Tuesday, September 18, 2012

Debat Kandidat: Trial And Error Demokrasi?


13479466052007997046
DEBAT KANDIDAT. (sumber photo: http://jakarta.tribunnews.com)



     Pilkada DKI tinggal tiga hari lagi. Tiga hari masa tenang, setelah tiga hari masa kampanye yang ditutup dengan dua kali debat kandidat cagub-cawagub, konon kabarnya, fase penajaman visi-misi. Rangkaian panjang perjalanan politik dan kekuasaan ibukota, manifestasi dari demokrasi di negeri republik ini.

     Hingar-bingar, hiruk-pikuk, pontang-panting, pertarungan dua kekuatan menjelang “The Final Round” putaran dua 20 September mendatang. Menarik, mengusik, kadang menggelitik, juga memikat, menjerat, dan kadang menghipnotis kesadaran rakyat, sebagai trial and error bersama, pembelajaran anak bangsa yang tengah mencari bentuk sejati tatanan demokrasi negara khas nusantara.

    Khusus mengenai debat kandidat calon pemimpin sebagai arena ‘perebutan’ tahta-kekuasaan secara sah dan legitimated, boleh kiranya kita sedikit telaah bersama, berkaitan dengan manfaat dan mudharat yang ada di dalamnya. Plus-minus, positif-negatif, kelebihan-kekurangan, kebaikan-keburukan, sehingga kita yang memang sedang dalam proses trial and error demokrasi bisa mengambil pelajaran darinya.

       Debat kandidat sejatinya baru kita kenal sejak pilpres 2004, pemilihan presiden  dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat pertama kali sepanjang sejarah Indonesia merdeka. Tradisi baru yang mengadopsi dari demokrasi liberal ala barat dengan kiblat Amerika Serikat. Tradisi demokrasi ini pada awalnya tak urung menuai pro-kontra, mengingat “budaya” demokrasi ala Barat belum tentu selaras dengan budaya demokrasi khas nusantara yang berfalsafah Pancasila.

      Hakikatnya, pemilihan presiden secara langsung sendiri, oleh sebagian dinilai ‘menyimpang’ dari falsafah dasar Pancasila, yang khusus tersirat dalam sila ke-4, sebagai “hikmah-kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.” Bung Karno, sang penggali ‘ruh’ Pancasila secara khusus bahkan telah mengkristalkan nilai-nilai demokrasi sebagai “gotong-royong.” Ini sejajar dengan falsafah sila pertama Ketuhanan yang secara mendasar menterjemahkan demokrasi dan kekuasaan-kepemimpinan-pemerintahan di atas kaidah “musyawarah mufakat.”

     Namun, dalam gerak sejarah “trial and error” perjalanan bangsa, demokrasi mulai sedikit ber-‘evolusi’ dengan mulai dikenalnya voting, pemungutan suara bila mufakat gagal dicapai dalam musyawarah. Belakangan, voting yang menjadi ciri khas demokrasi barat yang liberal lebih memikat permainan catur perpolitikan kita karena lebih dinamis, dan mungkin, lebih seru dan lebih greget. Musyawarah mulai perlahan dinomorduakan, kalau tidak dikatakan ditinggalkan.

    Pemilihan langsung, pilpres, pilkada dan pilkades senafas-sehembusan dengan debat kandidat. Sehingga pada akhirnya perdebatan calon pemimpin seakan menjadi agenda wajib dalam ritual kampanye pemilihan calon presiden, kepala daerah, dan mungkin suatu saat, kepala desa.

Memang, dari debat kandidat, para calon pemimpin itu bisa terlihat kepribadian aslinya. Dari perdebatan itulah rakyat, calon pemilih mengenal kapasitas dan karakter calon pemimpin, dalam kaitan dengan kemampuan berdiplomasi, penguasaan mental dan emosional dalam berkomunikasi. Inilah sebagian dari manfaat-nilai positif debat kandidat.
Namun, di sisi lain, debat kandidat juga tak bebas dari sisi mudharat-nilai negatif. Salah satunya adalah calon pemilih, apabila kurang mempelajari track record secara mendalam figur kandidat, akan tertipu oleh kemenangan perdebatan dia yang memiliki keunggulan berkata-kata, diplomasi dan retorika.

       Sedikit meminjam pepatah Jawa, kualitas seseorang yang terbaik dalam urusan profesi dan kepemimpinan adalah, sepi ing pamrih, rame ing gawe (sedikit bicara, banyak bekerja). Sebagian dari pemimpin yang berhasil masih berpegang teguh pada falsafah ini, sehingga bagi mereka, prestasi dan keberhasilan bukan diukur dari kemahiran berbicara (retorika-orasi-diplomasi).

