Wednesday, August 29, 2012

Manusia Tanpa Logika: Mamalia


     Ketika manusia diputuskan untuk menjadi pemimpin di muka bumi, malaikat bertanya: ” Adakah Engkau hendak jadikan pemimpin di bumi makhluk yang gemar membuat kerusakan di sana dan gemar menumpahkan darah? Sedangkan kami senantiasa bertasbih memujiMu dan mensucikanMu? “

       Sosok manusia telah disinyalir sebagai makhluk perusak, petarung, penghancur dan gemar berperang, naluri mengacak-acak dan membunuh. Kenyataan membuktikan, ketika dua anak Adam bersaudara terlibat perseteruan, pembunuhan antar manusia pertama kali di dunia. Kejadian sama berlanjut berabad-abad, dan bahkan mungkin sampai dunia kiamat, suatu kebetulan dari ‘prediksi‘ malaikat, atau mungkin sebuah keniscayaan yang tak bisa diganggu gugat.


       Kita percaya mustahil Tuhan keliru memutuskan, Maha suci Dia dari kekeliruan. Ada alasan kenapa tetap saja manusia diturunkan ke bumi ketika Dia berkata: “ Sesungguhnya Aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu sekalian ketahui.”  Akal. Ya, akal. Akal yang ditanamkan ke dalam jasad tubuh kasar. Segumpal benda halus yang tertanam di dalam kepala. 
   
    Keunikan dan kesempurnaan manusia dibanding makhluk-makhluk lainnya, termasuk malaikat, sang penanya. Malaikat tidak diberi akal, mereka hanya punya ketaatan mutlak, aparatur Tuhan dengan loyalitas yang sempurna, namun tidak sempurna sebagai pemimpin bumi. Manusia adalah kreasi sempurna Tuhan diantara ciptaan di alam semesta.


       Akal yang ada didalam tiap jiwa, tersembunyi di balik tubuh biologis, lengkap dengan tabiat kebinatangan yang gemar merusak dan menghancurkan. Akal bagi jiwa adalah pemimpin, ruh pengendali gerak tubuh, ia yang akan menyelamatkan manusia dari kerusakan dan kehancuran dalam kehidupan dunia. 

       Akal adalah 'chip unik' dan tercanggih yang pernah ada, hidup dan berkembang di dalam otak dengan kemampuan tanpa batas, misteri besar tak terpecahkan, sebanyak jumlah selnya yang mencapai milyaran, sebanyak itu pula kinerjanya memecahkan masalah-masalah yang datang sepanjang hidup sebuah jiwa, dan sepanjang sejarah peradaban manusia di dunia.


     Akal, logika, penalaran, penimbangan, penghitungan, pikiran adalah shoftware sempurna, delegasi resmi Tuhan dalam setiap jiwa, tanpa kecuali ada dan berfungsi ketika setiap bayi dilahirkan normal dan telah mencapai pada umur tertentu. Saat dewasa, akil baligh, saat setiap jiwa telah layak bertanggung jawab terhadap dirinya masing- masing. Dengan akal manusia bisa membedakan salah dan benar. Dengan akal manusia bisa menalar, menimbang-nimbang. Akal adalah neraca keadilan, mizan keseimbangan. Alat ukur yang tak pernah uzur selama ia masih hidup dan dijaga kesehatannya kewarasannya.


      Akal sehat, nalar, ilmu, pengetahuan, pikiran, itulah logika, baik alamiah maupun ilmiah. Logika alamiah adalah kinerja akal budi manusia yang berpikir secara tepat dan lurus sebelum dipengaruhi oleh keinginan-keinginan dan kecenderungan-kecenderungan yang subjektif. Emosi, nafsu, syahwat, ambisi, obsesi adalah sifat bawaan dan tabiat dasar yang mendampingi sang akal selama jiwa masih ada dalam raga. 

      Dan logika ilmiah akan memperhalus, mempertajam pikiran dan akal budi. Logika ilmiah menjadi ilmu khusus yang merumuskan azas-azas yang harus ditepati dalam setiap pemikiran. Berkat pertolongan logika ilmiah inilah akal budi dapat bekerja dengan lebih tepat, lebih teliti, lebih mudah, dan lebih aman. Logika ilmiah dimaksudkan untuk menghindarkan kesesatan atau, paling tidak, menguranginya.


       Jika logika alamiah, akal sehat yang menjadi fitrah terjaga, mungkin kita tak perlu harus bersusah payah menghabiskan waktu mempelajari teori-teori asing filsafat barat dengan setumpuk istilah yang cuma bikin bingung. Akal sehat adalah penalaran. Apakah penalaran deduktif atau induktif, apakah itu inferensi, argumentasi, proposisi, dialektika, silogisme, atau istilah-istilah lain yang hanya merusak mata karena kebanyakan membaca. 

     Entah dari filsafat-filsafat Yunani, Thale, Aristoteles, Theophrastus, Thomas Hobbes, John Locke, Francis Bacon, J. S. Mills, dan masih seabrek nama-nama besar filsuf lengkap dengan segudang buku yang hanya membuat pening, itu menjadi tak penting manakala segunung teori yang ada tak mampu menjawab secara nyata problem-problem yang ada dalam realita. Diri kita, keluarga,  masyarakat sekitar dan bangsa kita. Bangsa ini telah kehilangan logika. Akal sehat telah pergi entah ke mana.


     Ketika jiwa kehilangan logika, mata hati rabun membedakan yang benar dan yang salah. Yang salah dikira benar. Yang benar divonis salah. Tabiat nafsu memang selalu mengajak kepada keburukan, kecuali ia diarahkan di jalan kasih sayang sebagai anugerah Tuhan. Jika tidak, maka nafsu akan mengambil alih kendali jiwa, akal sehat kalah, lalu tiba-tiba  masalah menjadi bias, tidak objektif dalam memandang dan menilai segala hal. Penalaran hilang, tidak berimbang dalam mengukur perkara, awal dari munculnya ketidakadilan, penyalahan dan pelanggaran. 

     Semakin besar kadar kekuasaan seseorang, semakin besar pula efek ketidakadilan ini bagi kehidupan. Nafsu, syahwat sangat berpotensi menipu diri. Logika hilang, jiwa tertipu, lalu merasa dirinya paling benar, yang lain semua salah. Merasa diri telah berada di atas jalan kebenaran, yang lain  tersesat. Tanpa penalaran, tanpa telaah, tanpa olah fakta dan kadang tanpa alasan jelas, argumen valid, hujjah kuat. Logika ilmiahpun terlewat.  Dalil-dalil diperalat untuk melegalisir pendapat, prasangka dan praduga dari perspektif ego pribadi, tak memberi ruang pada lawan untuk menyampaikan hak jawab membela diri.


