Saturday, October 13, 2012

Ambivalensi Wakapolri Dan Spirit Anti Korupsi


1350068250197848199
WAKAPOLRI: Komjen Nanan Sukarna. (sumber photo: http://www.indonesiarayanews.com)

    Setelah sekian lama ‘gonjang-ganjing’ menerpa KPK dalam drama panjang perseteruan antara “barisan anti korupsi” melawan “barisan pro korupsi,” akhirnya secercah harapan terbuka juga. Pidato presiden Senin malam, 8 Oktober 2012, terlepas dari kelambanan respon dan ‘kalimat bersayapnya’ setidaknya bisa menjadi terapi kejut bagi ke-keukeuh-an “barisan pro korupsi” untuk mengalah barang selangkah. Polemik kisruh KPK-Polri mungkin memang perlu jeda. 

     ‘Keberpihakan’ SBY pada langkah KPK yang oleh beberapa pihak dinilai ‘lumayan tegas’ dalam lima poin panca-sabda bisa sedikit menghembuskan ‘angin segar’ bagi KPK. Geriap kemenangan aspirasi rakyat menjadi momentum kebangkitan moril untuk menyalakan lebih besar lagi api spirit pemberantasan korupsi di negeri ini.

     Tak dipungkiri, bagaimanapun ‘tuah’ instruksi dan opini sang presiden masih dibutuhkan negeri ini dalam memuluskan jalan penuntasan “perang anti korupsi.” Buktinya, setelah menunda-nunda selama empat tahun, akhirnya Komisi III DPR merestui pembangunan gedung baru KPK. Padahal, saat rapat 10 hari yang lalu mereka masih bersikukuh untuk tidak mencabut tanda bintang pada anggaran gedung baru KPK.

    Namun sepertinya kita tak bisa bernafas terlalu lega, apalagi ber-euforia dengan ‘kemenangan sementara’ ini. Sebagaimana pergulatan kegelapan dan cahaya, “kekuatan jahat ekstra kuat” barisan pro korupsi tak akan pernah menyerah untuk menggembosi energi pejuang anti korupsi. Ruh setan yang bertugas melanggengkan korupsi tetap menjadi ganjalan dan hambatan bagi spirit anti korupsi.

    Salah satunya adalah pernyataan ‘kejujuran’ ala Wakapolri tentang sulitnya pemberantasan korupsi dengan alasan gaji yang tak memadai. Di satu sisi, “kejujuran tanpa kemunafikan“ Wakapolri adalah realitas tak terbantahkan. Bahwa memang itulah ciri khas mayoritas mental budak-kuli-pekerja “aparat-pejabat-birokrat” yang lebih memposisikan diri dan jabatan sebagai “kesempatan dalam kekuasaan,” jauh dari slogan-slogan indah “pelayan masyarakat” dan “abdi negara.”

      Wakapolri mungkin lupa, bahwa upah, imbalan dan gaji adalah alasan klasik manusia primordial yang memandang harta benda sebagai barometer keberhasilan. Padahal justru inilah yang menjadi salah satu “akar tunggang” filosofi korupsi. Dalam sejarahnya, berpuluh tahun rezim silih berganti, bangsa ini gagal membongkarnya sehingga justru setelah era reformasi tiba, korupsi nusantara sukses bermutasi menjadi gurita raksasa.

     Mungkin Wakapolri juga lupa, bahwa gaji minim dan kemiskinan, kalaupun boleh dikatakan sebagai penghalang gerakan anti korupsi, namun bukan “akar tunggang” korupsi. Kejujuran tanpa kemunafikan Wakapolri menjadi realitas yang ironis, karena ada realitas yang sama, bahwa kecukupan gaji dan kekayaan masih jauh dari sepadan untuk mengamputasi gurita korupsi. Berapa banyak pejabat, hampir di seluruh lembaga, eksekutif, legislatif dan yudikatif, dengan gaji yang sangat layak (dibandingkan dengan rata-rata penghasilan rakyat Indonesia) toh justru lebih bersemangat untuk berkorupsi-ria. Realitas yang lain, bahwa kemiskinan dan kelemahan ekonomi tidak identik-sejajar dengan naluri-syahwat berkorupsi. Masih banyak orang miskin dan kekurangan sanggup menjaga diri dari godaan setan korupsi.

     Kejujuran Wakapolri, apalagi sebagai seorang perwira Korps Bhayangkara  semakin menegaskan bahwa jajaran Polri sebagai salah satu pilar penegakan hukum khususnya dalam “perang besar” pemberantasan korupsi butuh “pencerahan spiritual” dan “siraman filosofi” untuk membaca “ilmu perkorupsian” dengan benar. Kejujuran yang memperlihatkan pesimisme Polri dalam membersihkan negeri ini dari polusi korupsi.

