Wednesday, October 3, 2012

Quo Vadis Amien Rais: Politik Dan Bisnis




13492596631989145715
Amien Rais (sumber photo: http://www.mediaindonesia.com)

    Syahdan, Amien Rais, seorang tokoh parpol, tokoh agama, cendekiawan, yang sekaligus pernah menyandang gelar “bapak reformasi,” suatu hari dalam acara Rakerda DPD PAN Solo di Solo Inn 29 September pekan silam mengungkapkan kekhawatiran bahwa kemenangan Jokowi-Ahok yang konon didukung barisan pebisnis sangat berpotensi mencaplok kekuatan politik. Padahal, kekuatan pebisnis mestinya dikontrol oleh kekuatan politik untuk menciptakan iklim demokrasi yang segar.

    Perkawinan politik dan bisnis ini bisa mengancam demokrasi dan kontraproduktif dengan kepentingan rakyat. Masih kata Amien, watak bisnis ialah profit dan kerap kali lupa norma hukum. Padahal, yang bisa mengingatkan bahwa bisnis keliru adalah kekuatan politik. Namun, jika politik sudah dicaplok pebisnis, maka masa depan demokrasi di ambang kehancuran. Amien juga tak mau menyebut kemenangan Jokowi-Ahok sebagai kemenangan rakyat. Ia dengan tegas menyebutnya sebagai kemenangan mesin politik yang mampu membentuk “opini publik.” (solopos.com29/09/2012).

    Pernyataan Amien ini melengkapi pernyataan sebelumnya, khususnya dalam hiruk-pikuk pilkada paling seru dan heboh sepanjang sejarah. Pilkada DKI yang menyuguhkan puncak “The Real Final” antara Jokowi-Ahok dan Foke-Nara memang telah “membelah wajah perpolitikan bangsa” menjadi dua warna, antara yang pro rakyat dan pro birokrat. Di pilkada inilah tergelar “pembongkaran massal” borok-borok elit yang biasanya berhasil disembunyikan, “memilah dan memilih” antara karakter manusia Indonesia yang berspirit pembaharuan-kebhinnekaan dengan yang bertahan pada kemapanan-etnik.

   Sayangnya, alih-alih memperoleh hikmah dari hasil kekalahan Foke-Nara yang di dukungnya dan mengakui kemenangan Jokowi-Ahok sebagai kemenangan “riil” rakyat, sebagian besar elit justru menampakkan sikap yang semakin jumawa, tidak secara ksatria dan legowo menerima realita, sebagai kerangka introspeksi dan refleksi ke depan. Termasuk Amien Rais, yang sebelumnya, pada masa jeda menjelang putaran kedua pilkada DKI yang sempat “menyerang secara brutal” personality dan prestasi Jokowi, hanya karena kebetulan berbeda kubu dalam pertarungan.

    Waktu itu, Amien Rais menilai bahwa prestasi Jokowi belum spektakuler, baru pada taraf lumayan. "Menurutnya, Solo itu perubahannya tidak terlalu banyak. Jadi, tetap banyak daerah yang masih kumuh, gelap di waktu malam kurang penerangan, dan macet di berbagai sektor perkotaan. Amien bahkan menganggap bahwa Jokowi lumayan berhasil dari segi pencitraan dengan begitu banyak pemberitaan yang menyatakan kesuksesan Jokowi. Untuk itulah Amien mengimbau kepada warga Jakarta menggunakan hak pilihnya dengan cerdas. (remehkan jokowi, Amien Rais masih reformis?).

    Pernyataan Amien, sangat jauh dari pernyataan bijak seorang negarawan. Nampak terasa benar ada ‘aroma sinis’ dan ‘mengiris’ sehingga tak lagi dikategorikan sebagai pernyataan kritis yang objektif. Bahkan dalam memandang masa depan demokrasi bangsa, ia lebih memperlihatkan pesimisme berlebihan. Bagaimana dia bisa mengatakan, bahwa jika politik sudah dicaplok bisnis, maka masa depan demokrasi di ambang kehancuran?

    Pernyataan itu tidak sepenuhnya salah, dan kita tahu, bahwa memang sejak dulu Amien paling kritis dalam menyikapi ‘monster bisnis’ korporatokrasi global yang menguras harta Negara khususnya masalah tambang di BUsang dan Freeport pada 1997. Namun jika hanya mengkaitkan ancaman pebisnis pada kemenangan Jokowi-Ahok, rasanya terlalu mengada-ada dan sekedar pembenaran untuk tidak ‘merestui’ kemenangan lawan politik.

