Thursday, June 14, 2012

Pesta Demokrasi: Budaya Extravaganza?



 Sejak kapan kita mengenal pemilihan umum di negeri ini? Tentu 1955, pemilu pertama kali digelar. Tapi sejak kapan kita mengenal pesta demokrasi? Entahlah, biarlah ahli sejarah dan budaya yang menjelaskannya. Ini hanya sedikit ungkapan ‘keganjalan’ dalam hati wong cilik atas ‘keganjilan’ dalam tradisi negeri ini. Apa maksud dan tujuan dari ‘pesta’ demokrasi, sih? Kok demokrasi harus pake pesta-pestaan segala? Bila yang dimaksud adalah prosesi penyaluran aspirasi suara rakyat untuk memilih wakil-wakilnya yang bakal duduk di gedung wakil rakyat, anggota DPR/MPR, itu memang jelas dalam rangka menjalankan amanat konstitusi, manifestasi nilai-nilai kerakyatan sila ke-4 Pancasila, ciri khas negara demokrasi, ya pemilu, pemilihan umum.

   Tapi bila akhirnya terbangun image bahwa pemilu adalah sebuah ‘kenduri’ nasional sebagai tradisi ‘hajatan’ rakyat dan fiesta-extravagansa berlebihan yang lebih mengarah kepada tradisi hura-hura dan pesta pora, rasanya kita perlu timbang-timbang lebih matang lagi, terlebih dalam kondisi bangsa (baca: rakyat jelata) sedang ‘paceklik-pailit’, kebutuhan hidup yang mencekik dan pemenuhan ‘hajat hidup’ yang sulit.

     Nuansa pesta terasa semakin ‘menggelora’ sejak ‘gong’ reformasi ditabuh 1998. Euforia kebebasan bersuara yang tersumbat tiga dasa warsa di masa rezim orde baru sontak meledak menggelora. Rakyat berpesta. Maklum saja, pawai, karnaval dan festival kampanye yang sebelumnya hanya berlangsung hanya 5 tahun sekali dan itupun hanya diikuti 3 kontestan pemilu, PPP, Golkar dan PDI, kali ini sepuluh kali lipat lebih banyak kontestannya. ‘Hormon politik’ rakyat sudah tak tertahan, persis seperti narapidana lepas dari rutan setelah 32 tahun ‘dikebiri’, momentum terbuka, ‘bedug maghrib’ tiba, saatnya ‘berbuka’. Tiba-tiba semua nampak lepas kendali makan ‘ta’jil’ sampai kekenyangan dan muntah-muntah. Weee…lhadalhah, kok bisa?

    Seperti jamur di musim penghujan, partai-partai baru bermunculan, semua ‘bersujud syukur’, inilah buah perjuangan reformasi, kebebasan bersuara. Tak tanggung-tanggung, pemilu 1999 48 parpol memeriahkan pesta. Politikus-politikus baru bertebaran memperebutkan ‘remah-remah kue’ kekuasaan, bercampur aduk dengan politisi-politisi lama yang bermutasi ‘berganti muka’, yang ironinya justru akhirnya menenggelamkan ‘embrio-embrio’ partai beserta tokoh-tokoh reformis sesungguhnya yang telah ‘berdarah-darah’ memperjuangkan rakyat di kala rezim lama berkuasa. Kadang-kadang kita nampak sebagai bangsa yang latah dan pandir. Hanya untuk sebuah pesta, makin semaraklah pergelaran politik extravagansa.

      Memasuki tahun ke-15 reformasi, khususnya bagi warga desa, tercatat setidaknya 5 kali dalam 5 tahun kita menggelar pesta demokrasi. Pemilu legislatif (pileg), pemilihan presiden (pilpres), pemilihan gubernur (pilgub), ‘pilbuta’ (pemilihan bupati-walikota) dan pilkades (pemilihan kepala desa). Praktis, hampir setahun sekali rakyat berpesta. Luar biasa! ‘Prestasi’ yang layak ‘diacungi jempol’, jauh dibanding masa orba yang hanya berpesta paling banter dua kali dalam 5 tahun, sekali pemilu legislatif dan (khusus bagi warga desa, plus) satu kali pilkades (sebelumnya masa jabatan pilkades 8 tahun, lalu diperpendek menjadi 6 tahun semenjak diberlakukan  UU RI no. 32/2004). Berlebihankah jika dikatakan bahwa negeri ini tergolong negeri yang gemar berpesta?



     Dalam kondisi ekonomi yang morat-marit dan gonjang-ganjing, bolehlah sekiranya dipertanyakan, tepatkah kita menggelar pesta dengan frekuensi sedemikian tingginya? Terlebih melihat perkembangan ‘percaturan politik’ yang semakin membingungkan, panggung perpolitikan negeri ini lebih didominasi partai-partai politik ‘partaikular-partambal-sulam’ tanpa basis massa-rakyat mayoritas dan terjebak primordialisme sempit, nyaris tak tersisa ruang bagi tumbuhnya partai rakyat priyayi-sejati ber-platform ideologi kerakyatan dan berjangka panjang.

   Blingerologi mungkin sudah menjangkiti tubuh partai-partai politik. Political party seharusnya berarti kelompok perjuangan untuk mewujudkan kebaikan bersama, tujuan publik-rakyat-bangsa. Tapi parpol-parpol yang ada sekarang menjadikan politik lebih sebagai panggung festival hura-hura dan pesta pora. Parpol-parpol malah melakukan blingerisasi dengan menggiring publik, mengajari rakyat untuk ikut-ikutan menjadi manusia-manusia gemar berpesta. (boleh baca: blingerologi, blingerisme dan blingerisasi). 

