Saturday, August 18, 2012

Dekoberisasi Vs Trilogi Kepemimpinan Jokowi



1345230113888471791
BENER-PINTER-KOBER: Trilogi Kepemimpinan Jokowi (sumber photo: http://www.kaskus.co.id)

      Ada yang berkata sebenarnya Jokowi tak begitu pintar. Benarkah? Kadang mungkin ada benarnya, lihat saja kalau sedang tanya-jawab di stasiun televisi. Dalam berdiskusi, berargumentasi atau berdiplomasi, memang belum seberapa kepintaran seorang Jokowi bila dibandingkan dengan para elit-pemimpin di negeri ini. Gaya bahasanya yang medok dan terkesan ndeso banget, kadang terkesan kaku dan lugu dalam menjawab pertanyaan atau menjelaskan persoalan. Tidak seperti orang lain yang begitu sigap, diplomatis dan nampak jelas intelektualitasnya.

     Jika tak mengenal sebelumnya, mungkin orang tidak menyangka bahwa Jokowi adalah insinyur kehutanan lulusan UGM, pengusaha mebel sukses dan walikota Solo dua kali masa jabatan 2005-2015. Tampilan dan gaya bahasa Jokowi memang jauh dari kesan orang pintar. Tak terlalu salah jika Amien Rais menganggap Jokowi ini biasa-biasa saja, tidak terlalu fenomenal prestasinya selama memimpin kota Solo. Pemberitaan Jokowi terlalu dibesar-besarkan, hanya berhasil dalam pencitraan.(Remehkan Jokowi, Amien Rais masih reformis?)

      Tentu saja kepintaran Jokowi belum seberapa, sebab Amien Rais bukan hanya sarjana lulusan Fisip UGM, tapi juga setumpuk gelar lain yang ‘wah,’ master dan doktor dari universitas luar negeri. Belum pengalaman sebagai dosen UGM, aktif di ICMI, Ketua Muhammadiyah, pendiri dan Ketua partai PAN dan Ketua MPR 1999-2004. Jauh ke mana-mana memang.

     Mungkin tak Cuma Amien yang belum mengakui prestasi dan kepintaran Jokowi, tapi para elit-pemimpin di negeri ini yang lain pun akan mengungkapkan hal sama. Bukankah  Indonesia memang gudangnya orang-orang pintar? Apalagi para pemimpinnya. Kalau tak pintar, mana mungkin bisa terpilih menjadi anggota DPR, gubernur, menteri, hingga presiden. Terlalu banyak orang pintar di negeri ini, termasuk para elit-pemimpin, pejabat dan birokrat. Hanya saja, kaca mata kepintaran para pemimpin ini berbeda dengan kaca mata kepintaran Jokowi.

     Pinter keblinger. Mungkin ini istilah yang layak bagi para pemimpin masa kini. Terlihat pintar tapi malah tertipu dengan kepintarannya. Maka akhirnya kepintaran itu tak berbuah apa-apa, kecuali hanya retorika, orasi dan wacana. Keblingeran kepemimpinan ini yang menjadi sumber permasalahan dan krisis multi dimensi di negeri ini.

      Jokowi sendiri dalam suatu kesempatan pernah berpesan kepada anak-anak yatim, bahwa bekal kepintaran saja tidak cukup untuk menghadapi masa depan negeri ini, tanpa dibekali nilai-nilai agama. Seperti pepatah Jawa, keberhasilan pemimpin ditentukan oleh Trilogi Bener-Pinter-Kober (kebenaran-kepintaran-kesempatan) dalam proporsi seimbang. Jika kurang salah satunya saja, apalagi hilang, alamat kegagalan bagi seorang pemimpin dalam kepemimpinannya.