      Pesimisme dan rapuhnya komitmen Wakapolri akan semakin jelas jika kita menyimak pernyataannya sepekan silam, bahwa sampai kiamat pun korupsi di kepolisian akan ada terus, karena Polri bukan malaikat, bukan pula Robocop. Lagi-lagi, inilah kejujuran atas realita, bahwa tak ada manusia yang suci, dan tak ada makhluk bernyawa bukan mesin yang ‘steril’ dari virus korupsi, apalagi hidup di negeri dengan korupsi sistemik-endemik yang sudah terlanjur mentradisi.

     Namun ucapan seorang perwira polisi tentu tak sama dengan obrolan tukang becak di warung kopi. Ucapan seorang pemimpin yang menjadi pilar utama penegakan hukum tak sama dengan celotehan komat-kamit seorang ahli nujum. Pernyataan Wakapolri menjadi ambivalensi spirit pemberantasan anti korupsi. Meskipun dibalik pernyataan itu dikatakan berbagai arahan tentang pentingnya pencegahan sebelum penangkapan.
Peryataan Wakapolri yang seakan membuat kesan lumrah dan manusiawi sebagai makhluk yang mustahil suci, akan menjadi alasan dan pembenaran berkorupsi. Tentu ini akan kontraproduktif dengan spirit anti korupsi itu sendiri. Maka kendati pun ia menegaskan bahwa seorang polisi harus berani polisi harus berani melawan atasan yang menyuruh korupsi, semua itu hanya ambivalensi, alias standar ganda.

     Akan menjadi percuma ia menjelaskan, bahwa dalam perkara korupsi, ada 3 persoalan utama yakni sistem,leader, dan anggota di lapangan. Bahwa sistem yang tidak benar itu menghasilkan yang korup, maka mestinya juga leader (leadership-kepemimpinan) yang tak berketeladanan dan anggota di lapangan yang tak berkesadaran diri juga menghasilkan hal yang sama, korup. Itulah kejujuran tanpa kemunafikan. Pembenaran atas sebuah kesesatan (berpikir dan berucap).

      Kesesatan berpikir, atau boleh dikatakan logika sesat nampaknya sudah menjadi ‘hantu pengganggu’ para pemimpin di negeri ini, sebagaimana telah diperlihatkan Wakapolri. Masih belum lekang dari telinga kita “kejujuran tanpa kemunafikan” pernah terlontar dari ‘The Great Leader’ pemimpin besar laskar anti korupsi sang presiden SBY beberapa bulan silam. Bahwa “yang korupsi itu bukan hanya Partai Demokrat, tapi juga partai-partai lain” meski dengan embel-embel sebagai pembelaan diri dan partai dari ‘serangan lawan’  yang kerap menyebut partainya sebagai yang terkorup.

     Untuk mengukuhkan validitas kejujuran sebagai pembenaran, Seskab Dipo Alam merilis data parpol terkorup akhir September silam. Sejak Oktober 2004 hingga September 2012, Presiden SBY telah mengeluarkan 176 persetujuan tertulis untuk penyelidikan hukum pejabat negara dalam berbagai kasus. Lebih dari separuh di antaranya adalah pejabat dari partai politik, dengan tiga besarnya adalah Partai Golkar (36,36%), PDIP (18,18%) dan PD (11,36%). Sisanya, diperebutkan oleh PPP, PAN, PKS, PBB, PNI Marhaen, PPD, PKPI, Partai Aceh, lalu birokrat/TNI, independen dan gabungan partai.

    Alhasil, kejujuran yang diwakili oleh Wakapolri dan Presiden menjadi kacabenggala kejujuran kita atas sebuah musuh besar paling berbahaya dalam sejarah peradaban manusia, korupsi. Sebuah ‘PR laten’ bagi bangsa ini, sejauh manakah keselarasan penempatannya agar simetris dan sebangun dengan spirit pemberantasan korupsi yang tengah sedikit menyala hari ini?

     Semoga pidato fenomenal panca-sabda SBY Senin malam menjadi titik balik bangsa ini untuk refleksi. Bahwa untuk menegakkan daulat rakyat res-publica butuh spirit maha-ekstra dengan ‘berdarah-darah’ tanpa putus asa. Termasuk dalam pemberantasan korupsi di bawah bendera KPK, akan menjadi sejarah perjuangan rakyat-bangsa yang tak akan pernah ada titik akhirnya.

Salam...
El Jeffry

No comments:

Post a Comment