Sunday, June 17, 2012

Sudra Berkuasa, Kiamatlah Negara!


  Status manusia dalam filosofi Hindu diukur sesuai dengan pekerjaan, profesi dan keahliannya. Kasta, yang sebenarnya disebut warna (bahasa Sanskerta: varna yang artinya memilih sebuah kelompok) menekankan agar seseorang melaksanakan kewajiban (pekerjaan-profesi)nya dengan sebaik-baiknya. Ada empat warna utama yang dikenal sebagai caturwarna, yaitu brahmana (rohaniwan), ksatriya (penguasa), waisya(pengusaha) dan sudra (pekerja).

      Caturwarna memandang manusia secara universal dilahirkan ‘fitrah’ memiliki martabat dan hak yang sama. Kasta seseorang lebih tergantung dari ilmu pengetahuan, keahlian, profesi dan tanggung jawabnya, sehingga tidak statis, melainkan dinamis, bisa berubah-ubah. Seorang sudra bisa naik kasta menjadi waisyaksatriya hingga brahmana. Sebaliknya, seseorang yang telah mencapai kasta brahmana bisa turun kasta, bahkan tak tertutup kemungkinan terpuruk kembali ke kasta terendah sudra.

     Berdasarkan tanggung jawabnya, sudra bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan dasar menghidupi diri dan keluarga. Sudra adalah golongan pekerja yang mengandalkan kekuatan jasmaniah, ketaatan, kepolosan, keluguan, serta bakat ketekunannya dalam menjalani profesinya. Termasuk dalam kelompok mereka buruh, tukang, pekerja kasar, petani, pelayan, nelayan dan rakyat jelata pada umumnya. 

    Setingkat di atas sudra adalah waisya, adalah kelompok yang bertanggungjawab untuk menjadi motor perputaran roda ekonomi agar tercapai kemakmuran bersama. Bakat dasar waisya adalah penuh perhitungan, tekun, trampil, hemat, cermat, kemampuan pengelolaan asset sehingga kaum waisya identik dengan kaum pedagang, pengusaha, wira usaha atau pebisnis. 

    Ksatriya adalah kelompok yang bertanggung jawab dalam skala lebih luas mengayomi waisya dan sudra, mengatur tatanan ekonomi dan menjamin terciptanya kebenaran, kebaikan, keadilan dan keamanan di masyarakat, bangsa dan negara. Termasuk dalam kelompok ini adalah pemimpin negara, para pimpinan lembaga, aparat pemerintah, penegak hukum, prajurit (tentara), aktivis dan tokoh-tokoh lembaga sosial kemasyarakatan.

     Sedang brahmana adalah puncak tertinggi dari kasta manusia, mereka adalah golongan yang memiliki sifat-sifat kenabian (kaum bijak bestari-cerdik cendekia) yang menguasai berbagai ajaran dan ilmu pengetahuansecara umum (agama-spiritual maupun ilmiah-keduniaan), adat-istiadat, adab dan norma, tradisi dan nilai-nilai kehidupan. Mereka adalah kaum rohaniwan-agamawan (brahmin), pendeta, ulama, resi, begawan, pandhito, paderi (sami)Tugas mereka adalah memberikan pengajaran rohani (spiritual) kepada golongan ksatriya, waisya, dan sudra. Waisya, ksatriya dan brahmana disebut Tri Wangsa, tiga kelompok profesi yang menjadi pilar penciptaan kemakmuran masyarakat, bangsa dan negara. (Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas).

     Filosofi caturwarna memandang negara sebagai sebuah sistem tatanan profesional yang baru akan mencapai hasil sempurna jika keempat komponen di dalamnya bekerja sama sesuai dengan posisi, profesi dan keahlian masing-masing. Mengacu pada filosofi caturwarna, kerusakan sistemik negara (seperti Indonesia) lebih disebabkan karena sistem tidak berjalan sesuai dengan ‘fitrah’-nya, terjadi pencampuradukan profesi dalam kasta. Tak ayal, tumpang tindih tata organisatoris kenegaraan ini berakibat kekacauan, carut-marut dalam kompleksitas problematik dan pada titik tertentu akan melahirkan krisis multidimensional.

