Monday, July 30, 2012

PKS: Pilih Foke Berabe, Pilih Jokowi Mati



Seperti perulangan takdir sebagai partai kunci kemenangan sebagaimana pada pilpres 2009, PKS kali ini terjebak dalam takdir kebingungan serupa. Setelah tersingkirnya Hidayat-Didik dari pertarungan Pilkada DKI 11 Juli lalu,  praktis PKS dihadapkan pada pilihan dilematis, apakah hendak mendukung Jokowi-Ahok atau Foke-Nara pada putaran ke-2 September mendatang. 

Masalahnya, kali ini nasib PKS sedang berada di ujung tanduk. Di pemilu 2014, partai yang semula konon digadang-gadang sebagai partai masa depan, diprediksi bakal terancam masuk ke ‘liang kuburan.’ Pasalnya, hasil survei Litbang Kompas beberapa waktu lalu menempatkan elektabilitas PKS berada di urutan 6 di bawah Partai demokrat, PDI-P, Golkar, Gerindra dan Nasdem, hanya sedikit di atas Hanura dan PPP.

Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq sendiri mengakui kondisi ini dan menganggap hasil survei Kompas sebagai peringatan dini untuk bersegera melakukan perubahan, setidaknya masih ada dua tahun untuk mengubah paradigma. (kompas.com 24/7). Di saat kritis, pilihan sikap partai pada Pilkada DKI nanti setidaknya akan berpengaruh pada elektabilitas  PKS. Bisa meningkat dan kembali meraih kepercayaan untuk setidaknya mengulang prestasi sebagai 4 besar seperti pada pemilu 2009, atau justru menurun dan terkubur pada Pemilu 2014.

Secara kalkulasi politik, PKS dipaksa untuk makan buah simalakama. Dua pilihan yang sama-sama membawa bencana. Mendukung Foke, berabe. Mendukung Jokowi, mati. Atau memilih abstain, alias netral tak mendukung salah satunya? Sama saja,berabe, lalu mati. Bila PKS mendukung Foke-Nara, akan semakin menguatkan citra sebagai partai yang demen berdekatan dengan lingkar kekuasaan dan pro status quo bersama incumbent yang melawan ‘arus perubahan’ rakyat bawah.

Sikap ini merupakan pukulan balik bagi citra PKS sendiri yang lahir dari  zaman perubahan era reformasi dan tumbuh dari rakyat bawah. Jargon sebagai partai “bersih, peduli dan inklusif” juga berpotensi luntur total. Bagaimanapun, PKS adalah salah satu partai yang relatif bersih di antara partai-partai lain dalam keterlibatan kadernya dari ‘setan-setan korupsi.’ Di sisi lain, banyak pihak menilai rekam jejak kepemimpinan Foke selama menjabat sebagai Gubernur DKI semenjak 2007 ‘abu-abu,’ miskin kepedulian dan cenderung eksklusif.

Sedang jika mendukung Jokowi-Ahok, giliran ciri khas keislaman militansi partai yang bakal terkikis habis dan mengantarkan PKS sebagai partai yang ‘hilang bentuk’ dan bakal remuk di Pemilu 2014. Pasalnya, sosok Ahok adalah sebagai non muslim plusTionghoa, ‘diharamkan’ bagi kalangan Islam militan. Meskipun isu SARA dilarang dalam kampanye Pilkada DKI, namun realita sebagai partai bernuansa agama (Islam) mau tak mau menjadi benturan internal di tubuh PKS sendiri. PKS harus memilih, tentu dengan konsekuensi masing-masing, apakah masih tetap memilih ideologi atau ‘selera pasar’ keinginan rakyat.

Berkaitan dengan partai ‘di belakang layar’ kedua kubu, PKS manghadapi pilihan yang sama. Hubungan PKS dengan Demokrat akhir-akhir seperti pasutri ‘pisah ranjang.’ Bagi Demokrat sendiri, PKS bagai ‘duri dalam daging’ ketimbang mitra nyaman untuk memperkuat kekuasaan. Loyalitas ‘remang-remang,’ dan beberapa kali menyerang kebijakan pemerintah menjadikan PKS masuk ke dalam kaegori ‘konco mbalelo’ bagi Demokrat. Hampir mustahil jika ‘kemesraan’ bakal tercapai jika kedua ini ‘menjalin hubungan’ kembali.

Sementara itu dengan Gerindra dan PDI-P, PKS juga belum pernah mengalami sejarah yang indah, di parlemen maupun di pemerintahan, meskipun secara personal Hidayat dan Jokowi memiliki kedekatan emosional dan memiliki banyak kesamaan program. Apapun yang dipilih PKS, tak ada yang menguntungkan secara politis. Dukung Foke-Demokrat jadi berabe dan sekarat, dukung Jokowi-PDI-P Gerindra PKS mati dan hilang citra.

Jika PKS mengambil sikap ‘abstain’ alias tidak mendukung kedua-duanya dan menyerahkan kepada konstituennya untuk menentukan pilihan pribadi, inipun bakan bisa berakibat lebih fatal. PKS akan semakin dianggap sebagai partai plin-plan tak punya sikap, takut resiko dan gagal menjadi teladan bagaimana ‘partai relijius’ berpolitik secara relijius. PKS akan ‘hilang bentuk dan remuk’ di Pemilu 2014. PKS sudah tak berbeda dengan parpol-parpol lain, yang kadung ‘dicap’ rakyat hanya berkendaraan politik untuk perebutan kekuasaan tanpa peduli harapan rakyat akan perbaikan dan perubahan.

Maka bagi PKS dalam menyikapi Pilkada DKI sebaiknya tidak bicara “keuntungan,” karena modal itu sudah tak ada. ‘Laba’ kepercayaan rakyat pada Pemilu 2004, 2009 dan Pilkada DKI 2007 telah secara tak sengaja ‘dihilangkan’ dengan blunder langkah PKS dengan segala sepak terjang politiknya saat berkoalisi dengan Demokrat sebagai partai penguasa sejak 2009.

Jika mau sedikit jujur, puncak ‘kebangkrutan’ kepercayaan terlihat nyata pada hasil perolehan suara Hidayat-Didik pada pilkada DKI 11 Juli lalu.Sayangnya, masih senada dan seirama dengan kubu Foke yang menganggap kekalahannya dari Jokowi hanya karena kesalahan strategi, Wakil Ketua DPRD dari PKS, Triwisaksana yang juga menjadi Ketua Tim Pemenangan pasangan Hidayat-Didik lebih menganggap kekalahan kubunya lebih dikarenakan kurangnya sosialisasi. (Kompas.com-24/7)

Sepertinya, PKS lebih terkesan menjaga gengsi dan sedikit arogansi dengan belum secara gentle mengakui kekalahan itu lebi disebabkan karena hilangnya kepercayaan kepada citra partai, termasuk personality figur kepemimpinan elit politik (baca:politisi)nya. Padahal, kalau mau melakukan refleksi dan introspeksi (bukan sekadar evaluasi), ‘kemenangan fenomenal’ Jokowi-Ahok yang ‘mengancam’ Foke-Nara bersayonara lebih kepada keunggulan personality (keteladanan kepemimpinan) yang telah dibuktikan oleh Jokowi dan Ahok selama memimpin di daerah masing-masing.

Berkaca dari fenomena Pilkada DKI, yang dibutuhkan rakyat adalah bukti riil dari sebuah perjuangan, bukan hanya citra, program, platform, visi-misi bahkan ideologi. Himpitan kompleksiats permasalahan sudah nyaris melampaui ambang batas kesabaran kaum minoritas tertindas. Realitas sosial terkini penuh dengan anarkisme dalam bentrokan antar etnis dan perlawanan aksi massa terhadap beberapa kebijakan pemerintah, bisa dijadikan ‘setitik’ indikator, bahwa rasionalitas belum menjadi momentum yang tepat untuk diharapkan pada kedewasaan demokrasi, setidaknya pada saat krisis kepercayaan pada pemimpin begitu menggunung.

