Monday, December 3, 2012

KPK Tahan Djoko Susilo Hari Ini? Coba Saja Kalau Berani!


135451600338811803
IRJEN DJOKO SUSILO. (sumber photo: http://www.republika.co.id)

     Hari ini, dua instistusi penegak hukum yang terlibat dalam kompetisi bernuansa skandal hukum dan konflik negeri ini yang menyembul dalam kisruh simulator SIM bakal “adu sakti.” KPK versus Polri, serial lanjutan drama “dendam lama” belum tuntas lewat pertarungan panjang menegangkan dan melelahkan. Abraham Samad mewakili KPK, Irjen Djoko Susilo mewakili Polri. Siapa yang lebih “sakti mandraguna” di antara keduanya? 

    Bicara soal kesaktian dan kedigdayaan, sepertinya Abraham Samad bersama KPK mesti mengakui keunggulan Djoko Susilo dan Polri. Bagaimanapun, secara “teori matematika” pertarungan antara KPK versus Polri tak ubahnya dengan duel cicak melawan buaya. Hanya keajaiban untuk KPK bisa mengalahkan Polri yang “terlindungi” di balik tembok baja struktur tata negara. Namun apa daya, realita yang suka tak suka mesti kita terima, kisruh hukum hanyalah konsekuesi logis dari gagal hukum di negara hukum.

    Buktinya, “Jumat Keramat” yang sarat mitos biasanya mampu menjerat para tersangka “berkelas” tetap tak berdaya berhadapan dengan “sang jenderal” ini. Sebelumnya, pemeriksaan bekas Gubernur Akademi Kepolisian sebagai tersangka kasus korupsi senilai Rp. 196 ini telah dilakukan untuk kali pertama pada Jumat, 5 Oktober lalu. Intens diperiksa selama sembilan jam dari pukul 10.00-17.40, Djoko Susilo tetap lolos dari jerat “Jumat Keramat.” 

    Layaknya “jagoan neon” menang perang, Djoko Susilo pun melenggang pulang tanpa jeratan sehelai benang. Padahal, sebelumnya kabar berhembus kencang bahwa sang jenderal akan langsung ditahan. Abraham sendiri sempat “berkoar” bahwa dia tidak akan bergeser dari tempat duduk dan ruangan hanya untuk menunggu teman-teman penyidik di lantai7 dan 8 untuk menyodorkan surat penahanan. 

     Cerita berbalik 180 derajat dan berbuntut panjang, dan di sinilah bukti kesaktian sang jenderal. Alih-alih merayakan selebrasi dengan “gol indah” menahan sang jenderal, justru muncul insiden pengepungan kantor KPK sore harinya, oleh sepasukan aparat kepolisian Daerah Bengkulu. Misinya, menjemput paksa Kompol Novel Bawedan, penyidik KPK yang juga ketua tim satuan tugas kasus simulator.

     Tak berhenti sampai di situ, lini depan Polri makin berani berakselerasi dengan “serangan bertubi-tubi” untuk mengobrak-abrik lini pertahanan KPK. Medio September 2012, Polri menarik 20 penyidik yang ditugaskan di KPK. Alhasil, KPK kocar-kacir tak berdaya. Polri memang “sakti mandraguna dan digdaya!”

     Skor 1-0 untuk Djoko Susilo dan Polri. Kekalahan “memalukan” KPK tak urung membuat rakyat geram meradang. Wajah Indonesia terbelah, satu sisi di barisan anti korupsi, dan di sisi lain, barisan pro korupsi yang diperkuat oleh para koruptor yang “menyusup rapi” ke gedung DPR dan istana. Alhasil, “Panglima tertinggi” yang pernah berjanji akan berdiri di garda terdepan “perang anti korupsi,” menjadi sasaran tembak kemarahan rakyat.

     Meskipun agak terlambat, setelah kisruh KPK-Polri tak kunjung mencapai titik temu, SBY yang semula “mati suri” terpaksa bangun untuk “hidup lagi.” Turun tangan layaknya wasit, sang presiden mengeluarkan “panca sabda” lewat  pidato bersayap khas pemimpin “Republik MoU.” Polri disemprit, kartu kuning pertama. Urusan simulator SIM wajib diserahkan ke KPK. Di ujung sayap yang lain, KPK dan Polri harus memperbaharui MoU. Padahal, nota kesepahaman inilah yang sebenarnya menjadi sumber utama pemicu pecahnya ‘perang saudara’ dua lembaga penegakan hukum ini. 

