Friday, October 19, 2012

Karma Batari Durga: Vonis Wa Ode 6 Tahun Penjara




13505804271290115567
WA ODE NURHAYATI: (sumber photo: http://foto.detik.com/readfoto)

         Satu persatu batari durga ternama produk terkini negeri ini memenuhi karmanya untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya. Di hadapan hukum, tak boleh ada lagi yang ngece senyam-senyum. Di hadapan hakim, semua mesti tunduk, patuh dan takzim. Fiat justicia roat coelum. Tegakkan hukum walau langit runtuh. Tegakkan keadilan walau terduga, tersangka, terdakwa dan terpidana tetap bersikukuh. 
   
     Hari ini, Kamis Kliwon, 18 Oktober 2012, bertepatan dengan 2 Zulhijjah 1433 H, momentum suci-paripurna di bulan haji. Dan 10 hari ke depan, kita diingatkan pada sebuah peristiwa bersejarah pentingnya kebangsaan, Sumpah Pemuda 28 Oktober. Sinergi nilai-nilai agama dengan negara, ibarat ruh penghidup jasad.

    Agama yang penuh hikmah, fondasi filosofi hukum-hakim-mahkamah, kearifan-kebijaksanaan. Negara penuh berkah, bangunan bangsa yang absah, persatuan-ukhuwwah keindonesiaan sebagaimana diperjuangkan oleh para pemuda 74 tahun silam dengan ikrar mulia 1928.

       Setelah melewati perjalanan panjang berliku dan melelahkan, akhirnya hari ini, salah satu dari 8 batari durga ternama Indonesia mesti memenuhi karma di meja pengadilan. Wa Ode Nurhayati, terdakwa kasus suap Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah 2011 ini terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kejahatan ganda, tindakan korupsi dan pencucian uang. Ia pun dijatuhi hukuman pidana penjara 6 tahun plus denda Rp. 500 juta dan subsider 6 bulan kurungan.

        Hakim menjatuhkan vonis dengan pertimbangan bahwa Wa Ode terbukti menerima uang terkait pengurusan dana DPID di Kabupaten Aceh Besar, Pidi Jaya, Bener Meriah dan Minahasa hingga Rp. 6,25 miliar. Lalu uang-uang hasil korupsi tersebut ditempatkan dalam rekening tabungan secara berulang-ulang hingga Rp50 miliar untuk kemudian ditransfer, dialihkan dan dibelanjakan untuk hal lain.

       Diantaranya mengalih dalam deposito berjangka Rp10 miliar, membayar angsuran bunga utang berjumlah Rp. 567 juta, membayar angsuran rumah Rp. 7 milar melalui penarikan tunai, membayar angsuran apartemen Rp. 700 juta, belanja emas Rp. 20 juta, transfer Rp. 160 juta ke rekening gaki, mengalihkan dengan penarikan tunai sebesar Rp. 17 miliar dan transfer ke pihak ketiga berjumlah Rp. 2 miliar. 

        Dana Rp. 50 miliar ditempatkan secara berulang dari 2010 hingga 2011 sebesar Rp. 44 miliar bersamaan kedudukannya sebagai anggota DPR dan Banggar, sehingga majelis berkeyakinan harta itu bukan karena bisnis, tapi terkait posisinya di DPR. Wa Ode tidak dapat meyakinkan kebenaran uang itu berasal dari bisnisnya di Merauke, Papua. 

       Wa Ode juga ketika menjadi anggota DPR pada 2010 tidak pernah melaporkan rekening Mandiri atas namanya di cabang DPR karena uang hingga berjumlah Rp. 50 miliar itu lebih bertujuan untuk menyamarkan atau sembunyikan asal-usul uang. Wa Ode terbukti sah menurut hukum dan kesalahan terdakwa, sehingga harus dinyatakan sah terbukti bersalah. 

     Majelis hakim tidak menemukan alasan melepaskan tindak pidana terdakwa dan sependapat menjatuhkan satu pidana dengan digabung. Hal yang memberatkan Wa Ode tidak mendukung program Pemerintah memberantas korupsi, yang meringankan adalah bersikap baik dan tidak pernah terlibat hukum.

      Wa Ode yang memutuskan hendak mengajukan banding setelah mendengar vonis, mestinya bersyukur. Sebab keputusan ini jauh lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada sidang hari Selasa (2/10) yang oleh satu alasan ditunda hari ini. Sebelumnya JPU telah menuntut Wa Ode hukuman 14 tahun penjara atas dua tuntutan pidana, 4 tahun untuk tindak pidana korupsi dan 10 tahun untuk tindak pidana pencucian uang (TPPU). 

      Jika Wa Ode yang sebagai terpidana berhak menanti keadilan dengan mengajukan banding, terlebih lagi bagi korban pidana, dalam hal ini negara yang nota bene rakyat Indonesia, tentu lebih berhak menuntut keadilan dengan seadil-adilnya. Itulah inti saripati dari hukum-hakim-hikmah-mahkamah, ruh agama yang mestinya menghidupkan jasad negara.

