Wednesday, August 15, 2012

Pilkada Merdeka Dari Penjara Agama


1344971980764346307
Bebaskan Pilkada Dari Penjara Agama. (sumber photo: http://foto.detik.com/readfoto/2012/08/06)

     Hembusan isu SARA masih saja memanas menjelang ‘duel putaran dua’ Pilkada DKI. Bisa dimaklumi sebenarnya, sebab meskipun coba untuk diredam, ia tak akan bisa padam. Hal ini sekaligus bisa sebagai pembelajaran, apalagi di iklim demokrasi yang menjamin kebebasan pemikiran dan berpendapat. Isu SARA akan terus mengalir, karena ia bagian dari proses sejarah yang lebih baik ‘dimuntahkan’ daripada ‘ditahan-tahan’ dan menjadi bom waktu.

     Bangsa ini sedang mencari bentuk. Kita percaya, pilkada DKI dengan benturan isu SARA merupakan ujian besar, sekaligus pembelajaran. Yang namanya ujian, bisa lulus, bisa gagal. Tapi meski gagal, kita masih tetap bisa mengulang. Itulah makna belajar. Bangsa belajar demokrasi, belajar beragama, belajar bernegara. Bila saatnya tiba, pasti semua akan ketemu pada akhirnya.

    Dari perdebatan panjang di berbagai media akan isu SARA di pilkada DKI kali ini justru semakin menunjukkan potret jelas. Terlihat ‘wajah-wajah asli’ para ulama sebagai pertarungan antara ‘kedangkalan’ pemahaman agama dan politisasi agama dengan perjuangan agama sebagai dasar nilai-nilai universal merdeka dari penjara ‘lafazh-lafazh tekstual’ agama. Terlihatlah siapa sebenarnya yang paham agama, siapa yang hanya ‘sok paham,’ yang mencoba memahami, atau yang paham tapi hanya ‘numpang lewat’ untuk cari kepentingan dunia.

    Sayangnya, tanpa disadari, sebagian dari ulama diperalat oleh kalangan ulama yang berpolitik. Yang menjadi sumber sebenarnya adalah elit-elit partai Islam, yaitu mereka yang menggunakan ideologi Islam dalam berpolitik untuk kendaraan meraih kekuasaan. Simbiosis komensalis antara yang memperalat dan yang diperalat inilah yang menjadi sentral permasalahan pilkada, dan lebih luas, sumber kegagalan bangsa ini dalam mentransformasikan nilai-nilai agama dalam negara.

    Dalam Islam, dikenal ada ‘oknum’ agama, kalangan ulama yang yang menjadikan ‘jubah keulamaannya’ untuk kepentingan dunia. Ulama su’ (ulama jahat) akan selalu ada sepanjang sejarah peradaban Islam, di setiap bangsa, tak terkecuali Indonesia. Kejahatan ulama lebih berbahaya daripada kejahatan penjahat sebenarnya. Seorang ulama yang mencuri bisa menimbulkan dampak ribuan kali lipat dari seorang awam yang mencuri.

 Tergerus dan tererosinya nilai-nilai otentik agama Islam sebagai agama universal-rahmatan lil’alamin, tak terlepas dari andil ulama su’ ini. Apa jadinya jika seorang ulama dengan ilmu Al Qur’an dan bertitel haji, ternyata melakukan kejahatan korupsi? Dalam budaya paternalistik (dan umat Islam juga tak bisa lepas dari paternalistik-keteladanan), maka korupsi yang dilakukan seorang figur ulama, akan menjadi pembenaran bagi umat, bahwa korupsi adalah hal yang wajar, buktinya ulama saja masih bisa korupsi, apalagi awam, maklum kan?

     Masih banyaknya kalangan tokoh agama, yang oleh umat dipandang sebagai sosok ulama ‘memperkeruh suasana’ pilkada dengan pembenaran SARA. Ini menjadi bukti nyata, bahwa keberagamaan (Islam) generasi ini berada pada titik terendah dibandingkan uama generasi 45. Tak salah bila beberapa pengamat melihatnya sebagai ‘kemunduran demokrasi.’ Aneh tapi nyata, tapi begitulah realitanya.

