Tuesday, June 5, 2012

Kok Asas Praduga Tak Bersalah, sih?





           Sungguh aneh dunia 'perhukuman' (baca: penegakan hukum) di negeri ini, sampai-sampai saya sering merenungi nyaris tiap malam menjelang tidur, di mana letak kesalahannya. Wajar saja, wong ndeso yang benar-benar awam hukum dan politik kecuali hanya sepotong-sepotong saja, itupun kalau sempat nonton siaran berita di televisi. Sejujurnya kabar perikanan lebih menarik bagi saya, buat dikit-dikit nambah wawasan bagaimana caranya kolam ikan lele di samping rumah bisa mencukupi untuk biaya hidup sebulan.

            Nyatanya sampai sekarang masih saja megap-megap untuk sekedar bertahan. Cerita klasik sebagaimana nasib petani tradisional Indonesia pada umumnya, iklim yang belum kondusif, iklim alami mupun ‘iklim buatan’, kebijakan ekonomi penguasa yang belum memihak rakyat kecil, seperti kisah lama, “Petani hanya menjadi tumbal pembangunan dan sapi perah pengusaha.“ Nuwun sewu, agak menyimpang dari topik.

             Delapan tahun bergelut dengan waktu membalik nasib tapi masih gagal juga, pikir punya pikir (tentu dengan pola pikir sederhana sebisa-bisanya), plus sesekali nimbrung bincang-bincang politik dan hukum di pos ronda sembari menunggu siaran sepakbola, ujung-ujungnya terpaksa ikut-ikutan juga ‘menganalisa’ masalah ‘perhukuman’ di negeri kita. Pertanyaan nyeleneh menggoda, “Apakah penegakan hukum di negeri ini bermasalah gara-gara hukum kita menggunakan “asas praduga tak bersalah” dalam menyeret para koruptor?”

             Nuwun sewu lagi masih menyinggung koruptor dan korupsi, hampir di seluruh tulisan di Kompasiana sekedar menyampaikan uneg-uneg ini. Habis mau cari ‘kambing hitam’ yang mana lagi, kan perkorupsianIndonesia memang topik paling menarik dan paling ‘menjual’ di media nasional, sampai-sampai bisa dikatakan, “Tiada hari tanpa berita korupsi.” Entah karena terkontaminasi opini publik atau karena memang saya merasakan sendiri efek ‘beban dosa’nya secara langsung dalam kehidupan nyata hampir 20 tahun, tapi setidaknya belakangan memang saya dihantui monster koruptor hampir dua puluh empat jam dalam sehari.

              Lalu saya sempat berpraduga, bahwa fitnah dajjal yang konon bakal menimpa dunia menjelang kiamat tiba, adalah monster koruptor ini. Karena itu (saya ber”praduga”), salah satu faktor yang menghambat pemberantasan korupsi di negeri ini, bahkan oleh "Lembaga Dewa Keadilan" KPK  adalah karena adanya kelirumologi dalam “asas praduga tak bersalah.” Ahli bahasa hukum tentu lebih paham dalam menyusun sebuah teks hukum sehingga memilih empat kata itu sebagai cara terbaik penegakan keadilan. Tapi sedikit asal-usul-usil ini ‘terpaksa’ saya sampaikan, setidaknya saya bisa memperoleh kejelasan dari para ahli atau pembaca, bila ‘praduga’ tulisan saya ini ternyata memang salah.

               Aneh saja bagi saya (atau karena saya yang terlalu dungu untuk memahami hal-hal eksklusif seperti ini), bukankah lembaga peradilan yang nota bene bertanggung jawab atas tegaknya keadilan kok dalam menyeret pelanggar keadilan memakai “asas praduga tak bersalah”? Logika wong deso, lha kalau mau menuntut penjahat tidak ber-praduga bersalah, bagaimana (khususnya bagian penuntutan-polisi, jaksa, dkk) akan bekerja keras mati-matian untuk membuktikan bahwa orang yang diduga kuat melakukan kesalahan (baca: kejahatan) itu memang bersalah, apa lagi saksi dan bukti-bukti sudah kuat.