       Jiwa tanpa logika, tidak berpikir sebelum bicara, tidak menghitung sebelum berbuat. Amarah berkuasa jika pemikiran berbeda. Otot bicara. Hantam kromo, adu jotos, adu senjata. Tawuran  tradisional, tradisi yang menasional, dari kalangan awam sampai intelektual. Dari lingkungan liar sampai lingkungan terpelajar, sekolah dasar sampai perguruan tinggi, minisiswa sampai mahasiswa. Tawuran antar kampus menggejala. Benteng pertahanan terakhir penjaga wilayah logika telah jebol. Calon-calon sarjana mendadak nampak bak sekumpulan bocah tolol. Kampus jadi sarang anak-anak bulus. Universitas jadi teori di atas tumpukan kertas, kehormatan toga saat wisuda akan amblas, kandas, sebab pengusung logika telah bablas. Tak perlu heran jika suatu saat mereka tampil memimpin negeri ini akan menjadi figur-figur culas, buas dan nggragas.

     Tawaran berujung tawuran.  Tawuran menjadi pelarian gagalnya tawaran. Presentasi gagal, pemaksaan transaksi secara brutal. Dialog buntu, selesaikan dengan cara laki- laki, kepalan tinju dan lemparan batu, benda tajam dan benda tumpul saling beradu. Perang saudara, tawuran antar pelajar, antar warga, antar suku, antar sekte-aliran, antar agama, tiba-tiba kita menjadi bangsa yang gemar tawur-menawur. Logika ditanggalkan, kita lupa bahwa tawur-menawur selalu berakibat kedua kubu jadi babak belur, hancur lebur, kalah menang sama-sama terkubur.


    Logika telah pergi. Padahal kita hidup dalam sistem, bagai satu tubuh. Tubuh adalah sistem, kumpulan dari seluruh organ yang saling topang dan berkaitan. Salah satu anggota dan organ rusak, maka rusaklah tubuh. Saat kaki terluka, tangan akan merawatnya, mulut meringis, mata menangis, lalu saat infeksi kuman menyebar maka seluruh tubuh jadi demam, antibodi bekerja dalam sel-sel darah di seluruh urat, indera dan saraf bekarja, sakit terasa. Semua berjalan dalam mekanisme otomatis. Jempol kaki tersayat besi berkarat, bias berakibat tubuh sekarat. Organ-organ dan anggota tubuh lain jadi tak berguna, ikut binasa. Kerugian sistemik ditanggung bersama.


    Logika yang terjaga akan menyadari, dari satu jiwa terkumpul jadi satu keluarga, tubuh keluarga. Lalu terhimpun dalam satu komunitas, tubuh baru yang lebih besar. Dan seterusnya sampai terhimpun dalam satu keluarga besar sebagai negara-bangsa. Perusakan terhadap satu tubuh adalah tindakan anti logika. Bagaimana bisa menyelamatkan perut lapar dengan memotong kaki sendiri lalu memakannya? Harga yang harus dibayar lebih mahal dari hasil yang didapatkan jika penyelesaian masalah dilakukan dengan cara yang tidak masuk akal, alias tidak logis.

    Kekerasan dan perusakan, anarkisme, apapun alasannya selalu membawa kerugian yang mesti ditanggung bersama. Pelanggaran, perampasan, perselingkuhan, pencurian, pertawuran, penipuan, dan segala bentuk kejahatan meskipun sekilas menguntungkan bagi diri sendiri atau sekelompok orang yang bersekutu dalam sindikat selalu merugikan tubuh bersama dalam satu bangsa, lalu akhirnya sampai pula akibatnya kepada diri sendiri, sebagai bagian dari sistem.


 Di negeri ini logika telah ‘mati suri’. Hilang akal, hilang kewarasan, gila, edan. Bukan karena bodoh, tapi tidak pintar. Yang pintar tak benar, yang benar tak sabar, yang sabar malah terlempar, logika alamiah telah pudar, logika ilmiahpun telah buyar, pikiran bebal, hilang akal budi terganti syahwat kanibal. Kemunafikan merajalela. Tiada keselarasan antara keyakinan dalam hati dengan ucapan dan perilaku. Agama pun telah kehilangan logika. Pelaku agama tanpa logika, di satu saat lidah mengucap  do’a meminta surga, di saat lain lidah yang sama meretas jalan menuju neraka. Dusta, caci maki, gunjing sana-sini, provokasi, obral sumpah dan janji imitasi.


     Di satu hari tangan menadah memohon ampunan, tapi tangan yang sama pula menebar kejahatan, mencuri, menampar, menjarah, merambah hutan, menebarkan polusi, merusak tatanan alam. Satu hari beribadah berjama’ah, rukun, akrab dan damai selayaknya saudara serumah, lalu di hari yang sama menegakkan kepala menepuk dada dengan bangga, saling jegal dalam perebutan kekuasaan dan harta. Dengan segala cara, tak peduli halal-haram, semua dihantam dan diterkam. Kontradiksi dan kontraproduksi antara yang diajarkan dengan apa yang dikerjakan. Kesalehan ritual tak selaras dengan kesalehan sosial.

    Cendekia tanpa logika, hanya pintar beretorika, berbicara berputar putar, tumpang tindih, njelimet, susah dicerna, mencla-mencle, esok dele sore tempe, inkonsistensi. Meskipun mereka selalu menang dalam berdebat dan berdiplomasi, tapi praktis galat, gagal alat, gagal menyuguhkan solusi tepat. Maka awam bingung, semua bingung, ‘kebingungan nasional’, tak tahu ujung tak tahu pangkal. Ribuan pasal hukum dan aturan yang selalu disempurnakan, gagal menjawab masalah bangsa, sebab produsen hukum juga kehilangan logika.

    Ketika terjadi keganjilan, rakyat menuding  DPR telah kehilangan akal sehat, padahal mereka adalah wakil rakyat, dipilih oleh rakyat, dan diberi mandat secara legal oleh rakyat. Kegagalan wakil rakyat, tak sepenuhnya lepas dari kegagalan rakyat dalam memilih. Mereka bejat, maka rakyat jugalah yang kadang memberi ruang untuk bejat. Mereka terpilih dengan politik uang, maka yang memilih juga berarti menerima uang. Mereka menyuap dengan membeli suara karena ada yang mau disuap dan mau menjual suara. Kegagalan nasional, kegagalan negara, kegagalan keluarga, kegagalan manusia.

