Sunday, August 12, 2012

Pilihan PKS Dan Pertaruhan Parpol Islam


     Akhirnya PKS pada Sabtu, 11 Agustus 2012 secara resmi memutuskan untuk mendukung Foke-Nara. Sebelumnya PPP, yang bersama Golkar gagal mengusung  Alex-Nono dan telah resmi bergabung sekitar sepekan silam. Praktis, di kubu Foke kini berkumpul 7 partai Islam, karena di sana telah berkumpul 5 partai, PAN, PKB, PBB, PMB dan PKNU.  

    Terlepas dari kubu mana yang kelak berhasil menjadi pemenang pada putaran kedua pilkada 20 September mendatang, keputusan PKS mungkin akan membuka wacana baru bagi konstelasi politik menjelang pemilu 2014 mendatang. Pilkada DKI menjadi ujian penting, sekaligus barometer bagi partai-partai Islam.

  Salah satunya, PKS dalam pilkada putaran dua ini memang dalam posisi dilematis. Diprediksi bakal masuk ke ‘liang kuburan’ pada pemilu 2014, nasib PKS bak telur di ujung tanduk.Dari hasil survei Litbang Kompas beberapa waktu lalu menempatkan elektabilitas PKS berada di urutan 6 dengan angka 2,5% di bawah Partai Demokrat (12,8%), PDI-P (9,1%), Golkar (6,9%), Gerindra (6,4%) dan Nasdem (4,5%), hanya sedikit di atas Hanura (1%) dan PPP (1%), PKB (0,4%). PAN sendiri justru tidak masuk dalam daftar. (kompas.com/24/07/2012).

    Tak jauh berbeda dengan hasil survei CSIS yang menunjukkan rendahnya elektabilitas 4 partai Islam, PPP (3%), PKB (2,8), PKS (2,2%), dan PAN (2%). Artinya, parpol berideologi Islam terancam tidak lolos electoral threshold atau ambang batas perolehan kursi di parlemen sebesar 3,5%. (kompas.com/09/08/2012)

    Sepanjang sejarah pemilu, perolehan total suara parpol Islam memang fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada pemilu pertama 1955, parpol Islam meraup 45,13% suara, lalu menurun drastis pada pemilu pertama di orde baru 1971 sebesar 27,11% suara. Setelah berfusi dalam PPP, dalam 5 kali pemilu di masa orde baru pada 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997, perolehan suara stagnan karena Golkar begitu dominan. PPP sebagai satu-satunya partai Islam, bersama PDI hanya menjadi pelengkap penderita dan partai penggembira demokrasi.

    Baru di pemilu pertama di masa reformasi 1999, perolehan suara parpol Islam meningkat mencapai 37%, lalu naik menjadi 38% pada 2004 dan turun lagi secara drastis di Pemilu 2009 dengan total 23,1% suara. Penurunan pada pemilu terakhir pada 2009 inilah, yang seharusnya peting untuk dicermati. ‘Tidak berkutiknya’ parpol Islam (PPP) di masa orde baru memang lumrah, karena iklim politik yang tidak memungkinkan akibat hegemoni rezim demi menjaga stabilitas kekuasaan orde baru.

   Namun setelah reformasi bergulir, kebebasan berdemokrasi telah mendapatkan ruang yang ‘amat nyaman.’ Namun, efek sampingnya, kompetisi parpol ekstra ketat dalam dinamika politik yang tinggi menjadikan ‘seleksi alam’ partai politik berlangsung bak pasar bebas. Partai yang lengah, hampir pasti akan ditinggalkan, bahkan dalam hitungan tak terduga. Fenomena ini terlihat dengan bergantiannya partai pemenang dalam 3 putaran pemilu. PDI-P yang begitu berjaya memenangi pemilu 1999 dengan 33,7 % suara, tergusur oleh Golkar pada 2004 dengan 21,6 % suara, lalu pada 2009 Partai Demokrat secara mengejutkan ‘berjaya,’ meski hanya dengan 21,7% suara.

    PKB yang menjadi satu contoh partai Islam yang memiliki kader yang solid sebagai wadah dari ormas Islam terbesar NU, dua kali pemilu relatif stabil di 3 besar dengan suara 12,6% pada 1999, sedikit menurun menjadi 10,6% suara pada 2004. Namun pada pemilu 2oo9 PKB merosot drastis terlempar ke urutan 7 dengan 4,9% suara. Praktis, hanya PKS yang masih stabil dengan kisaran 7% suara, meskipun mengalami kenaikan ranking dari urutan 6 pada 1004 menjadi urutan 4 pada 2009.

   Merosotnya elektabilitas partai Islam secara umum sebenarnya telah terlihat dari kekalahan Hidayat-Didik pada putaran pertama pilkada DKI. Kekalahan ini lebih dari sekadar peringatan PKS, khusunya jika berkaca dari kokohnya suara PKS ketika sempat mendulang ‘angka bersih’ 40% pada Pilkada DKI 2007. Fenomena yang kontras, padahal, saat itu PKS dengan mengusung pasangan Adang-Dani mesti bertarung dengan 19 koalisi parpol yang mengusung Foke-Prijanto. (Ornamen pertarungan hampir mirip dengan pilkada DKI 2012 kali ini, pertarungan dua partai PDI-P-Gerindra di kubu Jokowi-Ahok melawan koalisi 10 partai di kubu Foke-Nara).

    Padahal, perihal  early warning buat partai Islam sendiri telah diakui oleh Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq sebagai ‘cambuk’ untuk bersegera melakukan perubahan dalam dua tahun mendatang. Hal senada diungkapkan politisi PKS Aboe  Bakar Al Habsy yang menyikapi hasil survei CSIS sebagai  “pertanda zaman” bagi PKS untuk selalu berbenah.

