Tuesday, July 3, 2012

Aburizal Bakrie: Satrio Piningit RI1-7?

13412532041585271579
sumber photo: http://fokus.news.viva.co.id/news/read/331259-aburizal-bakrie–capres-pertama-2014
      Genderang perang pertarungan akbar para ksatria nusantara telah ditabuh Golkar. Jum’at, 29 Juni 2012, Sang ketua umum Aburizal Bakri (ARB) telah menyatakan kesiapan mengemban mandat partai sebagai kandidat capres 2014. Deklarasi resmi sang pengusaha nasional ini membuka jalan pertama bagi pergelaran politik negeri dalam bursa pencalonan resmi kandidat calon presiden RI untuk pilpres 2 tahun lagi. Waktu yang lebih dari cukup untuk kita semua sebagai bangsa untuk mempelajari figur para aktor yang bakal mendapat mandat sebagai ‘penguasa’ tertinggi republik ini, presiden NKRI jilid 7, RI1-7.

    Satu nama ksatria telah terdaftar. Inikah dia ksatria terakhir dari 7 pemimpin nusantara pasca merdeka sebagaimana di-’prediksi’-kan seorang pujangga Jawa 3 abad silam dalam 7 Satrio Piningit Ronggowarsito? Benarkah  ARB akan pas sesuai pakem cerita sebagai seorang ‘tokoh protagonis’ dewa penyelamat bangsa yang akan naik tahta singgasana istana negara sebagai seorang “ratu adil” sebagaimana mitos yang masih diyakini sebagian kalangan masyarakat?

     Bila bertolak dari paradigma Ronggowarsito, pemimpin bangsa yang mestinya duduk di atas singgasana RI1-7 haruslah seorang satrio pinandhito sinisihan wahyu. Dia haruslah seorang ksatria berkeagamaan kuat (religius) layaknya karakter para pendhito (pendeta, ulama, biksu-rohaniwan) sehingga perilakunyasenantiasa bertindak atas dasar kebenaran hukum Tuhan (wahyu-kitab suci). Meminjam filosofi catur warnadalam ajaran Hindu, hidup seseorang adalah “rangkaian perjalanan spiritual” pendakian kasta (kelas), dari sudra (budak-pekerja), waisya (pedagang-pengusaha), ksatriya (pemimpin lembaga) dan brahmana (rohaniwan). (boleh baca: Sudra Berkuasa, Kiamatlah Negara!)

       Dalam ajaran agama secara umum, setiap manusia yang lahir kedunia pada fitrahnya suci, sebagai sudra-(budak-hamba Tuhan) yang netral dalam kasta, lalu perjalanan hidupnyalah yang menentukan ia akan berada di kasta mana sesuai dengan ilmu, keahlian, tanggung jawab dan perilakunya. Dengan cara pandang ini, untuk menilai seorang Aburizal Bakrie, tinggal membaca rekam jejak beliau dalam meretas perjalanan pendakian spiritual di ranah politik. Bila sesuai alur pakem fitrah lakon cerita, maka beliau adalah seorang yang lahir dalam keadaan jelata (sudra), lalu ‘naik kelas’ sebagai pengusaha (waisya) dengan menanggalkan predikat ke-sudra-annya, lalu ‘naik kelas’ lagi terjun ke kancah politik-kekuasaan (ksatriya) dengan menanggalkan ke-waisya-annya.

    Jika dalam ‘pendakian spiritual’ beliau tidak ditemukan indikasi ‘penyimpangan’ dari ‘rel’ nilai-nilai hukum dan norma (negara, agama dan sosial-kemasyarakatan), maka beliau memang layak ‘diberkati’ sebagai seorang ksatriya sejati. Namun jika terindikasi adanya ‘keraguan sejarah’ dalam rute perjalanan beliau untuk meraih predikat kasta ksatriya, baik dalam rekam jejaknya sebagai bocah kecil yang polos tanpa noda, sebagai pengusaha semenjak rezim orba, maupun sebagai elit politik sampai detik ini, maka integritas sang ksatriya layak dipertimbangkan matang-matang untuk disematkan.

