Thursday, September 13, 2012

Sindroma Hartati: Ambivalensi Suap Dan Pemerasan




13475351311197509912
Hartati dan Amran: Suap Atau Pemerasan?  (sumber photo: Inilah.com)

   Menyimak perkembangan terakhir ‘perkorupsian nusantara’ semakin membuat perut mual saja. Salah-salah, para aktor yang terlibat dalam lingkaran setan korupsi asyik-asyik saja bekerja hingga berpesta, kita yang menonton dari luar arena justru yang sakit perut, dari kejang-kejang karena terlalu banyak teriak dan tertawa, hingga muntah-muntah karena tak kuat menahan amarah bercampur jenaka.

   Regenerasi korupsi nampaknya hampir sempurna, sehingga mereka yang terlanjur berkecimpung dalam dunia kejahatan luar biasa tak kurang akal dan gagasan dalam membuat pembenaran atas kelakuan bejatnya. Kasus Hartati adalah contoh segar, bagaimana ‘garis kejahatan’ berhasil dibelak-belokkan sedemikian ‘cantik’-nya, hingga nyaris tak terlihat lagi sebagai kejahatan, layaknya sang maestro sepakbola tengah ‘dribling’ hingga ‘diving’ saja.

     Penyuapan vs pemerasan, pengusaha vs penguasa, politik-hukum-ekonomi bergumul di ring birokrasi, warna baru wajah korupsi hasil evolusi terkini. Biaya politik mahal, penguasa yang muncul butuh dana besar, pengusaha berkecimpung dalam ekonomi, butuh ‘ketenangan’ dan proteksi. Simbiosis mutualisme tercipta. Sama-sama butuh, sama-sama untung, kerja sama dalam ‘ikatan setan,’ bersalaman ala siluman, suap menjadi jawaban.

     Hukum hanya tinggal hukum, tanpa ruh etika-nurani pasal-pasal peraturan tetap vakum, tiada daya paksa menegakkan keadilan. Celakanya, tragedi penegakan hukum masih belum juga terhenti di negeri ini. Eksodus oknum aparat pengkhianat hukum masuk ke dalam lingkaran setan korupsi, pengusaha dan penguasa semakin solid berkonspirasi, korporatokrasi menjadi-jadi. Rechstaat berbuah tragedi.

     Warna yang sama kelabunya dengan Eropa sebelum renaissance abad 15. Borjuis, feodalis dan gereja bersekutu, rakyat jelata ‘dibaptis’ sebagai sapi perah bernasib tragis. Indonesia terkini, pengusaha dan konglomerat, penguasa dan pejabat, hingga kalangan ahli agama telah masuk ke dalam lingkaran konspirasi dan korporatokrasi. Rakyat kecil, petani, buruh, nelayan menjadi tumbal keadaan, kuda tunggangan yang tak bisa berbuat apa-apa.

     Lingkaran korupsi sistemik-endemik, terlalu sulit untuk diurai dan ditelisik. Setan korupsi terlalu pintar memainkan strategi, berkostum hukum dan berdasi legitimasi, menghisap darah rakyat, menghisap uang negara tanpa kenal rehat. Jika tertangkap, pejabat bisa saja berkilah bahwa dia disuap, dijebak, atau difitnah oleh lawan politik. Kasus hukum digeser-geser ke dunia politik, jika tak jeli mengusut, raiblah sudah, masuk peti es atau lemari besi misteri. Politisasi menjadi solusi.

    Jika tertangkap, pengusaha bisa berkilah bahwa ia hanya korban pemerasan, bukan pelaku penyuapan. Lalu kasus digeser-geser ke ranah politik, sama di akhirnya, hilang tak berbekas, atau dihukum sekadarnya, formalitas buat menghibur penonton belaka. Lagipula, suap dan sejenisnya, korupsi bukan sembarang kejahatan, bekerja di wilayah remang-remang dan kegelapan, memang layaknya siluman, memang sulit untuk dibuktikan. Maka patah tumbuh hilang berganti, satu masuk bui sepuluh melarikan diri, sepuluh tertangkap seratus lepas kembali, bahkan jika seratus digantung, mungkin seribu akan lahir kembali.

    ‘Perkorupsian nusantara’ telah ber-evolusi sempurna, menemukan bentuk terbaiknya, mentradisi dan membudaya, dari jelata hingga penguasa, dari kepala desa hingga kepala negara, dari kurcaci hingga kurcaca, dari kelas teri hingga kelas gurita, dari korporatokrasi lokal nusantara hingga korporatokrasi global dunia. Nilai-nilai kebenaran telah hilang amblas bablas tanpa bekas dan ampas. Korupsi bak rayap setan yang buas dan nggragas tak kenal puas, segala yang ada pasti dilibas hingga tuntas. 