      Pemimpin menuding rakyat, rakyat menuding pemimpin.  Tuding-menuding, tuduh-menuduh, lempar-melempar, cari kambing hitam dan tumbal kegagalan,  ciri khas tidak sehatnya akal sebuah komunitas. Pejabat, aparat, wakil rakyat adalah cermin dari rakyat dalam sebuah negara. Maling teriak maling, setan teriak setan, tak akan bisa bisa menjadi penyelamat. Hanya satu yang bisa mengakhiri blunder peradaban di negeri ini, akal sehat.


     Namun akal sehat bangsa ini sedang bersembunyi, logika pergi, nalar hilang, pikiran malfungsi, kewarasan terkebiri, bangsa ini benar-benar tengah mati suri. Siapa lagi yang bisa diharapkan  mengobati sakitnya akal ini, agar logika hadir lagi? Tak ada yang bisa menjawab. Atau semuanya bisa menjawab. Mungkin jawabannya ada di dalam diri, tiap jiwa kita, manusia Indonesia yang masih merasa, atau setidak-tidaknya punya keinginan untuk kembali menyehatkan akal, menghidupkan logika yang telah lama pergi.  


    Dan sudah semestinya kita tidak membiarkan diri terus tertidur dalam kebingungan, sehingga ‘keraguan’ malaikat ketika manusia ‘diusir’ untuk memimpin bumi dapat kita jawab sebagai pembuktian bahwa keputusan Tuhan mutlak benar. Untuk bumi Indonesia yang lebih baik, hidupkan kembali akal, logika dalam jiwa. Jika tidak, maka kita, manusia bisa lebih hina dan lebih sesat dari binatang ternak yang hanya numpang hidup di dunia untuk makan, tidur dan berkembang biak, tak lebih mulia dari  binatang menyusui, mamalia…***


Salam...
El Jeffry                                            

                                                                            


Tuesday, August 21, 2012

Nasdem Dukung Jokowi: Pemanasan Demokrasi?



13454888981003971161
Patrice Rio Capella: Ketua Umum Partai Nasdem
(sumber photo: http://jakarta.tribunnews.com/2012/08/16/nasdem-kepincut-dukung-jokowi)

     Rumor politik tentang dukungan Nasdem terhadap Pasangan Jokowi-Ahok di pilkada putaran dua kembali berhembus. Beberapa waktu lalu, sempat berkembang kabar  tentang bergabungnya Nasdem dengan koalisi rakyat yang digalang PDI-P dan Gerindra untuk mengususng Jokowi-Ahok. Seperti diberitakan, sehari menjelang pilkada DKI putaran pertama Ketua Umum Partai Nasdem Patrice Rio Capella sempat melakukan komunikasi politik dengan Jokowi.
    Kini giliran Ketua Umum Ormas Nasdem Surya Paloh mengungkapkan pernyataan tersirat mengenai dukungan itu. Surya Paloh menegaskan bahwa Nasdem akan mendukung siapa saja yang dinilai mampu membawa perubahan bagi Jakarta ke depan. (Kompas.com/20/08/2012).

    Memang dia tidak menyebut salah satu nama calon yang bakal didukung. Tapi bila melihat rumor dan kepentingan pasar sebagai partai baru, bukan tidak mustahil Partai Nasdem akan lebih memilih merapat ke kubu Jokowi-Ahok daripada Foke-Nara.

     Perubahan, sebagaimana diungkapkan Surya Paloh dan menjadi slogan Nasdem akan ‘diuji’ di pilkada DKI putaran dua September nanti, baik secara resmi blak-blakan maupun sekadar dukungan moral. “Perubahan”ala Nasdem akan ditentukan ke kubu mana berlabuh.

     Rakyat membaca dengan bahasa sederhana. Untuk pilkada DKI, bahasa sederhana rakyat dalam membaca perubahan adalah mana yang berpihak pada Jokowi-Ahok. Jika Nasdem mendukung Jokowi-Ahok, maka, kalah atau memang, Nasdem bisa mendapat keuntungan psikologis dan simpati rakyat.

        Namun jika Nasdem lebih memilih untuk mendukung Foke-Nara, maka rakyat akan membaca Nasdem sebagai partai pro status quo. Meskipun sama-sama ‘mengklaim’ sebagai perubahan, namun “faktor bahasa” dan “kaca mata baca” ini tak bisa dianggap remeh, khususnya bagi partai politik yang jelas punya kepentingan untuk ‘mendulang’ suara rakyat sebanyak mungkin.

      Hidayat Nur Wahid sebagai wakil dari PKS yang mendukung Foke-Nara, dalam suatu kesempatan pernah menjabarkan arti perubahan ini. Bahwa perubahan buka berarti ganti personel, tapi bisa juga dengan ganti program dan kebijakan. Bahasa perubahan versi PKS ini menjadi ciri khusus para elit partai yang bergabung dalam koalisi pendukung incumbent

         Makna perubahan memang relatif, kebenarannya tergantung dari sisi mana kita melihat. “Bahasa” dan “kaca mata” berbeda, dan dua-duanya sama-sama benar baik dari sisi elit parpol maupun dari sisi rakyat. Politik adalah keberpihakan. Jika Nasdem lebih membutuhkan rakyat, maka bisa mendukung Jokowi. Namun jika Nasdem lebih membutuhkan elit, maka harus mendukung Foke.

       Pilihan politik adalah sah-sah saja. Dinamika demokrasi Pancasila. Namun, mau tak mau Pilkada DKI putaran dua menjadi ujian nyata bagi Nasdem untuk mulai menterjemahkan citra dari jati dirinya. Becik ketitik, olo ketoro. Baik buruk semua akan terlihat nyata. Sebagai partai yang baru melangkah, pilihan akan sangat-sangat menentukan nasib Nasdem di masa depan, khususnya di pemilu 2014.

