Friday, December 28, 2012

Sepakbola, “Dekoberisasi” dan Presiden Antariksa


          Ketika sepakbola tanah air mengalami keterpurukan hingga ke titik nadir, banyak yang melontarkan pertanyaan sederhana. Mosok sih cuma mencari sebelas orang terbaik di antara 250 juta jiwa saja nggak bisa? Kalau kalah dari Amerika, itu wajar saja karena Indonesia kalah jumlah manusia. Tapi kalau kalah dari Singapura, itu aneh tapi nyata, mosok Indonesia kalah dari kesebelasan negara yang cuma berupa sebuah kota dengan penduduk hanya beberapa juta jiwa?

          Kalau mengacu kepada ranking jumlah penduduk, seharusnya Indonesia memang masuk 4 besar dunia di bawah RRC, India dan Amerika. Tapi ternyata prestasi 11 orang tak sejajar dengan besarnya jumlah penduduk suatu negara. Nyatanya, berdasarkan rilis FIFA September 2012, RRC hanya menempati peringkat 78, India setingkat di bawah kita di peringkat 169, sementara negeri adidaya Amerika hanya menempati peringkat 33. Empat besar justru ditempati oleh negara-negara Eropa yang berpenduduk relatif lebih kecil yakni Spanyol, Jerman, Inggris dan Portugal.

          Aneh tapi nyata? Kenyataan memang seringnya identik dengan keanehan, tapi keanehan tak menjadi keanehan manakala kita melihat dari sisi yang tepat. Ternyata oh ternyata, kuantitas (jumlah) tidak serta-merta identik dengan kualitas (mutu). Besaran jumlah manusia, tidak selalu sejajar dengan besaran mutu dan prestasi suatu negara. Paradoksal jumlah dan mutu merupakan awan mendung yang menggelayuti komunitas manusia negara-negara berkembang dan terbelakang, termasuk Indonesia.

          Mantan Presiden B.J. Habibie pernah melontarkan panca-tanya ”Quo Vadis Indonesia” ketika melihat wajah ganda nusantara. Kita kaya (SDA) tapi miskin (penghasilan), besar (wilayah dan penduduk) tapi kerdil (produktivitas dan daya saingnya), merdeka (secara politik) tapi terjajah (secara ekonomi), kuat (dalam anarkisme) tapi lemah (dalam kompetisi menghadapi tantangan global) dan indah (potensi dan prospek) tapi jelek (dan korup tata kelola).

          Dalam sepakbola dan olahraga, kita seakan menghadapi sindroma laten dan berulang sejak merdeka pada 1945. Dari tahun ke tahun, prestasi keduanya setali tiga uang. Grafik menukik tajam, lalu terjun bebas dalam beberapa tahun terakhir, dengan terjerembabnya peringkat sepak bola nasional di titik nadir. “Sindromenpora” menjadi jawaban nyata. Tanda-tanda petaka tata kelola negara atas kepemudaan dan olahraga dengan ditetapkannya Menpora Andi Mallarangeng sebagai tersangka korupsi peoyek olahraga Hambalang.

          Dengan rapuhnya pilar kepemudaan dan olahraga, masihkah ada kecerahan masa depan bangsa? Bukankah pemuda adalah harapan kekuatan untuk “mengguncang dunia” seperti dikatakan Bung Karno? Bukankah olahraga adalah sarana menyehatkan fisik-raga bangsa sekaligus jiwa-mental spiritualnya dengan nilai-nilai etika sportivitas “fairplay” sebagai ruhnya? Tanpa ketangguhan pemuda dan olahraga, mau dibawa ke mana Indonesia? Sindroma selalu akan berakhir dengan petaka. Rusaknya kesehatan kepemudaan dan runtuhnya nilai-nilai spiritualitas-sportivitas olahraga, awal hancurnya desain masa depan bangsa.

          Imbas nyata ketika sindroma menjalar kepada rusaknya tata kelola negara di dunia politik dan kekuasaan. Krisis kepemimpinan berkepanjangan akibat kemaruknya generasi lansia dalam industri politik banal-kanibal, para sesepuh enggan “lengser keprabon” memberi kesempatan pemuda mengambil alih tugas dan tanggung jawab. Dalihnya nyaris selalu sama, experience (pengalaman), pembenaran bagi logika status quo untuk menutupi keserakahan nikmatnya “zona nyaman kekuasaan.”

          Bahkan ketika seorang pejabat telah terseret kasus hukum, terutama korupsi, belum muncul juga budaya harakiri: tradisi pemimpin ksatria dengan undur diri secara sadar demi martabat dan kepentingan yang jauh lebih besar. Keserakahan berkuasa menggenapi dogma Lord Acton, bahwa kekuasaan itu cenderung korup. Lalu menjadi lingkaran setan ketika mental korup juga menjadi sebab kecenderungan manusia pada kekuasaan. Berkuasa lalu korup, korup lalu berkuasa. Telur menetaskan ayam, dan ayam mengeluarkan telur. Mesti dari mana kita mengurainya?

