Saturday, June 30, 2012

Koin KPK: Antara Opini, Hukum Dan Keadilan


1341051072937618472
sumber photo: http://www.berniaga.com/Indonesia+1000+Rupiah+1996+Kelapa+Sawit+Bimetal-9449119
    Satu lagi suguhan cerita terkini panggung politik negeri. Serial ‘dongeng klasik’ penuh polemik, intrik hingga konflik menjadi bumbu penyedap bagi proses meramu tata boga bernegara di kuali republik. Hukum dan keadilan masih tetap jadi bahan baku utama. Terbetik kabar berita, pengajuan anggaran KPK untuk pembangunan gedung baru ditolak DPR.

   Konon kabarnya, gedung lama tak mencukupi lagi menampung ‘balatentara’ pejuang pemberantasan korupsi yang dalam perkembangannya meningkat dua kali lipat di hari ini. Tanpa dukungan fasilitas yang memadai, kinerja KPK tidak akan optimal. Masih konon kabarnya, DPR bukan tak merestui, tapi hanya ‘terganjal’ oleh tanda ‘bintang misterius’ yang menyebabkan kucuran anggaran Rp. 325,7 miliar terpaksa tertahan.

  Anggaran ditolak, KPK yang sudah terlanjur didaulat rakyat sebagai ‘dewa penyelamat’ negeri ini dari belitan gurita korupsi tak patah arang. Perjuangan harus dilanjutkan! Gagasan ‘Sang Dewa Keadilan’ lumayan brilian. Memang “kejahatan luar biasa” harus dihadapi dengan “perjuangan luar biasa.” Wacana digulirkan. Koin dilemparkan. Publik (baca: rakyat) kembali termangu di pojok pemikiran, dengan mulut menganga saking kebingungan karena terlalu lama meringkuk dalam kegelisahan belitan problem hidup yang tak kunjung mengendur, suka tidak suka terkondisikan untuk beropini dan bersikap.

  Seperti biasa lumrahnya negara demokrasi, perbedaan berpendapat adalah karakteristik spesifik yang semakin menambah cita rasa dan dinamika. Pro-kontra, mendukung-menolak, setuju-tak setuju, semua hadir dengan warna baru dan mengharu-biru. Gagasan dilontarkan. Jika DPR sebagai wakil rakyat enggan ‘mengamini’ permohonan KPK, biarlah rakyat sendiri yang secara langsung ditanya, berkenankah guyub-rukun-holopis kuntul baris saweran nasional untuk sebuah gedung baru? Koin saweran untuk KPK. Koin kepedulian anak bangsa. Koin empati ungkapan hati nurani demi cita-cita bersama memerangi korupsi.

    Koin telah dilemparkan ke udara. Kita belajar mengadu peruntungan meretas nasib bangsa dalam perang besar memberantas korupsi.  Sayangnya, di negeri ini, hukum dan keadilan ibarat dua sisi pada sekeping uang logam. Satu di kanan, satu dikiri. Selalu berdampingan dan saling merindukan tetapi tak pernah bertemu pada satu bidang sisi yang sama. Kita sedang belajar arif memilih nasib, berubah keadaan, atau tetap stagnan dalam carut-marut dan kemelut di segala aspek kehidupan.

   Koin telah mengajarkan pralambang. Di satu sisi koin, terpahat jelas Garuda Pancasila yang menjadi simbol cita-cita bersama telah lama terlupakan. Tapi kini semakin tergeser oleh angka rupiah di sisi keping koin yang lain, 25, 100, 200, 500, 1000 dan seterusnya dan seterusnya. Nilai-nilai falsafah bangsa yang menjadi simbol NKRI sering kalah dalam ‘perjudian nasional’ dalam tata-masyarakat, tata-bangsa dan tata-negara. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan sosial selalu bernasib sial, kalah bertarung dan gagal memenangi undian ‘adu nasib.’ Hidup semakin ditentukan oleh angka-angka, pasal-pasal dan ayat-ayat hukum legal formal, teks-teks peraturan dan perundang-undangan.

      Koin telah dilemparkan. Nasib telah dipertaruhkan, opini rakyat tengah diuji. DPR sebagai representasi dari rakyat dan simbol seluruh lembaga-lembaga negara sebagai pengemban amanat secara tak sadar telah memilih sisi angka. Mereka lebih nampak sebagai penguasa dari pada pemimpin, apalagi wakil suara rakyat yang nota bene suara Tuhan. Mereka lebih mementingkan simbol-simbol teks angka-angka pasal hukum, alasan klasik dengan dalih menjaga negara hukum. Namun realitanya ironis dan kontradiktif, keadilan tak kunjung jua sanggup ditegakkan di negara hukum.