   “Pertanda zaman” ini juga muncul dari  hasil survei CSIS 6-19 Juli 2012. Elektabilitas capres dari partai Islam masih kalah jauh. Urutan teratas ditempati Prabowo Subianto dengan angka 14,5, diikuti Mega wati, Jusuf Kalla, Aburizal Bakrie dan Wiranto yang mengalami kenaikan secara signifikan dibandingkan dengan hasil survei bulan Januari 2012. Sementara 2 capres dari partai Islam, Hatta Rajasa (PAN)hanya menempati urutan 7 (1,6%) dan Hidayat Nur Wahid (PKS) di urutan 9 (1,5%), keduanya justru mengalami penurunan. (detikNews08/08/2012)

     Pilihan dukungan di putaran kedua pilkada DKI, memang dilematis bagi PKS. Namun bisa saja akan berakibat fatal bagi elektabilitas PKS jika salah mengambil sikap. (PKS:Pilih Foke berabe, pilih Jokowi mati). Apakah keputusan PKS mendukung Foke-Nara sebagai suatu langkah tepat untuk berbenah mengubah paradigma partai? Pertanyaan ini pun layak dilontarkan, jika melihat pernyataan Ketua DPW PKS DKI Jakarta, Slamet Nurdin, bahwa  alasan PKS mendukung Foke-Nara lebih dikarenakan sama-sama menganut ahlussunnah wal jamaah bukan Wahabi.


   Sebelumnya, Foke-Nara pada putaran sempat menghembuskan sejumlah isu terhadap PKS sebagai Wahabi anti maulid, anti Nabi. Alasan yang agak janggal, meskipun ada ‘syarat tambahan’ kontrak politik agar Foke mengubah semua program yang dianggap ‘gagal,’ khususnya dalam masalah transportasi, banjir dan agenda kesejahteraan masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan gratis. PKS yang semula kritis kepada Foke-Nara tiba-tiba berubah drastis, malah mendukungnya.

    Bandingkan dengan penawaran kontrak yang disodorkan oleh PKS kepada Jokowi dengan syarat Jokowi berkomitmen untuk memimpin DKI Jakarta sampai dengan masa jabatan selesai (2017) jika nantinya terpilih. Jokowi dinilai meninggalkan amanat yang belum selesai sebagai walikota Solo, dan berarti mencederai juga amanat rakyat yang telah diberikan. (forum.detik.com).

    Ambivalensi PKS dalam kontrak politik inipun bisa menjadi tolok ukur bahwa PKS tidak konsisten dalam meletakkan kerangka sikap politik. Di satu sisi ‘aroma’ SARA masih tercium dengan menjadikan akidah (agama dan keyakinan kelompok) sebagai alasan untuk mendukung Foke. Padahal dalam banyak kesempatan PKS menyatakan diri sebagai partai terbuka. Di sisi lain PKS menempatkan program dan komitmen sebagai dasar pijakan dalam mendukung pimpinan.

    Apapun pilihan politik PKS, itu adalah hak demokrasi. PKS hanya melengkapi dari 7 partai berideologi Islam yang telah memutuskan berkoalisi dengan cagub incumbent. Pada akhirnya, suka tidak suka, pilkada DKI akan potret setengah terbuka, bahwa bagaimanapun telah diredam sekuatnya, sentimen SARA (agama) masih tetap dijadikan senjata bagi partai-partai Islam dalam berpolitik.

     Dari pilihan PPP ke Foke-Nara, langkah elit politik partai-partai Islam kian jelas terbacaElit partai Islam hanya menjadikan sentimen agama sebagai alat meraih simpati massa untuk menyembunyikan corak politik sebenarnya. Corak kepentingan sempit-pendek transaksional banal ‘abal-abal,’ bukan kepentingan luas-panjang nasional layaknya partai ‘nabi-nabi sosial.’ Kemahiran beretorika dengan dalil-dalil agama, untuk menutupi kesan berdekat-dekat dengan kekuasaan-experience dan enggan ber’ijtihad’-experiment sedikit spirit pembaharuan.

     Apapun hasil pilkada tak terlalu penting lagi. Yang lebih utama adalah kejernihan bangsa dalam membaca “pertanda zaman,”  warga ibukota maupun rakyat Indonesia, rakyat jelata  maupun elit politik dan penguasa. Sederet angka survei, statistik data sejarah partai, pilkada DKI 2007, kontradiksi ajaran agama dengan realita, keunggulan Jokowi-Ahok yang tak terduga, keresahan umat akan hembusan isu SARA, termasuk kisruh Polri dan KPK. Rangkaian peristiwa saling terkait sebagai kacabenggala kehidupan beragama dan bernegara, berpolitik dan berdemokrasi Pancasila, berkompetisi menjadi yang terbaik dengan cara terbaik bukan hanya berebut kekuasaan semata.

    Masih ada waktu untuk berbenah, semoga tidak terlambat bagi elit politik partai-partai Islam. Hasil pilkada bulan depan akan menjelaskan, ada harga yang harus dibayar partai politik untuk sebuah kesalahan. Hukum alam tak terelakkan, apapun ideologinya, partai yang tidak amanah dan jauh dari keberpihakan rakyat akan ditinggalkan. Semoga pemilu 2014, bukan menjadi momentum buruk bagi partai-partai Islam untuk berjama’ah masuk kuburan.

Salam...
El Jeffry



No comments:

Post a Comment