Thursday, August 16, 2012

Ulama Berpolitik: Brahmana Turun Kasta


     “Desa mawa cara, negara mawa tata.” Adanya desa karena adanya cara, dan adanya negara karena adanya tatanan. Tanpa tata, bangunan akan porak poranda, tumpang tindih, silang sengketa, morat-marit, carut-marut, simpang siur. Dunia mustahil tercipta dalam ketidakberaturan. Mikrokosmos dalam atom adalah keteraturan proton dan elektron yang mengelilingi neutron dengan hukum tetap aturan tatanan alam.

      Meminjam kosmologi tata-kasta Hindu dalam catur warna, kini cara desa dan tata negara republik ini telah dilanggar sedemikian rupa sehingga muncullah desa tanpa cara dan negara tanpa tata. Lingkaran setan kebingungan hanya muncul ketika tatanan nilai-nilai hidup telah dipinggirkan. Catur warna mengajarkan, sebuah kehidupan kekeluargaan baru akan tercipta bila manusia yang ada tunduk pada tata aturan kasta.

      Dalam terminologi catur warna, dunia bagi manusia adalah arena pendakian kasta dari sudra (budak), waisya (pedagang-pengusaha), ksatria (pemimpin) dan brahmana (rohaniwan). Kerusakan sistemik negara ini sesungguhnya berpusat pada pencampuran kasta yang demikian kusut-semrawut menggila. Padahal catur kasta mendasarkan profesionalisme, bahwa ‘kelas-ukuran’ manusia ditentukan oleh profesi, keahlian, tanggung jawab dan perilakunya.

     Masalah pencampuran kasta inilah yang menjadi sumber keterpurukan dan kehancuran bangsa. Pengusaha berpolitik untuk mencari jabatan kepemimpinan akan berbuah bencana, kecuali dengan melepas profesi lamanya. Ksatria sejatinya berkedudukan lebih tinggi dari waisya. Maka akan terlihat sebagai kebodohan bila seseorang sudah naik kelas tapi masih enggan meninggalkan kelas lamanya.

      Meski tak ada larangan seorang pengusaha untuk berpolitik, namun di negeri ini terlalu banyak pengusaha berpolitik hanya sebagai kendaraan. Maka setelah menjadi pemimpin, memperalat kekuasaan untuk memperkuat usaha. Bagaimana seseorang bisa fokus berkonsntrasi pada satu masalah jika pikirannya masih terpecah?

     Lalu bagaimana jika seorang rohaniwan (tokoh agama) terjun ke kancah politik? Lebih tidak masuk akal lagi. Dalam Hindu maupun Islam, rohaniwan ditempatkan pada martabat tertinggi dari seluruh manusia. Bagaimana bisa seorang ulama yang seharusnya sudah dekat dengan Tuhannya masih tertarik dengan kekuasaan dunia?

      Contoh sejarah sudah ada, bagaimana seorang Gus Dur yang telah duduk di kursi yang tinggi sebagai penasihat kerohanian umat-bangsa tiba-tiba ‘diseret’ ke arena kekuasaan dan politik. Gus Dur pun tergusur. Arena politik, bagi ulama adalah arena TK, permainan bocah-bocah kecil yang belum paham kebenaran. Pemaksaan penggandaan kasta, atau ‘penurunan kelas’ akan selalu berbuah kegagalan.

      Pada sejarah Nabi Muhammad, sejatinya juga berisi proses pendakian kasta (mi’raj spiritual) dari orang biasa menjadi pedagang (waisya), lalu menerima wahyu untuk  memimpin umat (ksatria). Memang dalam Islam dikenal adanya khalifah yang menjadi pemimpin agama (ulama)sekaligus negara (umara). Tapi mestinya harus dilihat juga, bahwa kapasitas itu hanya dimiliki oleh manusia sempurna, nabi dan para sahabat generasi awal nyaris tak bisa ditandingi oleh generasi setelahnya, nahkan hingga kiamat tiba.

      Konsistensi profesionalitas ini sebenarnya sudah banyak dicontohkan ulama salaf, generasi awal. Ulama ‘berlari menghindar’ dari kekuasaan, karena kekhawatiran akan tergoda oleh dunia. Dalam falsafah kepemimpinan agama Islam secara umum disebutkan, jangan pernah memberi jabatan kepada orang yang meminta, karena sangat berpotensi disalahgunakan. 

     Kaidah dasar promosi politik dalam Islam adalah, “terlarang meminta jabatan, kecuali atas permintaan umat, itu pun jik ayakin bisa menunaikan amanat.” Bukan seperti realita saat ini, perebutan kekuasaan tak jarang membawa atribut agama sebagai senjata, bahkan jika pun umat sudah tak mengendaki.
  
