Sunday, August 5, 2012

Kisruh Simulator: Polri Harus “Harakiri”


      Siapa yang paling diuntungkan jika aparat sesama aparat saling bersengketa? Jawabannya jelas, koruptor! Maka jika Polri dan KPK tidak segera menghentikan sengketa dalam penyidikan kasus simulator SIM ini, itu sama saja “bunuh diri” konyol. Dan semuanya, dari 240 juta rakyat Indonesia, akan rugi, kecuali para koruptor yang jumlahnya hanya segelintir orang.

      Dalam kisruh KPK-Polri, jika keduanya masih bersikukuh pada pada soal benar-salah berdasar hukum normatif, bisa jadi keduanya benar. Polri menganggap KPK telah ‘berkhianat’ melanggar kesepakatan antar lembaga. KPK bersikukuh bertindak di atas landasan hukum Pasal 50 UU No 30/2002 tentang KPK yang menegaskan bahwa penyidikan kepolisian atau kejaksaan segera dihentikan jika KPK telah mulai melakukan penyidikan yang sama. 

     Polri mengklaim penyelidikan kasus dugaan korupsi simulator SIM sesuai dengan Sprinlid /55/V/2012/Tipikor tanggal 21 Mei 2012, di mana Polri telah melakukan interogasi dari 33 saksi dan memulai penyidikan tanggal 31 Juli 2012. Di lain pihak, KPK mengklaim telah lebih dulu melakukan penyelidikan kasus ini sejak 20 Januari 2012 dan menaikkan ke tahap penyidikan tanggal 27 Juli 2012. (news.detik.com/ 2012/08/04). Alhasil, untuk membuktikan, harus diselesaikan secara hukum di meja pengadilan, Polri menantang KPK untuk melakukan gugatan. 

     Jika ini terus berlanjut, maka akan terjadi kekonyolan terbesar sepanjang sejarah pemberantasan korupsi. Aparat hukum bertarung sesama aparat hukum, koruptor terabaikan dan tersenyum-senyum. Lalu saat keduanya dehidrasi, kehabisan energi atau mati suri, koruptor tinggal meraup keuntungan, tertawa terpingkal-pingkal dan leluasa  melenggang. Sementara, sebagai panglima tertinggi, SBY mati suri dalam ‘kebingungan’ dan hanya mampu menghimbau agar KPK-Polri jangan saling berkompetisi. 

     Di saat kritis, untuk mencegah bangsa ini tidak mati konyol karena tindakan ‘bunuh diri,’ perang saudara, salah satu di antara KPK atau Polri harus melakukan “harakiri.” Mundur teratur dengan kesadaran sebagai langkah penyelamatan kepentingan lebih besar. “Harakiri” tak sama dengan bunuh diri. Bila bunuh diri merupakan kekonyolan akibat keputus asaan dan tanpa tujuan, namun  “harakiri” merupakan ritual membunuh diri khas bushido, sebagai kode kehormatan prajurit samurai Jepang untuk membayar rasa malu atas kekalahan dan menghindari kemungkinan penyiksaan ketika jatuh ke tangan musuh. 

     Harakiri dilakukan sebagai bentuk dari hukuman mati bagi pelanggaran serius samurai seperti pembunuhan tanpa beralasan, pemerkosaan, perampokan, korupsi, pengkhianatan dan kejahatan lain tak termaafkan. Bagi bangsa Jepang, harakiri tetap hidup sebagai spirit, falsafah dan kode etik kepemimpinan dalam organisasi dan pemerintahan modern. Harakiri politik sudah menjadi hal yang lumrah, karena semangat bushido meletakkan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi, golongan atau instansi. (Harakiri: Tradisi Pemimpin Ksatria)

      Persoalannya, siapakah yang layak melakukan “harakiri”? Pihak KPK, atau Polri? Karena ritual harakiri ini dilakukan bukan berdasarkan hukum, maka kesadaran etika yang menentukan. Lalu, jika kesadaran ini tak juga muncul, karena keduanya tetap bersikukuh pada ego kebenaran masing-masing? Ini yang menjadi dilema. Kisruh simulator ini sudah terlanjur disorot publik. Dan publik menilai, siapakah yang layak untuk “harakiri” dan mundur dari penyidikan kasus.