       Seperti slogan sebuah iklan, “Kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya, terserah Anda...” Sikap dan keberpihakan Nasdem dalam membaca “perubahan” pada pilkada DKI, akan menggoda siapa saja. Bila yang digoda telah jatuh cinta, maka mungkin dukungan, simpati dan kepercayaan akan mengalir deras dan memudahkan langkah selanjutnya. Tapi bila godaan pertama gagal dilancarkan, maka hampir dipastikan bakal tertatih-tatih di langkah selanjutnya. Siapa yang tergoda, waktu yang akan menjawabnya.

       Semuanya terserah shahibul-hajat, partai Nasdem. Ia bisa menjadi partai yang di mata rakyat benar-benar beritikad kuat mengusung perubahan, atau hanya numpang lewat meminjam slogan perubahan. “Duel putaran dua” Jokowi-Ahok vs Foke-Nara, bisa membawa Nasdem sebagai partai nasionalis-demokratis sejati dan layak mendapat simpati. Sebaliknya, bisa juga menjadikan Nasdem sebagai partai nasionalis-demokratis simbolik yang meriang paNas-Demam di panggung politik, atau partai perubahan ‘musiman,’ cepat panas sekaligus cepat dingin, alias panas-paNas aDem.

Salam...
El Jeffry

Monday, August 20, 2012

RI1-7 2014: Megawati, Atau Prabowo?


     Meski pemilu 2014 masih terbilang cukup jauh, bursa capres terus beredar di media dan menarik untuk mengikuti perkembangannya. Belakangan, dua nama Mega-Pro kembali mencuat di beberapa lembaga survei. Ingat Megawati dan Prabowo, ingat pilpres 2009 pasangan Mega-Pro. Sayang, kedua pasangan yang mengusung misi “pro kerakyatan” ini kandas di tengah jalan. Pasangan SBY-Boediono terlalu tangguh sehingga akhirnya ‘menang mutlak’ dan menduduki tahta RI1 dan RI2 hingga hari ini.

     Dari survei terbaru yang dirilis CSIS menempatkan dua tokoh itu dalam sisi berbeda. Megawati menjadi tokoh terpopuler, dengan popularitas mencapai 94,4% mengalahkan Jusuf Kalla 90,3%, Wiranto 75,7% dan Prabowo 74,3%, Aburizal Bakrie 68,4%, Ani Yudhoyono 66,7%, Hatta Rajasa 52,9%, Anas Urbaningrum 53%, Hidayat Nur Wahid 43,7%, Mahfud MD 29,3% dan Dahlan Iskan 22,1 persen. Uniknya, untuk calon presiden, justru Prabowo yang paling difavoritkan dengan dukungan 14,5% dari total 1.480 responden mengalahkan Megawati 14,4%, Jusuf Kalla 11,1% dan Aburizal Bakrie 8,9%. (news.viva/19/08/2012)

     Bila dilihat dari perkembangan akhir-akhir ini, nampaknya Prabowo dan Megawati bakalan menjadi dua calon kuat dalam pertarungan perebutan tahta presiden RI ke-7 periode 2014-2019. Tidak mustahil kedua tokoh itu mengulang sejarah pilpres 2009 dengan berduet kembali. Hanya saja siapa yang menjadi capres dan cawapres tergantung dari perkembangan politik dalam sekitar 20 bulan ke depan.

     Bisa tampil sebagai Mega-Pro, bisa juga dengan format Pro-Mega, bisa pula Mega dan Pro mencari pasangan masing-masing. Tapi bila melihat dari ‘kemesraan dan kekompakan’ dua partai yang ditampilkan dalam pilkada DKI dengan berkoalisi-bergotong-royong membopong Jokowi-Ahok, mungkin akan lebih menguntungkan jika Megawati dan Prabowo tampil sebagai pasangan capres-cawapres.

     Duet Mega-Pro atau Pro-Mega rasanya masih layak untuk dipertimbangkan dibandingkan jika terpisah. Perekat kuat kedua tokoh ini adalah kedekatan platform partai bernuansa kerakyatan, wong cilik, kaum sandal jepit-marhaen-proletar, petani-buruh-nelayan. Terlepas dari hasil pilkada DKI September mendatang, mungkin nuansa pertarungan pilpres 2014 tak jauh dari “duel pilkada putaran dua” sebagai pertarungan “koalisi partai vs koalisi rakyat” atau “pro status quo vs pro perubahan.”

      Jika ini yang terjadi, tanpa mengecilkan partai-partai lain yang juga siap bertarung mati-matian, peluang PDI-P Dan Gerindra sangatlah besar. Sebagaimana kejenuhan DKI pada kepemimpinan lawas yang gitu-gitu aja, koalisi partai yang sekarang berkuasa sudah mulai menunjukkan ‘tanda-tanda zaman’ kehilangan kepercayaan.

    Parpol-parpol Islam yang masih menempel dalam ‘gendongan’ Demokrat sendiri dalam beberapa survei semakin memperlihatkan ‘terancam masuk kuburan. Sedang Demokrat dengan sederet kader elitnya yang terseret kasus korupsi juga menjadi ancaman tersendiri untuk bisa berharap banyak kepercayaan rakyat, ditambah lagi dua periode kepemimpinan SBY yang ‘gagal fungsi’ dalam memberesi berbagai problem besar bangsa dalam penegakan hukum dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

    PDI-P dan Gerindra seharusnya bisa menjadi ‘saudara kandung’ yang membela “amanat penderitaan rakyat” yang selama ini gagal ditunaikan, terutama sejak bergulirnya reformasi 1998. Fenomena Jokowi yang berhasil ‘memikat rakyat’ menjadi keuntungan tersendiri bagi PDI-P untuk menemukan kembali jati diri karakteristik partai pejuang demokrasi bernafas kerakyatan dengan ‘ruh’ warisan PNI Bung Karno. Pun demikian pula dengan Gerindra yang ikut holopis kuntul baris memperjuangkan Jokowi-Ahok dalam pilkada DKI.

    Meskipun usia kedua tokoh ini sudah tidak muda lagi, namun tak ada pilihan karena krisis kepemimpinan tak terelakkan sehingga sulit menemukan calon alternatif dari keduanya. Di usia Megawati yang pada 2014 melangkah 67 dan Prabowo 64 tahun, di sisi lain bisa menjadi nilai plus untuk kematangan dan kearifan dibandingkan pemimpin muda.