      Bener-pinter-koberPinter terbentuk dalam pendidikan formal, kecerdasan intelektual. Kober terbentuk dalam proses berpolitik meraih peluang memimpin. Sedang bener terbentuk dari pemahaman nilai-nilai agama dan kebenaran universal (kecerdasan spiritual). Pinter-kober tanpa bener akan menciptakan pemimpin tiran yang zalim dan khianat, sebab kecerdasan dan kesempatan berlepas dari nilai-nilai kebenaran. Penyalahgunaan kekuasaan, korporatokrasi lokal-global berakibat korupsi menggurita sedemikian dahsyat.

        Sedang Jokowi, katakan saja kepintarannya tidak menonjol, bila dibandingkan dengan para mayoritas pemimpin di negeri ini. Tapi keseimbangan proporsi dalam trilogi bener-pinter-kober inilah yang menjadikan keberhasilan Jokowi selama memimpin kota Solo, dengan sederet penghargaan, meski tidak serta merta mendapat pengakuan dari orang-orang pinter, termasuk Amien Rais.

      Padahal, tak hanya sukses branding kota Solo dengan slogan "Solo: The Spirit of Java", setidaknya 5 penghargaan personal diperoleh Jokowi, sebagai salah satu dari “10 tokoh 2008” versi majalah Tempo, penghargaan dari Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta Award, Bung Hatta Anticorruption Award (2010), Charta Politica Award (2011) dan Wali Kota teladan dari Kementerian Dalam Negeri (2011). Pada 5/07/2012 Jokowi juga masuk dalam daftar “10 tokoh terpopuler ke-4 ala Google.

      Toh sederet kesuksesan ini masih belum cukup memuluskan Jokowi yang berpasangan dengan Ahok untuk begitu saja melenggang untuk memimpin DKI. Lingkaran kekuassaan pinter-kober yang tak bener memang berimbas pada ‘pembendungan’ calon pemimpin ideal. Padahal calon-calon pemimpin besar sebenarnya tersebar bertebaran di luar lingkaran kekuasaan status quo. Lingkar kekuasaan dipenuhi oleh pemimpin-pemimpin mbeler, ngiler dan keblinger (nakal-culas, serakah dan sesat)

      Maka mereka yang bener dan pinter, berintegritas di atas nilai-nilai kebenaran dan berkapasitas dengan kepintaran, akhirnya tidak di-kober-kan (tidak di beri kesempatan) untuk tampil memimpin. Dekoberisasisudah berjalan sistemik selama 32 tahun masa orde baru, dan berlanjut 14 tahun pasca reformasi hingga pilkada DKI hari ini.

         Sudah hukum alam, seperti kata Lord Acton, “Power tends to corrupt.” Kekuasaan cenderung korup. Meminjam  paradigma hukum gerak Newton, setiap penguasa cenderung tetap berkuasa, dan aksi perlawanan perubahan akan berbanding lurus dengan reaksi pertahanan kemapanan. Gesekan dalam pertarungan adalah keniscayaan hukum alam. Siapa yang menang, alam juga yang akan menentukan.

       Kalau saja tidak ada pembatasan periode, seseorang harus menjabat kepemimpinan seumur hidup, bahkan kendati rakyat sudah tidak mengendaki lagi. Beruntung kita sadar dengan pelajaran berharga dari sejarah ‘kekuasaan abadi’ dua presiden RI terdahulu, Bung Karno dan Pak Harto, meski pembatasan dua periode jabatan pun kadang masih saja mempertontonkan drama ‘keserakahan kekuasaan.’

       Dalam kasus rekam jejak kedua cagub DKI, meskipun hampir sama, namun keinginan kuat Foke untuk tetap menjabat dua periode berbeda nuansa dengan Jokowi ketika memimpin jabatan kedua kali sebagai walikota Solo. Pengulangan jabatan Jokowi lebih karena dukungan rakyat, bukan semata ambisi incumbent, terbukti dengan perolehan suara yang mutlak dalam pemilihan di periode kedua.