    Apa hendak dikata? KPK pun sedikit bernafas lega. Apalagi DPR sedikit melunak dengan mencabut tanda bintang dari anggaran gedung baru KPK, yang artinya memenuhi tuntutan rakyat yang dengan sukarela menggalang koin saweran sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. Tapi perjuangan akan selalu panjang dan melelahkan. 

     Polri yang seharusnya membawa rakyat untuk aman dan terlindungi, justru “bermain-main” di wilayah remang-remang dan berwajah ganda. Ambivalensi Wakapolri Komjen Pol Nanan Sukarna menjadi contoh nyata bagaimana Korps Bhayangkara bersikap ganda. Kadang sebagai pagar yang semestinya menjaga tanaman, namun seringnya justru menjadi pagar yang memakan tanaman. Perilaku dan pernyataan yang kontradiktif, kontraindikatif dan kontra produktif dalam spirit anti korupsi. 

      Di satu kesempatan, Wakapolri mengungkapkan polisi harus berani melawan atasan yang menyuruh korupsi. Itu adalah dedikasi terhadap profesi. Namun, di kesempatan lain dia mengungkapkan kejujuran tanpa kemunafikanBahwa kita nggak usah munafik, hanya (mengandalkan) dari gaji nggak akan cukup.Sampai hari kiamat pun yang melakukan (korupsi) ada terus, karena Polri bukan malaikat, bukan pula Robocop. " 

     Kembali ke pemeriksaan Djoko Susilo hari ini. Gedung KPK akan menjadi saksi kubu mana yang lebih “sakti”antara kedua tokoh dan dua institusi. Djoko Susilo atau Abraham Samad. KPK atau Polri. Yang pasti, meskipun beredar kabar penahanan sang jenderal seusai diperiksa, namun sepertinya Djoko masih tetap jumawa. Lewat kuasa hukumnya Federich, Djoko justru menantang KPK. Djoko Susilo akan ditahan? Coba saja kalau berani!

     Lalu apa yang bisa kita lakukan kecuali “menonton pertandingan” dari luar lapangan? Tentu dengan sebisa mungkin mengkritisi, memberikan dukungan moral dan mental agar KPK, khususnya Abraham Samad berjuang maksimal dengan setidaknya “gol tunggal.” Bukan hanya running, dribling, dan heading aksi oral gertak sambal. Bukan pula aksi akrobatik di panggung politik sehingga lupa bahwa dia berlaga di atas “lapangan hukum.”

      Sedikit menyegarkan ingatan, setahun lebih sehari silam, tepatnya pada 2 Desember 2011, dalam sebuah wawancara dengan VIVAnews.com, Abraham pernah berjanji, “Kalau tidak berhasil saya selesaikan kasus korupsi dalam 1 tahun, pulanglah saya ke Makassar. Kami digaji oleh negara, ekspektasi masyarakat begitu besar, terus kami tidak bisa menyelesaikan, itu sama saja kita menerima gaji buta.”

    Abraham yang juga menganggap amanat menjabat ketua KPK sebagai perjuangan jihad, mesti membuktikan diri sebagai ksatria yang tepat janji. Hingga saat ini, KPK telah menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus ini, yaitu Djoko Susilo, Didik Purnomo, Budi Susanto, dan Sukotjo Bambang. Tersangka terakhir, yang juga merupakan saksi kunci telah divonis tetap 3 tahun 10 bulan penjara oleh Mahkamah Agung, setelah sebelumnya, di tingkat Pengadilan Negeri Bandung, divonis lebih ringan, 3 tahun 6 bulan.

     Tanpa mengesampingkan berbagai keberanian, prestasi dan terobosan Abraham dalam memerangi korupsi di negeri ini, boleh kiranya hari ini kita menggugat bukti jihad Abraham Samad. Salah satunya, Abraham mesti membuktikan “kesaktian” dengan menahan Djoko Susilo. Itu akan menjadi kado kecil bagi integritas Abraham Samad. Setidaknya menjadi gol revans untuk membalas kekalahan KPK dalam drama panjang kisruh simulator SIM yang tak pernah habis sekuel ceritanya.

Salam...
El Jeffry

No comments:

Post a Comment