    Jika melihat dari rekam jejak keduanya, format terbaik pasangan ini adalah Pro-Mega. Prabowo sebagai capres dan Mega sebagai wakilnya. Hambatan mental Mega untuk tampil sebagai capres adalah sejarah ‘kegagalan pertama’ saat PDI-P memenangi pemilu 1999 dan kesempatan yang kurang dioptimalkan saat Megawati naik ke kursi presiden menggantikan GusDur 2001-2004. ‘Hukuman rakyat’ dengan turunnya suara di pemilu selanjutnya harus ditebus dengan ‘kembali ke fitrah’ sebagai partai sandal jepit-wong cilik yang sempat terlupakan.

     Maka, meskipun ini tidak gampang, karena tergantung dari perolehan suara pada Pemilu legislatif, Prabowo yang relatif belum ternoda dalam sejarah kepemimpinan rasanya lebih layak diberi kesempatan untuk tampil di depan sebagai capres. Dengan ketegasan satrio-prawiro gemblengan keprajuritan, Prabowo bisa diharapkan bisa menampilkan kepemimpinan tegas dan berwibawa.

   Sedang Megawati melengkapi dengan ‘sentuhan lembut keibuan’ dan mengerahkan pengalaman kepemimpinan di masa lalu, untuk tidak mengulang kegagalan serupa. Mega juga bisa menghembuskan ‘ruh’ srikandi, perjuangan wanita dengan kepolos-jujuran membela kebenaran. Masalahnya, tinggal bagaimana Prabowo mengatasi ‘ganjalan’ rekam jejak masa lalu selama kariernya di militer, terutama kontroversi dalam beberapa kasus pelanggaran HAM.

    Memang sulit sekali mencari pemimpin ideal di negeri ini. Krisis kepemimpinan yang telah melanda negeri selama berpuluh-puluh tahun memaksa kita untuk tidak bisa berharap terlalu tinggi untuk mendapatkan pemimpin dari elit politik ‘generasi muda’ yang murni otentik, relatif bersih sekaligus bersukma kerakyatan. Pilihan kita hanya menciut kepada “Pilih yang terbaik di antara yang buruk.”

     Bila Pro-Mega bisa mendaki tahta RI1-2 di 2014, mungkin NKRI baru bisa berharap membuka lembaran baru dengan generasi baru berwajah baru. Satrio piningit generasi ke-7, jika mengacu pada ramalan Jayabaya adalah Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu adalah seorang ksatria (pemimpin-pejuang) berkarakter pendeta (religius), senantiasa bertindak atas dasar hukum Tuhan. Dia yang akan membawa nusantara menuju kejayaa, gemah ripah loh jinawi toto titi tentrem kertoraharjo, melimpah sumber daya alam dan subur-makmur, aman, tentram, dan sejahtera. 

      Siapapun dia tentu kita harapkan akan membuka babak baru sejarah bangsa ini, tepat di siklus kedua 70 tahun Indonesia merdeka 2015. Apakah Prabowo memenuhi kriteria tersebut, waktu jualah yang akan menentukannya, dan tentu saja rakyat. Sebab satrio piningit dalam konteks perpolitikan demokrasi republik lebih aktual dimaknai sebagai satrio pinilih, ksatria-pejuang-pemimpin terpilih. Terpilih oleh seleksi alam nusantara, terpilih oleh tarik ulur kepentingan partai politik, dan terpilih oleh rakyat lewat suara.
Salam..

El Jeffry

Sunday, August 19, 2012

Kado Hitam Hukum Proklamasi Dan Idul Fitri



13453136111917932712
HERU KUSABANDONO DAN KARTINI MARPAUNG: Kado Hitam Proklamasi dan Idul Fitri (sumber photo: http://foto.detik.com)

       Gema takbir berkumandang sambut hari kemenangan. Indonesia Raya belum kering dari kerongkongan usai peringatan proklamasi kemerdekaan. Hari kemerdekaan, hari kemenangan, hukum negeri mendapat kado istimewa. Tepat di hari proklamasi kemerdekaan RI ke-67, 17 Agustus 2012,  KPK menangkap tangan dua hakim adhoc pengadilan Tipikor Kartini Marpaung dan Heru Kusbandono bersama seorang pengusaha Sri Dartuti di Semarang.

           Kini KPK telah resmi menetapkan ketiganya menjadi tersangka kasus suap yan konon senilai Rp 150 juta. Peristiwa ini menjadi kado hitam bagi hukum di negeri ini, sekaligus melengkapi daftar panjang alat penegak hukum yang justru merusak hukum. “Tegakkan hukum meski langit runtuh, “ menjadi slogan kosong yang ironis dan paradoks dengan realita, ketika hakim berkhianat, “Robohkan hukum, padahal langit masih tegak.” 

        Kita kaget, di suasana sakral ritual negara dan agama, makna merdeka dan menang setelah selama Ramadhan berpuasa semakin menghilang. Korupsi makin menggila, ketidakadilan makin mencengkeram, ketidakberdayaan rakyat atas harta yang dirampas oleh para penjahat berjubah hukum. Kekalahan demi kekalahan, dengan berjuta alasan, pembebasan bangsa masih tergantung tinggi di awan.

         Kita juga tidak kaget. “Pagar hukum makan tanaman keadilan” bukan hal baru tercatat dalam lembaran hitam. Belum lama kita dijejali berita kisruh simulator SIM yang hingga bosan. Makin hari, institusi penegak hukum memaksa kita untuk tidak percaya. Rechstaat, negara hukum, masih takluk oleh machstaat, kekuasaan negara. Trias politika tanpa nyawa. Ruh yudikatif redup, legislatif berkonspirasi dengan eksekutif. Dan kita masih dipaksa untuk percaya hukum oleh keinginan kekuasaan.

       Insititusi hukum gelap pekat. Kepolisian, kejaksaan, kehakiman, plus profesional hukum kalangan pengacara terkurung dalam “lingkaran hitam hukum.” Susu setitik, nila sebelanga. Insan hukum otentik tak sebanding dengan setan hukum imitasi terdidik. Konon, dua hakim adhoc yang tertangkap itu memang memiliki rekam jejak kelam, disinyalir telah membebaskan setidaknya lima terdakwa korupsi.

         Dari penelusuran ICW dan KP2KKN Semarang, Heru adalah mantan pengacara yang tercatat pernah membela beberapa terdakwa korupsi. Sedang Kartini pernah memutus bebas sejumlah terdakwa korupsi, seperti dalam kasus APBD Sragen, gratifikasi pada Bupati Kendal, dan korupsi pengadaan pemancar fiktif RRI, juga dalam kasus suap terhadap dua pejabat di Kabupaten Kendal terkait pembangunan stadion utama Bahurekso.