        Realitanya, ‘pembendungan’ tunas-tunas muda kepemimpinan bener-pinter agar tidak kober menjadi ciri khas pemimpin-penguasa feodal-status quo. Fenomena dekoberisasi nampak jelas pada masa-masa menjelang putaran kedua Pilkada DKI. Kubu incumbent Foke-Nara terkesan ‘terlalu bekerja keras’ mempertahankan kursi DKI1 dengan mengerahkan ‘mesin-mesin parpol,’ hingga kadang keseleo menempuh cara-cara tak beretika dengan menjadikan sentimen SARA sebagai senjata.

       Keterlibatan elit-elit parpol Islam bersama tokoh-tokoh agama (ulama) semakin memanaskan ‘gesekan’ opini dan suara, bukan hanya warga ibukota, namun menggema hingga menjadi wacana nasional. Tak pelak, peta pertarungan pilkada DKI semakin terlihat sebagai pertarungan status quo vs perubahan, partai politik vs rakyat, Islam vs nasionalis.

        Padahal, elit parpol Islam dan ulama seharusnya menempatkan diri sebagai ‘ruh’ bener di antara kober-nya orang-orang pinter. Agama, kalaupun tidak bisa netral dari keberpihakan politik dan terpaksa ikut terjun ke wailayah kober-perpolitikan, akan lebih arif jika tetap memprioritaskan bener-nilai-nilai kebenaran dan etika. Tokoh-tokoh agama lebih dibutuhkan sebagai penasihat kerohanian, resi, begawan, pandhito yang mengayomi seluruh umat-bangsa dengan hembusan ruh kebenaran dan kebaikan bersama.

      Alhasil, krisis kepemimpinan di negeri ini belum menampakkan tanda-tanda terbukanya ruang kesadaran, khususnya bagi para elit. Konsekuensi logis dari laju pinterisasi dan koberisasi tak selaras denganbenerisasi. Laju kepintaran intelektual dan perpolitikan kepemimpinan-kekuasaan timpang dengan nilai-nilai etika-kebenaran. Gerakan rakyat dengan trilogi kepemimpinan ideal bersimbol Jokowi-Ahok ‘terpaksa’ bertarung melawan pertahanan status quo-penguasa dengan kepemimpinan banal-feodal.

         Pilkada DKI menjadi arena ujian nasional. Hasil pilkada akan menjadi momentum pembelajaran bangsa ini untuk memahami kearifan lokal kepemimpinan ideal khas nusantara. Siapapun yang memenangi pertarungan nanti, energi trilogi kepemimpinan Jokowi akan terus ber-resonansi di udara bumi pertiwi. Pilkada DKI hanya goro-goromukaddimah-pembukaan sejarah. Pemilu 2014 bakal menjadi pertarunganbharatayuda sesungguhnya.

          Suluk sudah dilantunkan oleh Sang Dalang Alam Semesta. Wayang-wayang manusia memainkan lakon dengan peran masing-masing. Pergelaran panggung demokrasi republik tak akan bisa dibendung. Jarum jam sejarah tak bisa mundur ke belakang. Dekoberisasi perlahan akan menghilang. Pakem tetap skenario kitab hukum abadi, bahwa kebenaran akan mengalahkan kezaliman, keadilan akan terus diperjuangkan agar kembali tegak, meski langit runtuh.

       Vox populi, vox dei, suara rakyat, suara Tuhan. Rakyat menghendaki perubahan kepemimpinan atau mempertahankan kemapanan dan zona nyaman, Tuhan hanya mengiyakan. Yang pasti, bila Tuhan masih memberkahi negeri ini, maka akan dimenangkan trilogi kepemimpinan sejati. Trilogi bener-pinter-kober, berdiri di atas hukum dan kaidah ideal-proporsional nilai-nilai etika-kebenaran, kepintaran-kecerdasan intelektual dan kesempatan yang sama dalam kekuasaan-kepemimpinan.

Salam...
El Jeffry

No comments:

Post a Comment