      Bagaimana jika KPK yang mengalah demi menjaga etika kesepakatan dan menghindari perpecahan, lalu menuruti kemauan Polri? Hampir bisa dipastikan bakal menjadi drama Cicak-Buaya jilid dua. Bagaimanapun, KPK adalah tinggal satu-satunya lembaga yang masih mendapat kepercayaan publik. Kredibilitas KPK akan rusak parah bila KPK ‘mengalah.’ 

      Publik akan menganggap bahwa KPK hanya mencari sensasi sesaat untuk pengalihan dari kasus-kasus besar seperti kasus Century, Wisma Atlet dan Hambalang. KPK akan dicap ‘tak bergigi’ ketika berhadapan dengan ‘orang kuat’ atau pejabat tinggi.  Padahal sampai saat ini publik masih menunggu-nunggu KPK untuk membuat gebrakan dengan membongkar kasus-kasus besar.

     Sumber permasalahan ini sebenarnya sederhana, hanya berkutat pada satu nama, Djoko Susilo, yang oleh KPK telah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara pihak Polri juga telah menetapkan beberapa tersangka, hanya saja tidak mencantumkan nama jenderal aktif berbintang dua ini. Jika KPK mengalah, bisakah Polri dipercaya, sedang sudah begitu lama korps ini memiliki citra buruk di mata publik, termasuk citra sebagai instansi korup? 

     Mungkin akan berbeda ceritanya jika sengketa terjadi di ‘markas’ KPK, dan yang menjadi tersangka juga personel KPK. Sebab sudah menjadi hal logis dan rasional, akan selalu ada upaya penyelamatan citra dan pembelaan ‘rekan seatap.’ Jika terjadi hal sama dalam keadaan ini Polri tentu ‘di atas angin’ dan publik pun pasti akan serta-merta membela. Menyidik rekan, bagaimanapun akan menimbulkan kecurigaan, karena tak akan objektif.

     Masalahnya sekarang kasus terjadi di ‘markas’ Polri. Opini publik tak bisa disalahkan, jika Polri sebagai ‘orang dalam’ terkesan bersikeras memegang kendali. Jika berkenan melihat dari kaca mata ‘luar’ dan sedikit bernalar, mestinya Polri berinisiatif “harakiri.” Polri semestinya mengalah dan lebih bersikap tut wuri handayani. Sebagai bukti komitmen untuk bersama-sama memberantas korupsi, Polri harus mundur teratur. Dan untuk lebih meyakinkan tekad Polri hendak melakukan “pembersihan total,” para petinggi yang merasa terlibat kasus korupsi satu persatu bisa mengundurkan diri dari jabatan, dan lebih ksatria lagi, menyerahkan diri. 

     Tanpa ada langkah seperti itu, maka seribu kata, sejuta janji dan semilyar sumpah tak akan bisa membuat publik percaya. Semua itu hanya retorika bualan lama. Polri bukan sembarang manusia. Polri adalah alat penegak hukum. Jika alat penegak hukum dan pemberantasan anti korupsi justru menjadi alat perusak hukum dan sumber korupsi, bencana besar bakal terjadi. Ketika pagar sudah makan tanaman, kepada siapa lagi tanaman harus berlindung mencari keamanan?

    Ego Polri tetap bersikukuh dan melanjutkan sengketa dengan KPK secara hukum di pengadilan semakin jelas membuktikan, bahwa Polri jelas-jelas tengah melindungi koruptor. Sebab kalah atau menang, yang diuntungkan tetap koruptor. Waktu dan energi yang seharusnya dihimpun untuk memerangi para penjahat dengan bersinergi, justru dihabiskan untuk bertarung sesama penegak hukum. Sementara masih menggunung kasus-kasus korupsi yang tak kalah besarnya dibanding kasus simulator. 

     Atau mungkin ada skenario terselubung dari pihak-pihak tertentu di balik sengketa KPK-Polri ini. Lalu siapa? Yang jelas, mereka yang merasa terancam dengan sepak terjang KPK. Siapa lagi kalau bukan mereka yang saat ini oleh KPK telah ditetapkan sebagai tersangka? Mungkin ia adalah kunci mata rantai utama. Bisa sebagai dalang dari jaringan korupsi di negeri ini, bisa pula mitra kerjasama, atau cuma boneka dari koruptor buaya raksasa yang tengah insomnia karena keberadaannya mulai terancam bahaya. 

Salam...
El Jeffry



No comments:

Post a Comment