feodalis-klasik penuh intrik dan konflik, berbaur dengan KKN-isme sistemik ‘unik’ nan menggelitik.

     Repot, repot, repot. Semuanya tampak sibuk bekerja ekstra, namun realitanya menguap ke udara. Kerepotan elit penuh retorika, hingga res-publica menjadi repot-publica. Rakyat repot, elit-pemimpin-penguasa repot, saling merepotkan anatr seama anak bangsa. Haruskah kita sebagai keluarga besar bangsa Indonesia baru akan memahaminya, setelah datang secara tiba-tiba bencana gagal negara?

Salam…
El Jeffry



sumber photo atas: http://kangnarada.wordpress.com/2012/01/20