    Paradigma kepemimpinan yang keliru dalam mentransformasi nilai-nilai demokrasi tak kurang menjangkiti mayoritas pemimpin bangsa ini pada saat ini. Kepemimpinan diukur dari kemahiran mengemas olah kata, alias diplomasi. Maka muncullah falsafah rame ing pamrih, sepi ing gawe. Pemimpin yang hanya pintar bicara, tapi hampa dalam kerja nyata, alias NATO (no action talk only), omdo (omong doang), retorika yang hanya berobsesi pada citra.

      Pemimpin NATO atau omdo, dalam banyak hal sanggup memenangi perdebatan, meski pada prakteknya nol besar, karena memang manusia tipe ini terlatih untuk berdiplomasi. Jika kebetulan yang tampil dalam debat kandidat calon pemimpin jenis ini, ditambah kepandiran calon pemilih dalam mengenal dalam-dalam dan gagal menganalisa, maka rakyat bakal mengalami ‘ketertipuan paling berbahaya.’

      Dalam kosmologi ajaran Islam (dan mungkin agama lain), perdebatan justru sebagai hal yang ‘diharamkan’ dalam berbagai urusan, karena tak akan membawa kebaikan sedikitpun. Perdebatan hanya akan membuahkan permusuhan, amarah, kebencian dan dendam, dan ini sangat kontradiktif dengan tujuan kepemimpinan untuk menciptakan kekeluargaan, persaudaraan, cinta dan persatuan.

      Musyawarah, yang memang secara tata bahasa berasal dari bahasa arab (Alqur’an), yaitu syura, dan telah berakulturasi dalam budaya masyarakat Indonesia berabad-abad lamanya. Karena itu musyawarah yang menjadi salah satu mutiara kristal filosofi khas budaya nusantara ditancapkan oleh founding fathers dalam sila ke-4 Pancasila. Budaya rembug, berdiskusi, bermusyawarah untuk mencari jalan keluar terbaik dari berbagai persoalan dilandasi semangat gotong-royong dan kekeluargaan. Ini jauh berbeda dengan perdebatan, perbantahan dan pertengkaran yang secara prinsipil berupaya saling mengalahkan, menjatuhkan dan menghancurkan lawan.

     Menang tanpa ngasorake, menang tanpa menghinakan, sebagai falsafah luhur warisan leluhur kini memang mulai luntur. Padahal falsafah ini pada dasarnya menjadi pijakan utama penyelesaian sengketa, memenangkan semua pihak yang bersengketa, win-win solution. Liberalisasi demokrasi nyatanya semakin tak terbendung. Mungkin kita terlalu mengagungkan demokrasi ala Barat dengan menelan bulat-bulat, tanpa filtrasi dan adaptasi dengan nilai-nilai asli khazanah bangsa sendiri.

      Kita sebagai bangsa, termasuk dalam berdemokrasi memang tengah dalam proses trial and error, mencoba dan salah, sampai menemukan masa di mana kesalahan dalam percobaan semakin berkurang dan berkurang sehingga mendekati kebenaran dan ketepatan ideal. Mungkin kita masih butuh belajar dan terus belajar, bagaimana mentransformasi nilai-nilai asing yang sudah terlanjur kita adopsi agar selaras dengan nilai-nilai asli pribumi.

     Sejatinya, secara sosiohistoris ‘kitab dasar’ rujukan berbangsa dan bernegara telah diwariskan oleh para priyayi-pandhita-ulama-brahmana nusantara. Ramuan mistik-eksentrik-unik dengan karakteristik khas Indonesia telah digodok dalam ‘kawah candradimuka’ dengan kematangan sempurna oleh kaum terbaik bangsa. Ruh demokrasi Pancasila, spirit Bhinneka Tunggal Ika, konstitusi UUD 45, sebagai fondasi filosofi terbaik rumah-ramah-rahmah surga dunia.

     Kini tugas kita tinggal mensinergi-sintesakan antara nilai-nilai otentik bangsa dengan dinamika kekinian, hingga menjadi paduan keselarasan dalam tananan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan. Pilkada DKI, dengan segala hiruk-pikuk, ekspektasi publik dan euforia warga ibukota dan rakyat Indonesia, termasuk di dalamnya debat kandidat, biarlah menjadi pelajaran berharga bersama. Wajar dalam mencari bentuk terbaik negara-bangsa, butuh proses panjang dan melelahkan, kadang tanpa disadari harus memakan korban tak terhindarkan.

     Trial and error, mencoba dan salah, menelan pil pahit dari percobaan dan kesalahan, termasuk debat kandidat cagub-cawagub DKI, di balik manfaat dan mudharatnya, anggap saja bagian dari pendewasaan berdemokrasi. Sebagai penutup, ada sebuah pesan dari seorang teman, ”Jangan pernah tertipu dengan perkataan seorang diplomat. Jika ia berkata “pasti!,” itu berarti mungkin. Jika ia berkata “mungkin,” itu berarti tidak. Dan jika ia berkata “tidak,” itu berarti ia bukan diplomat, karena seorang diplomat tak pernah berkata “tidak!”

Salam...
El Jeffry

No comments:

Post a Comment