Faktor emosional yang lebih bertumpu pada etika-nurani akan membawa perilaku rakyat dalam menentukan pilihan kepada pemimpinnya. Seperti keunggulan Jokowi atas Foke pada Pilkada DKI 11 Juli, rakyat lebih memilih personality dari pada strategi politik para politisi. Bukan karena bodoh-dungu, ‘fenomena aneh’ termasuk tingginya angka golput pada Pilkada DKI, justru bisa dilihat sebagai peningkatan kecerdasan rakyat dalam menyikapi politik dan demokrasi.
Di puncak keresahan karena terhimpit aneka persoalan, ketidakpastian dan ambang keputusasaan, bukti kongkret kepemimpinan berkepribadian otentik beretika nurani dengan pengabdian tulus dan kesederhanaan dalam perjuangan lebih ‘menyentuh hati’ dan simpati rakyat kecil-wong ndeso-kaum proletar. Actually value yang ‘menyentuh’ tak akan bisa ditukar dengan ideally value yang hanya sebatas ‘bayang-bayang-program langitan’ tanpa meng-ejawantah dalam realitas nyata.

Bagi PKS sebagai partai, jika bertujuan jangka panjang, ia bisa tetap bersikukuh pada ideologi partikular agamis dan bersabar berjuang 1-2 generasi ke depan sampai berhasil membuktikan bahwa ‘manhaj politik’nya bisa menjadi ‘hujjah valid’ yang menjawab permasalahan kebhinnekaan bangsa. Masalahnya, ada semacam apatisme sejarah, sepanjang Indonesia merdeka, parpol-parpol ber’nuansa-cita rasa’ agamis (Islam) belum pernah membuktikan secara nyata benar-benar istiqomah(konsisten) dengan ‘ruh’ Islam dan berpolitik otentik islami.

Sekadar ilustrasi, Departemen Agama yang oleh sebagian kalangan ditengarai justru sebagai lembaga terkorup menjadi barometer bagaimana otentitas keislaman umat bangsa ini masih meragukan. Dalam ranah politik, dari sepak terangpersonality aktor politiknya,  sudah hampir tak terlihat bedanya politisi partai Islam dan partai non-Islam. Di masyarakat paternalistik yang masih tergantung kepada figur kepemimpinan dan keteladanan, rakyat tak melihat lagi ”apa yang dikatakan,” tapi “siapa yang mengatakan.”

Menghadapi putaran ke-2 pilkada DKI September nanti, jika PKS berani melepas label inklusif dengan membuat loncatan politik kepada kebutuhan rakyat akan perubahan, steril dari unsur SARA dalam memilih pemimpin, maka PKS bisa memilih Jokowi-Ahok. Pilihan ini sebaiknya bukan dilandasi untuk sekadar bermotif kemenangan sehingga PKS ‘diuntungkan’ dengan ‘pembagian kue kekuasaan, namun lebih kepada bukti keberpihakan pada rakyat yang menghendaki perubahan sebagai simbol perlawanan terhadap status quo.

Jika pun ternyata Jokowi gagal memenangi pertarungan, meskipun dalam jangka pendek sikap ini mungkin menimbulkan konflik internal di tubuh PKS, namun dalam jangka panjang sikap ini akan menjadi langkah awal bagi PKS untuk mengembalikan citra “bersih, peduli dan inklusif.” Dari sini PKS bisa memulai kembali meretas jalan sebagai partai masa depan seperti di awal-awal kelahirannya, dan simpati mungkin akan mulai terlihat dalam peta pergeseran konstituen pada pemilu 2014.

Namun jika memilih mendukung Foke-Nara, maka mungkin PKS bakal ditinggalkan sebagian besar konstituennya kecuali hanya sedikit saja yang tersisa. Jika pun Foke berhasil meraih kursi DKI1, pilihan sikap ini makin menunjukkan ketidakberpihakan pada rakyat dan perubahan, hal yang selama ini seharusnya menjadi salah satu kekuatan PKS, setidaknya sampai Pilkada DKI 2007.

Jika Foke yang tersingkir, PKS bisa jadi tak akan tertolong dan mengalami ‘kiamat prematur.’ Maka bersiaplah jika dalam 2 tahun mendatang, seperti hasil survei litbang Kompas, PKS akan ‘terkubur’ dengan perolehan suara 2,5% atau kurang, dan menjadi partai ksatria-mujahid yang mati muda hanya karena ‘salah diagnosa’ setelah ‘sakit parah’ akibat blunder ‘demam panggung’ tatkala tergoda ketergesaan untuk berkuasa sebelum waktunya.

Salam…
El Jeffry

Sunday, July 29, 2012

Hari, Bakrie, Kurcaca Dan Kurcaci


13435738761975170278
PENYESALAN: Hari Suwandi di acara talk shaw TV One pada 25 Juli. (sumber photo: http://bola.viva.co.id)
        Ada apa dengan Hari Suwandi?
Kemarin ia berteriak lantang dan berani. Tanah Porong, Sidoarjo telah berubah menjadi lautan lumpur, ‘kaum kurcaci’ desa menjadi korban bencana dan keserakahan ‘kaum kurcaca’ pengusaha raksasa kota. Atas nama perjuangan menuntut keadilan Hari menempuh perjalanan panjang dan melelahkan. Hari berjalan kaki 827 km selama 25 hari dari ‘desa kurcaci’ Porong ke Jakarta dari kamis, 14 Juni hingga Minggu, 8 Juli.

      Apa yang terjadi dengan Hari Suwandi?Kemarin ia melangkah tegap penuh idealisme layaknya ksatria. Berunjuk rasa 15 hari di Jakarta, di depan Wisma Bakrie dan depan Istana Negara. Ia tetap teguh setiap kali ada yang menuding aksinya hanyalah rekayasa, sebab Hari bukan warga Sidoarjo, untuk apa memperjuangkan warga yang bukan tanggung jawabnya?Hari pantang mundur sebelum mendapat jawaban pasti. Ia baru akan berhenti dan pulang jika sudah mendapat infomasi pasti bahwa semua urusan ‘kurcaci desa’ sudah teratasi.

      Suatu hari pada 25 Juli, tiba-tiba berbalik 180 derajat alur cerita, saat Hari berwawancara  di sebuah televisi. Hari yang semula ‘mencaci maki’ Aburizal Bakrie selayaknya Merpati yang selalu ingkar janji, kini dengan diiringi tangis penyesalan justru memuji setengah mati sebagai ‘dewa’ yang mampu menyelesaikan masalah, khususnya korban Lumpur Lapindo, eh korban Lumpur Sidoarjo.

      Apa yang telah dilakukan Aburizal Bakrie?
Hari yang semula hendak menuntut ketegasan kepada presiden agar mendesak pihak Bakrie untuk membayar tunai ganti rugi ‘para kurcaci desa,’ kini berbalik menganggap pemerintah yang mesti bertanggung jawab atas semuanya. 
Hari yang ada di hari ini bukan seperti Hari yang ada di hari-hari lalu.

     Harto Wiyono yang juga mendampinginya dalam perjalanan dari Porong ke Jakarta pun terheran tak mengerti. Hari hanya pamit ingin membelikan susu untuk cucunya, tapi ternyata malah wawancara di televisi. Hari di hari ini bukan Hari di hari-hari kemarin, Hari yang mengakui bahwa dia hanya diperalat dan aksinya selama ini adalah akibat provokasi pihak-pihak tertentu.

