Wednesday, October 10, 2012

Pidato Bersayap Dan Republik MoU: Mau?

134988478318110821
SBY BERPIDATO: (sumber photo: http://static.republika.co.id)

    Gunung es problematika korupsi akut nusantara telah menyembul di permukaan lautan opini publik, lewat kisruh KPK-Polri yang memuncak sepekan terakhir ini. Meskipun agak terlambat, sudah seperti biasanya berlambat-lambat, akhirnya Pemimpin Tertinggi negeri ini yang juga ‘Panglima Terdepan’ laskar antikorupsi buka mulut. Sang Presiden SBY pun berpidato, dengan materi yang terprediksi, konon katanya bakal menjadi sebaik-baik solusi atas sejumlah kasus dan silang opini yang makin memanaskan cuaca politik dalam negeri.

    Lima poin utama, dengan bahasa yang dirangkai ciamik dan memikat antara pandangan, pendapat dan instruksi, sebagian membuat kita bernafas lega, dan sebagian lagi masih menyisakan sesak di dada. Meminjam kalimat syair Kahlil Gibran, sayap-sayap patah, pidato sang presiden pun seperti kepakan sayap dengan gerak patah-patah. Kiri-kanan, menguncup-mengembang, menukik-melayang, akrobatik terbang penuh artistik dan estetik. Maklum, sebagai seorang “Tokoh Berbahasa Lisan Terbaik 2003,” tentu pidato kenegaraan bisa menjadi ‘sihir kata-kata’ yang sanggup meruntuhkan daya tentang rakyat pendengarnya. Terpesona, terkesima, terpana, selanjutnya mau lupa, terlena atau terpedaya, terserah Anda.

    Bukan kita bermaksud untuk pesimis, skeptis atau apatis dengan solusi, apalagi jika yang menyodorkan adalah ‘raja diraja’ pemimpin negara, yang telah mahir pula mengemas politik citra dengan lautan kosa kata indah di telinga. Tapi “lumut kebosanan” yang terlalu tebal menyumbat lubang pendengaran kita dalam pengalaman buruk bertahun-tahun memaksa ‘saraf sensorik batin kita’ untuk menyisakan sebagian rasa tak percaya, kalau tidak terlalu ekstrem untuk dikatakan curiga.

    Maka tak terlarang bagi sebagian diantara kita untuk realistis, analitis dan sedikit kritis, bahwa harapan rakyat sedang dipermainkan oleh tiga hal: kelambanan, pencitraan dan ketidaktegasan. Kita tak perlu mengulas empat poin ‘solusi ala SBY’ sebagai reaksi gerak siput atas kisruh KPK-Polri, karena isinya hanya tentang duo instruksi dan duo opini. Duo instruksi penyerahan kasus simulator dengan tersangka Djoko Susilo dan PP yang akan mengatur penyidik Polri di KPK.  Dan duo opini (pandangan dan pendapat) tentang ketidaktepatan timing dan cara penanganan kasus Novel Baswedan, serta ke-belum tepat-an revisi UU KPK.

    Tinggal satu hal yang menarik untuk dicermati adalah satu poin terakhir yang berisi ‘instruksi’ kepada KPK-Polri untuk memperbaharui MoU sehingga peristiwa ‘seperti ini’ tidak terulang lagi. MoU, Memorandum of Understanding atau Nota Kesepahaman, inilah yang sebenarnya menjadi salah satu sumber permasalahan utama pecahnya ‘perang saudara’ dua lembaga penegakan hukum ini.

    Seperti kita ketahui, api sengketa KPK dan Polri yang tak kunjung reda dipantik oleh kebersikukuhan kedua pihak pada alasan kebenaran masing-masing. Sekadar menyegarkan ingatan, KPK berpegang pada landasan hukum Pasal 50 UU No 30/2002 tentang KPK (tentang penyidikan kepolisian atau kejaksaan segera dihentikan jika KPK telah mulai melakukan penyidikan yang sama). Sedang Polri berpegang pada MoUKesepakatan Bersama Antara Kejaksaan, Polri dan KPK Nomor: KEP-049/A/J.A/03/2012, nomor: B/23/III/2012, dan nomor: SP3-39/01/03/2012 Tentang Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (selengkapnya silahkan baca: MoU KPK-Polri).

    Polri dianggap ‘berkhianat’ terhadap hukum, KPK dianggap ‘berkhianat’ terhadap etika. Dilematis, ‘berkhianat’ adalah dua hal yang sama buruknya. Opini terbelah dua, semakin lama semakin membelah lalu bergesekan hingga panas, sampai pada suatu titik krusial menakutkan dalam sejarah penegakan hukum di negeri ini. Indonesia terbelah antara kubu “anti korupsi” dengan rakyat di belakang KPK yang meyakini supremasi hukum UU sebagai landasan mencari solusi dengan kubu “pro korupsi” dengan para korupstor dan “kekuatan tersembunyi” yang meyakini pula ‘supervisi etika’ MoU sebagai landasan bekerja sama.