       Padahal, belum lama di awal Agustus ini, Ketua Muda MA bidang Pidana Khusus, Djoko Sarwoko telah mengingatkan para hakim ad hoc yang berlatar belakang pengacara untuk mengubah jiwanya. Jika sebelumnya berprofesi sebagai pembela terdakwa, maka setelah menjadi hakim harus mempunyai jiwa seorang pengadil.

       Tapi peringatan tinggal peringatan. Sang hakim mungkin lupa bahwa dia bukan lagi seorang pengacara yang bekerja untuk membela terdakwa. Hakim lupa dan melupakan hukum, tak beda dengan para jaksa juga lupa bahwa mereka bertugas suci menegakkan hukum dengan menuntut terdakwa untuk mempertanggung jawabkan kejahatannya. Hukum dilupakan, keadilan dirobohkan, kejahatan dimenangkan.

        Cerita serupa sebelumnya, akhir April 2012, hakim adhoc MA Imas Dianasari telah diperiksa KPK atas kasus dugaan suap pengusaha Jepang, Presdir PT OI, Shiokawa Toshio. Hakim Imas dan Manajer Administrasi PT Onamba Indonesia Odi Juanda sudah dijadikan tersangka oleh KPK dalam kasus pengurusan kasus di MA agar saat putusan kasasi menolak gugatan serikat pekerja dalam penanganan terkait hubungan industrial.

       Tak cukup sampai di sini kado hitam hukum di republik hukum. Selain hakim, lingkaran hitam hukum jaksa sempat menyuguhkan drama unik “hukum berbalas pantun.” Prahara 3 jaksa senior yang sama-sama bernaung di bawah Kejaksaan Agung telah membawa mereka ke penjara. Urip, Antasari dan Cirus, rantai kasus berbalas pantun, saling terkait dalam perkara beruntun. 

       Awalnya, jaksa Urip “The Six Million Rupiah Man” ditangkap KPK karena menerima suap dari Artalta Suryani sebesar Rp. 6 milyar terkait kasus BLBI. Penangkapnya adalah Antasari, beberapa lama setelah sang jaksa senior ini menjabat sebagai ketua KPK. Sebulan setelah Urip di vonis hakim dengan hukuman 20 tahun penjara, giliran Antasari yang duduk di kursi pesakitan pengadilan. 

       Cirus Sinaga menjadi jaksa yang menuntut Antasari dengan hukuman mati. Antasari akhirnya hanya divonis 18 tahun penjara. Beberapa waktu setelahnya, giliran Cirus terjerat kasus rekayasa persidangan mafia pajak Gayus Tambunan. Cirus pun di jatuhi 5 tahun penjara oleh majelis hakim yang diketuai oleh Albertina Ho.Atas ontran-ontran 3 jaksa diatas, puluhan nama pun ikut terseret, bahkan beberapa hari terakhir testimoni Antasari mencuat di media dan sempat membuat gerah istana.

        Masih ada tragedi jaksa yang terjerat kasus, dari suap hingga perselingkuhan. Sebut saja jaksa Sistoyo yangtertangkap tangan oleh KPK karena dugaan menerima suap Rp 99,9 juta (sebagian menyebutnya Rp 2,5 miliar). Lalu ada jaksa Ester Tanak yang terlibat kasus narkoba, kedapatan membawa 300 butir ekstasi. 

       Ada pula Hari Soetopo, Jaksa di Lamongan yang dilaporkan menculik bayi hasil perselingkuhan dengan Martha Indah. Terakhir, dua jaksa bermitra, Burdju Ronni Allan Felix dan Cecep Sunarto yang bermitraterjerat kasus pemerasan sebesar Rp 600 juta kepada mantan Dirut Jamsostek Ahmad Djunaidi ketika menghadapi sidang kasus korupsi di PN Jakarta Selatan.

        Lingkaran hitam hukum menyatu dengan lingkaran setan korupsi. Hukum-kebenaran-keadilan semakin buram dan diam terbungkam hukum-setan-hitam. Jaksa, hakim, polisi, pengacara, pagar hukum pelindung tanaman hukum. KPK terjebak di tengah-tengah, tak terlalu besar berdaya dengan nafas terengah-engah. Kejahatan luar biasa, kekalahan luar biasa, kegagalan dan kekalahan luar biasa bagi negara beragama. Tragedi dan ironi di hari kemerdekaan dan kemenangan.

         Mungkin pula karena gaji Rp 10 juta per bulan belum cukup bagi para hakim, padahal masih banyak manusia di negeri ini yang mesti ‘berkeringat-darah’ hanya untuk mendapatkan 1 juta per bulan. Entah karena faktor perekrutan atau apapun alasannya, tak ada yang bisa menjawab dengan pasti. Yang pasti perilaku menyimpang ini selain karena rapuhnya ‘ruh’ kesucian jiwa para hakim, juga disebabkan oleh praktik suap yang dilakukan pengacara untuk memenangkan peradilan. 

       Aksi-reaksi, jual-beli, supply-demand. Ada suap, karena ada penyuap. Tersuap dan penyuap sama-sama penjahat, naluri dasar syahwat menjadikan hukum sebagai pasar untuk berkhianat. Setidaknya itu diungkapkan oleh Ketua Komisi Yudisial (KY) Eman Suparman, "Pengacara jadi penyakit bagi hakim. Jika penyuapan terhadap hakim masih terjadi, maka perilaku hakim tidak akan berubah." 

       Namun lingkaran setan-hitam korupsi bak rantai besi. Suap menyuap sudah lumrah di negeri ini. Hukum alam telah mentradisi. Pengusaha membayar pengacara. Pengacara menyuap jaksa. Jaksa menyuap hakim. Hakim menyuap polisi. Polisi menyuap pengacara. Siklus abadi. Rantai makanan hukum alam, hukum kekekalan energi. Untuk makan harus makan. Yang memakan menjadi yang dimakan. Berputar-putar berulang-ulang hingga batas waktu yang tak pasti. 

         Mungkin kita perlu sedikit menengok sebuah fragmen kecil. Alkisah, pada hari Senin, 23 April 2012, saat seleksi hakim agung, salah seorang panelis dari komisioner KY Suparman Marzuki menanyai calon hakim agung Johanna Lucia Usmany, pernahkah melakukan perbuatan tercela? Dengan jujur Lucia menjawab, dia pernah menyuap seorang polisi lalu lintas. Kita perlu terhenyak. Lucia, hakim suap polisi? Namun, ketua Peradi Otto Hasibuan menanggapi dengan kejujuran pula, "Semua orang pernah melakukan kesalahan. Yang salah yang nanya, kok nanya kayak gitu." 