    Mestinya kita semua juga tahu betul, carut-marut bangsa dengan aneka problema dengan sumber utama korupsi sistemik-endemik sudah menjadi lingkaran setan yang mengurung seluruh lini kehidupan, tanpa kecuali, termasuk politik dan ekonomi. Pelaku politik (politisi-politikus) korup, pebisnis (pengusaha korup), keduanya sudah menjadi simbiosis akut yang justru itu menjadi agenda utama bergulirnya reformasi yang di’gelorakan’ oleh Amien pada 1998 dengan ikon KKN (Korupsi-Kolusi-Nepotisme).

    Gurita korupsi di negeri ini tentu menjadi ‘beban dosa nasional,’ dengan tanggung jawab terbesar ada di pundak para pemimpin. Inilah akar dari segenap konflik horizontal di negeri ini. Politik kotor terjadi dan rakyat tak sanggup mengawasi. Oligarki dan kartel nasional dan lokal mencaplok dengan rakus uang negara. KPK sendiri tak berdaya. Tokoh-tokoh dalam masyarakat sipil makin terhegemoni pemerintah. Para donor harus merasa puas sekadar menjadi pengelola proyek. Masyarakat sipil pun makin kehilangan daya kritis. Keadilan terbelah dan retak-retak.

    Di bidang ekonomi sudah lama keadilan hancur. Begitu juga di bidang politik, di ruang kebudayaan, hukum, dan tata kehidupan sosial. Hanya yang berkuasa yang bisa memperoleh ruang yang mereka inginkan. Jangan heran, aktor-aktor ekonomi,hukum sangat oportunistis dan serakah karena sistem pasar mengakomodasinya. Tapi sistem sontoloyo ini mematikan rakyat. Kita mengingkari Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, dan UUD 1945. Apa yang harus dilakukan? 

    Para lobbyist asing,kepentingan asing, pemodal asing, negara asing menjarah semua kesempatan ekonomi kita, terutama pertambangan, perbankan, perkebunan, dan semua segi bisnis karena difasilitasi MPR tersebut. Semua orang di dalamnya, terutama Amien Rais, harus bertanggung jawab atas perusakan itu. (M. Sobary: Reformasi yang terlunta lunta).

   Terakhir, pernyataan Amien yang menganggap kemenangan Jokowi-Ahok sebagai kemenangan rakyat dan lebih menganggapnya sebagai kemenangan mesin politik yang mampu membentuk opini publik merupakan arogansi seorang yang benar-benar telah terkontaminasi oleh ‘kekumuhan polutan politik’ sejak ia terjun ke politik praktis pasca 1998. Kini kita layak mempertanyakan arti sebuah “iman dan amanat” bagi Amien, termasuk Partai Amanat Nasional yang didirikannya.

   Jika parpol yang seharusnya menjadi alat perjuangan menunaikan ampera (amanat penderitaan rakyat) masih dikendalikan oleh para elit yang tak peka mendengar ‘suara jeritan rakyat-publik,’ karena tak pernah ‘turun langsung’ ke lapangan kesengsaraan, maka masihkah bisa diharapkan akan menjadi penyelamat rakyat?

     Mungkin Amien Rais bisa sedikit belajar mendengar dari salah satu ‘mantan yunior’-nya, Sutrisno Bachir, seorang pebisnis (pengusaha) yang sempat menjadi ketua Umum PAN periode 2005-2010 dan kini telah mundur dan back to basic. Alasan kemunduran Soetrisno Bachir dari dunia politik cukup sederhana namun tegas dan menghentak, “Masuk dalam partai politik ibarat masuk ke dalam pusaran jahiliyah. Keluar dari partai, seperti keluar dari kegelapan, minazzulumaati ilannuur.”

    Amien Rais memang semakin membingungkan, melengkapi daftar para elit politik dan tokoh panutan yang oleh gelombang zaman tiba-tiba berubah arah dan haluan. Dan kita hanya bisa melontarkan sebuah pertanyaan, Quo Vadis Amien Rais, “Ke mana engkau akan pergi, pak Amien?” Hendak kau bawa ke mana langkahmu, ke mana arah tujuanmu, ratusan juta anak bangsa selalu mengikuti gerak-gerikmu.

Salam...
El Jeffry

No comments:

Post a Comment