Sunday, August 19, 2012

Kado Hitam Hukum Proklamasi Dan Idul Fitri



13453136111917932712
HERU KUSABANDONO DAN KARTINI MARPAUNG: Kado Hitam Proklamasi dan Idul Fitri (sumber photo: http://foto.detik.com)

       Gema takbir berkumandang sambut hari kemenangan. Indonesia Raya belum kering dari kerongkongan usai peringatan proklamasi kemerdekaan. Hari kemerdekaan, hari kemenangan, hukum negeri mendapat kado istimewa. Tepat di hari proklamasi kemerdekaan RI ke-67, 17 Agustus 2012,  KPK menangkap tangan dua hakim adhoc pengadilan Tipikor Kartini Marpaung dan Heru Kusbandono bersama seorang pengusaha Sri Dartuti di Semarang.

           Kini KPK telah resmi menetapkan ketiganya menjadi tersangka kasus suap yan konon senilai Rp 150 juta. Peristiwa ini menjadi kado hitam bagi hukum di negeri ini, sekaligus melengkapi daftar panjang alat penegak hukum yang justru merusak hukum. “Tegakkan hukum meski langit runtuh, “ menjadi slogan kosong yang ironis dan paradoks dengan realita, ketika hakim berkhianat, “Robohkan hukum, padahal langit masih tegak.” 

        Kita kaget, di suasana sakral ritual negara dan agama, makna merdeka dan menang setelah selama Ramadhan berpuasa semakin menghilang. Korupsi makin menggila, ketidakadilan makin mencengkeram, ketidakberdayaan rakyat atas harta yang dirampas oleh para penjahat berjubah hukum. Kekalahan demi kekalahan, dengan berjuta alasan, pembebasan bangsa masih tergantung tinggi di awan.

         Kita juga tidak kaget. “Pagar hukum makan tanaman keadilan” bukan hal baru tercatat dalam lembaran hitam. Belum lama kita dijejali berita kisruh simulator SIM yang hingga bosan. Makin hari, institusi penegak hukum memaksa kita untuk tidak percaya. Rechstaat, negara hukum, masih takluk oleh machstaat, kekuasaan negara. Trias politika tanpa nyawa. Ruh yudikatif redup, legislatif berkonspirasi dengan eksekutif. Dan kita masih dipaksa untuk percaya hukum oleh keinginan kekuasaan.

       Insititusi hukum gelap pekat. Kepolisian, kejaksaan, kehakiman, plus profesional hukum kalangan pengacara terkurung dalam “lingkaran hitam hukum.” Susu setitik, nila sebelanga. Insan hukum otentik tak sebanding dengan setan hukum imitasi terdidik. Konon, dua hakim adhoc yang tertangkap itu memang memiliki rekam jejak kelam, disinyalir telah membebaskan setidaknya lima terdakwa korupsi.

         Dari penelusuran ICW dan KP2KKN Semarang, Heru adalah mantan pengacara yang tercatat pernah membela beberapa terdakwa korupsi. Sedang Kartini pernah memutus bebas sejumlah terdakwa korupsi, seperti dalam kasus APBD Sragen, gratifikasi pada Bupati Kendal, dan korupsi pengadaan pemancar fiktif RRI, juga dalam kasus suap terhadap dua pejabat di Kabupaten Kendal terkait pembangunan stadion utama Bahurekso.

       Padahal, belum lama di awal Agustus ini, Ketua Muda MA bidang Pidana Khusus, Djoko Sarwoko telah mengingatkan para hakim ad hoc yang berlatar belakang pengacara untuk mengubah jiwanya. Jika sebelumnya berprofesi sebagai pembela terdakwa, maka setelah menjadi hakim harus mempunyai jiwa seorang pengadil.

       Tapi peringatan tinggal peringatan. Sang hakim mungkin lupa bahwa dia bukan lagi seorang pengacara yang bekerja untuk membela terdakwa. Hakim lupa dan melupakan hukum, tak beda dengan para jaksa juga lupa bahwa mereka bertugas suci menegakkan hukum dengan menuntut terdakwa untuk mempertanggung jawabkan kejahatannya. Hukum dilupakan, keadilan dirobohkan, kejahatan dimenangkan.

        Cerita serupa sebelumnya, akhir April 2012, hakim adhoc MA Imas Dianasari telah diperiksa KPK atas kasus dugaan suap pengusaha Jepang, Presdir PT OI, Shiokawa Toshio. Hakim Imas dan Manajer Administrasi PT Onamba Indonesia Odi Juanda sudah dijadikan tersangka oleh KPK dalam kasus pengurusan kasus di MA agar saat putusan kasasi menolak gugatan serikat pekerja dalam penanganan terkait hubungan industrial.

       Tak cukup sampai di sini kado hitam hukum di republik hukum. Selain hakim, lingkaran hitam hukum jaksa sempat menyuguhkan drama unik “hukum berbalas pantun.” Prahara 3 jaksa senior yang sama-sama bernaung di bawah Kejaksaan Agung telah membawa mereka ke penjara. Urip, Antasari dan Cirus, rantai kasus berbalas pantun, saling terkait dalam perkara beruntun. 

       Awalnya, jaksa Urip “The Six Million Rupiah Man” ditangkap KPK karena menerima suap dari Artalta Suryani sebesar Rp. 6 milyar terkait kasus BLBI. Penangkapnya adalah Antasari, beberapa lama setelah sang jaksa senior ini menjabat sebagai ketua KPK. Sebulan setelah Urip di vonis hakim dengan hukuman 20 tahun penjara, giliran Antasari yang duduk di kursi pesakitan pengadilan. 