    Fenomena paradoks dan kontra produksi ilmu agama ini bukan hanya ‘menyerang’ pada Rhoma, tapi hampir sebagian besar umat yang beragama. Pendakian ritual-ketuhanan berbanding terbalik  dengan pendakian nilai-nilai sosial-kemanusiaan. Kita tak perlu heran jika melihat seseorang yang semula kita kenal begitu moderat dan toleran ketika masih awam dari ilmu agama, tapi tiba-tiba berubah menjadi radikal dan ego-parsial ketika mengenal agama lebih dekat.

    Nampaknya ada ‘kekeliruan transformasi’ nilai-nilai agama dalam grafik menurun secara konsisten terutama sejak Indonesia merdeka. Kesenjangan yang curam antara kesalehan  atribut-ritual-individual dengan kesalehan esensi-spiritual-sosial menjadi contoh nyata. Bangunan agama secara material mengalami kenaikan tajam dengan bertebarannya fasilitas ibadah dan kuota haji yang terus melonjak, namun di sisi lain angka kemiskinan, persaudaraan dan kejahatan meningkat pula dengan grafik yang lebih tajam.

    Semakin seseorang berilmu, seharusnya semakin memberi efek positif  bagi lingkungan sosial. Semakin lekat dengan nilai-nilai ketuhanan, semakin pula lekat dengan nilai-nilai kemanusiaan. Jika sebelum mendalami agama cenderung egois dan memandang dunia dari kaca mata sempit golongan tertentu, maka setelah mendalami agama seharusnya egoisme terkikis dan melihat lebih luas dunia dengan lepas dari golongan tertentu. Jika yang terjadi sebaliknya, maka perlu ‘koreksi total’ cara memahami ilmu sebelum berakibat fatal.

   Kontroversi SARA dalam  pilkada DKI, sebenarnya hanya berkutat pada satu ayat Al Qur’an surat Annisa: 144,  ” Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai wali (pemimpin-pemimpin)mu dengan meninggalkan orang-orang mukmin (beriman)...”

    Penafsiran inilah yang menjadi sumber kontroversi. Sementara mungkin kita lupa, bahwa dalam Al Qur’an, ada lebih dari 6.000 ayat, yang tiba-tiba seakan hilang dan tidak tersentuh wacana. Padahal Al Qur’an sebagai kitab suci yang diyakini sempurna dan sebagai mukjizat karena salah satu alasannya adalah seluruh ayatnya sinkron, alias tidak saling bertentangan.

    Satu contoh saja, dalam konteks Pilkada, coba dampingkan dengan satu ayat pendek yang masyhur di surat Al Kafirun ayat 7, “lakum dinukum waliyadin.” (bagiku agamaku, bagimu agamamu). Sederhanakan saja, bagaimana jika kita memilih pemimpin bukan muslim, Ahok, apakah perihal menjalankan agama saling terganggu? Lebih mudahnya, lihatlah rekam jejaknya, apakah Ahok telah menunjukkan dalam memimpin di tempat asalnya, telah melanggar kebebasan agama orang Islam?

    Lalu apa yang disebut kafir dan mukmin? (di surat Annisa malah bukan disebut muslim). Jadi syaratnya buka sekadar muslim (orang Islam), tetapi mukmin (orang beriman)? Karena syaratnya mukmin, maka di sini lebih ditekankan kepada perilakunya, bukan simbol agamanya. Bukankah sudah terlalu banyak pemimpin di negeri ini yang muslim, tapi bukan mukmin? Bisakah kita katakan bahwa penduduk negeri ini sudah beriman?

    Andai negeri ini sudah beriman, tentu sudah diturunkan keberkahan dari langit, sudah menjadi negara makmur berkeadilan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Melihat sumber alam yang melimpah, seharusnya tiada kemiskinan. Negeri beriman mustahil angka korupsinya sedemikian tinggi. Kejahatan, penindasan, pengkhianatan amanat, kolusi (suap), prostitusi, narkoba, dan lain-lain carut-marut problem bangsa yang mencapai pada tahapan krisis multi dimensional.

    Negeri ini munafik. Dan munafik itu tidak beriman, meskipun secara syari’at muslim. Sudah tujuh dekade NKRI dipimpin oleh presiden muslim. Gubernur, bupati, walikota, camat, hingga kepala desa, mayoritas muslim. Para birokrat, panglima, menteri, politisi, dan seluruh pejabat di berbagai lemabaga dan instansi, hampir semuanya muslim. Apa hasilnya? Sudahkan negeri ini sesuai dengan cita-cita proklamasi sebagai negara merdeka? Tidakkah kita terlalu bosan mendengar berita para pemimpin yang berkhianat setelah dititipi amanat?