              Sekedar analogi kasus sehari-hari, saya kehilangan ayam, lalu saya curiga (tentu dengan alasan atau bukti kuat) bahwa tetangga sebelah yang mencuri ayam saya.  Andai saya ber“asas praduga tak bersalah”bagaimana saya akan berusaha membutikan bahwa dia adalah pelakunya. Secara psikologis saya akan membuktikan bahwa dia memang tak bersalah! Seakan-akan saya sebagai pembela di pihaknya, pelaku, bukan di pihak saya, korban. Bukankah secara naluriah semua manusia selalu berusaha membuktikan bahwa diri (termasuk dugaan)nya benar? Jika penyikapan itu dipakai oleh Pak RT yang saya minta bertindak sebagai ‘hakim lokal’, ujung-ujung menyitir kata pak kyai ketika ceramah, “Maafkan saja, sesungguhnya menuntuk keadilan itu adalah hak, tapi memaafkan lebih baik untuk memperoleh pahala.”

               Pastinya hal ini sudah dipikirkan para pakar hukum, kan saya pernah mendengar ada istilah “asas pembuktian terbalik.” Dalam pemahaman cetek saya, jika asas itu diberlakukan untuk kasus hilangnya ayam, maka langkah untuk menegakkan keadilan bagi saya adalah meminta dia untuk membuktikan bahwa ayam-ayam yang dia punya bukan ayam saya. Kalau perlu, membuktikan bahwa harta yang dia punya adalah bukan dari hasil pencurian ayam saya. Perbandingan yang kurang match sebenarnya, tapi saya hanya ingin mengisahkan satu contoh kecil itu dalam kaitan dengan ”spirit membuktikan” bersalah dalam kasus kejahatan.

               Mungkin ini berkaitan dengan budaya ewuh pekewuh yang masih melekat dalam budaya kita, serta penerapan ajaran agama yang salah tempat. Budaya kita memang cenderung mengedepankan asas kekeluargaan dan apologatif dalam menyelesaikan sengketa antar warga. Agama (baca: Islam) mengajarkan untuk selalu berbaik sangka (husnuzhon), dan bahwa berburuk sangka (su’uzhon) adalah dosa.  Ataukah mungkin itu yang terjadi dengan lembaga peradilan kita, bahwa mereka sedang berupaya menjadi  manusia berbudaya dan beragama? Mengedepankan kekeluargaan dengan menjunjung tinggi ewuh pekewuh dan berusaha taat agama dengan over-ekstra hati-hati dalam berprasangka (baca: berpraduga) untuk menghindari dosa?

              (Saya ber”praduga”) mungkin mereka lupa bahwa budaya mengajarkan untuk menghargai hak-hak orang, termasuk hak kepemilikan dan hak keadilan. Agama juga mengajarkan, “Kedua kaki seorang hakim menginjak dua tempat. Satu di neraka, dan lainnya di surga.” Bahkan ada juga yang mengatakan, “Mayoritas hakim kelak bakal menghuni neraka.” Kelirumologi dalam pemahaman budaya dan agama  berandil besar menambah parah iklim ‘perhukuman’ di Indonesia.

             Bagi kalangan hukum (hakim, jaksa, aparat kepolisian, KPK) ditempatkan pada dua keadaan untuk melakukan sesuatu dengan benar (sesuai budaya dan agama). Berpekewuh jika menciderai keadilan. Penyikapan yang tepat kepada pelaku dan korban. Khusus dalam masalah ber”praduga”, ber-“praduga tak bersalah” untuk urusan pribadi dan ber-“asas praduga bersalah” untuk urusan profesi. Fatal akibatnya jika keliru, di satu sisi dalam urusan profesi memakai “asas praduga tak bersalah”, berposisi sebagai pembela di pihak pelaku dan bekerja keras untuk membuktikan ketidak-bersalahannya lalu membebaskannya. Di sisi lain, dalam urusan pribadi selalu berpraduga (baca: prasangka) buruk pada setiap orang sehingga hidup penuh kecurigaaan tanpa alasan.

            Jika ternyata itu yang terjadi, maka perkara-perkara di negeri ini (lagi-lagi khususnya korupsi) akan benar-benar menyeret ke neraka, tak perlu menunggu azabnya di akhirat, bahkan di dunia pun panas api siksanya sudah cash terasa, setidaknya bagi kaum kecil petani wong ndeso seperti saya. Mohon maaf  jika saya salah tulis dan salah baca, salah kira, salah prasangka dan salah praduga. Karena saya dan tulisan berada di luar konteks dunia ‘perhukuman’, maka nuwun sewu, harap maklum, dan maafkan saja. ***

Salam...
El Jeffry

No comments:

Post a Comment