       Cirus Sinaga menjadi jaksa yang menuntut Antasari dengan hukuman mati. Antasari akhirnya hanya divonis 18 tahun penjara. Beberapa waktu setelahnya, giliran Cirus terjerat kasus rekayasa persidangan mafia pajak Gayus Tambunan. Cirus pun di jatuhi 5 tahun penjara oleh majelis hakim yang diketuai oleh Albertina Ho.Atas ontran-ontran 3 jaksa diatas, puluhan nama pun ikut terseret, bahkan beberapa hari terakhir testimoni Antasari mencuat di media dan sempat membuat gerah istana.

        Masih ada tragedi jaksa yang terjerat kasus, dari suap hingga perselingkuhan. Sebut saja jaksa Sistoyo yangtertangkap tangan oleh KPK karena dugaan menerima suap Rp 99,9 juta (sebagian menyebutnya Rp 2,5 miliar). Lalu ada jaksa Ester Tanak yang terlibat kasus narkoba, kedapatan membawa 300 butir ekstasi. 

       Ada pula Hari Soetopo, Jaksa di Lamongan yang dilaporkan menculik bayi hasil perselingkuhan dengan Martha Indah. Terakhir, dua jaksa bermitra, Burdju Ronni Allan Felix dan Cecep Sunarto yang bermitraterjerat kasus pemerasan sebesar Rp 600 juta kepada mantan Dirut Jamsostek Ahmad Djunaidi ketika menghadapi sidang kasus korupsi di PN Jakarta Selatan.

        Lingkaran hitam hukum menyatu dengan lingkaran setan korupsi. Hukum-kebenaran-keadilan semakin buram dan diam terbungkam hukum-setan-hitam. Jaksa, hakim, polisi, pengacara, pagar hukum pelindung tanaman hukum. KPK terjebak di tengah-tengah, tak terlalu besar berdaya dengan nafas terengah-engah. Kejahatan luar biasa, kekalahan luar biasa, kegagalan dan kekalahan luar biasa bagi negara beragama. Tragedi dan ironi di hari kemerdekaan dan kemenangan.

         Mungkin pula karena gaji Rp 10 juta per bulan belum cukup bagi para hakim, padahal masih banyak manusia di negeri ini yang mesti ‘berkeringat-darah’ hanya untuk mendapatkan 1 juta per bulan. Entah karena faktor perekrutan atau apapun alasannya, tak ada yang bisa menjawab dengan pasti. Yang pasti perilaku menyimpang ini selain karena rapuhnya ‘ruh’ kesucian jiwa para hakim, juga disebabkan oleh praktik suap yang dilakukan pengacara untuk memenangkan peradilan. 

       Aksi-reaksi, jual-beli, supply-demand. Ada suap, karena ada penyuap. Tersuap dan penyuap sama-sama penjahat, naluri dasar syahwat menjadikan hukum sebagai pasar untuk berkhianat. Setidaknya itu diungkapkan oleh Ketua Komisi Yudisial (KY) Eman Suparman, "Pengacara jadi penyakit bagi hakim. Jika penyuapan terhadap hakim masih terjadi, maka perilaku hakim tidak akan berubah." 

       Namun lingkaran setan-hitam korupsi bak rantai besi. Suap menyuap sudah lumrah di negeri ini. Hukum alam telah mentradisi. Pengusaha membayar pengacara. Pengacara menyuap jaksa. Jaksa menyuap hakim. Hakim menyuap polisi. Polisi menyuap pengacara. Siklus abadi. Rantai makanan hukum alam, hukum kekekalan energi. Untuk makan harus makan. Yang memakan menjadi yang dimakan. Berputar-putar berulang-ulang hingga batas waktu yang tak pasti. 

         Mungkin kita perlu sedikit menengok sebuah fragmen kecil. Alkisah, pada hari Senin, 23 April 2012, saat seleksi hakim agung, salah seorang panelis dari komisioner KY Suparman Marzuki menanyai calon hakim agung Johanna Lucia Usmany, pernahkah melakukan perbuatan tercela? Dengan jujur Lucia menjawab, dia pernah menyuap seorang polisi lalu lintas. Kita perlu terhenyak. Lucia, hakim suap polisi? Namun, ketua Peradi Otto Hasibuan menanggapi dengan kejujuran pula, "Semua orang pernah melakukan kesalahan. Yang salah yang nanya, kok nanya kayak gitu." 

         Kejujuran seorang hakim atas pelanggaran hukum, dilakukan bersama alat penegak hukum. Itu hanya potret kecil dari realita hukum di negeri ini. Bisa jadi benar, bisa jadi salah, tergantung siapa dan dari sudut mana melihatnya. Hukum, hakim, hikmah. Ketetapan kaidah kebenaran, keadilan sebagai ruh kebijaksanaan, kini semakin menghilang ditelan zaman.

       Hukum di negeri ini nyaris tenggelam dengan pralambang kado hitam pengkhianatan salah satu alat penegak hukum, sang hakim. Tepat di hari kemerdekaan, hari proklamasi NKRI, beriring hari kemenangan, hari raya Idul Fitri. Sudahkan kita sebagai umat-bangsa dan negara beragama telah merdeka dan menang dalam arti yang sesungguhnya? 

Selamat Hari raya Idul Fitri, 1 Syawal 1433 H...

Minal A’idin wal fa izin...
Mohon maaf lahir dan batin...


Salam...
El Jeffry

No comments:

Post a Comment