Saturday, December 1, 2012

Jokowi-Basuki di Peta Korupsi Provinsi



      Ada yang unik dengan duet Jokowi-Basuki yang baru sekitar dua bulan memimpin DKI, sebagai gubernur dan wakil gubernur periode 2012-2017. Keunikan ini bila dikaitkan dengan peta korupsi di 33 provinsi di Indonesia. 

     Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengungkap peringkat provinsi terkorup di Indonesia. Hasilnya tak berbeda dengan yang diungkap PPATK beberapa waktu lalu, dan tetap menempatkan DKI Jakarta tetap provinsi terkorup.

     Fitra mengungkap data berdasarkan publikasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) semester II tahun 2011. Untuk 33 provinsi ditemukan kerugian negara sebesar Rp 4,1 triliun dengan jumlah kasus sebanyak 9.703 kasus.

   Seperti kita ketahui, kehadiran Jokowi ke DKI Jakarta berangkat dari modal kepemimpinan sebagai walikota Solo, Jawa Tengah. Sedang Basuki derangkat dari modal kepemimpinan sebagai Bupati Belitung Timur, provinsi Bangka-Belitung.

      Uniknya, berdasarkan data Fitra, Jateng (wilayah di mana Jokowi memimpin Solo) menempati urutan ke-30 dari 33 provinsi terkorup di Indonesia, alias, peringkat ke-4 provinsi terbersih dari korupsi. Sedang Bangka-Belitung (wilayah di mana Basuki memimpin Belitung Timur) justru menempati urutan terakhir, alias, provinsi terbersih dari korupsi.

       Yang menjadi unik, Basuki datang ke Jakarta ibarat turun dari pucuk gunung menuju dasar jurang. Jokowi sedikit lebih rendah di belakangnya. Meskipun data korupsi kota-kabupaten sedikit berbeda dengan data korupsi provinsi, namun bisa dikatakan pula jika keduanya memiliki integritas dan konsistensi dalam dunia perkorupsian dalam negeri.

       Artinya, jika melihat dari gerakan lintas atlas Jokowi-Basuki di atas peta korupsi Indonesia, logikanya kita bisa berharap kepemimpinan keduanya akan mampu “sapu-sapu” pembersihan DKI. Tentu untuk merubah peta korupsi provinsi, menggugurkan “prestasi DKI dari sematan provinsi jawara korupsi.

     Akankah Jokowi-Basuki mampu menghapus “noda hitam” cap negatif DKI? Kalaupun tidak “bersih-bersih amat,” setidaknya tidak terlalu “kotor-kotor amat”? Tak mudah dijawab begitu saja.

    Seperti disampaikan oleh Koordinator Investigasi dan Advokasi Fitra Uchok Sky Khadafi, meratanya korupsi di Indonesia merupakan indikasi dari gagal-lumpuhnya DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan pemerintahan di daerah. DPRD bukan melakukan pengawasan, tapi lebih bekerja sama dengan eksekutif untuk mencari materi dari program-program APBD untuk kebutuhan pribadi dan partai mereka.

       Di masa lalu sempat populer istilah “Waskat” yang artinya pengawasan melekat. Namun istilah ini akhirnya menghilang dari pasaran, tapi dalam prakteknya tetap laku sebagai barang dagangan. “Waskat” dimodifikasi ulang menjadi “Yang mengawasi dan yang di awasi sama-sama sepakat.” Atau, “Awas nggak awas yang penting bisa disikat.”

      Amboi negeriku, aduhai pemimpinku, indehoi DPRD-ku. Sepertinya Jokowi-Basuki mesti bekerja ekstra keras untuk bisa menghembuskan spirit anti korupsi yang dibawa dari Bangka-Belitung dan Jawa Tengah ke DKI Jakarta. DPRD DKI, bila didasarkan dari data korupsi, berarti memiliki peran besar dalam mendesain peta korupsi.

      Ditambah lagi, “dendam sejarah” kepartaian yang mungkin masih tersisa di dada pasca kekalahan jagoan-jagoan mereka pada pilkada silam. Naluri mendasar manusia, bahwa ketika Anda tak berlapang dada menerima kekalahan, Anda harus cari cara agar lawan tak nampak sebagai pemenang.