       Bangsa ini memang sedang dalam “perang besar-jihad akbar” melawan korupsi. Wajah negara dalam kurun akhir-akhir ini seakan sedang terbelah dua. Ibarat tari topeng Didik Nini Towok, satu wajah di muka, satu wajah lagi di belakang kepala. Dua wajah yang berbeda bertarung memperebutkan satu jiwa, jiwa Indonesia.

        Seperti pertarungan kekinian dua sisi keping koin logika. “Barisan anti korupsi” dengan rakyat dan KPK berdiri di satu sisi dengan satu logika. Sementara “barisan pro korupsi” dengan ‘oknum’ DPR dan Polri berdiri di lain sisi dengan logika lain. Kisruh dan sengketa, intrik dan konflik, kemelut dan berserabut. Sinergi terpelintir menjadi kompetisi, kolaborasi tergeser konfrontasi.

     Pertarungan abadi antara dua visi, misi dan kepentingan berbeda, seabadinya pertarungan antara hitam dan putih, kegelapan dan cahaya, kejahatan dan kebaikan, kezaliman dan keadilan, kesesatan dan kebearan, dan mengerucut pada pertarungan Iblis-Dajjal-setan dan Tuhan.

       Itulah hukum abadi kehidupan bumi, hikmah dari diutusnya manusia sebagai khalifah bumi, keputusan azali mahkamah tertinggi Al-Hakim, Sang Maha Bijaksana. Maka Tuhan Allah azza wa jalla menguji manusia dengan satu perkara besar, “syahwat korupsi.” Dan negeri ini sedang menghadapi fitnah terbesar sepanjang peradaban dan kebudayaan manusia, korupsi yang menggurita.

      Tak hanya lintas agama, etnis, budaya, usia, strata dan kasta, korupsi yang telah akut menyerang secara sistemik-endemik kini juga lintas gender. Meminjam slogan KB beberapa tahun silam, “Dua makhluk cukup, pria atau wanita sama saja.” Korupsi di zaman mutakhir tak cuma didominasi kaum adam, tapi juga kaum hawa, perempuan, alias wanita.

       Tanpa mengesampingkan asas praduga tak bersalah atau “prasangka tak berdosa,” Wa Ode Nurhayati, hanyalah satu dari 8 batari durga selebriti-politisi dengan “keberanian” luar biasa. Sepadan dengan ‘kasta’ korupsi sebagai salah satu kejahatan luar biasa. Luar biasa dampak sistemik kehancurannya, luar biasa mekanisme sistematik kerjanya, luar biasa daya pikatnya, dan luar biasa kesulitan memberantasnya, apalagi untuk membongkar hingga ke akar-akarnya.

       Wa Ode Nur Hayati adalah satu di antara nama yang turut mengguncang “panggung perkorupsian nusantara” bersama 7 batari durga lainnya. Masih ada nama Hartati Murdaya Poo, tersangka kasus suap Bupai Buol untuk penerbitan HGU, Artalyta Suryani (Ayin), terpidana kasus suap Jaksa Urip Tri Gunawan dalam kaitan dengan kasus BLBI, Angelina Sondakh, terdakwa kasus suap pembahasan anggaran di Kemendiknas dan Kemenpora tahun 2010.

      Ada pula nama Mindo Rosalina Manulang, terpidana skandal korupsi Wisma Atlet di Kemenpora,  (yang bebas bersyarat pada Agustus, karena permohonannya sebagai Justice Collaborator dikabulkan Kemenkum HAM), Neneng Sri Wahyuni, tersangka korupsi proyek PLTS di Kemenakertrans, lalu Miranda S. Gultom, tersangka kasus suap cek pelawat pemilihan DGS BI 2004 sebagai penyandang dana, terakhir Nunun Nurbaeti, kasus yang sama dengan Miranda, namun dalam kapasitas sebagai perantara.

     Bila Batari Durga telah bertemu Batara Kala, alamat akan pecah bencana keonaran marcapada (bumi), termasuk Indonesia. Batari Durga menjadi simbol syahwat kejahatan manusia, dan Batara Kala menjadi waktu, kesempatan dan peluang untuk berbuat kejahatan. Momentum korupsi menjadi keniscayaan. Sebagai makhluk dari “dunia lain,” kaum buto-raksasa secara umum tercipta untuk hidup tanpa ikatan nilai-nilai dan norma etika.

       Maka jika virus perilaku buto-raksasa ini telah menjangkiti kesucian hukum negeri ini, maka alamat menjadi sindroma raksasa yang membutakan visi-mata anak bangsa. Penjara pun gagal memberi efek penjera. Tapi setidaknya karma Wa Ode hari ini bisa sedikit menjadi pencerahan spiritual kita semua. Bahwa spirit kebangsaan para pemuda generasi 1928 harus menyatu dengan spirit altruisme pengorbanan paripurna beragama di bulan Zulhijjah.

      Kita bukan negara agama, Islam atau yang lain juga bukan agama negara. Tapi agama adalah ruh bagi hidupnya jasad bangunan negara. Dan korupsi adalah musuh bersama bagi agama dan negara manapun di dunia. Tidak ada pilihan kita kecuali berjuang sekuat tenaga melawannya. Bukti nyata manusia beradab Indonesia yang masih percaya pada hukum-hakim-hikmah-mahkamah, dengan keadilan mutlak sebagai buah karma.

Salam...
El Jeffry


No comments:

Post a Comment