     Di sini kita tak akan mengulas catatan sejarah masa lalu sang kandidat, melainkan hanya sedikit men-sinkron-kan sebuah petuah luhur warisan leluhur dengan konteks politik kekinian. Kompleksitas problematika bangsa ini tengah mencapai ambang kritis dengan krisis multi dimensi yang tak kunjung menemui secercah cahaya solusi. Itu menuntut kita bersama untuk menyadari bahwa siapa yang bakal tampil sebagai presiden di tahun 2012 kelak sangat-sangat-sangat krusial menentukan nasib negara-bangsa di masa mendatang.

     Tiga problem “raksasa buta batara kala” yang masih mencengkeram sedemikian kuatnya tatanan kehidupan kenegara-bangsaan kita, “terorisme, korupsi dan narkoba,” tidak bisa dihadapi oleh hanya sekedar seorang ‘manusia biasa.’ Siapapun dia orangnya tak ada yang mampu adu digdaya, kecuali benar-benar seorang ‘manusia setengah dewa’ bersenjata pusaka trisula wedha. Sedikit menengok catatan klasik abad 13, dalam pertengahan bait pasal 159 dari Bait Terakhir Ramalan Jayabaya tertulis:

“…bakal ana dewa ngejawantah-apengawak manungsa-apasurya padha bethara Kresna-awatak Baladewa-agegaman trisula wedha-jinejer wolak-waliking zaman-wong nyilih mbalekake-wong utang mbayar-utang nyawa bayar nyawa-utang wirang nyaur wirang…”

(…akan tampil seorang dewa berbadan manusia, berparas seperti Batara Kresna,  berwatak seperti Baladewa, bersenjata trisula wedha. Tanda datangnya perubahan zaman, orang meminjam mengembalikan, orang berhutang membayar, hutang nyawa bayar nyawa, hutang malu dibayar malu).

Simbol trisula weda dijelaskan dalam akhir bait pasal 164:
“…kinen ambantu manungso Jawa padha asesanti trisula wedha-landhepe triniji suci-bener, jejeg, jujur…”

(…membantu manusia Jawa berpedoman pada trisula wedha, tajamnya tritunggal nan suci: benar, lurus, jujur…).

     Ada tidaknya kaitan sebuah mitos dan ramalan (baca:prediksi spiritual) seorang Raja Besar dan pujangga legendaris dengan konstelasi politik kekinian, butuh pengkajian yang cukup panjang dan mendalam. Namun anggap saja sebagai pengkayaan wacana, atau setidaknya mengingatkan kita akan nilai-nilai klasik budaya bangsa yang semakin tergeser oleh hingar-bingar perpolitikan para intelek-pintar yang ironisnya justru membawa bangsa ini semakin terpuruk dalam ‘lingkaran kemelut’ hidup nan kusut penuh carut-marut.

   Tapi perjalanan masih panjang. Deklarasi ARB adalah suluk-mukaddimah bagi opera keramat panggung pergelaran wayang perpolitikan nasional. Pentas adu digdaya para pemimpin (baca: penguasa) negara nyatanya tak jauh beda dengan pergelaran pentas permainan pesta sepakbola Piala Dunia. Kita sebagai penonton (penggembira?) akan selalu menikmati suguhan berjuta cerita bertahun-tahun dalam babak kualifikasi lengkap dengan analisis dan prediksi, hanya untuk menjelang partai final yang praktis terhidang hanya 90 menit (plus 30 menit atau plus adu penalti) untuk menentukan sang jawara.

        Pun demikian pula dengan pentas perpolitikan Indonesia. Untuk mengukuhkan diri sebagai satrio yang layak mengemban mandat rakyat sebagai RI1, masih ada 2 tahun bagi kita untuk menikmati suguhan cerita menarik, seru dan mendebarkan. Beragam opini, analisis, prediksi, ramalan, tebakan dan jago-menjagokan ‘sang jagoan’ akan bercampur-baur dengan mitos, legenda, logika dan teori matematika. Mungkin memang harus demikian adanya. Toh waktu panjang ini juga menjadi berkah bagi bangsa ini sebagai sarana pembelajaran politik dan kontemplasi bersama untuk lebih membawa keluarga besar negara-bangsa kepada harkat yang lebih tinggi di masa mendatang.