  Kepandiran massal-nasional beragama inilah yang menjadi sumber kepandiran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Orang-orang beilmu agama tinggi (ulama) tak jarang justru menjadi pioner dalam ‘prestasi korupsi.’ Berapa banyak nama nabi besar Muhammad saw masih tersemat pada nama-nama koruptor tanpa rasa bersalah sedikitpun. Muhammad Nazaruddin dan Muhammad El Idris adalah salah satu contohnya. Tidakkah itu lebih dahsyat sebagai penistaan agama? Bagaimana nama Muhammad yang mulia bisa ‘dengan bangga’ dipakai oleh penjahat negara?

   Ulama-ulama su’ telah menjual nama agama untuk dunia. Itulah realita. Namun kita seakan buta dan menutup mata. Rhoma, atau siapa saja para elit partai Islam yang mengatasnamakan Islam untuk ‘rebutan’ simpati demi kekuasaan dalam pilkada DKI, mereka memang merasa yakin telah benar. Itu karena mereka, para elit agam dan negara, ulama dan politisi partai Islam, tak ‘turun ke bawah menginjak tanah’ untuk merasakan betapa sulitnya menjalani hidup serba susah.

Mereka tak pernah mengalami perut yang melilit menahan lapar karena sulitnya mencari uang sekadar untuk membeli secangkir beras. Mereka tak pernah merasakan deritanya tubuh sekarat karena tak punya biaya untuk berobat. Mereka hanya duduk di kursi empuk berkendaraan mewah makan lezat dengan pacel bertumpuk kala lebaran tiba, sambil asyik berdebat di gedung wakil rakyat atau berceramah di ruang gedung ber-AC dengan amplop tebal dan royalti hasil kontrak iklan. Bagaimana mereka bisa merasa bahwa agama tak bisa menolong hanya dengan retorika dan wacana kitab suci semata?

    Mereka tak memahami bahwa di negeri ini sebenarnya tiada kemiskinan, tapi pemiskinan terorganisir, kezaliman-ketidakadilan para pemimpin yang berkuasa.  Dan para pemimpin itu muslim, tapi tidak nampak keimanannya. Mereka lupa pada satu pesan agama, “Kefakiran (kemiskinan) mendekati kekufuran.” Perampasan hak rakyat karena ketidakadilan menciptakan kemiskinan, terjadilah “pemiskinan.” Ketika rakyat “fakir” (miskin) menjadi kafir (tak percaya simbol-simbol agama), sesungguhnya yang paling bertanggung jawab adalah pemimpin sebagai sumber penyebabnya.

   Mukmin, kafir, muslim, non muslim, tak akan berarti apa-apa bagi umat-bangsa ini sebelum semua mencoba memahami dengan jenih, hati nurani, sumber utama penentu baik-buruk dan benar-sesatnya agama. Agama Islam adalah agama akhlak, bukan sekadar dalil-dalil ayat. Akhlak rusak, agama rusak, negara rusak. Sesungguhnya agama ini tak terlalu sulit untuk dipahami, karena Allah sendiri yang menjamin, bahwa Al Qur’an telah dimudahkan, bukan eksklusif untuk orang-orang pintar, para ulama.

     Dan tak ada jaminan bahwa semakin tinggi ilmu agama sesorang akan lebih dekat pada kebenaran, bahkan bisa jadi akan jauh lebih jauh, jika terlepas dari hati nurani. Sekiranya ulama di negeri ini telah relatif benar, tentu umat juga benar, dan konsekuensinya, negara juga mestinya benar. Semoga Pilkada DKI bisa memberi pelajaran berharga bagi kita semua untuk merdeka dari penjara agama hanya karena kekeliruan pemahaman belaka. Belajar meletakkan agama dan negara pada posisi yang benar, bukan menjadikan agama sebagai alat mencari kekuasaan dunia, agar tidak menjadi petaka dalam negara.

Salam...
El Jeffry



2 comments:

  1. Ternyata banyak yg dangkal,banyak menjual isi agama untuk kepentingan sendiri2.

    ReplyDelete
  2. begitulah Ordini. Sudah semestinya kita semua berintrospeksi. Salam...

    ReplyDelete