Monday, August 13, 2012

Petisi, Polisi, Politisi Dan Politisasi


    Hukum dan politik di negeri ini semakin pelik, penuh intrik hingga berbuah konflik. Udara hukum semakin vakum. Arah poltik membolak-balik. Akumulasi penyakit kronis di tubuh lembaga hukum berujung serangan ‘disfungsi ereksi.’ Penegakan hukum gagal fungsi. Polisi sebagai prajurit di garda terdepan alat penegakan hukum, kini malah sedang kisruh bersengketa dengan prajurit anti korupsi KPK, yang juga alat penegak hukum. Semua gara-gara jerat muslihat “setan korupsi.”

     Setan memang keterlaluan. Tak cukup menjebak manusia ke dalam kesesatan, pintar pula ia mengadu domba. Jeruk diadu sesama jeruk, drama sengketa antar makhluk. Sama-sama spesies melata, cicak bertarung dengan buaya. KPK tak beretika, atau polisi memang terlalu egois dan sok jumawa. Hukum oleng kiri kanan, tak tegak secara semesinya, ‘disfungsi ereksi,’ para koruptor pun tertawa gembira.

    Kisruh simulator SIM antara Polri dan KPK tak kunjung reda. Mungkin semua benar, mungkin semua salah, mungkin semua tak beretika. Sayangnya rakyat lebih percaya KPK. Petisi menjadi solusi ketika segala upaya membentur tembok baja. Usman Hamid, penggalang aksi petisi berkata, “Dukung KPK dan serahkan kasus SIM ke KPK.”

    Sejumlah tokoh masyarakat pun telah bergabung. Benny Susetyo, Bambang Widodo Umar, Anita Wahid, Zumrotin K Susilo, Fadjroel Rachman, Teten Masduki, T. Mulya Lubis, Asep Rahmat Fajar, Abdul Rahman Saleh, Chairul Imam, ahli hukum Yenti Garnasih, Effendi Gazali, Sri Palupi, Radar Panca Dahana, dan Donal Fariz. Sebelumnya, ketika kisruh KPK dengan DPR mengenai anggaran gedung, di awal Juli Rendi Ahmad telah menggagas  petisi petisi online cairkan dana pembangunan gedung KPK.

   Bisakah ia menjadi solusi? Mungkin saja petisi tak berarti dan bukan solusi. Tapi petisi memberi bukti bahwa ada yang “tak beres” di negeri ini. Hukum dan politik gagal fungsi. Aktor-aktor di ranah hukum dan panggung politik semakin hari semakin menunjukkan gejala “disfungsi dan malfungsi.” Bukan hanya “gagal guna,” namun lama-lama menjadi “salah guna.” Gagal guna bisa dibenahi dan diperbaiki, namun salah guna adalah petaka.

   Hukum dan politik, polisi dan politisi, terlalu jauh menyimpang dari tugas suci. Polisi sejatinya adalah pelindung, pengayom, penegak keadilan yang berjalan di atas hukum, tapi prakteknya cenderung menjadi perusak dan penghancur keadilan atas nama hukum. Itulah oknum. Tapi oknum bukan lagi sebagai oknum bila oknum lebih dominan dari yang bukan oknum. Polisi baik, polisi jahat. Terkepung polisi jahat, polisi baik hanya gigit jari, karena jumlahnya hanya terhitung jari.

   Politisi sejati semakin surut di negeri ini. Politisi baik terhimpit politisi jahat. Politisi jahat terlalu kuat. Ruh politik sekarat, jika terlambat berobat negara kiamat. Polisi dan politisi, kenapa sulit sekali dititipi amanat? Tak ada yang bisa diperbuat rakyat. Ketika rakyat sudah tak percaya, hanya bisa membuat permohonan, sebuah petisi. Petisi untuk KPK. Korupsi memang mustahil sirna. Tapi petisi lebih baik dari pada putus asa.

    Kenapa polisi dan politisi tak mau mengalah membuka mata? Udara hukum semakin vakum. Ruh politik semakin tercekik. Hukum dan politik membolak-balik di pohon intrik berbuah konflik. Politisi ‘bernyanyi’ lewat jalur diplomatik. Hukum dipolitisi. Namun politik tak dihukumisasi.