      Masalahnya, lha wong namanya pesta, tentu saja butuh dana, kan? Pembentukan partai juga butuh dana, kan? Dari mana dana itu kalau bukan dari anggaran negara yang nota bene uang rakyat? Berapa alokasi anggaran untuk sebuah partai? Berapa dana yang dibutuhkan untuk kampanye? Berapa harga ribuan kotak surat, bilik suara, kertas-kertas dan tinta? Politik memang butuh uang. Akhirnya uang jadi butuh politik? Alhasil, politik uang mendapat peluang dan ruang. Yang ber-uang yang lebih berpeluang untuk berpolitik. Yang terjun berpolitik berupaya dengan segala cara mencari peluang dan ruang agar bisa ber-uang. Beruang-beruang politik memenuhi ruang-ruang partai politik dan berpeluang mendulang banyak uang. Walaaah, kok repot jadinya.

     Bagaimanapun, meski tidak semua pesta, namun budaya pesta adalah budaya liberal-kapital-orientalis-hedonis kebiasaan para selebritis-borjuis-bangsawan-raja yang hobi foya-foya, hura-hura dan hiper konsumtif dengan mengumbar kesenangan bersuka ria sampai lupa diri. Pesta panen, pesta dansa, pesta cocktail, pesta busana, bahkan (maaf), sampai pesta seks dan pesta narkoba. Pesta bukanlah budaya yang mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. (pengecualian bagi pesta olah raga yang membawa misi mengusung nilai-nilai kejujuran-sportivitas).

    Berapa dana yang dibutuhkan untuk sebuah pesta demokrasi, pileg, pilpres, pilgub, ‘pilbuta’ dan pilkades? Itulah harga yang harus dibayar untuk sebuah demokrasi. Tapi jika hanya sebagai alat untuk menyalurkan aspirasi dan hak suara, tiadakah alternatif lain, demokrasi rendah kalori yang harganya lebih terjangkau rakyat? Terlebih melihat angka kemiskinan penduduk yang secara riil mencapai 100 juta jiwa (meskipun versi pemerintah ‘sedikit’ berbeda), mestinya kita perlu pertimbangkan lagi problem demokrasi biaya tinggi. Efisiensi yang pekan-pekan belakangan dihimbaukan oleh pak presiden (secara objektif) memang salah satu dari dua solusi penyehatan neraca ekonomi negara selain peningkatan pendapatan. Energi untuk berpesta bukanlah jumlah yang kecil bagi bangsa yang sedang bingung mencermati grafik hutang dan angka statistik kemiskinan.

    Adakah pesta ini bukan sekedar dalam politik, melainkan memang sudah menjadi budaya? Kita lihat saja, masyarakat kita memang paling dhemen urusan kenduri-pesta-seremonial. Dikit-dikit acara. Dikit-dikit pesta. Bahkan belakangan ini, pesta lulusan sekolah dengan konvoi motor sudah semakin menunjukkan indikasi ‘berbahaya’. Itu adalah satu bukti bahwa tradisi pesta sudah mulai tumbuh dari anak-anak bangsa ini semenjak usia dini. Jangan heran pula jika kelak mereka dewasa, hampir dipastikan akan tumbuh menjadi manusia kecanduan pesta. Dan jika suatu saat terjun ke dunia politik, tentu akan berpolitik dengan gaya pesta-fiesta-extravaganza.

      Pancasila sebagai falsafah bangsa telah meletakkan rute perjalanan bangsa sesuai dengan urutan dari kelima sila. Tujuan akhir NKRI adalah keadilan sosial-ekonomi kerakyatan, demokrasi hanyalah alat (politik) pengejawantahan sila ke-4 kerakyatan-hikmah-kebijaksanaan. Alat ini hanya bekerja efektif jika ditiupkan ‘ruh’ ketuhanan di sila pertama, bertindak dalam perilaku  kemanusiaan-berkeadaban di sila ke-2, dengan mengedepankan persatuan-kebangsaan di sila ke-3. Jika demokrasi dengan gaya ‘pesta-pestaan’ masih terus dijadikan tujuan, biasanya ketuhanan dikesampingkan, kemanusiaan diabaikan, persatuan-kebangsaan dilupakan, maka jangan pernah berharap akan tercipta keadilan-ekonomi kerakyatan.

  Ada yang lebih berkeadaban bagi bangsa ini dalam proses berdemokrasi di kala keprihatinan carut-marut melanda di hampir seluruh aspek kehidupan, dengan belajar berdemokrasi dalam keprihatinan. Kalaupun harus berpesta, bukanlah sekarang saatnya. Hari ini semua mesti bersatu padu guyub-rukun menghancurkan salah satu ‘musuh besar’ bangsa, kemiskinan dan ‘keterpurukan’ ekonomi. Introspeksi demokrasi rasanya lebih layak sebagai istilah dan lebih lembut terdengar di telinga rakyat dari pada pesta demokrasi. Kalau tak percaya, datanglah kepada seorang petani miskin di sudut desa yang tengah memegang kepala menahan pening karena hasil panen belum cukup untuk melunasi hutang pupuk musim ini. Tanyakan padanya, “Mau pilih mana, gambar di balik bilik suara atau sekarung beras untuk makan sekeluarga?” ***

Salam…

No comments:

Post a Comment