13435740021252265415
KURCACI DAN KURCACA. Ada apa dengan Hari dan Bakrie? (sumber photo: http://www.facebook.com/KOMPAScom)
    Ada apa dengan Hari Suwandi dan Aburizal Bakrie?
Hari makin membingungkan, hari-hari makin membingungkan. Harto yang menjadi saksi aksi Hari terheran-heran, padahal setahu Harto, justru Hari lah yang punya murni gagasan, tanpa tekanan dan paksaan. Tapi kini Hari telah puas.Aset istrinya dan ganti ruginya sudah terbayar lunas. 

     Bakrie memang memiliki komitmen yang tinggi untuk menyelesaikan masalah dengan korban lumpur Lapindo di Sidoarjo.
Memang Hari adalah manusia biasa yang tak luput dari salah, tapi hari ini kita tak bicara soal benar atau salah. Kita tak tahu siapa yang salah, Hari, Bakrie, Harto, televisi, atau mungkin kita yang salah mendengar informasi. Semua bisa saja salah, sebagaiaman semua bisa saja benar. Lahipula, salah dan benar sudah tak jelas lagi sekatnya di negeri ini.

     Hari Suwandi sudah tak jelas lagi, apakah ia murni memperjuangkan keadilan untuk warga ‘kurcaci desa’ teraniaya, ataukah memang alat permainan pihak-pihak yang hendak mempolitisasi bencana dan derita untuk menjatuhkan langkah politisi Aburizal Bakrie menjelang pilpres 2014. Lalu kembali menjadi permainan pengusaha ‘kurcaca kota’ berlimpah harta atau politisi yang tengah bertarung dengan penguasa. Atau hanya sekadar korban komoditi warta berita dalam lingkaran bisnis informasi di televisi.

       Ada apa dengan Aburizal Bakrie?
Kini dia juga sudah tak jelas lagi, apakah murni memperjuangkan partai politik dan kekuasaan untuk pengabdian pada kesejahteraan rakyat kebanyakan, atau hanya seorang ‘kurcaca kota’ pengusaha yang berusaha mempertahankan kerajaan bisnis dari kerugian. Atau hanya korban politisasi elit politik lawan lewat tragedi semburan lumpur dalam bencana. Atau justru menjadi dalang dari semua bencana dan aktor politisasi ‘kurcaci desa’ lewat teknologi informasi di televisi, demi memenuhi hasrat keserakahan pada kekayaan dan ambisi mendaki tahta sebagai presiden RI.

1343574209359774152
TUNTUT HAK: Hari Suwandi tiba di Kota Semarang, Kamis siang (21/6). (sumber photo: suaramerdeka.com)
      Ada apa dengan televisi?
Ia juga sudah tak jelas lagi, apakah hanya efek logis dari gempuran kapitalisme dalam peradaban, ataukah sebagai sarana politik dan politisasi demi kepentingan segelintir orang untuk meraih kekuasaan. Atau hanya terlupa fungsinya sebagai alat perjuangan menegakkan kebenaran, keadilan dan kemaslahatan. 

   Yang jelas, independensi televisi mulai dipertanyakan. Semakin banyak kita menelan informasi, semakin bingung kita dengan kesimpang-siuran. Warta berita yang menabrak-nabrak tembok logika dan nurani etika, semakin remang titik dan garis problematika.

    Hari Suwandi, Aburizal Bakrie dan politisasi informasi televisi, merupakan potret buram kekinian wajah kita sebagai bangsa. Kematian dan pembunuhan ruh idealisme perjuangan para ‘kurcaci desa,’ ambisi dan keserakahan para ‘kurcaca kota’ pada harta dan kekuasaan, pengkhianatan mereka yang mempolitisasi bencana demi kepentingan pribadi dan kelompok semata dan terkikisnya independensi televisi dan media informasi sebagai alat pemersatu dan pencerdasan bangsa.

     Lumpur Lapindo atau lumpur Sidoarjo hanyalah sebuah pesan singkat peringatan alam, bahwa ada yang keliru dalam kita memperlakukan tatanan kehidupan. Lumpur pekat, hitam dan dalam telah mulai menenggelamkan kesadaran nilai-nilai nurani etika sebagai sebuah keluarga besar bangsa. Jika kita tak bersegera retrospeksi, refleksi, introspeksi, rekontruksi dan rehabilitasi menyeluruh, maka gugatan alam tak akan tertolakkan, lalu Indonesia akan benar-benar tenggelam dan hilang dari peradaban.

Salam…
El Jeffry

Mental Tempe, Krisis Kedelai Dan Ringkik Keledai

1343497878307247722
Krisis kedelai mengancam kelangsungan usaha tempe. (sumber photo: http://bisnis-jabar.com/index.php/berita/foto-kedelai-mahal-perajin-perkecil-ukuran-tempe)
     Dalam sebuah pidato, Bung Karno pernah mengatakan, “Kami menggoyangkan langit, menggemparkan darat, dan menggelorakan samudra agar tidak jadi bangsa yang hidup hanya dari 2,5 sen sehari. Bangsa yang kerja keras, bukan bangsa tempe, bukan bangsa kuli. Bangsa yang rela menderita demi cita-cita.

     Krisis tempe melanda negeri beberapa hari belakangan ini. Melambungnya harga kedelai sepekan terakhir ini berpotensi mengancam kelangsungan usaha tahu-tempe. Pasalnya, suplai komoditas kedelai sedang terganggu akibat Amerika Serikat sebagai pemasok utama kedelai dalam negeri tengah dilanda kekeringan dan gagal panen. Sudah menjadi hukum pasar, ketika stok kedelai internasional menurun, harga melambung tinggi.

    Akibatnya, harga kedelai impor dalam negeri pun meroket. Suatu hal yang logis,  karena 70% dari pemenuhan kebutuhan kedelai nasional berasal dari hasil impor, sementara produksi kedelai dalam negeri masih jauh dari mencukupi. Ironisnya, untuk kebutuhan produksi tahu-tempe saja menyerap lebih dari 80% kedelai impor ini.

     Seperti biasa, kegagapan dan kegugupan pemerintah selalu terlihat setiap kali menghadapi permasalahan di negeri ini. Solusi jangka pendek menjadi pilihan utama. Kabarnya, pemerintah telah memutuskan untuk membuka keran impor sederas-derasnya dalam jangka pendek. Mulai 1 Agustus hingga akhir Desember tahun ini, bea masuk kedelai impor, yang tadinya sebesar 5%, akan diturunkan menjadi 0% (Kompas.com. 27/07).

134349894887540735
Presiden SBY dan Wapres Boediono memimpin rapat untuk mengatasi krisis kedelai. Solusi instan? (sumber photo: http://www.tribunnews.com/2012/07/27)
  Langkah pemerintah ini membuka kesempatan yang seluas-luasnya untuk impor kedelai secara langsung, sehingga kenaikan harga kedelai saat ini bisa ditekan dan produksi tahu-tempe tidak terhenti. Pemerintah seakan tidak berpikir panjang, bahwa kebijakan itu justru bisa memicu semakin merebaknya praktek kartel.

    Meskipun, presiden SBY menegaskan penegakan hukum jika ternyata ditemukan adanya kejahatan yang dilakukan kartel, tetap saja langkah instan ini membuka peluang pemasok kedelai impor yang jumlahnya hanya segelintir untuk mempermainkan harga. Jika akhirnya harga kedelai naik berlipat-lipat tak terkendali, lagi-lagi para pengusaha tahu-tempe yang didominasi kalangan usaha kecil akan menjerit.