   Politik mengintervensi hukum, namun hukum tak sanggup mengintervensi politik. Elit politik terlalu cantik bermanuver. Kekuasaan dan ego partai diuber-uber. Pinter keblinger. Intelektualitas bukan membawa kehidupan keadaban berkualitas, namun semakin menjauhkan nilai-nilai humanitas. Bagaimana gurita korupsi tak semakin kuat membelit negeri ini?

   Korupsi politik membudaya. Polisi dan politisi amnesia pada sebuah kata Yunani, polis, negara-kota. Trias politika tinggal retorika. Legislatif, eksekutif dan yudikatif tanpa sekat-sekatnya.  Negara kehilangan akal sehat. Seperti kata William Pitt The Elder, kekuasaan tak terbatas cenderung merusak pikiran pemiliknya. Korupsi politik merusak bangunan otentik negara-kota. Hukum dan politik lepas dari porosnya. Keadilan dan kesejahteraan rakyat tinggal sisa-sia wacana di media dan rapat terbuka.

   Partai politik dan politik kepartaian lupa pada asal kata, polis, negara-kota. Kini hukum, berita dan kebenaran dipolitisasi. Ruh polis tererosi oleh korupsi politik dan politisasi. KPK mengumumkan korupsi kitab suci, Golkar menuduh kasus Zulkarnaen Djabbar dipolitisasi. KPK menetapkan Emir Moeis sebagai tersangka kasus korupsi PLTU, PDI-P menuduh politisasi. Hartati Murdaya dijadikan tersangka kasus suap Bupati Buol, Demokrat menuding, itu hanya politisasi.

    Hukum dan politik menyusup pula ke ruang agama. Polemik kasus ceramah SARA Rhoma Irama menjadi bukti nyata, hukum agama dipolitisasi dalam pilkada Jakarta. Politisasi menjadi komoditi para politisi. Politisi menjadi komoditi politisasi. Polisi menjadi alat politik dan politisasi. KPK tak berdaya, terjebak di tengah-tengah polisi, politisi dan politisasi. Abraham Samad mungkin putus asa.

    Sedang Amien Rais, tokoh reformis pengusung slogan anti KKN sendiri telah pesimis. Meski Abraham sudah lengkap dengan segala macam jihad mental, spiritual dan hukumnya, kasuskorupsi tak bakal tuntas. Mungkin Amien juga seorang politisi, dan politisi memang sudah putus asa terhadap korupsi, sebagaimana halnya dengan polisi. Maka politisasi menjadi pembenaran korupsi untuk abadi.

   Mungkinkah KPK juga sudah putus asa? Kemarin KPK telah menebar ancaman kepada para koruptor, bahwa beberapa bulan ke depan akan umumkan menteri sebagai tersangka. Tapi hari ini berubah kata, tak akan ada menteri jadi tersangka. Ada apa dengan KPK? Adakah politisi telah mempolitisasi berita KPK, ataukah ini bagian dari strategi gerilya KPK?

   Negara-kota terkurung lemari besi korupsi sistemik-endemik. Negara putus asa, kota putus asa, hukum dan politik ibarat jasad tanpa nyawa. Polisi dan politisi putus asa. Tiada lagi jalan keluarnya. Namun rakyat tak boleh putus asa. Maka petisi menjadi satu-satunya cara tersisa. Negara harus diselamatkan. Optimisme harus dipertahankan, betapapun mustahil bagi logika manusia. Lewat satu contoh peristiwa, sengketa Polri dan KPK.

    Kita menghitung hari, menjelang Idul Fitri dan HUT proklamasi. Mencari formula rahasia pintu pembuka lemari besi misteri korupsi. Sembari menunggu perputaran roda sejarah, sembari kita mencoba memutus rantai generasi korupsi. Jawabannya ada pada sembilan digit kunci kombinasi yang tersusun sempurna, 240.000.000 jiwa manusia Indonesia. Kolaborasi proporsional di atas kaidah raja’-khauf, gerakan dua arah, daya tarik dan daya dorong.

    KPK mengobati, rakyat menjaga diri. KPK memberantas, rakyat mencegah. KPK di depan, rakyat di belakang. Ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani. KPK memimpin di depan memberi teladan, tokoh masyarakat menopang membangun kekuatan, rakyat di belakang andil memberdayakan. Bergerak serentak. Masing-masing jiwa menjaga diri dari keterlibatan korupsi. Kalaupun tak sanggup memberantas seluruh koruptor di negara-kota, setidaknya mengurangi “satu koruptor” dari bumi Indonesia.

Salam...
El Jeffry

No comments:

Post a Comment