Tuesday, August 14, 2012

Hartati Mundur: Demokrat Cermat Melihat Gelagat?


13448837211867895177
HARTATI MUNDUR: (sumber photo: http://nasional.inilah.com/read/detail/1893750/hartati-murdaya-mundur-dari-demokrat-dan-ken)

     Keputusan Hartati Murdaya mundur dari anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, pada Senin (13/08) tak bisa dipandang sebelah mata. Kemunduran Hartati yang pada rabu (8/08) ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus suap Bupati Buol, menyitir pernyataan Ketua DPP Partai Demokrat Ruhut Sitompul, menunjukkan suatu sikap keteladanan dan kebesaran jiwa seorang pemimpin. (merdeka.com/13/08/2012)

    Demokrat yang selama ini menjadi sasaran tembak dengan ‘mesiu isu’ korupsi, tak pelak sempat membuat partai berkuasa ini terancam bakal tergusur di pemilu 2014. Terlebih partai ini belum menemukan kandidat kuat, siapa yang bakal diusung untuk maju dalam pilpres 2014, mengingat SBY terganjal oleh oleh peraturan periode jabatan.

    Kemunduran Hartati, melengkapi ‘klaim’ Demokrat sebagai satu-satunya partai yang tegas pada pelaku korupsi. Itu menjadi tamparan menyengat, terutama dari partai-partai oposisi, mengingat cukup banyak kader-kader yang terlibat kasus serupa, namun belum mengambil sikap tegas dari partai maupun kesadaran kadernya.

    Keputusan ini juga mungkin karena adanya ‘tamparan’ dari partai Golkar, meskipun untuk ‘kesigapannya’ masih kalah dengan Demokrat. Seperti diberitakan, Zulkarnaen Djabar, tersangka kasus korupsi pengadaan Al Qur’an, mengundurkan diri dari partai dan dari DPR pada Rabu (8/08). Berbeda dengan kemunduran Hartati yang hanya berselang lima hari setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, kasus kader Golkar ini telah mencuat sejak awal Juli silam. (mediaindonesia.com/10/08/2012)

    Terlepas dari itu, akhir-akhir ini sepertinya Demokrat menyadari bahwa posisinya semakin tersudut, terlebih dengan mencuatnya kisruh sengketa kasus simulator SIM antara Polri dan KPK yang tak urung memberi tekanan kepada SBY. Sementara SBY telah mati suri, kehabisan akal mencari solusi. Dilema yang sama dengan KPK yang terjebak dalam pertarungan hukum dan politik, SBY pun memiliki kepentingan politik atas dua lembaga penegakan hukum ini.

    Di satu sisi SBY butuh menjaga citra sebagai ‘Panglima Tertinggi Laskar Perang Anti Korupsi,’ namun di sisi lain SBY butuh ‘keamanan Demokrat.’ Bagaimanapun, kasus simulator bakal membawa efek politis yang tidak sepele. Bila KPK diberi kewenangan tak terkendali dan kasus-kasus korupsi besar seperti Century, BLBI, Wisma Atlet dan Hambalang terbongkar hingga ke akar-akar, bangunan politik tanah air bakal porak-poranda.

    Seperti yang pernah diungkapkan dalam ‘pengakuan’ beberapa bulan silam, bahwa korupsi telah menjerat, bukan hanya Demokrat, tapi seluruh partai, bahkan partai-partai lain kemungkinan lebih besar. Dalam psikologi politik, tak ada penguasa yang mau ‘bunuh diri.’ Bila korupsi dibongkar habis, bisa dikatakan semua partai akan terkapar, tak terkecuali Demokrat. Sedang Demokrat terlalu bodoh untuk tidak ingin selamat.

   Dalam ‘skenario rahasia’ SBY, bagaimana caranya agar bisa mengembalikan citra dan membuat rakyat percaya, bahwa ia dan Demokrat menunjukkan itikad pemberantasan korupsi. KPK bagaimanapun posisinya dibutuhkan, setidaknya untuk membuktikan secara legal formal bahwa Indonesia adalah negara hukum. Tapi KPK harus ‘bertindak jinak’ dan moderat, kalaupun hendak menghancurkan korupsi, harus dilakukan secara evolusi, bukan revolusi.