    Solusi sesaat biasanya cenderung membuat ‘tersesat.’  Mental tempe, di kalangan elit pemerintahan seakan memang sudah melekat. Terlalu pendek dalam melihat sebuah permasalahan, seperti kata pepatah jawa, “Esuk dhele, sore tempe.” Pagi kedelai, sore berubah tempe. Solusi praktis, cepat dan instan, layaknya ‘sulapan’ produksi tempe yang hanya butuh waktu setengah hari lewat proses peragian. Tak hanya itu, inkonsistensi juga menjadi ciri khas mental tempe elit pemerintahan, atau bisa jadi ciri khas bangsa ini. Esuk dhele sore tempe, statemen mencla-mencle gemar ingkar janji. Lain pagi, lain sore, hanya manis di bibir, mung manis-manis lambe. Lain di mulut, lain di hati, lain pula di aksi.

     Padahal, persoalan tempe hanyalah riak kecil dari gelombang gunung persoalan di negeri ini. Salah satunya adalah persoalan kedelai. Kelangkaan kedelai bukan sekali ini saja terjadi, tetapi siklus tahunan yang sebenarnya selalu berulang. Namun setiap kali siklus datang, pemerintah terlihat seakan begitu kelimpungan, gagap dan gugup, lalu gegap gempita mengumbar janji memperbaiki tata niaga kedelai. Padahal gunung persoalan dari riak krisis kedelai ini adalah karena tidak adanya swasembada kedelai. Setiap tahun hampir dipastikan muncul persoalan yang sama, karena begitu ketergantungannya kita pada kedelai impor.

1343498366105905267
Bung Karno bersama kaum marhaen. Potret kepedulian pada petani miskin dan menderita (sumber photo: http://kopibiru.blogspot.com/2012/06/bung-karno-dan-kakek-marhaen.html)
    Inilah yang dikatakan Bung Karno, bahwa kita seharusnya menjadi “bangsa yang kerja keras, bukan bangsa tempe, bukan bangsa kuli. Bangsa yang rela menderita demi cita-cita.” Bangsa bermental tempe tak akan sanggup menderita berpayah-payah untuk meciptakan kemandirian bangsa, lepas dari ketergantungan pada bangsa asing.

  Bangsa bermental tempe cenderung menyukai jalan pintas praktis-‘siap saji’ dan rekayasa ‘karbit ragi,’ sehingga hasilnya  tak lebih dari kematangan magical irrasional, penuh ilusi tak masuk akal. Karena kematangan natural menuntut konsistensi tinggi penuh kesabaran dan penderitaan untuk mencapai tujuan.

    Memang benar, sejak 2010, pemerintah telah menetapkan sejumlah program terkait produksi komoditas pangan. Swasembada kedelai telah ditargetkan tercapai pada 2014. Namun, pada prakteknya, berbagai upaya yang telah dilakukan dalam menggenjot produksi kedelai nasional masih jauh panggang dari api. Menurut catatan BPS, sejak tahun 2009 hingga kini, produksi kedelai nasional terus menurun. Seperti itulah ciri khas mental tempe. Tanpa konsistensi, sesempurna apapun sebuah rencana dan program, tak pernah menghasilkan buah matang yang benar-benar memuaskan.

    Alih-alih mencari akar persoalan untuk pembenahan, pemerintah lebih menampakkan kepandiran seperti ringkikan keledai. Pemerintah berkilah, kegagalan disebabkan karena terjadi kompetisi antara tanaman kedelai dan jagung di lapangan. Pasalnya, kedua komoditas ini ditanam pada lahan yang sama sehingga terjadi trade off: petani akan menanam jagung karena lebih menguntungkan dari pada kedelai. Ringkikan keledai yang semakin menunjukkan kepandiran pemerintah di mata rakyat, khususnya petani.

    Padahal, tak berbeda dengan sektor pertanian lainnya, kegagalan program lebih dikarenakan tiadanya dukungan dan keperpihakan pemerintah kepada petani. Pemerintah seakan tidak mengetahui, atau memang tidak peduli, bahwa akar dari permasalahan pertanian adalah karena tidak rasionalnya antara biaya produksi dan harga jual hasil pertanian. Sementara, sebodoh-bodohnya petani kedelai tentu lebih pintar dari seekor keledai. Hanya pekerja rodi atau romusha saja yang masih mau bekerja tanpa mengharapkan upah atau laba.

      Sudah menjadi ‘penyakit lama,’ seperti lamanya sejarah kisah tempe di nusantara yang konon telah menyelamatkan pejuang Indonesia ketika ditawan Jepang pada Perang Dunia II dan menyelamatkan jutaan rakyat dari ancaman gizi buruk dan busung lapar pada era 1945-1960. Bukan hanya kedelai, termasuk pada padi yang masih menjadi sumber energi utama bahan pangan mayoritas masyarakat Indonesia, petani selalu menjadi tumbal empuk bagi kelangsungan hidup bangsa. Ironis dan memprihatinkan, petani Indonesia ibarat “sekumpulan anak ayam di lumbung padi mati kelaparan.” Sedangkan kita semua paham benar, dengan potensi kesuburan tanahnya yang mengundang eksodus kolonial Eropa berabad-abad silam, zamrud khatulistiwa nusantara lebih cocok sebagai negeri agraris yang mestinya menjadikan sektor pertanian sebagai soko guruperekonomian nasional.
  
13434984841573778956
Pak Harto bersama Ibu Tien di sebuah sawah petani. Prestasi swasembada beras pada 1984. (sumber photo: http://kangkombor.multiply.com/journal/item/465/Blog-Kang-Kombor-Klompencapir)
   Sekadar mengingat sejarah, dua orang presiden RI terdahulu, Bung Karno dan Pak Harto, sangatgandrung dan dekat kepada tanah, petani dan pertanian. Inspirasi marhaenisme Bung Karno muncul dari keprihatinan pada nasib petani kecil pemilik bangsa yang hidup miskin dan menderita.

    Di era Pak Harto, pertanian mendapat perhatian yang cukup besar dengan berbagai programprogram seperi intensifikasi massal (inmas), bimbingan massal (bimas), membangun lahan-lahan percontohan, membentuk kelompok petani yang biasa disebut Klompencapir (Kelompok Pendengar, Pembaca dan Pirsawan) di setiap desa untuk mengikuti bimbingan dari para penyuluh pertanian melalui inmas dan bimas.

     Alhasil, pada tahun 1984 Indonesia berhasil mencapai swasembada beras dengan produksi sebesar 25,8 ton dan Indonesia sempat mendapatkan penghargaan dari FAO pada tahun 1985Meski tak bisa dipertahankan pada tahun-tahun sesudahnya, namun bagaimanapun itu adalah sebuah prestasi pertanian yang belum pernah dicapai oleh seorangpun presiden RI.

     Krisis tempe dan kelangkaan kedelai mestinya mengingatkan kembali kita untuk refleksi bersama. Bagi pemerintah, krisis tempe metinya membuka kesadaran untuk membangun ekonomi kerakyatan dengan keberpihakan pada pengusaha kecil. Kelangkaan kedelai mestinya menjadi warning untuk mengembalikan ‘fitrah nusantara’ sebagai negara agraris dengan memprioritaskan sektor pertanian. Tempe, di balik simbol kelemahan mental yang melekat padanya, bagaimanapun merupakan makanan nasional berkelas internasional berprotein tinggi yang mestinya menunjang kecerdasan akal manusia Indonesia.

      Jika kita, khususnya pemerintah sebagai pihak yang berkompeten gagal menangkap ‘pesan loehoer sedjarah’ lewat krisis tempe dan kedelai, maka kita akan selamanya menjadi bangsa keledai yang hanya bisa meringkik keras dengan suara parau merusak telinga. Kepandiran berulang-ulang dalam menyikapi persoalan akan menjadikan kita benar-benar sebagai bangsa tempe yang tidak konsisten dan enggan bekerja keras penuh kesabaran. Akhirnya, kita akan selalu menjadi bangsa kuli yang tergantung kepada orang asing tanpa pernah punya keberanian mental untuk sedikit menderita demi sebuah cita-cita kemandirian bangsa.