    Golkar sebagai partai yang telah berpengalaman dalam petualangan di dua zaman di bawah kepemimpinan 5 presiden silih berganti, tentu lebih tahu bagaimana memainkan peran secara ciamik, cantik, eksentrik dan kadang sedikit menggelitik. Sebagai salah satu pilar kekaryaan bangsa yang lahir di awal orde baru bersama “Sang Jendral Senyum” Pak Harto dengan slogan melaksanakan Pancasila dan UUD 45 secara murni dan kosekuen, Golkar yang tentunya (diharapkan) akan berjuang ‘berdarah-darah’ mengusung ARB sebagai presiden RI, jangan sampai ‘berkhianat’ pada sejarah.

     Republik adalah “res-publica” daulat-kuasa rakyat. Demokrasi adalah “demos-cratein” pemerintahan daulat rakyat. Demokrasi Pancasila yang menjadi pilihan bangsa nusantara untuk bertata negara adalah karakteristik unik spesifik perpaduan apik antara nilai-nilai universal dengan nilai-nilai luhur tradisional.

    Janganlah kita terus-menerus terkurung dalam lingkaran kebingungan massal seperti bingungnya menentukan mana yang lebih dahulu ada, ayam, atau telur. Omne vivum ex ovo, omne ovum ex vivo, ayam dari telur, atau telur dari ayam? Rakyat dan pemimpin adalah siklus yang eksis bersamaan. Pemimpin lahir dari rakyat, rakyat lahir dari pemimpin. Setiap rakyat adalah calon pemimpin, dan setiap pemimpin adalah calon rakyat.

    Konsep negara demokrasi modern yang menyandarkan nasib negara di tangan seluruh warganegara (rakyat) berbeda dengan konsep kekuasaan (negara) monarki di masa silam yang menyandarkan nasib negara di tangan seorang raja. Dan berbeda pula ketika pemilihan ‘ratu adil’ dimandatkan kepada wakil rakyat di DPR seperti pada periode sebelum pilpres 2004. Kini negara telah melibatkan rakyat secara langsung untuk memilih siapa di antara ‘telur-rakyat’ untuk menjadi ‘ayam jago-pemimpin,’ sang presiden.

     Vox populi, vox dei. Suara rakyat, suara Tuhan. Layak atau tidak seorang Aburizal Bakrie sebagai ‘ratu adil’ yang akan membawa NKRI menuju kejayaan, gemah ripah loh jinawi toto titi tentrem kertoraharjo, tergantung dari keadilan dan kejujuran rakyat dalam menentukan pilihan. Jika Golkar punya ‘hutang moral’ untuk mengembalikan nilai-nilai kemurnian Pancasila dan UUD 45 pada fitrah kelahirannya, maka rakyat juga sebagai manifestasi dari kebenaran Tuhan punya tanggung jawab moral untuk memilih dengan arif dan bijaksana siapa pemimpinnya. Satu hari yang menentukan, ‘partai final’ pertaruhan nasib nasional.

    Yang pasti, satu satrio piningit telah keluar dari pingitannya. 700 hari adalah waktu yang cukup untuk membaca, mengeja dan mencatat angka demi angka akurasi data sosok sang ksatriya. Adakah sudah ditanggalkan dari jiwanya tabiat-syahwat kasta sudra dan waisya, berwatak seperti seorang Baladewa, bersenjata trisula wedhadan memenuhi kriteria pakem fitrah lakon satrio pinandhito sinisihan wahyu, waktu jualah yang akan menjawabnya.

    Tentu sembari kita menunggu para ksatriya lain yang satu persatu bakal menyusul keluar dari ‘pingitan’-nya untuk menyuguhkan opera pergelaran pertarungan bermartabat satrio pinilih (ksatriya hasil pemilihan) dalam pilpres 2014, meminta restu mengemban beban berat amanat penderitaan rakyat. Kita ikuti saja alur ceritanya dengan penuh khidmat, tepat dan cermat, jangan sampai ada satupun yang terlewat! ***

Salam…
El Jeffry