    Polri tarik 20 penyidik KPK, mangkirnya Djoko Susilo dari pemanggilan pertama dengan dalih meminta fatwa MA, insiden ‘penyerbuan’ dini hari pada penyidik KPK Novel Baswedan atas kasus 8 tahun silam,  menjadi serial drama saling berkaitan. Bahkan tidak mustahil lolosnya Djoko Susilo pun lolos dari jerat “Jumat keramat” dan rencana revisi UU KPK oleh DPR tak lepas dari ‘pertalian nasab’ dengan satu simpul besar gesekan hukum dan etika, UU dan MoU. 

     Dan kini, sang ‘raja diraja’ NKRI telah ‘bersabda’ lewat ‘panca solusi.’ Sebuah pesan singkat ‘bersayap’ memperbaharui MoU antara KPK dan Polri agar tidak terjadi miss komunikasi, mala-aksi dan kompetisi ‘bunuh diri.’ Permasalahannya, akankah MoU menjadi pemutus rantai kisruh KPK-Polri? Tentu masih mengundang banyak keraguan, dan layaklah untuk meragukan, karena kita telah terikat oleh sejarah secara bulat dan absah sesuai konstitusi, bahwa NKRI adalah negara hukum (rechstaat), bukan negara kekuasaan (machstaat), bukan pula negara etika, kesepakatan atau kesepahaman.

      Apa jadinya kalau sesuatu yang jelas, gamblang dan terang-benderang tertera dalam teks hukum legal-formal masih bisa dikalahkan oleh ikatan etika, kesepakatan dan kesepahaman dalam secarik kertas nota atau catatan? Apalagi, di republik terkini, nilai-nilai dan norma-norma telah pergi dan terbang tinggi dari hampir mayoritas jiwa anak negeri, di hampir seluruh lini, di hampir seluruh dimensi, jajaran pemimpin, institusi, instansi dan birokrasi.

     Tak terkecuali insan hukum (kepolisian-kejaksaan-kepengacaraan), telah lepas bablas dari ikatan etika-norma-kesantunan dan kedangkalan pemahaman nilai-nilai kemasyarakat-bangsa-negaraan. MoU bisa jadi hanya akan menjadi sindroma dan catatan buruk di almari besi hukum negeri dengan celah spasi menganga lebar di sana-sini, dan hanya berpotensi menjadi tameng pembenaran untuk menjaga eksistensi korupsi agar tetap abadi.

     Revisi MoU pertama bakal memicu revisi kedua  ketika insiden terulang. Lalu revisi kedua memicu revisi selanjutnya, ketika benturan dengan hukum tak terelakkan. Dan seterusnya, dan seterusnya, hingga sampai tanpa disadari energi bangsa ini terkuras habis dan nyaris mati karena dehidrasi. KPK, Polri, Kejaksaan, lalu menjalar ke lembaga lain, dan rakyat akan hancur terbakar oleh api korupsi karena penegakan hukum menderita “disfungsi ereksi.” Kalah jadi abu, menang jadi arang. Penegak hukum saling beradu, semuanya hancur, koruptor bertepuk tangan, tertawa gembira bukan kepalang.

    Semestinya makhluk bernama MoU memberi kita pelajaran berharga untuk tidak mengulang kepandiran hukum karena gagal baca teks peraturan dan perundang-undangan. Ongkos yang terlalu mahal untuk membayar blunder berulang dalam memerangi musuh besar bersama bernama korupsi. Dan kita juga semestinya memiliki satu kesepakatan dan kesepahaman tanpa nota di dalam bathin terdalam, bahwa akar tunggang filosofi korupsi adalah ”kesepakatan setan.” Kesepakatan, atau kesepahaman  terjadi karena ada pihak-pihak yang bersepakat atau bersepaham, dan ia bisa tercegah jika “salah satunya” menolak untuk bersepakat atau bersepaham.

    Jika supremasi kesepakatan dan kesepahaman dengan nama MoU ini mengalahkan supremasi hukum dan perundang-undangan, maka bukan hanya Polri yang terancam untuk tergoda mengkhianati hukum, namun juga berbahaya bagi spirit ‘perjuangan suci’ KPK, apalagi rakyat jelata. Maka di balik pidato bersayap SBY, masihkah kita terlena, terpesona dan terkesima lega dengan mulut menganga tanpa menyisakan stok waspada dan berjaga-jaga? Jika negara ini menjadi Republik MoU, masihkah kita mau...??? 

Salam...
El Jeffry

No comments:

Post a Comment