      Itulah syahwat politik-kekuasaan ala homo homini lupus yang memandang jabatan sebagai arena perebutan dengan saling menjatuhkan. Iwan Fals berdendang, “Maling teriak maling, sembunyi balik dinding, pengecut lari terkencing-kencing. Tikam dari belakang, lawan lengah diterjang, lalu sibuk mencari kambing hitam.”

      DPR, DPRD, adalah wakil rakyat yang terhormat. Namun karena perilaku yang jauh dari nilai-nilai kehormatan, kini wakil rakyat menjadi simbol “tong sampah masyarakat.” Amanat yang dipikul dan dipegang erat-erat, justru berlepasan tergantikan khianat.

       Akankah Jokowi-Basuki sanggup mengubah kasta hina DKI sebagai provinsi terkorup di negeri ini? Kita ikuti saja kelanjutan ceritanya hingga 5 tahun ke muka. Yang pasti dalam pusaran beliung kekumuhan politik DKI, Jokowi-Basuki mesti memiliki energi berdaya ekstra tinggi.

      Dalam satu kesempatan Jokowi enggan disamakan dengan “Superman” mengingat luar biasanya harapan dan espektasi masyarakat. Namun sebagai manusia normal kita juga wajar, jika di dalam ambang keputusasaan berharap akan datangnya keajaiban.

       Munculnya tokoh Superman juga sebuah pelajaran, bahwa Amerika yang begitu terlihat digdaya dalam urusan politik dan demokrasi, masih berharap kehadiran seorang “manusia setengah dewa” dari antariksa, bahkan jika pun bukan termasuk spesies manusia.

     Namun begitu, kita juga mesti menyadari, seperti kita, Jokowi (maupun Basuki) juga manusia. Hanya bedanya, mereka berdua telah teruji beberapa tingkat mampu menjaga amanat rakyat, khususnya dalam upaya melindungi diri dari jeratan gurita korupsi yang telah akut di negeri ini.

Berikut daftar peringkat provinsi terkorup beserta kerugian negara berdasarkan rilis Fitra:

1. DKI Jakarta Rp 721 miliar
2. Aceh Rp 669 miliar
3. Sumut Rp 515 miliar
4. Papua Rp 476 miliar
5. Kalbar Rp 289 miliar
6. Papua Barat Rp 169 miliar
7. SulSel Rp 157 miliar
8. Sulteng Rp 139 miliar
9. Riau Rp 125 miliar
10. Bengkulu Rp 123 miliar
11. Maluku Utara Rp 114 miliar
12. Kaltim Rp 80 miliar
13. Sumsel Rp 56 miliar
14. NTB Rp 52,825 miliar
15. Sulteng Rp 52, 823 miliar
16. Sulbar Rp 51 miliar
17. Gorontalo Rp 48 miliar
18. Maluku Rp 47 miliar
19. NTT Rp 44 miliar
20. Jabar Rp 32 miliar
21. Lampung Rp 28 miliar
22. Sumbar Rp 27 miliar
23. Kalsel Rp 22 miliar
24. Kalteng Rp 21 miliar
25. Banten Rp 20 miliar
26. Kepulauan Riau Rp 16,1 miliar
27. Sulut Rp 16 miliar
28. Jambi Rp 15 miliar
29. Jatim Rp 11 miliar
30. Jateng Rp 10 miliar
31. Bali Rp 6 miliar
32. DI Yogyakarta Rp 4 miliar
33. Bangka Belitung Rp 1,9 miliar 



Salam...
El Jeffry

sumber photo: http://news.loveindonesia.com

6 comments:

  1. Replies
    1. Kan ada di paragraf ke-3 sdr Dihas.

      Rp 4,1 triliun dengan jumlah kasus sebanyak 9.703 kasus.

      Jumlah yang luar biasa kan?

      Salam :)

      Delete
    2. Dihas tidak membaca dari awal mesti :D

      Delete
    3. hehe, mas Adi bener juga. Emang biasanya kita malas baca panjang2, yg penting isinya masuk. Trims dh mampir, berbagi informasi. Salam...

      Delete
  2. itukan data yang ketauan,berapa milyar yang dak ketauan?.......bagai mana kalou gak usah make DPR/DPRD ngabiskan uang aja.CUKUP Ketua sekretaris bendahara..+ kepala bagian seperlunya saja.

    ReplyDelete
  3. Aje Gileeee....4,1 triliun !! berapa karung goni tuch hihihi

    ReplyDelete