Sunday, August 5, 2012

Kisruh Hukum: Gagal Hukum Negara Hukum


Belakangan ini kita tengah disibukkan oleh berbagai persoalan pelik yang ironis dan memprihatinkan. Kisruh hukum dalam kasus simulator SIM antar lembaga penegak hukum KPK versus Polri masih terus memanas tanpa memperlihatkan titik terang. Preseden buruk yang tak bisa dianggap remeh, sebab fenomena ini bukan hal pertama. Daftar panjang kisruh hukum seakan memuncak dan mencapai ambang kritis, ujian terbesar bagi negara hukum yang tengah berjuang menegakkan supremasi hukum, dengan sentral pemberantasan korupsi.

Yang jadi masalah, bukan sengketa hukumnya dan cara penyelesaiannya, karena sudah konsekuensi sebagai negara hukum, sementara sengketa antar manusia juga sudah menjadi ‘hukum alam’ abadi, selalu ada selama dunia masih berputar dan selama manusia saling berinteraksi. Yang menjadi ironi adalah keputusan akhir dari sengketa, perselisihan dan pelanggaran hukum, justru semakin jauh dari esensi tujuan hukum itu sendiri.

Kita sebagai negara hukum seakan terjebak dalam permainan opera sabun colek. Bangsa ini terlihat seperti sekelompok anjing berebut tulang sementara dagingnya justru terabaikan. Hukum hanyalah alat untuk menegakkan keadilan. Realitanya, hukum di negeri ini semakin carut-marut buram-muram, karena hukum justru menjadi alat merobohkan keadilan.

Sudah menjadi berita dan cerita hafalan di luar kepala, pelanggaran hukum lebih didominasi oleh kalangan yang melek hukum. Pelaku kejahatan, termasuk kejahatan luar biasa “korupsi” kelas kakap justru dilakukan oleh mereka yang tahu hukum. Lingkaran sistemik-endemik korupsi telah menjadikan lembaga penegak hukum tak bisa diharapkan lagi sebagai tempat untuk mencari keadilan, membela yang teraniaya dan menghukum para penganiaya.

Kepolisian, kejaksaan, kehakiman, semua tak steril dari infiltrasi dan invasi setan korupsi. Kasus suap yang melibatkan jaksa, hakim dan polisi sudah menjadi rutinitas sehari-hari di negeri ini. Berbagai upaya diakukan untuk ‘pembersihan’ seakan hanya menampar udara hampa. Para penasihat hukum, kalangan pengacara-advokat tak urung memperparah suasana.

Tak bisa disalahkan jika sebagian dari kita ‘menuding miring’ mayoritas pengacara di negeri ini sebagai ‘kumpulan penjahat’ berkedok hukum. Sudah cukup panjang daftar penjahat negara yang lolos dari jeratan hukum hanya karena ‘kemahiran’ para kuasa hukum membolak-balik pasal-pasal dan ayat-ayat teks hukum dan memenangi perkara di pengadilan. Ditambah lagi dengan penerapan asas “praduga tak bersalah” yang salah kaprah, lengkaplah sudah celah-celah bagi para profesional pekerja hukum menemukan cara untuk membebaskan para penjahat.

Tentu kita, sebagai rakyat awam tak akan bisa bicara banyak tentang hukum, karena betapapun benar posisi kita, jika tak punya dalil, argumen dan alasan valid, mustahil menang bila berperkara. Kita hanya tahu, hukum dibuat untuk keadilan. jika ternayat dalam realita terjadi sebaliknya, tentu ada yang “tidak beres” dari hukum ini. Anehnya, produk hukum sudah begitu menggunung, DPR boleh dikatakan bekerja lebih banyak untuk membuat produk hukum daripada memikirkan bagaimana caranya agar hukum yang ada bisa mencapai tujuan sebenarnya.

Lalu jika hukum yang telah ada gagal menciptakan keadilan bagi mayoritas rakyat, tak bisakah jika dikatakan bahwa negara hukum telah gagal hukum? Apa yang bisa kita perbuat? Pertanyaan abadi anak negeri yang akan tetap menggantung di langit sebelum manusia Indonesia berusaha memahami hakikat dari hukum itu sendiri. Hukum tanpa ruh: wayang tanpa dalang. Bukan hukum yang kurang sempurna, karena hukum yang ada di dunia tak akan pernah sempurna. Kesempurnaan hukum hanya ada pada Sang Hakim, Tuhan, sebaik-baik hakim. Hukum di negeri ini telah kehilangan ‘ruh’-nya.

Men behind the gun. Hukum hanyalah senjata. Baik buruk hasilnya tergantung dari baik buruknya manusia yang mengendalikan senjata. Hukum hanyalah wayang, jasad mati tanpa daya, ruhnya adalah manusia. Sementara manusia sendiri di sisi lain adalah wayang, dan ‘ruh fitrah’-nya yang menentukan baik-buruknya manusia. Jika manusia kehilangan ‘ruh fitrah’-nya yang suci sebagai delegasi ‘ruh’ Tuhan, maka manusia akan terinvasi ‘ruh’ kejahatan setan. Perilaku jahat menggeser budi pekerti-hati nurani, manusia kehilangan etika, norma dan budi pekerti.