         Kejujuran seorang hakim atas pelanggaran hukum, dilakukan bersama alat penegak hukum. Itu hanya potret kecil dari realita hukum di negeri ini. Bisa jadi benar, bisa jadi salah, tergantung siapa dan dari sudut mana melihatnya. Hukum, hakim, hikmah. Ketetapan kaidah kebenaran, keadilan sebagai ruh kebijaksanaan, kini semakin menghilang ditelan zaman.

       Hukum di negeri ini nyaris tenggelam dengan pralambang kado hitam pengkhianatan salah satu alat penegak hukum, sang hakim. Tepat di hari kemerdekaan, hari proklamasi NKRI, beriring hari kemenangan, hari raya Idul Fitri. Sudahkan kita sebagai umat-bangsa dan negara beragama telah merdeka dan menang dalam arti yang sesungguhnya? 

Selamat Hari raya Idul Fitri, 1 Syawal 1433 H...

Minal A’idin wal fa izin...
Mohon maaf lahir dan batin...


Salam...
El Jeffry

Saturday, August 18, 2012

Dekoberisasi Vs Trilogi Kepemimpinan Jokowi



1345230113888471791
BENER-PINTER-KOBER: Trilogi Kepemimpinan Jokowi (sumber photo: http://www.kaskus.co.id)

      Ada yang berkata sebenarnya Jokowi tak begitu pintar. Benarkah? Kadang mungkin ada benarnya, lihat saja kalau sedang tanya-jawab di stasiun televisi. Dalam berdiskusi, berargumentasi atau berdiplomasi, memang belum seberapa kepintaran seorang Jokowi bila dibandingkan dengan para elit-pemimpin di negeri ini. Gaya bahasanya yang medok dan terkesan ndeso banget, kadang terkesan kaku dan lugu dalam menjawab pertanyaan atau menjelaskan persoalan. Tidak seperti orang lain yang begitu sigap, diplomatis dan nampak jelas intelektualitasnya.

     Jika tak mengenal sebelumnya, mungkin orang tidak menyangka bahwa Jokowi adalah insinyur kehutanan lulusan UGM, pengusaha mebel sukses dan walikota Solo dua kali masa jabatan 2005-2015. Tampilan dan gaya bahasa Jokowi memang jauh dari kesan orang pintar. Tak terlalu salah jika Amien Rais menganggap Jokowi ini biasa-biasa saja, tidak terlalu fenomenal prestasinya selama memimpin kota Solo. Pemberitaan Jokowi terlalu dibesar-besarkan, hanya berhasil dalam pencitraan.(Remehkan Jokowi, Amien Rais masih reformis?)

      Tentu saja kepintaran Jokowi belum seberapa, sebab Amien Rais bukan hanya sarjana lulusan Fisip UGM, tapi juga setumpuk gelar lain yang ‘wah,’ master dan doktor dari universitas luar negeri. Belum pengalaman sebagai dosen UGM, aktif di ICMI, Ketua Muhammadiyah, pendiri dan Ketua partai PAN dan Ketua MPR 1999-2004. Jauh ke mana-mana memang.

     Mungkin tak Cuma Amien yang belum mengakui prestasi dan kepintaran Jokowi, tapi para elit-pemimpin di negeri ini yang lain pun akan mengungkapkan hal sama. Bukankah  Indonesia memang gudangnya orang-orang pintar? Apalagi para pemimpinnya. Kalau tak pintar, mana mungkin bisa terpilih menjadi anggota DPR, gubernur, menteri, hingga presiden. Terlalu banyak orang pintar di negeri ini, termasuk para elit-pemimpin, pejabat dan birokrat. Hanya saja, kaca mata kepintaran para pemimpin ini berbeda dengan kaca mata kepintaran Jokowi.

     Pinter keblinger. Mungkin ini istilah yang layak bagi para pemimpin masa kini. Terlihat pintar tapi malah tertipu dengan kepintarannya. Maka akhirnya kepintaran itu tak berbuah apa-apa, kecuali hanya retorika, orasi dan wacana. Keblingeran kepemimpinan ini yang menjadi sumber permasalahan dan krisis multi dimensi di negeri ini.

      Jokowi sendiri dalam suatu kesempatan pernah berpesan kepada anak-anak yatim, bahwa bekal kepintaran saja tidak cukup untuk menghadapi masa depan negeri ini, tanpa dibekali nilai-nilai agama. Seperti pepatah Jawa, keberhasilan pemimpin ditentukan oleh Trilogi Bener-Pinter-Kober (kebenaran-kepintaran-kesempatan) dalam proporsi seimbang. Jika kurang salah satunya saja, apalagi hilang, alamat kegagalan bagi seorang pemimpin dalam kepemimpinannya.

      Bener-pinter-koberPinter terbentuk dalam pendidikan formal, kecerdasan intelektual. Kober terbentuk dalam proses berpolitik meraih peluang memimpin. Sedang bener terbentuk dari pemahaman nilai-nilai agama dan kebenaran universal (kecerdasan spiritual). Pinter-kober tanpa bener akan menciptakan pemimpin tiran yang zalim dan khianat, sebab kecerdasan dan kesempatan berlepas dari nilai-nilai kebenaran. Penyalahgunaan kekuasaan, korporatokrasi lokal-global berakibat korupsi menggurita sedemikian dahsyat.

        Sedang Jokowi, katakan saja kepintarannya tidak menonjol, bila dibandingkan dengan para mayoritas pemimpin di negeri ini. Tapi keseimbangan proporsi dalam trilogi bener-pinter-kober inilah yang menjadikan keberhasilan Jokowi selama memimpin kota Solo, dengan sederet penghargaan, meski tidak serta merta mendapat pengakuan dari orang-orang pinter, termasuk Amien Rais.

      Padahal, tak hanya sukses branding kota Solo dengan slogan "Solo: The Spirit of Java", setidaknya 5 penghargaan personal diperoleh Jokowi, sebagai salah satu dari “10 tokoh 2008” versi majalah Tempo, penghargaan dari Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta Award, Bung Hatta Anticorruption Award (2010), Charta Politica Award (2011) dan Wali Kota teladan dari Kementerian Dalam Negeri (2011). Pada 5/07/2012 Jokowi juga masuk dalam daftar “10 tokoh terpopuler ke-4 ala Google.