          Kecenderungan berkuasa dan keserakahan mempertahankan “jam tayang,” bila perlu ekspansi kekuasaan, menjadi pelanggaran kode kehormatan filosofi klasik Jawa trilogi kepemimpinan Jokowibener-pinter-kober.” Untuk menjadi pemimpin, seseorang wajib memiliki integritas dan loyalitas pada nilai-nilai kebenaran, memiliki kapasitas, kapabilitas (kemampuan pengetahuan dan keahlian), sekaligus memiliki kesempatan untuk tampil. Manusia bener-pinter tak kurang di negeri ini. Tapi kombinasi keduanya sudah semakin langka.

          Yang bener belum tentu pinter, yang pinter belm tentu bener. Ketika kaum bener-pinter yang langka ini muncul, giliran dekoberisasi mengganjal. Krisis kepemimpinan dipicu upaya penghambatan kekoberan pada kecambah-kecambah pemuda bener-pinter. Untuk bisa tampil dengan tetap berpegang pada nilai-nilai idealisme trilogi itu, kita harus benar-benar berjuang berdarah-darah dan tak jarang mati saat baru berkecambah. Sudah sedemikiankah parah alur sejarah?

          Di panggung perhelatan politik pemilu dan pilpres 2014, krisis kepemimpinan akibat keserakahan kekuasaan korup dan dekoberisasi sistemik-sistematik tak terhindarkan. Partai-partai lama, yang sebagian besarnya adalah partai “banal abal-abal produk industri kapitalistik-imitatif politik homo homini lupus masih mendominasi. Berlindung di balik legalitas formal peraturan perundang-undangan, DPR dan pemerintah “bekerja sama,” partai-partai besar pemain lama berupaya menjegal munculnya partai-partai baru.

          KPU dan MK hanya alat bantu pelengkap penderita. Ketatnya persyaratan verifikasi menjadi hantu bagi partai-partai baru dan tingginya Parliamentary Treshold (PT) mengubur mimpi partai-partai kecil untuk berkompetisi menjadi presiden RI. Apalagi yang tak memiliki kendaraan partai, terpaksa harus lihai dan piawai melakukan aksi akrobatik agar parpol bersimpatik. Untuk kober menjadi seorang presiden, mesti bener-bener pinter dan pinter-pinter bener memainkan irama politik.

          Lihatlah daftar 30 nama kandidat capres yang berpeluang di pilpres 2014. 8 dari 30 nama kandidat calon yang tertinggi angka popularitas adalah ketua partai yang didominasi kaum “lansia” (lebih dari usia 60 tahun). Aburizal Bakrie (66-Golkar), Megawati Soekarnoputri (65-PDI-P), Wiranto (65-Hanura), Surya Paloh (61-Nasdem), Prabowo Subianto (61-Gerindra), Hatta Rajasa (59-PAN-akan berusia 61 pada 2014). Hanya ada dua nama yang terbilang muda. Suryadharma Ali (56-PPP) dan Anas Urbaningrum (43-Demokrat). Sayangnya, dua yang terakhir juga terganjal. Satunya kurang begitu populer, satunya lagi populer karena terdera “badai politik” opini publik isu keterlibatan korupsi.

          Tiada nama kandidat capres ideal, digdaya dan mumpuni untuk diharapkan membenahi carut-marut multidimensi negeri, wabil-khusus melepaskan sumber problematika terbesar tata kelola negara yakni gurita korupsi. Dari stok yang ada, kita sebagai rakyat dihadapkan paksa pada dilematika seleksi kepemimpinan. Hanya memilih yang terbaik di antara yang buruk. Apa daya kita? Nasi telah menjadi bubur, semua telah terlanjur. Pilihan demokrasi ternyata butuh waktu panjang untuk kita belajar “trial and error” menuju kedewasaan.

          Rendahnya kualitas negara, buah dari rendahnya pohon kualitas demokrasi, hasil dari rendahnya kualitas benih SDM demokrasi. Jama’ah elit-publik, menjadi paradoks negeri berkuantitas manusia tertinggi 4 besar dunia. Begitu sulitnya mencari 11 orang sebagai tim tangguh sepakbola, dan maha sulit mencari satu orang terbaik di antara 250 juta. Nilai-nilai demos-cratein daulat rakyat, seperti diungkapkan Gus Dur, baru pada taraf “anak TK,” belum merdeka dari penjara tekstual-formalitas. Mungkin kita mesti belajar dari Amerika yang butuh ratusan tahun untuk mematangkan adonan demokrasi dalam kuali tata kelola negara, termasuk dalam seleksi kepemimpinan dan pemilihan presiden.

          Seperti “American Dream” dengan Superman sebagai simbol kerinduan dan spirit Amerika pada pemimpin kaliber manusia super ala planet Crypton yang selalu siap menyelamatkan manusia, kita juga butuh memiliki “Indonesian Dream.” Sebuah harapan, cita-cita, atau sekadar memimpikan hadirnya seorang pemimpin raja filsuf agung adiluhung-philsopher king penyelamat dan pembawa kejayaan nusantara seperti Majapahit atau Sriwijaya di masa silam. Jika di tahun 2014 masih belum ada, mungkin suatu saat Tuhan akan berkenan menurunkan seorang pemimpin dari antariksa untuk menjadi presiden Republik Indonesia.


Salam...
El Jeffry

No comments:

Post a Comment