Salam…
El Jeffry

Friday, July 27, 2012

Ujian KPK Di Tengah Perang Politik Segitiga


1343334209526220037
Pertempuran 3 parpol menjelang Pemilu 2014. Golkar, PD dan PDI-P, KPK terjebak di tengah-tengah. (sumber photo: http://www.manadopost.co.id)
    Supremasi hukum tanah air tengah menghadapi ujian paling berat dalam beberapa bulan terakhir. Langkah KPK yang mulai ‘sedikit berani’ berunjuk gigi dengan menyeret beberapa elit politik senayan semakin hari semakin memperlihatkan adanya upaya perlawanan lumayan. Nuansa pertarungan kekuasaan mengerucut pada tiga kekuatan partai politik yang paling dominan, Partai Demokrat, PDI-P dan Partai Golkar. KPK terjebak di tengah-tengah pertarungan segitiga.

   Penegakan hukum dengan barometer keberhasilan KPK ‘mengamputasi’ gurita korupsiCitra DPR yang semakin terpuruk di titik terendah sebagai lembaga terkorup sudah tak bisa dipungkiri lagi. Konsekuensi dari politik biaya tinggi menyeret wakil rakyat ke ‘kuburan’ politik uang, sehingga praktek korupsi sudah menjadi keniscayaan. Para elit pun secara tersirat ‘malu-malu kucing’ mulai mengungkapkan pengakuan, tak terkecuali presiden SBY, bahwa korupsi tak hanya dilakukan oleh Demokrat, namun sudah mewabah secara berjamaah, sistemik, endemik dan akut.

    Tak kurang, ketua DPR yang sekaligus politisi Demokrat Marzuki Ali yang semula gigih membantah tudingan miring ini, kini pun tak segan mengiyakan keterpurukan citra DPR sebagai lembaga wakil rakyat memang sudah mentok. Rakyat, sebagaimana diungkapkan pengamat politik Sebastian Salang, sudah kehilangan harapan. DPR telah membunuh harapan bangsa yang mengharapkan adanya perbaikan di negeri ini. DPR lebih asyik bertarung dalam pengumpulan pundi-pundi kekayaan dan perebutan ‘remah kue’ kekuasaan ketimbang mengurusi persoalan rakyat.

13433352141651497830
Saweran koin KPK. Bentuk dukungan rakyat untuk kekuatan KPK dan penegakan hukum. (sumber photo: http://m.tribunnews.com)
    Kematian indera elit politik di DPR dengan penyakit B3, Buta, Budek (tuli) dan Bindeng (cacat suara) menjadikan mereka seperti terkurung dalam kubah bertembok tebal. Gagal komunikasi dan gagal menangkap pesan, bahkan ketika rakyat sudah mulai menunjukkan perlawanan, salah satunya dengan mencuatnya ‘saweran koin’ KPK: antara opini, hukum dan keadilan. Ternyata perseteruan dengan KPK dalam hal ‘penjegalan’ anggaran gedung baru masih belum juga memaksa DPR untuk refleksi, kembali kepada rakyat.

    Pertarungan segitiga sebenarnya telah dimulai sejak tertangkapnya Nazarudin dan beberapa elit Demokrat dalam kasus Wisma Atlet dan Hambalang. Genderang perang pertama tertabuh akhir Juni silam dengan deklarasi Aburizal Bakrie sebagai ‘satrio piningit’ RI1-7kandidat resmi capres Golkar untuk pilpres 2014. Di saat yang hampir berbarengan, muncul pengumuman KPK atas dugaan kasus korupsi Al Qur’an di Depag yang melibatkan salah satu politisi Golkar. Tak pelak, Golkar meradang dan menuding KPK telah terjerumus ke dalam politisasi untuk menjegal langkah sang kandidat.

    Tudingan yang tentu saja serupa dengan yang selalu dilontarkan Demokrat terhadap langkah-langkah KPK setiap kali menyeret kader-kadernya ke dalam kasus korupsi. Politisasi hukum selalu menjadi senjata usang setiap kali ada tindakan KPK yang dirasa mengancam dan merugikan parpol tertentu. Saling sandera antar kekuatan membuat para elit semakin kehilangan akal sehat dan etika nurani berpolitik. Sayang seribu sayang, alih-alih mengharapkan bertambahnya kedewasaan, namun justru semakin hari semakin nampak kebinalan dan kebanalan mental elit politik.

13433349031938467085
Hari Suwandi
     Dalam pekan ini saja, suguhan dagelan politik kembali hadir ke hadapan publik, kali ini mulai merambah ke media televisi. Dalam beberapa hari terakhir, TV One mengangkat tema politisasi kasus lumpur Lapindo, Sidoarjo. Sebelumnya, beberapa pekan lalu Jakarta sempat dihebohkan dengan kedatangan  Hari Suwandi, salah seorang korban lumpur Lapindo yang berjalan kaki 25 hari dari Sidoarjo. Hari bermaksud meminta keadilan dengan menemui presiden SBY dan tidak ingin mempedulikan pernyataan dari pihak Bakrie.

      Keanehan mulai muncul ketika ketika tiba-tiba ia datnga dalam acara talk show di TV One dengan pernyataan yang mengagetkan. Hari Suwandi, membuat pengakuan penyesalan atas aksinya dan meminta maaf telah mencemarkan nama baik keluarga Bakrie. Padahal, sehari sebelumnya bahkan Hari Suwandi menolak untuk menemui reporter TV One. Nampaknya kehadiran Hari Suwandi mengancam kredibilitas sang kandidat capres. Seperti diketahui, TV One ada di bawah naungan Bakrie Grup.

      Bila kemarin Aburizal Bakrie dan kubu Golkar menuding politisasi kasus lumpur Sidoarjo, maka dengan ‘keanehan’ pernyataan Hari Suwandi secara gamblang menyiratkan hal sebaliknya, hanya keluarga Bakrielah yang bisa menyelesaikan semua permasalahan di Sidoarjo, tidak dengan pemerintah. SBY lah yang mestinya harus bertanggung jawab atas musibah ini. Dagelan politik mulai ngawur dan menggelikan. Sebuah berita bisa direkayasa sedemikian ‘lucunya’ tanpa mengindahkan etika, sedangkan media semestinya sebagai alat pencerdasan dan pemersatu bangsa.

     Independensi media televisi kini pun mulai terancam oleh pertarungan elit politik, sebab Aburizal Bakrie sendiri masih memiliki satu stasiun televisi lagi, yaitu Anteve. Selain dia, bahkan ada beberapa pengusaha bersiap-siap menyongsong pemilu 2014 yang sangat memungkinkan untuk menjadikan media televisi sebagai alat politik. Surya Paloh dan Hari Tanoesoedibjo, ‘duet bos’ Partai Nasdem tak mustahil bakal melakukan hal yang sama pada stasiun teve milik mereka, Metro TV, RCTI, Global TV dan MNC TV.

13433355451877211547
Emir Moeis. Ada politisasi? (sumber photo: http://www.bungas.com/1578)
     Politisasi hukum, kali ini mencuat lagi dengan pengumuman KPK pada Kamis, 26 Juli 2012 yang menetapkan politisi PDI-P Emir Moeis sebagai tersangka dugaan suap proyek PLTU Tarahan, Lampung. Pengangkatan kasus ini dituding sebagai upaya menjegal Jokowi atas Foke pada putaran 2 Pilkada DKI Jakarta, atau untuk menutup berbagai kasus besar seperti Wisma Atlet dan Hambalang. PDI-P seperti menuding KPK telah mempolitisasi hukum untuk memihak Demokrat. Hal yang sama ketika Kader Demokrat atau Golkar mendapat ‘serangan’ serupa.

