Sunday, July 22, 2012

SBY: Gemar Menggertak, Enggan Menggebrak


13429018661074693911
Presiden SBY jika sedang marah. Menggertak, atau menggebrak? (sumber photo: http://riautrust.com/read-1596-2012-02-20)
     Komitmen Presiden SBY dalam pemberantasan korupsi kembali layak untuk dipertanyakan. Sebagaimana diberitakan, KPK sedang menyidik dugaan korupsi dalam proyek kompleks olah raga di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat, senilai Rp2,5 triliun. Kamis (19/7/2012), tim KPK menggeledah ruangan Menpora di Kementerian Pemuda dan Olah Raga di Jalan Pemuda dan ruangan arsip Kementerian Pemuda dan Olah Raga di Cibubur, Jakarta.

   Menyikapi langkah KPK yang menetapkan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Kemenpora Deddy Kusdinar sebagai tersangka pertama kasus Hambalang, alih-alih memberi dukungan moral atas keras keras KPK dalam menuntaskan kasus korupsi, presiden hanya menyampaikan teguran keras kepada para meterinya. “Menteri yang tidak bisa fokus bekerja, terutama menteri yang berasal dari partai politik, untuk segera mengundurkan diri…”

   Sementara kita semua sedang menunggu gebrakan sang presiden, bukan sekadar gertakan. Perihal gertak-menggertak, khususnya dalam pemberantasan korupsi ini bukan sekali ini saja meluncur dari SBY. Kita masih ingat, di awal-awal beliau tampil menjadi presiden RI pada 2004, dengan lantangnya beliau meyakinkan kepada publik, bahwa SBY akan berdiri di barisan terdepan yang dengan pedangnya akan mengawal perang melawan korupsi.

    Faktanya, sampai hampir di penghujung kepemimpinannya di periode ke-2 ini, apa yang beliau sampaikan masih belum menunjukkan hasil menggembirakan, kalau tidak dikatakan mengecewakan. Setidaknya tiga kasus besar korupsi sampai sekarang misterius, Century, Wisma Atlet dan Hambalang. Masih belum hilang dari ingatan kita, ketika dalam acara Forum Silaturahim Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya pada 13 Juni 2012 lalu, selaku Dewan Pembina, SBY berkata, “Masih banyak parpol lain yang kasus korupsinya lebih di atas Demokrat.”

   Pernyataan yang cukup mengagetkan, sekaligus melegakan. Mengagetkan karena keluar dari seorang presiden yang nota bene mestinya bicara atas nama Negara (meskipun beliau mengucapkannya dalam forum partai), tapi ada tersirat pembelaan sekelompok partai yang terlibat korupsi, dalam hal ini Partai Demokrat. Seakan beliau berkata, “Kalau mau memberantas korupsi, jangan hanya partai saya dong, kan parpol-parpol lain juga masih banyak yang terlibat korupsi, dan lebih besar lagi.”

     Dari pernyataan itu tersirat pula pengakuan, bahwa “Kita semua (parpol) memang terlibat korupsi, tanpa kecuali.” Pernyataan yang di sisi lain justru melegakan. Artinya telah ada kesadaran dari seorang pemimpin tertinggi negara, bahwa korupsi memang sudah menjadi ‘penyakit sistemik-endemik’ bangsa. ‘Sadar diri’ sebagai ‘bangsa berpenyakit’ adalah titik awal dari pengobatan untuk pemulihan kesehatan. Masalahnya jika kesadaran itu tertanam, adakah komitmen bersama dari seluruh elemen dan komponen bangsa untuk memeranginya, sebab korupsi adalah musuh bersama.

      Fakta telah berbicara, partai politik di Indonesia adalah institusi terkorup. Kita sudah ketahui sejak lama awal-awal berdirinya KPK. Jika korupsi sebagai budaya sistemik-endemik, maka kunci utama dalam pemberantasannya adalah pembudayaan “etika dan integritas.” Hal yang terlalu pelik, sehingga dibutuhkan adanya “peran pemimpin” sebagai teladan.

    KPK hanyalah katalisator. Keberhasilan pemberantasan korupsi akan cepat tercapai dengan keterlibatan dari tiga pilar utama lembaga negara, legislatif (DPR), yudikatif dan eksekutif (pemerintah). Namun “peran pemimpin’ bagaimanapun akan menjadi kunci terpenting yang menentukan cepat-lambatnya keberhasilan. Sedangkan kunci terkuat ada di tangan “pemimpin negara,” siapa lagi kalau bukan SBY sebagai presiden NKRI.

       Entah apa yang ada di benak SBY, padahal beliau pernah dinobatkan sebagai pemimpin di Asia dengan komunikasi politik terbaik oleh the Public Affairs Asia. Kita sepertinya dibuat kebingungan dengan ‘bahasa politik’ yang beliau pakai untuk berkomunikasi dengan rakyat. Lalu dengan melihat ‘catatan buram’ pemberantasan korupsi di NKRI selama 8 tahun beliau menjabat yang sampai detik ini hanya berputar-putar ‘di situ-situ saja,’ salahkan bila kita menilai bahwa SBY hanya bisa menggertak, tapi tak pernah bisa menggebrak.