   Pekewuh politik yang lebih tepat dikatakan sebagai ketidaktegasan sang presiden sebenarnya justru pusat cerita. Mungkin SBY bukan berarti tidak menghendaki gurita korupsi harus segera ‘diamputasi,’ tapi cara mengamputasinya harus tetap berpegang pada falsafah alon-alon asal klakon (pelan-pelan asal kesampaian), nguwongke wong (memanusiakan manusia) dan menang tanpa ngasorake (menang tanpa menjatuhkan).

    Falsafah kepemimpinan SBY yang unik dan eksentrik memang terlalu pelik untuk dipahami oleh orang awam, apalagi mereka yang tak terlalu suka dengan budaya Jawa, seperti Abraham Samad yang terkesan radikal-frontal. Demokrat dengan segala warna politiknya tak lepas dari ‘polesan’ sang maestro Ketua Dewan Pembina. Maka terbentuklah ‘partai aneh,’ persilangan setengah matang sebagai “demokrasi bercorak birokrat,” jadilah “demokrat.”

      Mirip gerakan silat klasik ksatria wayang orang, gerakan halus, nampak lemah, ulet dan lentur namun sulit dikalahkan. Parahnya, partai-partai yang ada terpedaya oleh ‘kesaktiannya’ dan terbawa irama permainan Demokrat. Sluman-slumun slamet menjadi falsafah pertahanan dan serangan demokrat. Maka ia akan tetap punya cara jitu, meski di saat terjepit. Perpaduan antara olah kata dalam retorika dan olah rasa dalam membentuk citra, demokrat akan selalu punya alasan, termasuk untuk sebuah kesalahan.

    Suka tidak suka, mundurnya Hartati Murdaya dari Partai Demokrat akan efektif sebagai pukulan telak yang sulit ditolak. Kita, publik dipaksa untuk menelan tablet kewajiban, bahwa Demokrat memang terbukti telah memberi satu contoh keteladanan dan komitmen nyata akan pemberantasan korupsi. Entah itu muncul dari kecerdasan, kesadaran dan kebijakan seorang kader, atau tekanan seorang SBY, yang jelas Demokrat telah membuat loncatan yang jarang dilakukan oleh partai-partai lain.

    Itulah yang menjadikan publik sudah tak mempercayai elit-elit partai. Publik sudah paham betul, mayoritas dari elit sudah terjebak dalam lingkaran korupsi nasional. Yang tidak di sadari oleh elit, khususnya wakil rakyat di DPR adalah bahwa publik hanya ingin melihat itikad baik yang terlihat mata. Namun semua hanya berperang dalam wacana hingga tak menyangka Demokrat tiba-tiba membuat ‘gebrakan politik’ dalam momentum yang tepat.

     Bila contoh ‘gerakan mundur’ ini diikuti oleh kader-kader lain seperti Anas Urbaningrum dan Andi Malarangeng, maka jangan heran jika dalam 20 bulan mendatang Demokrat mampu berbenah memperkuat strategi, entah memang murni demi komitmen pemberantasan korupsi, atau sekadar pencitraan untuk menarik simpati. Politik memang sarat kepentingan, dan itu sah-sah saja selama diletakkan dalam kerangka kerakyatan dan kebangsaan, dalam hal ini pemberantasan korupsi.

     Langkah Hartati bisa jadi hanya isyarat bahwa Demokrat cukup cermat membaca gelagat lalu  berusaha menggeliat untuk menghindari kiamat di Pemilu 2014. Bisa juga hanya strategi pengalihan situasi, upaya menyelamatkan diri, atau bisa jadi memang secara sadar beritikad melangkah lebih benar. Yang pasti mundurnya Hartati menjadi tantangan bagi partai-partai lain untuk bersiap diri memberi bukti kepada publik dengan mengikuti jejak yang sama. Kita tunggu saja cerita berikutnya, siapa yang akan mengikuti jejaknya.

Salam...

El Jeffry

No comments:

Post a Comment