      Sebelum muncul ‘kekuatan baru’ yang mungkin bisa saja mengubah peta, sepertinya untuk saat-saat ini kita sedang menyaksikan pertempuran politik segitiga antara PDI-P, Demokrat dan Golkar melawan hukum dengan KPK tepat di tengah-tengah mereka. KPK menjadi sentral dari ragam tarik ulur kepentingan, tawar-menawar kekuatan, jual-beli kekuasaan dan transaksi penyanderaan. Masing-masing kubu memiliki kartu truf dan kunci serangan.

     Mampukah KPK menghadapi ujian maha dahsyat, membayar lunas kepercayaan rakyat yang nyaris tak tersisa lagi di republik ini? Mampukah KPK menegakkan supremasi hukum, menjaga benteng netralitas kelembagaan dan merdeka dari politisasi antar kepentingan? Genderang sudah ditabuh, pertarungan sudah tak terhindarkan, tak ada pilihan bagi kita semua, rakyat yang masih mendambakan negara berdaulat berkeadilan di atas supremasi hukum dengan mengawal KPK sebisa-bisanya.

     “Gajah bertarung sesama gajah, tapi pelanduk tak boleh mati di tengah-tengah.” Semoga masih ada cara untuk menyelamatkan bangsa dari kehancuran, sebab ada saatnya keadilan akan bisa ditegakkan. Jika gajah-gajah masih tetap bengal bertarung dengan banal dan binal, semoga saja akan berakhir dengan ‘laknat zaman.’ Politik bumi hangus antar gajah tak beretika nurani akan berbuah karma menggali kuburan sendiri, bersama terkuburnya korupsi di negeri ini. Kemenangan KPK, kemengan hukum dan keadilan, kemenangan rakyat yang bertahun-tahun lamanya tak dipedulikan oleh para elit politik yang berkuasa.

Salam…
El Jeffry

Thursday, July 26, 2012

8 Batari Durga Perempuan Koruptor Ternama


13432927071298785483
Para batari durga perempuan koruptor Indonesia. (sumber: http://wanita69.blogspot.com/2012/07)
   Apa jadinya jika Batari Durga bertemu dengan Batara Kala? Batari Durga dalam pewayangan menjadi simbol kejahatan seorang perempuan. Batari Durga sendiri semula adalah seorang yang putri yang cantik jelita bernama Dewi Uma isteri Batar Guru, pimpinan para dewa. Namun karena kutukan Batara Guru akibat gejolak syahwat suami di atas Lembu Suci Andini tertolak istri , Dewi Uma berubah menjadi raksasa menyeramkan, ganas, bengis dan jahat. Dari syahwat itulah akhirnya lahir seorang raksasa Batara Kala.

    Sampai pada suatu ketika, Batara Kala justru menjadi suami dari ibunya sendiri, Batari Durga. Jadilah hubungan rumit berbelit, karena di dunia raksasa (buto) tidak mengenal norma-norma perkawinan. Batara Kala dan Batari Durga selalu membuat onar marcapada (bumi), termasuk Indonesia. Batari Durga menjadi simbol syahwat kejahatan manusia, dan Batara Kala menjadi waktu, kesempatan dan peluang untuk berbuat kejahatan.

    Lingkaran korupsi sebagai kejahatan luar biasa adalah momentum dari dari pertemuan syahwat (niat) yang bertemu dengan kesempatan, peluang, kekuasaan. Di nusantara Republik Indonesia, korupsi mengalami evolusi dengan segala bentuknya. Setidaknya ada 8 bentuk korupsi terpolpuler sebagai wabah endemik-sistemik: perselingkuhan, pemerasan, penggelapan, korupsi perbankan, gratifikasi, penyuapan, pungutan liar, dan penyalahgunaan wewenang.

    Dalam ranah kekinian, di bawah ini setidaknya ada 8  Batari Durga yang cukup membuat gonjang-ganjing negara, sumber petaka kehancuran dengan daya rusak luar biasa.

1343294283783896361
Hartati Murdaya Poo, dugaan kasus suap Bupati Buol. (sumber photo: http://citraindonesia.com)
1. Hartati Murdaya Poo, bos PT Hardaya Inti Plantations dan PT Cipta Cakra Murdaya, dugaan kasus suap terhadap Bupati Buol Amran Batalipu senilai Rp. 3 milyar, terkait penerbitan surat Hak Guna Usaha Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Buol. Rencanya, pengusaha terkaya Indonesia no. 13 versi Majalah Forbes 2008 akan diperiksa paling lambat pekan depan.

13432925192009946339
Artalyta Suryani (Ayin), kasus suap jaksa Urip Tri Gunawan, kini menjalani pemeriksaan sebagai saksi atas kasus suap Bupati Buol. (sumber photo: http://ayobicara.com)
2. Artalyta Suryani (Ayin): terpidana kasus suap Jaksa Urip Tri Gunawan, dalam kaitan dengan kasus BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia).  Beberapa hari yang lalu , 23 Juli 2012, KPK memeriksa Artalyta Suryani di Singapura, sebagai saksi terkait kasus suap Bupati Buol tersebut di atas. Ayin diketahui sedang berada di Singapura sejak 22 Juni 2012 untuk keperluan berobat sebagai alasan untuk mangkir dari panggilan KPK  16 Juli lalu.

3. Angelina Sondakhskandal suap dalam beberapa anggaran proyek seperti pembangunan Wisma Atlet di Sumatra Selatan, pengadaan alat laboratorium sejumlah universitas, dan menerima fee pembangunan proyek sport center Hambalang. Perempuan yang biasa disapa Angie itu pun mendekam di rumah tahanan KPK sejak 27 April 2012.

13432929251157148732
Angelina Sondakh (kiri) dan Mindo Rosalina (kanan). Kasus Wisma Atlet dan Hambalang. (sumber photo: http://www.republika.co.id/berita/nasional)
4. Mindo Rosalina Manulang,terpidana skandal korupsi Wisma Atlet di Kemenpora,  divonis bui 2 tahun 6 bulan karena terbukti melakukan suap dalam pembangunan Wisma Atlet SEA Games, Palembang. Rencananya iaakan bebas bersyarat pada awal Agustus mendatang, karena permohonannya sebagai Justice Collaborator dikabulkan Kemenkum HAM.

13432931381214571489
Neneng Sri Wahyuni (istri Nazarudin). Sempat buron ke luar negeri. (sumber photo: http://www.jakartamediaonline.com)
5. Neneng Sri Wahyuni (isteri Nazarudin):skandal korupsi proyek PLTS di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, (14/06) dijebloskan ke tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta pada 14 Juni. Neneng ditangkap KPK di rumahnya, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, setelah melalui pelarian panjang bersama suaminya Nazarudin. Nazarudin sendiri kini tengah mendekam dipenjara, setelah menjadi buron ke berbagai negara bersama isterinya dan baru tertangkap di Cartagena, Kolombia pada 8 Agustus 2011.

1343293440518595673
Miranda S. Gultom. Mantan Deputi Gubernur Senior BI. Tetap modis meski berstatus tahanan. (sumber photo: http://www.prfmnews.com)
6. Miranda Swaray Gultom, kasus dugaan skandal suap cek pelawatpemilihan Deputi Gubernur Senior BI 2004, sebagai penyandang dana. Kini telah mendekam di tahanan dan pada 24 Juli kemarin mulai menjalani persidangan pertama.