    ‘Ruh’ garuda Pancasila terpisah di sisi lain, berseberangan dan bertolak belakang dengan angka-angka pasal hukum. Korupsi menjadi setan-dajjal perusak keadilan, dengan tameng hukum. Kita sebagai sebuah negara nampaknya telah terlupa parah, bahwa hukum dan keadilan semestinya tidak terpisahkan seperti dua sisi keping koin. Hukum dibuat untuk keadilan. Jika keadilan adalah tujuan, maka hukum, lengkap dengan angka-angka dalam pasal-pasal dan ayat-ayatnya hanyalah sebagai alatnya. Hukum tanpa ruh, wayang tanpa dalang. Hukum formal hanyalah wayang, manusia di belakangnya adalah dalangnya. Tegak runtuhnya keadilan tergantung dari tegak runtuhnya hukum. Dan tegak runtuhnya hukum tergantung dari tegak runtuhnya moral manusia sebagai ‘ruh’ dari hukum.

  Akan menjadi kiamat negara ketika moral manusia di balik hukum telah terkontaminasi ‘virus-virus’ korupsi, tak ada bedanya dengan hati nurani manusia yang telah terinvasisetan-dajjal korupsi. Diakui atau tidak, sudah menjadi rahasia nasional-internasional bahwa pemimpin di republik ini telah terpenjara dalam jeruji lingkaran setan korupsi. Korupsi sistemik nan endemik. DPR (dan DPRD) adalah lembaga beraroma korup paling menyengat di hidung rakyat. Sudah menjadi suguhan kabar berita sehari-hari, terutama sejak KPK semakin mendapat dukungan publik (meskipun berdasarkan kinerjanya masih terlalu dini untuk dikatakan sebagai berhasil), satu persatu anggota dewan yang terhormat ‘terpaksa’ dan ‘dipaksa’ berurusan dengan KPK, baik yang sudah terpidana, yang baru tersangka, maupun yang masih dalam pengejaran dan proses penyidikan.

     Tak pelak, perseteruan antara DPR dan KPK, serapi-rapinya berusaha ditutup-tutupi, namun nuansa rivalitas antara kedua lembaga itu terlihat samar-samar tapi jelas. Berita terkini perihal terjegalnya anggaran gedung baru KPK adalah suatu cermin bening untuk berkaca bersama. Logis dan mafhum, setiap manusia punya naluri mendasar untuk mempertahankan diri, tak terkecuali para koruptor yang masih berkedok rapi. Bagaimana mungkin ‘sang tikus’ akan membesarkan ‘sang kucing’ yang secara hukum alamnya bakal mengancam keselamatannya?

    Koin telah dilemparkan. ‘Undian nasib’ masih berlangsung. Cerita selanjutnya mungkin akan jauh lebih ’seru’ dari pada hari ini. DPR mungkin akan ‘bertarung’ sampai titik pasal penghabisan untuk mencegah KPK memperkuat ‘daya terkam’ dengan gedung baru, tentu dengan senjata lama, bertameng hukum legal formal di satu sisi koin. Sedang KPK, di sisi koin yang lain, jika masih konsisten menjaga ‘fitrah’-nya sebagai lembaga ‘bersih-bersih nasional’ dengan tidak memberi ruang untuk terkontaminasi oleh ‘musuh dalam selimut,’ maka posisinya akan semakin kuat dengan meningkatnya dukungan rakyat.

Koin telah dilemparkan. Pilihan telah disuguhkan. Akal sehat dan hati nurani rakyat tengah diuji. Panggung pembelajaran hukum dan keadilan telah digelar. Koin akan memilah dua kekuatan, atau setidaknya sebagai alat penyaring opini publik, apakah masih berpihak pada logika hukum legal formal ala DPR, atau lebih memilih hati nurani keadilan ala KPK. Sekedar sebagai bahan refleksi bersama, gurita korupsi di negeri ini tak bisa di’amputasi’ atau di’suntik mati’ hanya oleh satu lembaga negara seperti KPK. Namun dibutuhkan kerjasama dan peran serta sebanyak mungkin elemen masyarakat, sekecil apapun andilnya akan sangat menentukan keberhasilan memerangi korupsi di negeri ini.

    Tak perlu mengharapkan 100% semua berpihak pada gagasan KPK, namun sepertiga saja rakyat Indonesia merapatkan barisan di kubu penegak keadilan, niscaya lebih dari cukup untuk memulai langkah awal. Empat keping koin ribuan dari 80 juta relawan akan terkumpul Rp. 320 miliar. Jumlah yang cukup untuk meningkatkan kinerja KPK dengan fasilitas gedung baru tanpa menunggu ‘restu’ dari DPR. Soal hukum formal, para pakar yang berpihak pada rakyat dan KPK pasti bisa mencari jalan keluarnya tanpa harus melanggar hukum yang ada. Jika untuk melancarkan “kejahatan luar biasa” para koruptor bisa bertameng pasal-pasal hukum dengan 1001 cara, alangkah tidak adilnya jika untuk “kebaikan luar biasa” tidak ada ruang untuk mengantarkan perjuangan pada tujuan mulia. ***

Salam...
El Jeffry

No comments:

Post a Comment