  Dalam ‘perjalanan spiritual’ kenaikan kasta, seorang pekerja (sudra) yang hendak meningkat menjadi pengusaha (waisya) dituntut memenuhi prasyarat sebagaimana layaknya pengusaha, dalam ilmu pengetahuan, keahlian, pola pikir dan perilakunya. Ia tidak lagi hanya memikirkan kepentingan ekonomi pribadi dan keluarga, namun kepentingan orang banyak dan tatanan ekonomi masyarakat secara luas. 

    Pengusaha (waisya) yang hendak mendaki kasta menjadi ksatria juga harus memenuhi prasyarat layaknyaksatriya, ilmu pengetahuan untuk keahlian (profesionalitas), selaras dengan peningkatan tanggung jawabnya pada dua kasta dibawahnya, yaitu waisya dan sudra. Dalam wacana kekinian, partai-partai politik adalah wadah dan kendaraan para ksatriya untuk memperjuangkan tujuan dan cita-cita bersama dalam bernegara. Pada kenyataannya, kini ‘para ksatriya’ lebih menjadikan politik sebagai alat untuk meraih kekuasaan sehingga mereka ‘bertarung’ tanpa ‘berbaju keksatriyaan,’ lebih terlihat sebagai pertarungan bar-bar cara-cara sudra. 

     Tak terhitung ‘para ksatriya’ yang terjun ke dunia politik menjadikan kekuasaan sebagai alat untuk memperluas lahan usaha. Bukan rahasia jika pejabat lebih sibuk ‘mencari proyek’ ketimbang mengurusi rakyat. Waisya (pengusaha) yang menjadikan ksatriya  (politik-kekuasaan) sebagai alat untuk memperkokoh ‘kerajaan bisnis,’ hanya ‘naik kelas’ secara simbolik, bahkan ketika ia beraksi dengan cara nepotisme sebagai pola kerjanya, hakikatnya ia justru ‘turun kelas’ ke kasta sudra yang karakteristik wilayah tanggung jawabnya memprioritaskan keluarga-famili-kerabat-saudara. 

    Sebagian dari aktor politik (karbitan) berasal dari kasta sudra yang bermaksud ‘naik kelas’ ke kasta waisyamelalu jalur kasta ksatriya. Tak heran, banyak mereka yang semula ‘kosong kantong’ tiba-tiba belum lama menjabat sudah memiliki ‘rekening gendut,’ lalu setelah pensiun beralih profesi menjadi pengusaha. Kelompok ini, meski pernah ‘naik kelas’ dua tingkat di kasta ksatriya, namun sejatinya masih ‘jalan di tempat’ di kasta sudra. 

    Bagaimana jika seorang brahmana, tokoh agama (rohaniwan) terjun ke dunia politik? Sebagai negara demokratis tentu sah-sah saja, sebab itu adalah hak asasi, bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berpolitik dan menjadi pemimpin. Namun, dalam filosofi caturwarna seorang rohaniwan telah berada dalam kasta tertinggi di antara seluruh kasta. Rohaniwan adalah kasta brahmana, pengayom dan penasehat spiritual bagi seluruh umat. 

      Jika ia terjun ke dunia politik-kekuasaan, berarti ia ‘turun kelas,’ suatu keputusan yang kurang arif, meskipun secara logika matematika negara ‘lebih diuntungkan’ karena seorang brahmana sudah pasti paling unggul di antara seluruh umat manusia dalam ilmu pengetahuan dan kearif-bijaksanaan, bahkan lebih tinggi dari paraksatriya. Logikanya juga seorang brahmana seharusnya lebih sukses menjadi pemimpin di arena politik-kekuasaan. Namun, segala jalan yang menyimpang dari pakem fitrah tatanan kasta dan urutan 'perjalanan spiritual' manusia biasanya tidak akan mencapai sasaran dan tujuan dengan sempurna.

    Brahmana adalah pengayom umat yang (mestinya) berdiri di atas semua golongan, tugasnya adalah sebagai ‘bapak’ yang mengayomi seluruh ‘anak-anak’ agar tercipta keharmonisan sebuah 'keluarga' bangsa. Seperti 'motto' salah seorang ulama yang sempat ‘mampir’ ke dunia politik, meski akhirnya kembali ke ‘habitat’-nya sebagai juru dakwah, “Saya tidak di mana-mana, tapi ada di mana-mana.” 