Penampilan modis sang mantan DGS BI ini sempat mengundang ‘keanehan’ dengan penampilannya yang modis saat keluar dari tahanan KPK untuk menjalani proses persidangan. Rambut cat biru, kerah baju khusus tahanan KPK dibikin tegak sehingga saat berpadu dengan kerah bajunya yang bergaya ruffles, tampak seperti blazer saja.Tak sekalipun wajahnya menunduk menghindari kamera, dengan sumringah dan penuh percaya diri melambaikan tangan pada insan pers. Miranda-lah yang sukses mengubah baju tahanan KPK jadi busana modis, bukan baju tahanan itu yang mengubah Miranda jadi malu.

1343293699294157218
Nunun Nurbaeti. Kasus cek pelawat. (sumber photo: http://www.tribunnews.com)
7. Nunun Nurbaeti, kasus yang sama, sebagai perantara suap dalam pemilihan Miranda sebagai Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia pada 2004 lalu. Nunun sempat buron, meski akhirnya ia ditangkap di Bangkok pada Desember 2011. Kini, Nunun menemui nasib yang sama dengan Rosa, mendekam di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur.

1343298210391329596
Wa Ode Nurhayati. Melengkapi daftar 8 batari durga koruptor ternama indonesia (sumber photo: http://www.inspirasi-usaha.com/berita-3610-wa-ode-nurhayati-hadapi-sidang-kasus-korupsi-hari-ini.html)
8. Wa Ode Nurhayati, tersangka kasus korupsi terkait alokasi anggaran Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah 2011. Wa Ode juga dijerat Pasal 3 atau Pasal 4 atau Pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Sejak 26 Januari 2012, kader Partai Amanat Nasional ini terpaksa menyusul duo ‘batari durga’ Nunun dan Rosa. Sebelumnya, KPK telah membekukan harta Wa Ode Nurhayati senilai Rp 10 miliar yang tersimpan dalam rekeningnya. Uang tersebut diduga berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Wa Ode.

    Akhir cerita, lingkaran korupsi sistemik-endemik sudah tak bisa lagi meremehkan peran serta kaum perempuan, para Batari Durga modern abad 21. Hanya 8 ‘batari durga’ perempuan koruptor di atas saja sudah sangat menyita energi, menguras tenaga, menggasak uang negara dan merusak tatatan kehidupan berkeluarga dan berbangsa.

     Al hasil, jangan pernah menganggap bahwa perempuan itu lemah tak bisa berbuat apa-apa seperti kaum laki-laki. Karena ketika kecerdasan dan kecantikan bertemu dengan niat syahwat jahat ‘batari durga,’ lalu ‘batara kala’ waktu memberi kesempatan, peluang dan kekuasaan, maka momentum pun tercipta. Korupsi menjadi niscaya, lintas gender, lintas usia, lintas agama, lintas pulau, lintas negara, lintas suku bangsa.

    “8 batari durga” hanyalah potret kecil dari 8  tentakel gurita korupsi yang menyebarkan belitannya di 8 penjuru mata angin. Tak ada lagi ruang kosong tak terjamah gurita korupsi, menyeluruh dalam 8 aspek, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, pertahanan dan kemanan.

    Masih banyak batari-batari durga lainnya di Indonesia, yang belum terbuka, maupun yang baru meretas jalan pembukaan. Selama ‘batara kala’ waktu ada, generasi korup akan silih berganti, kecuali dengan memutus rantai generasi. Potong generasi ‘batari durga’-‘batara kala’ dalam ruwatan nasional-introspeksi-muhasabah dengan pedang  Pandawa-Pancasila.

    Jika pedang “ketuhanan” tak sanggup menjadi alasan untuk memutusnya, gunakan pedang “kemanusiaan.” Jika masih belum juga bisa, gunakan pedang “persatuan,” jika masih belum, gunakan pedang alasan “kerakyatan.” Jika keempatnya masih gagal juga, maka sudah taka ada alasan hidup bernegara, sebab tak akan pernah ada pedang ke-5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia hanya cita-cita belaka.

(dari berbagai sumber)


Salam…El Jeffry

Wednesday, July 25, 2012

Politisasi Hukum Dan Hukumi(sasi) Politisi



13431609502036986357
Percaturan politik dan hukum yang membingungkan? (sumber photo: http://nursarifahainy.wordpress.com/2009/04/06/pendidikan-politik-indonesia)
    Pentas percaturan politik di negara negara republik semakin membingungkan. Ketika politik bertabrakan dengan hukum, siapa yang harus dimenangkan? Kenapa politik dan hukum mesti bertabrakan? Carut marut politik dan hukum menumpuk membentuk gunung pertanyaan yang semakin pelik berujung pada kebingungan publik. Lantunan suara merdu lagu Armada mewakili sesak dada rakyat jelata, “Mau dibawa ke mana hubungan kita?”

   Mau dibawa ke mana negara kita? NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia sepertinya telah lupa pada sejarahnya. Kemerdekaan telah diproklamasikan, Konstitusi telah diberlakukan, Undang-undang telah dituliskan, Pancasila telah diletakkan. Indonesia adalah negara hukum (rechtstaat), bukan negara kekuasaan belaka (machstaat).  Namun pada prakteknya, hukum dan kekuasaan mengalami pembalikan makna. Konstitusi dikhianati, Pancasila dikebiri, proklamasi diaborsi, demokrasi dimutilasi.

   Negara, sebagaimana dikatakan Hegel,  sebagai “organisasi kesusilaan yang muncul sebagai sintesis dari kemerdekaan individual dan kemerdekaan universal”telah kehilangan kesusilaan. Prostitusi politik telah melacurkan kehormatan republik, hukum dijadikan alat kekuasaan, merebak budaya primordial transaksional banal. Negara tanpa susila tak beda dengan sekumpulan pedagang sapi dan domba tanpa busana di pusat keramaian kota. Maka nyaris tak bisa dibedakan antara sapi, domba dan manusia.

   Negara tinggal teks berjalan berhuruf kapital tertera di lembar-lembar kertas kaum feodal. Seperti nasib UUD 45, kekuasaan dengan sepak terjang para elit politik (politisi-bentuk jamak dari politikus) telah memenggal kepala, negara tinggal sepotong batang tubuh tanpa ruh, tiada pembukaan dan tiada penjelasan. Kais tak bersanding lagi dengan Laila, atau Samson telah dikhianatai Delila. Padahal, bentuk paling kongkrit pertemuan negara dengan rakyat adalah pelayanan publik, yakni pelayanan negara kepada rakyat. Namun hubungan negara dan rakyat semakin tak jelas.

   Hukum yang telah ada terlalu sempurna untuk dipersalahkan, tapi substansi dari hukum sendiri telah menyublim ke udara. Hukum menjadi alat kekuasaan, bukan lagi sebagai dasar pijakan kebijakan politik. Padahal, hukum tanpa ruh, ibarat wayang tanpa dalang. Hukum adalah wayang, bayang-bayang tak bernyawa sebelum manusia memainkannya. Ketika ‘ruh’ hukum kian menghilang, digantikan ‘ruh’ setan, maka setan menjadi dalang, politik menjadi wayang pertama kepanjangan tangan setan, hukum menjadi wayang kedua, alat kejahatan manusia.

13431617121040473601
Hukum hanyalah wayang, manusia (politisi) sebagai dalangnya. (sumber photo: http://innerpower.wordpress.com/2010/04/12)
   Elit politik dan alit politik (rakyat kecil yang baru belajar berpolitik) akan kehilangan otoritasnya sebagai manusia, ketika telah terinfiltrasi tabiat dan syahwat setan. Wayang hukum menjadi wayang setan, payung hukum menjadi payung setan. Mestinya hukum dan politik adalah dua hal tak terpisahkan. The man behind the gun. Manusia di belakang senjata.