      Profesionalisme, sebagaimana falsafah catur warna juga ditegaskan. “Serahkan urusan kepada orang yang tak memiliki keahlian, dan tunggulah kehancurannya. Dalam catur warna, kasta sudra disepakati tidak memiliki potensi dasar kepemimpinan, maka tak layak ‘memaksakan diri’ mendaki ke kasta ksatria. Bila sudra berkuasa, kiamatlah negara! Salah satu warning sinyalemen kiamat adalah jika budak menjadi tuan, dan tuan menjadi budak. Tumpang tindih tatanan dengan melanggar potensi dan profesi akan berakibat kehancuran.

     Tak jauh berbeda dengan Eropa yang mengalami zaman kegelapan sebelum renaissance abad 15, karena brahmana (pendeta-gereja) bersekongkol dengan ksatria (penguasa) dan waisya (pengusaha). Maka gereja harus dipisahkan dari negara. Lalu lahirlah trias politika, kaidah dasar demokrasi modern yang banyak diadopi oleh negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Tiga lembaga negara harus terpisah, eksekutif, legislatif dan yudikatif, dengan alasan sama, profesionalisme dan independensi, prasyarat mutlak tata negara. Pencampuran antara ketiganya niscaya menciptakan petaka.

     Insting dasar manusia memang over confidence, keyakinan dan keserakahan yang kadang bercampur-baur. Rangkap jabatan, merasa bisa menaklukkan isi dunia, menguasai segala hal, lupa bahwa dalam dirinya ada keterbatasan. Mungkinkah ada manusia zaman sekarang yang bisa sekaligus menjadi brahmana, ksatria dan waisya dengan hasil optimal? Rasanya hanya nabi atau dewa yang sanggup melakukannya.

      Bagaimana meletakkan posisi ulama, pemimpin politik sekaligus pengusaha secara proporsional? Pemaksaan diri akan berakibat fatal yang menjerumuskan manusia ke lembah terbawah dalam kasta.  “Namun manusia lebih memilih dunia, padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal.” Itulah ulama-pendeta-biksu yang berpolitik. “Brahmana turun kasta,” lebih rendah dari sudra. Runtuhnya sebuah bangsa surga, manusia terlempar dari ahsani taqwim (sebaik-baik rupa) menjadi asfala safilin (aspal terbawah dari jalanan).

     Kasus Hartati Murdaya yang berurusan dengan KPK adalah contoh aktual pencampuran kasta berakibat fatal. Sebagai waisya, pengusaha terkaya Indonesia ke-13 versi majalah forbes 2008, merangkap ksatria sebagai anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, sekaligus brahmana sebagai Ketua Umum DPP Walubi (Persatuan Umat Budha Indonesia). Kini sebagai ksatria Hartati telah mundur dari Demokrat. Namun, jika akhirnya terbukti bersalah dalam kejahatan suap dan dihukum pidana, maka meski simbol waisya-nya masih ada sebagai pengusaha, namun derajat hakikinya telah lebih rendah dari kasta sudra.

     Kasus serupa dengan dugaan korupsi pengadaan Al Quran awal Juli lalu di Kemenag oleh anggota DPR beserta keluarganya yang pengusaha, dan disebut pula keduanya terlibat dalam proyek pengadaan laboratorium komputer Mts di Ditjen Pendidikan Islam tahun anggaran 2012. KPK bahkan 6 tahun silam sudah  mengemukakan Depag sebagai salah satu lembaga terkorup ketika mantan Menag Said Agil Husein Al Munawar dan mantan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Taufik Kamil dipidana penjara akibat korupsi Dana Abadi Umat dan penyelenggaraan haji. (Korupsi Depag, Tuhan terdepak kutukan sejarah memuncak).

      Nuansa ulama berpolitik nampa terlihat nyata di pilkada DKI Jakarta, yang tentu saja kental dengan pencampur adukan nilai-nilai agama dalam kehidupan bertata negara, kadang tidak pada proporsi yang seharusnya. Mencuatlah isu SARA yang berpotensi membawa kerugian bersama seluruh warga. Fenomena “brahmana turun kasta” mungkin akan terus terjadi di negeri ini, selama kita sebagai manusia enggan untuk membuka kesadaran diri. Bahwa ada tatanan ajaran agama yang bisa dilanggar dalam sebuah kebersamaan sebagai keluarga besar umat-bangsa dalam negara.

Salam...
El Jeffry

sumber photo: http://www.pariamantoday.com/search/label/catatan

No comments:

Post a Comment