      Toh sederet kesuksesan ini masih belum cukup memuluskan Jokowi yang berpasangan dengan Ahok untuk begitu saja melenggang untuk memimpin DKI. Lingkaran kekuassaan pinter-kober yang tak bener memang berimbas pada ‘pembendungan’ calon pemimpin ideal. Padahal calon-calon pemimpin besar sebenarnya tersebar bertebaran di luar lingkaran kekuasaan status quo. Lingkar kekuasaan dipenuhi oleh pemimpin-pemimpin mbeler, ngiler dan keblinger (nakal-culas, serakah dan sesat)

      Maka mereka yang bener dan pinter, berintegritas di atas nilai-nilai kebenaran dan berkapasitas dengan kepintaran, akhirnya tidak di-kober-kan (tidak di beri kesempatan) untuk tampil memimpin. Dekoberisasisudah berjalan sistemik selama 32 tahun masa orde baru, dan berlanjut 14 tahun pasca reformasi hingga pilkada DKI hari ini.

         Sudah hukum alam, seperti kata Lord Acton, “Power tends to corrupt.” Kekuasaan cenderung korup. Meminjam  paradigma hukum gerak Newton, setiap penguasa cenderung tetap berkuasa, dan aksi perlawanan perubahan akan berbanding lurus dengan reaksi pertahanan kemapanan. Gesekan dalam pertarungan adalah keniscayaan hukum alam. Siapa yang menang, alam juga yang akan menentukan.

       Kalau saja tidak ada pembatasan periode, seseorang harus menjabat kepemimpinan seumur hidup, bahkan kendati rakyat sudah tidak mengendaki lagi. Beruntung kita sadar dengan pelajaran berharga dari sejarah ‘kekuasaan abadi’ dua presiden RI terdahulu, Bung Karno dan Pak Harto, meski pembatasan dua periode jabatan pun kadang masih saja mempertontonkan drama ‘keserakahan kekuasaan.’

       Dalam kasus rekam jejak kedua cagub DKI, meskipun hampir sama, namun keinginan kuat Foke untuk tetap menjabat dua periode berbeda nuansa dengan Jokowi ketika memimpin jabatan kedua kali sebagai walikota Solo. Pengulangan jabatan Jokowi lebih karena dukungan rakyat, bukan semata ambisi incumbent, terbukti dengan perolehan suara yang mutlak dalam pemilihan di periode kedua.

        Realitanya, ‘pembendungan’ tunas-tunas muda kepemimpinan bener-pinter agar tidak kober menjadi ciri khas pemimpin-penguasa feodal-status quo. Fenomena dekoberisasi nampak jelas pada masa-masa menjelang putaran kedua Pilkada DKI. Kubu incumbent Foke-Nara terkesan ‘terlalu bekerja keras’ mempertahankan kursi DKI1 dengan mengerahkan ‘mesin-mesin parpol,’ hingga kadang keseleo menempuh cara-cara tak beretika dengan menjadikan sentimen SARA sebagai senjata.

       Keterlibatan elit-elit parpol Islam bersama tokoh-tokoh agama (ulama) semakin memanaskan ‘gesekan’ opini dan suara, bukan hanya warga ibukota, namun menggema hingga menjadi wacana nasional. Tak pelak, peta pertarungan pilkada DKI semakin terlihat sebagai pertarungan status quo vs perubahan, partai politik vs rakyat, Islam vs nasionalis.

        Padahal, elit parpol Islam dan ulama seharusnya menempatkan diri sebagai ‘ruh’ bener di antara kober-nya orang-orang pinter. Agama, kalaupun tidak bisa netral dari keberpihakan politik dan terpaksa ikut terjun ke wailayah kober-perpolitikan, akan lebih arif jika tetap memprioritaskan bener-nilai-nilai kebenaran dan etika. Tokoh-tokoh agama lebih dibutuhkan sebagai penasihat kerohanian, resi, begawan, pandhito yang mengayomi seluruh umat-bangsa dengan hembusan ruh kebenaran dan kebaikan bersama.

      Alhasil, krisis kepemimpinan di negeri ini belum menampakkan tanda-tanda terbukanya ruang kesadaran, khususnya bagi para elit. Konsekuensi logis dari laju pinterisasi dan koberisasi tak selaras denganbenerisasi. Laju kepintaran intelektual dan perpolitikan kepemimpinan-kekuasaan timpang dengan nilai-nilai etika-kebenaran. Gerakan rakyat dengan trilogi kepemimpinan ideal bersimbol Jokowi-Ahok ‘terpaksa’ bertarung melawan pertahanan status quo-penguasa dengan kepemimpinan banal-feodal.

         Pilkada DKI menjadi arena ujian nasional. Hasil pilkada akan menjadi momentum pembelajaran bangsa ini untuk memahami kearifan lokal kepemimpinan ideal khas nusantara. Siapapun yang memenangi pertarungan nanti, energi trilogi kepemimpinan Jokowi akan terus ber-resonansi di udara bumi pertiwi. Pilkada DKI hanya goro-goromukaddimah-pembukaan sejarah. Pemilu 2014 bakal menjadi pertarunganbharatayuda sesungguhnya.

          Suluk sudah dilantunkan oleh Sang Dalang Alam Semesta. Wayang-wayang manusia memainkan lakon dengan peran masing-masing. Pergelaran panggung demokrasi republik tak akan bisa dibendung. Jarum jam sejarah tak bisa mundur ke belakang. Dekoberisasi perlahan akan menghilang. Pakem tetap skenario kitab hukum abadi, bahwa kebenaran akan mengalahkan kezaliman, keadilan akan terus diperjuangkan agar kembali tegak, meski langit runtuh.

       Vox populi, vox dei, suara rakyat, suara Tuhan. Rakyat menghendaki perubahan kepemimpinan atau mempertahankan kemapanan dan zona nyaman, Tuhan hanya mengiyakan. Yang pasti, bila Tuhan masih memberkahi negeri ini, maka akan dimenangkan trilogi kepemimpinan sejati. Trilogi bener-pinter-kober, berdiri di atas hukum dan kaidah ideal-proporsional nilai-nilai etika-kebenaran, kepintaran-kecerdasan intelektual dan kesempatan yang sama dalam kekuasaan-kepemimpinan.

Salam...
El Jeffry