   Manusia sebagai dalang, hukum sebagai wayang, politik sebagai lakonpergelaran. Jika Aristoteles memandang negara sebagaiperpaduan beberapa keluarga mencakupi beberapa desa, hingga pada akhirnya dapat berdiri sendiri sepenuhnya, dengan tujuan kesenangan dan kehormatan bersama, maka panggung NKRI adalah panggung keluarga besar bangsa Indonesia yang didirikan dengan tujuan mulia mencari kesejahteraan dan kehormatan bersama.

   Sebagaimana pergelaran wayang, dalang dan niyaga (penabuh gamelan) adalah “prototip kabinet” politisi yang mesti memainkan lakon (alur cerita) di bawah pakem(aturan) hukum wayang sesuai ‘kitab kesepakatan’ (konstitusi) UUD 45 dengan ‘ruh’ falsafah Pancasila. Rakyat-publik menjadi penonton menyaksikan di luar panggung sambil mengawasi jalannya pertunjukan. Meskipun memiliki otoritas dan legalitas, namun penyimpangan terhadap ‘kitab kesepakatan’ akan menjerumuskan politisi ke ‘jurang pengkhianatan’ sejarah. Dalang dan niyaga mbalelo cepat atau lambat bakal tertimpa ‘kutukan alam’ republik atas kekecewaan penonton.

    Tabrakan politik dan hukum hanyalah potret dari mbalelo-nya aktor politik. Sudah menjadi kebiasaan, jika ada langkah hukum yang tidak menguntungkan politik (partai dan keuasaan), serta merta dengan garangnya mereka menuduh bahwa hukum telah dipolitisasi. Contoh kecil, ketika KPK mengumumkan dugaan korupsi Al Qur’an di Depag/ yang melibatkan salah seorang kader Golkar, bertepatan dengan deklarasi resmi Aburizal Bakrie/ sebagai capres 2014, KPK dituduh mempolitisisasi hukum untuk menjatuhkan partai.

   Pun demikian ketika dengan gencar-gencarnya KPK menyeret satu persatu politisi Partai Demokrat dalam kasus korupsi Wisma Atlet dan Hambalang. KPK kembali dituding  mempolitisisasi hukum untuk menjatuhkan Demokrat dan presiden SBY.” Pemimpin tertinggi negara (yang juga sebagai Ketua Dewan Pembina PD) dengan kehalusan komunikasi bahasa politik simbolik ‘kelas tinggi’ nan ngulik menyiratkan pernyataan serupa. Alih-alih memberi dorongan moral kepada pemberantasan korupsi yang belum juga membuahkan hasil menggembirakan, sang presiden lebih menunjukkan kelemahan kepemimpinan dengan rangkaian keluhan, kekecewaan, himbauan, kecaman dan paling banter, gertakan.

13431612071324813759
Keteladanan kepemimpinan masih dibutuhkan dalam masyarakat paternalistik. (sumber photo: http://m.shnews.co/detile-2128-jika-visi-pemimpin-tak-membumi.html)
   SBY gemar menggertak, enggan menggebrak. Republik membingungkan, negara, politik dan hukum membingungkan. Tak beda dengan wabah korupsi, kebingungan sistemik-endemik melanda sedemikian hebatnya. Hukum hanya menjadi benar jika menguntungkan elit politik. Politisi adalah dalang, politik sebagai wayang transisi, dan hukum sebagai wayangnya.

    Wayang-hukum bisa menjadi wayang ‘dewa penebar kebaikan’ jika politisi-dalang memiliki ‘ruh kesusilaan,’ leaderberetika nurani negarawan otentik republik. Sebaliknya, wayang-hukum bisa menjadi wayang setan jika politisi-dalang terinfitrasi ‘setan asusila,’ dealer dan broker bermental magis banal primordial bercorak transaksional.

    Kenapa hukum ‘diharamkan’ mempolitisisasi kasus-kasus penyimpangan konstitusi dan politisi mbalelo, sementara hukum sendiri baru ada dan tercipta dari kebijakan politik? Bukankah tanpa ada “kehendak politik” dari elit-penguasa untuk menegakkan keadilan di republik ini, tak mungkin KPK dan lembaga-lembaga hukum lainnya terbentuk? Karena itulah tujuan luhur dari politik, “alat absah” untuk mencapai tujuan bernegara-bangsa.

  Kata politik sendiri berasal dari politics, politiek, politique dari bahasa Latinpoliticus-politikos yang berarti dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara, sipil dan  milik negara. Politik adalah polites (warga negara) dan polis (kota). Dalam kosakata bahasa Inggris, politik berkaitan dengan polite (sopan-santun) dan politic(bijaksana). Maka fitrah politik seharusnya selalu berkaitan dengan warga, negara-kota, hak-hak sipil, kebijaksanaan publik (umum) dan kesopan-santunan (etika-susila) perilaku manusia. Selama hukum ‘diperalat’ untuk kepentingan politik dengan ruh otentik (fitrah)nya, maka bukan hanya sah-sah saja, tapi memang itulah tujuan dari politik itu sendiri, strategi dan cara, alat dan prasarana untuk mencapai kepentingan publik.

   “Bidak teranja-anja, perwira terbawa-bawa, sudah raja berubah tidak?” Percaturan politik tanpa susila juga sudah menjadi lingkaran sistemik dalam budaya. Karakter kepemimpinan dan mental berpolitik adalah akumulasi tabiat, kebiasaan dan tradisi yang terbentuk dalam jiwa manusia dan berlangsung dalam tempo lama. Langkah pertama di balok tumpu menjadi tolok ukur etika-nurani-susila mental berpolitik manusia di langkah-langkah selanjutanya.

     Secara filosofi, setiap manusia adalah pemimpin dan politisi, tergantung dari skala panggung dan jumlah publik yang terlibat di dalamnya. Dari kepala rumah tangga dalam keluarga kecil, hingga kepala negara dalam keluarga bangsa. Dari alit politik hingga elit politik. Bila bidak sudah keliru melangkah di kotak pertama papan catur, maka kesalahan itu akan terbawa hingga menjadi perwira, lalu bagaimana bisa berharap akan berubah ketika menjadi raja?

      Dalam masyarakat berbudaya paternalistik, presiden punya tanggung jawab moral untuk membuat gebrakan monumental keteladanan nasional. Raja punya kuasa untuk menggeser perwira tak berkompeten dan impoten, serta menggusur bidak-bidak kontroversif dan kontraproduktif dengan misi utama raja di atas papan catur politik bernegara. Langkah brilian seorang SBY sebagai presiden RI akan menjadi momentum bersejarah sebagai raja negarawan berkesusilaan, memenuhi tuah nama depan “Susilo,” menjawab gunung pertanyaan dan kebingungan publik, mendepak politisi di kabinet yang mbalelo.

   Itu bisa dimulai dengan membuat terobosan “politisasi hukum” berkesusilaan dan “hukumi(sasi) politisi” pelanggar kesusilaan. Jika tidak, maka hari-hari akan semakin sulit dan pelik. Hingga pada akhirnya akan memicu blunder langkah yang lebih fatal, kerusakan percaturan politik dan hukum di papan catur republik. Jika sudah terlambat dan sudah kena ‘check matt’ rakyat, ’harakiri politik’ sebagai langkah darurat penyelamatan kepentingan bersama pun hanya akan sia-sia, karena sudah tak tersisa lagi kepercayaan publik kepada elit politiknya.

    Sekadar menghibur diri sembari menunggu waktu berlalu, kembali kita nyanyikan bait terakhir lagu Armada, semoga di sana akan ada jawabannya:

tolong lihat aku
dan jawab pertanyaanku
Mau dibawa kemana hubungan kitajika kau terus menunda-nunda dandan tak pernah nyatakan cinta
Mau dibawa kemana hubungan kita
Ku tak akan terus jalani
tanpa ada ikatan pasti antara kau dan aku

Salam…
El Jeffry