13429021091126956557
Gertakan dan gebrakan adalah dua hal yang berbeda. (sumber photo: http://m.rimanews.com/read/20120629/67690)
     Gertakan dan gebrakan jelas dua hal yang berbeda. meskipun keduanya sama-sama mengagetkan, tapi gertakan hanya ucapan yang menyentak gendang telinga. Efek dari gertakan hanya dirasakan sesaat, lalu akan hilang setelah kita sebagai lawan bicara hafal, bahwa gertakan hanya ucapan, teguran dan ancaman yang tak bakal berakibat sampai pada tindakan. Gertakan tak akan menghasilkan efek jera, apalagi bagi telinga yang sudah malfungsi (tuli), orang-orang (elit politik) bengal, bandel, dan sudah tak punya budaya malu.

    Kita butuh “gebrakan” SBY, selayaknya orang yang benar-benar marah dengan menggebrak meja sampai pecah, membanting pintu sampai terbelah atau mengobrak-abrik piring hingga membuat ketakutan para maling. SBY mestinya berani membuat loncatan spektakuler dan bersejarah yang tak terbaca oleh kita sebagai manusia biasa, sebab seorang presiden memang bukan manusia biasa. Presiden adalah ‘raja,’ ksatria pilihan yang memiliki kemampuan ‘setengah dewa.’

    Meskipun memang DPR punya peran dalam membuat kebijakan, toh kalau kebijakan ‘menggebrak’ seorang presiden dipersembahkan bagi kepentingan rakyat banyak, bukan kepentingan politik di gedung wakil rakyat, tentu rakyat akan berdiri di belakang beliau jika sewaktu-waktu terjadi ‘pertarungan’ dengan DPR, seperti yang terjadi belum lama ini ketika berseteru dengan KPK dalam hal pengadaan anggaran pembangunan gedung. Apalagi kekuatan partai pemerintah di di DPR juga masih dominan, tentu ceritanya akan berbeda.

    Tak bisa dipungkiri, meskipun perguliran gerak reformasi 1998 telah mengantarkan kita pada mekanisme ladang persemaian demokrasi yang fenomenal, namun sebagai bangsa kita masih kental dengan watak primordial dan paternalistik. Kita masih membutuhkan keteladanan riil seorang pemimpin, dan SBY tetaplah punya ‘kartu truf’ yang tak dimiliki oleh manusia manapun di Indonesia. Mungkin agak berlebihan, namun kita juga tidak berlebihan jika mengakui keputus-asaan sebagai hal yang manusiawi.

   Sebagai kejahatan luar biasa, korupsi terlalu kokoh untuk diberantas, atau setidaknya terkendali, dengan cara-cara biasa. Kini KPK sudah menetapkan Deddy Kusdinar sebagai tersangka. Ini adalah ‘batu loncatan’ KPK untuk mendapatkan pihak lain yang berada di atasnya di dalam Kemenpora dan tak mustahil berujung pada Menpora Andi Malarangeng.

    Opini publik memang sudah terlanjur terbentuk bahwa barometer keberhasilan KPK dalam kasus hambalang adalah terjeratnya ‘aktor-aktor penting’ di Partai Demokrat, partai pemerintah, salah satunya yang paling santer adalah Anas Urbaningrum. Maka disamping perlu penjelasan dari pihak KPK bahwa penegakan hukum harus “independen dari opini publik,” namun ‘kepekaan sosial’ negarawan seperti SBY sangat diperlukan.

    Kita merindukan langkah nyata sebagai bukti komitmen SBY sebagai ‘panglima tertinggi laskar anti korupsi.’ Sebuah “gebrakan monumental,” bukan hanya “gertakan sambal.” Toh presiden punya hak prerogatif untuk memecat menteri, siapapun di kabinetnya yang dianggap mulai tidak fokus karena gangguan perkara korupsi, dari parpol manapun, termasuk dari parpol ‘binaannya.’ Tentu bukan sekadar dorongan moral, himbauan, seruan dan teguran semata.

    Langkah nyata SBY akan dilihat rakyat sebagai pembuktian, bahwa seorang presiden RI berdiri di atas kepentingan nasional, bukan kepentingan partai. Jika SBY mampu menjadikan kabinetnya sebagai “island of integrity” (daerah contoh yang bebas korupsi), bukan saja menjadi dorongan moral untuk KPK lebih berani dalam ‘mencomoti’ koruptor-koruptor kelas kakap yang selama ini bersembunyi. Namun gebrakan luar biasa yang menjadi momentum untuk mengembalikan citra Partai Demokrat yang dinilai semakin mengalami kemerosotan, terlebih menjelang pemilu 2014 yang semakin dekat.

     Gebrakan SBY juga akan menjadikan beliau ‘lengser keprabon’ dari kursi presiden dengan catatan emas dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia, hal yang belum pernah dilakukan oleh presiden-presiden RI sebelumnya. Gebrakan SBY akan membuat para koruptor akan terkaget-kaget kebingungan dan tak sempat bersiap menghadapi serangan mendadak. Kadang perlu keberanian bagi seorang pemimpin besar untuk ‘sedikit gila,’ karena kita juga sudah hampir dibuat gila oleh korupsi yang tak kunjung reda, sementara kegilaan itu semakin luar biasa karena seorang presiden yang terpilih berkat suara langsung kita tak bisa menggebrak apa-apa, cuma gemar menggertak belaka.

Salam…
El Jeffry

No comments:

Post a Comment