Empat belas tahun silam Taufik Ismail bersyair,

Di negeriku, selingkuh birokrasi peringkatnya di dunia nomor satu,
Di negeriku, sekongkol bisnis dan birokrasi

berterang-terang curang susah dicari tandingan,
ada pula pembantahan terang-terangan
yang merupakan dusta terang-terangan
di bawah cahaya surya terang-terangan,
dan matahari tidak pernah dipanggil ke pengadilan sebagai
saksi terang-terangan,

Di negeriku budi pekerti mulia di dalam kitab masih ada,
tapi dalam kehidupan sehari-hari bagai jarum hilang
menyelam di tumpukan jerami selepas menuai padi.

Langit akhlak rubuh, di atas negeriku berserak-serak
Hukum tak tegak, doyong berderak-derak

(Malu(Aku) Jadi Orang Indonesia-1998)

     Rasa malu dan kesadaran jiwa tinggal simbol-simbol dan wacana dalam agama. Kebenaran diukur dari atas meja pengadilan, sementara pengadilan sendiri telah oleng kiri-kanan. Seorang pembunuh pun, jika pengadilan memutuskan tidak bersalah karena tidak terbukti secara formal, niscaya ia akan benar-benar merasa telah benar, meski tangannya belum kering dari darah korban.

      Jika saya mencuri, lalu menyerahkan diri untuk menebus kesalahan, lalu saya berubah pikiran untuk mengingkari perbuatan, dibantu oleh pengacara hebat, dan hakim gagal membuktikan kesalahan saya, maka akan membawa saya kepada keyakinan, bahwa saya memang “benar-benar telah benar,” tak bersalah sama sekali, apalagi dosa, sebab hati nurani saya sudah mati. Kebenaran mati rasa, itulah paradigma kebenaran di negeri hukum yang telah mengalami kematian ruh hukum.

       Lihatlah saja pada kasus Hartati, dan jutaan “Hartati-Hartati” lain yang tentunya masih berkeliaran. Itulah konsekuensi dari asas praduga tak bersalah, atau “prasangka tak berdosa.” Seseorang dianggap tak bersalah dan tak berdosa, hingga pengadilan memutuskannya sebagai bersalah-dosa atau tidak bersalah-dosa. Salah dan dosa hanya pasal-pasal dan ayat-ayat hukum teks, angka dan aksara. Agama tak dianggap berguna, sementara, di sisi lain riual masih digunakan dalam acara. Kesaksian diambil di atas sumpah, di bawah kitab suci, agama menjadi ambivalensi, antara dibutuhkan tak dibutuhkan.

     Hartati hanyalah pengusaha, yang kebetulan dekat dengan penguasa. Dan Amran hanyalah penguasa, yang kebetulan dekat dengan pengusaha. Pengusaha dan penguasa saling membutuhkan, lingkaran setan korupsi sistemik-endemik dalam tradisi dan budaya bangsa. Bila Hartati menyuap, maka Amran yang disuap. Bila Amran pemeras, maka Hartati korban pemerasan. Bila pun akhirnya terbukti di pengadilan, hanya dipidana dengan beberapa tahun kurungan, lalu lepas merdeka dan kembali melenggang melanjutkan petualangan.

      Tapi kita tetap berpraduga tak bersalah, sudah menjadi kesepakatan hukum negara, tinggal “meja pengadilan” yang memutuskannya, itupun jika tak oleng kiri kanan, hakim, polisi, jaksa dan pengacara masih bisa dipercaya menunaikan amanat keadilan. Jika salah satunya berkhianat, semua tinggal cerita usang, hanya bahan seminar orang-orang pintar, diskursus orang-orang jenius dan sebait puisi orang-orang seni. Kebenaran mencitu dan mengerucut di meja pengadilan. Sudah kesepakatan.

     Pengusaha, penguasa, politisi, birokrasi, dalam dunia ekonomi, politik dan hukum, hanya sederet kosa kata yang tersusun berbolak-balik dan berputar-putar membentuk peristiwa merangkai cerita dalam berita, kerap kali berakhir derita. Kita hanya menyimak dari kejauhan, dengan sedikit menggumam dalam harapan yang nyaris padam. Hanya untuk mencari kebenaran dari penyuapan dan pemerasan, ternyata kita butuh waktu panjang dan melelahkan, hingga menunggu keputusan meja pengadilan. Sementara bagi rakyat kecil, keadilan itu terasa makin membumbung tinggi di awang-awang.

Salam...
El Jeffry

No comments:

Post a Comment