    Jika rohaniwan terjun ke arena politik, mau tak mau ia mesti menanggalkan ‘jubah kebangsaan-nasional’ berganti ‘baju kelompok-parsial’. Meski akhirnya jika ia tampil sebagai pemimpin negara (bahkan termasuk presiden) maka atribut kepartaian dan kepentingan kelompok tetap ‘mengikat’ kuat, sekeras apapun sulit dilepaskan, kecuali ada perubahan iklim-konstelasi politik yang membuka ruang bagi aktor netral-independen non partai untuk tampil lepas sebagai pemimpin negara.

   Sedikit menengok ke belakang, beberapa tahun lalu seorang brahmana melakukan ‘blunder kasta’ dalam wilayah ksatriya. Seorang menteri agama yang ‘tersandung’ kasus korupsi menjadi sebuah ‘tamparan panas’ dan semakin memperparah kerusakan sistem tatanan kenegaraan. Bila itu benar, maka sejatinya sangbrahmana telah ‘terjun bebas’ dari puncak tertinggi bukit kasta ke lembah nista, lebih rendah dari ksatriya, waisya, bahkan di bawah sudra. 

     “Serahkan urusan kepada orang bukan ahlinya, dan tunggulah kehancurannya.” Salah satu indikasi kiamat hampir tiba adalah ketika, “budak menjadi tuan, dan tuan menjadi budak.” Ksatriya bertopeng brahmana,sudra berbaju ksatriya, waisya berkendaraan ksatriya, pencampuradukan kasta brahmana, ksatriya, waisya dan sudra, dan  puncak tragedinya adalah ketika sudra menjadi ksatriya. Ketika budak (sudra) menjadi penguasa (ksatriya) tanpa menanggalkan watak budak-sudra-nya, ia akan memimpin negara tanpa keahlian, profesionalitas dan tanggung jawab serta tak segan melibatkan brahmana dan waisya untuk bersindikat mengkhianati tataan kasta tata negara.

     Terlepas dari konstelasi dan iklim politik yang semakin bernuansa ‘pusaran jahiliyyah,’ waktu jualah yang akan menjawab teka-teki mitos dan legenda sebagai sejarah. Kalkulasi, analisis dan prediksi memperlihatkan visi dan mimpi buruk ‘kiamat’ negara di depan mata, kerusakan dan kehancuran sistemik tatanan di segenap lini kehidupan. Tak ada yang lebih baik untuk dilakukan kecuali membangun kesadaran dan harapan dengan penuh keyakinan, bahwa akan (semoga telah) muncul seseorang yang tengah melakukan 'perjalanan spiritual' pendakian kasta.

     Akan (telah) ada seseorang di suatu kota di tanah Jawa yang ‘merintis’ kasta dari orang biasa (sudra), ‘naik kelas’ ke kasta pengusaha (waisya) sebelum kemudian ‘naik kelas’ lagi memakai ‘baju’ ksatriya memimpin sebuah pemerintahan kota dengan melepaskan ikatan ke-waisya-sudra-annya. Dengan ikhlas ia persembahkan ‘kerajaan kecil’ bisnisnya untuk kepentingan masyarakat tanpa secuilpun menerima ‘upah materi’ dari pengabdian ke-ksatriya-annya di pemerintahan. 

     Jika ia tetap berjalan di atas jalur pakem firah caturwarna dalam ‘perjalanan spiritual’-nya, maka tidak mustahil ia akan terus meretas ‘kenaikan kelas’ kasta demi kasta, hingga kasta meraih tertinggi sebagai lakonutama sejarah satrio pinandhito sinisihan wahyu, ksatriya berwatak brahmana yang mengemban amanat ‘perintah langitan’ untuk tampil sebagai salah satu daftar pemimpin terbaik bangsa-negara. Semoga...***

Salam...

El Jeffry

Sumber photo: http://gentamudahindu.wordpress.com/2012/03/29/kasta-dab-wangsa-kesalahan-berabad-abad/

1 comment:

  1. Amin ya robbalalamin semoga indonesia mendapatkannya

    ReplyDelete