Saat inilah ketika ia memainkan wayang hukum, maka hasilnya kontradiktif, kontra indikatif dan kontra produktif dari nilai-nilai fitrah hukum suci versi Tuhan Sang Hakim. Jika ia menjadi hakim, jadilah hakim zalim. Jika ia menjadi jaksa, jadilah jaksa yang bisa disuap, menjual ‘ruh’ hukum demi harta. Jika ia menjadi pengacara, maka jadilah ia pengacara jahat yang menggunakan ilmu hukum untuk membela kejahatan, bukan sebatas membela klien dari pengadilan yang tidak fair.

Manusia di belakang hukum. Aparat penegak hukum dan para pembela pelanggar hukum adalah dalang-dalang di balik wayang teks legal-formal hukum. Tanpa spirit ‘ruh’ suci dan budi pekerti etika nurani, wayang hukum akan menjadi wayang setan. Hukum diperalat untuk pembenaran pelanggaran dan kejahatan. Keadilan yang kita dambakan, ketidakadilan yang kita dapatkan. Siapa bertanggung jawab bila negara terjun bebas menuju jurang kehancuran?

Kisruh simulator, KPK-Polri, tragedi Cicak-Buaya, kasus Hartati Murdaya-suap Bupati Buol, kasus Century, Wisma Atlet, Hambalang, kampanye SARA pilkada DKI, skandal bulutangkis Olimpiade, kasus BLBI, kasus miranda, Korupsi Al Qur’an Depag,  kasus Hari-Bakrie Lumpur Lapindo, dan deretan panjang kasus-kasus lain yang terlalu panjang untuk ditulis, semuanya menjadi patret buram-muram gagal hukum di negeri hukum. Hukum tak pernah mencapai tujuan selama manusia di belakang hukum kehilangan ‘ruh’ hukum. Hukum yang seharusnya selaras dengan kata hikmat-hakim, bijaksana-kebijaksanaan, kini telah berubah menjadi angka-angka pasal dan ayat yang bisa ditukar dengan angka-angka rupiah dan dollar.

Mari sejenak kita berdiam seribu bahasa tanpa bicara hukum dan hukum, merenung sesaat di pertengahan bulan Ramadhan penuh hikmah, menterjemahkan hukum dari Yang Maha Hakim lewat ajaran agama yang benar. Ada sebuah ibrah 3000 tahun silam dari seorang raja besar sekaligus seorang nabi, Sulaiman As. Alkisah, suatu hari datang dua orang wanita bersengketa hendak berhukum atas sebuah perkara perebutan hak atas bayi. Sengketa dimulai ketika salah satu dari kedua bayi hilang dibawa serigala.

Bayi berada di tangan wanita yang tua. Wanita satunya menuduh bayinya telah dicuri dan hendak menuntut untuk dikembalikan. Namun  masing-masing mengklaim bahwa bayi itu adalah anaknya. Nabi Dawud (ayah Sulaiman) memberi putusan hukum bahwa anak ini adalah anak wanita yang tua, karena wanita yang muda yang menuntut tidak memiliki bukti dan saksi bahwa bayi itu sebagi bayinya.

Sulaiman yang melihat pengadilan ini tidak puas dengan keputusan sang ayah. Beliau punya cara untuk menyelesaikan persoalan ini dengan dengan lebih bijaksana. Sulaiman meminta pisau kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya untuk membelah dua tubuh bayi, masing-masing mendapatkan separuh. Wanita yang tua menerima keputusan dengan senang hati, sedang wanita yang muda memilih untuk mencabut tuntutan, merelakan bayinya di ambil oleh lawannya

Akhirnya Sulaiman memutuskan memenangkan wanita yang muda dan memvonis wanita yang tua bersalah telah mencuri dan mempermainkan hukum, dan harus mendapat sanksi hukuman atas kejahatannya. Apa yang menjadi dasar hukum Sulaiman memutus perkara? Jika beliau menghukum berdasarkan keadilan, maka bayi harus di belah dua, atau setidaknya memenangkan wanita yang tua pemegang bayi. Karena pihak penuntut tak punya bukti dan saksi.

Namun, Sulaiman meminggirkan dalil hukum yang dipakai oleh Dawud ayahnya dalam meutus perkara, ketika dirasakan bertentangan dengan nurani-etika. Itulah logika tertinggi, budi pekerti hati sanubari, lebih kuat dari logika tekstual-ilmu pengetahuan isi kepala. Manusia mana yang bernurani jika membiarkan bayinya dibunuh hanya untuk mendapatkan keadilan? Kasih sayang akan mengalahkan segalanya, bahkan ketika harus menjadi korban ketidakadilan hukum. Kebijaksanaan adalah intisari dan pengetahuan, dan hakim adalah puncak dari keadilan.

Kisruh hukum antara Polri dan KPK sebagai salah sati potret penegakan hukum di negeri ini tak akan pernah terjadi jika kita, dan para penegak hukum bisa belajar dari kebijaksanaan Nabi Sulaiman. Jika hukum hanya didasarkan pada dalil-dalil teks belaka tanpa didasari logika tertinggi hati nurani etika, maka hukum berpotensi menjadi alat pembenaran kejahatan dan ketidakadilan. Dan jika ini terus terjadi tanpa bisa dibenai, maka negeri ini akan selalu di isi dengan tragedi kisruh hukum berlarut-larut yang berujung pada gagal hukum di negara hukum.

Salam...
El Jeffry

No comments:

Post a Comment